PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KERANGKA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

Halaman

NOTA KESEPAKATAN

DAFTAR ISI .................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii

DAFTAR DIAGRAM .......................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I-1

1.1. Latar Belakang.......................................................................... I-1

1.2. Tujuan Penyusunan KUA ......................................................... I-3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA ............................................. I-4

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ...................................... II-1

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah .................... II-1

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ......................... II-2 2.1.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ....................................... II-3 2.1.3 Pendapatan Perkapita...................................................... II-3 2.1.4 Laju Inflasi ...................................................................... II-3 2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka ....................................... II-4 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia........................................ II-4

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2019 ...... II-5

1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2019 ..................... II-7

2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 ......................... II-7

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH (RAPBD) .......................................................... III-1

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN ............................. III-1 3.2. Pertumbuhan Ekonomi ............................................................ III-4 3.3. Laju Inflasi................................................................................ III-4 3.4. PDRB ....................................................................................... III-6 3.5. Lain-Lain Asumsi ..................................................................... III-10

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAERAH .....................................................................................

4.1. Pendapatan Daerah .................................................................

IV-1

4.1.1 Rencana Kebijakan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2019..................................................... IV-1

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah ............................................................. IV-12

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target IV-12

4.2. Belanja Daerah ....................................................................... IV-15

4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah.......................... IV-15

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak

Terduga........................................................................... IV-16

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas

Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
Yang Akan Dilaksanakan di Daerah ................................	IV-18
4.2.4 Kebijakan Belanja............................................................	IV-19
4.3. Pembiayaan Daerah ................................................................	IV-20
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .................................	IV-21
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ................................	IV-21
BAB V PENUTUP .....................................................................................	V-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi ..............	II-5
Tabel 4.1.	Perbandingan Kontribusi per Jenis Pendapatan ...............................	IV-5
Tabel 4.2.	Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018	IV-12
Tabel 4.3.	Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 .....	IV-22

DAFTAR DIAGRAM

Halaman Diagram 3.1. Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016 ............ III-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, seperti yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan pembangunan nasional. Karena itu penyelenggaraan Pembangunan Daerah harus dilaksanakan dengan saling bersinergi dengan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota hinterland. Lebih spesifik lagi, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, harus diperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi spesifik serta karakter daerah secara komprehensif, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Salah satu sinergi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan umum pembangunan daerah adalah asumsi ekonomi makro secara nasional. Berdasarkan rancangan ekonomi makro secara nasional untuk tahun 2019 yang diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas meliputi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 diperkirakan 5,4 persen hingga 5,8 persen dengan tingkat inflasi pada rentang 3,5 plus minus 1%.

Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diproyeksikan akan berada pada kisaran Rp.13.700,- sampai Rp.14.000,- perdolar, sementara harga minyak mentah (ICP) berada pada kisaran US $ 60 – 70 dengan produksi minyak mentah berada pada kisaran 722 – 805 ribu barel perhari, sementara gas berada pada kisaran Rp.1.210,- sampai Rp.1.300,- barel setara minyak per hari.

Proyeksi perekonomian nasional tersebut akan sangat dipengaruhi oleh dinamika global, terutama terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi global, khususnya dari negara-negara mitra dagang. Resiko lain yang juga

perlu diwaspadai adalah potensi resiko akibat fiscal cliff di Amerika Serikat, sentimen arus modal akibat kelonggaran kebijakan moneter negara-negara maju dan gejolak harga komoditas pasar global.

Penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen untuk mensinkronkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana tertuang di dalam pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Rancangan KUA yang memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya dengan memperhatikan target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok- pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil sinkronisasi KUA ini akan dimuat pada PPAS Kota Bukittinggi Tahun 2019, yang penyampaiannya dilakukan bersamaan dengan Rancangan KUA Kota Bukittinggi Tahun 2019. Secara umum kebijakan APBD Kota Bukittinggi, disamping untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan daerah serta kewenangan, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah : (1) Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan; (2) Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan; (3) Pengembangan Ekonomi; (4) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur; dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik. Kemudian fokus pembangunan juga akan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan terakomodirnya usulan masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan reses DPRD ke daerah pemilihan;

2. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dan tingkat inflasi sebesar 3,5%;

3. Mendorong program penanggulangan kemiskinan dengan mengintervensi variabel dan indikator kemiskinan tingkat kota, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan;

4. Menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung fungsi kota sebagai Kota Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;

5. Mendukung suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA ini dimaksudkan antara lain untuk :

1) Mewujudkan persamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang dasar penyusunan RAPBD yang dituangkan dalam KUA;

2) Mewujudkan persamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik;

3) Keselarasan dan keserasian dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan kemampuan sumberdaya daerah.

Dengan demikian diharapkan terjadi sinergitas dan keterpaduan dalam penyusunan program dan kegiatan, penyediaan anggaran dan pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penyusunan KUA ini adalah;

1) Tersedianya landasan dalam penyusunan PPAS Tahun 2019 sebagai bagian dari tahapan penyusunan RAPBD dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2) Tersedianya pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2019 yang dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang KUA.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;

13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Pada tahun 2018, perkembangan perekonomian global diperkirakan cukup berpengaruh pada pergerakan laju inflasi. Secara keseluruhan harga komoditas internasional dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan memberikan kontribusi pada level yang moderat dalam perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2018.

Perkembangan ekonomi global cukup berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017 perekonomian global agak membaik naik 2,7% yang sebelumnya pada tahun 2016 hanya tumbuh 2,4%. Kenaikan ini didorong dengan adanya kenaikan pada sektor manufaktur dan perdagangan dan juga karena adanya kepercayaan pasar. Stabilnya harga komoditas juga mendorong pertumbuhan berlanjut di pasar ekspor komoditas dan mengembangkan perekonomian. Dengan kondisi diatas pertumbuhan negara maju sebesar 1,9% yang juga akan memberi dampak pada negara mitra dagang negara maju termasuk Indonesia.

Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 sebesar 5,07%, merupakan angka tertinggi sejak tahun 2014, namun lebih rendah sedikit dari target tahun 2017 yaitu 5,2%. Agak membaiknya pertumbuhan ekonomi disebabkan lingkungan global yang mendukung, pengelolaan dan kredibilitas fiskal yang telah membaik, pulihnya tingkat konsumsi pemerintah dan melonjaknya nilai ekspor, pertumbuhan konsumsi swasta menguat, dukungan nilai rupiah yang stabil dan menurunnya inflasi, pertumbuhan investasi terus menguat dan pemulihan harga komoditas berlanjut, reformasi yang terus berlanjut untuk memperbaiki lingkungan bisnis, menurunnya tingkat suku bunga dan sentimen bisnis yang lebih baik.

Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 secara umum berpengaruh pada kondisi perekonomian Kota Bukittinggi

dalam 5 ( lima ) tahun terakhir. Berdasarkan data BPS Kota Bukittinggi, pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 2015-2017 berturut-turut sebesar 6,18%, 6,12%, 6,04%. Sedangkan tingkat inflasi berkisar 8,89%, 2,99% dan 8,19%. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun agar dapat bertambahnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Sektor- sektor yang dimaksud adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Gambaran perkembangan ekonomi makro secara tidak langsung merupakan gambaran prestasi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat indikator ekonomi makro daerah dapat dilihat antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana uraian dibawah ini.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB mencerminkan output yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 608.267 juta rupiah dari tahun 2015 sebesar 6.141.524 juta rupiah menjadi 6.749.791 juta rupiah pada tahun 2016. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup siginifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.

2.1.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebesar 6,20% meningkat sebesar 0,16% dibanding Tahun 2016 yang sebesar 6,04%. Peningkatan ini terlihat dari beberapa sektor yang mengalami penambahan khususnya pada sektor sekunder dan tersier yang mengalami pertumbuhan cukup siginifikan seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan dan jasa lainnya.

Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini merupakan hasil dari semakin berkembangnya perekonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

2.1.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan domestik suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Pendapatan perkapita regional Kota Bukittinggi tahun 2015 sebesar Rp. 49,88 juta dan pengeluaran perkapita/bulan berdasarkan golongan Tahun 2016 > 499.999 (93,73%), hal ini disebabkan karena cukup tingginya peningkatan nilai nominal PDRB dan sekaligus relatif rendahnya pertumbuhan penduduk.

2.1.4 Laju Inflasi

Bukittinggi Tahun 2017 relatif stabil berkisar pada angka dibawah 1% dibandingkan Tahun 2016 sebesar 3,93%.

Berdasarkan data inflasi yang dipublish oleh BPS Kota Bukittinggi, inflasi Kota Bukittinggi pada Ramadhan dan Idul Fitri 2018 (bulan Juni) relatif terkendali berada pada angka 0,2% inflasi bulanan (mtm), 0,13% inflasi tahun berjalan (Januari-Juni/ytd) dan 2,54% inflasi tahunan (Juni 2017-Juni 2018/yoy). Dua penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok sandang 0,22% dan kelompok bahan makanan 0,13% Perbandingan Inflasi Kota Bukittinggi terhadap Provinsi dan Nasional, dimana inflasi Kota berada pada peringkat 5 terendah dari 23 Kota di Sumatera dan 7 terendah dari 82 kota sampel inflasi se Indonesia.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 2017 TPT Kota Bukittinggi mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 6,04%. Angka pada tahun 2017 yang sebesar 3,62% menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat 3 orang pengangguran. Penurunan angka pengangguran ini menunjukkan cukup banyaknya kesempatan kerja yang tersedia di Kota Bukittinggi seiring dengan semakin berkembangnya perkonomian Kota Bukittinggi yang merupakan penunjang utama dalam perkembangan perdagangan dan jasa.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (adjusted), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama kurun waktu 2015-2016, IPM di Kota Bukittinggi mengalami

kemajuan yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Indonesia dengan nilai 78,72 pada tahun 2015, dan 79,11 tahun 2016. Sementara tahun 2017 IPM Sumatera Barat telah mencapai 71,24, angka ini meningkat sebesar 0,51 poin dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 70,73.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2019

Kondisi perekonomian global saat ini masih cenderung melemah, hal tersebut berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, Provinsi Sumatera Barat dan khususnya perekonomian Kota Bukittinggi. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Kota Bukittinggi khususnya terhadap kegiatan investasi dan pengembangan UMKM. Dengan dimulainya MEA, pada satu sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara ASEAN.

Rencana target ekonomi makro Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang terdiri dari beberapa indikator ekonomi diperhitungkan dengan melihat perkembangan tahun sebelumnya serta asumsi-asumsi yang mempengaruhinya. Gambaran target ekonomi makro Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi
		Tahun			Tahun
		2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
1.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Rp milyar)	4.487.8	6.141,5	6.749,7	7.948,7	8.295,7	8.919,4
2.	PDRB atas dasar Harga Konstan (Rp milyar)	4.592,5	4.873,7	5.168,0	5.549,7	5.883,4	6.649,8
3.	Tingkat pertumbuhan Ekonomi/ PDRB harga konstan tahun 2010 (%)	6,18	6,12	6,04	6,20	6,30	6,40
4.	Tingkat Inflasi (%)	8,89	2,99	8,19	1,38	4,0	4,5
5.	Struktur PDRB atas dasar harga berlaku (%)
	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,46	1,42	1,38	1,28	1,26	1,24
	• Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Proyeksi
		Tahun			Tahun
		2014	2015*	2016**	2017	2018	2019
	• Industri Pengolahan	7,27	6,80	6,56	6,45	6,30	6,28
	• Pengadaan Listrik dan Gas	0,52	0,66	0,70	0,70	0,75	0,80
	• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	• Konstruksi	6,40	6,41	6,22	6,03	6,03	6,03
	• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,71	33,51	33,59	33,11	33,15	33,17
	• Transportasi dan Pergudangan	10,95	10,83	10,66	10,60	10,68	10,66
	• Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,93	5,44	5,74	5,85	5,85	5,97
	• Informasi dan Komunikasi	6,59	5,97	5,95	6,14	6,14	6,35
	• Jasa Keuangan dan Asuransi	6,16	6,12	6,23	6,45	6,45	6,50
	• Real Estat	3,51	3,57	3,59	3,36	3,35	3,23
	• Jasa Perusahaan	0,67	0,68	0,67	0,61	0,61	0,63
	• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47	6,19	6,15	6,64	6,64	6,33
	• Xxxx Xxxdidikan	5,24	5,29	5,39	5,60	5,60	5,62
	• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,11	3,08	3,07	3,05	3,05	3,04
	• Jasa lainnya	3,86	3,89	3,94	3,98	4,00	4,00
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,93	6,04	6,04	3,62	3,54	3,52
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	78,02	78,72	79,11	79,47	79,82	79,93

Sumber: Data tahun 2014 dan 2015 dari BPS Kota Bukittinggi

Data tahun 2016 s/d 2019 hasil proyeksi dari Bapelitbang Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi Pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 7.948,7 Milyar Rupiah dan tahun 2018 sebesar 8.295,7 Milyar Rupiah serta tahun 2019 sebesar 8.919,4 Milyar Rupiah. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup siginifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat. Laju inflasi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2019

Perekonomian Kota Bukittinggi pada tahun 2015-2017 masih menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan, Kota Bukittinggi masih akan menghadapi tantangan- tantangan perekonomian berikut ini:

a. Kondisi perekonomian global yang cenderung melemah;

b. Meningkatnya persaingan pasar tenaga kerja dari luar dengan upah yang murah;

c. Tuntutan penerapan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

d. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi Kota Bukittinggi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

e. Ketergantungan bahan baku impor pada kebutuhan pangan masyarakat;

f. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan.

2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyebutkan bahwa indeks kapasitas fiskal Kota Bukittinggi sebesar 0,31 dengan kategori sangat rendah. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing- masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Kapasitas fiskal yang memadai dan disertai dengan kemandirian fiskal merupakan tuntutan yang harus diupayakan pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah. Pertumbuhan daerah yang pesat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana publik yang memadai dan hanya

dapat dipenuhi apabila Pemerintah Daerah memiliki cukup dana atau mampu menggerakkan potensi pendanaan dari berbagai sumber, terutama sekali dari sisi Pendapatan Asli Daerah. Kita semua dapat memahami bahwa tingkat kemandirian daerah kedepannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk membiayai secara mandiri kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar di daerah.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBN, namun dalam kondisi tertentu asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dapat dicapai. Menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional tahun 2019 diasumsikan 5,4 sampai dengan 5,8%. Angka terbawah potensi pertumbuhan ekonomi 2019 ini sama dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yaitu 5,4%. Sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal. Adapun beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam akan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditopang secara seimbang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga diasumsikan berada pada kisaran 5,1 – 5,2%. Kondisi ini dapat terjaga didukung oleh perbaikan pendapatan dan inflasi yang rendah. Tingkat inflasi diprediksi sebesar 2,5 – 3,5% pada tahun 2018 atau lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir yaitu 5,6%.

Di sisi lain investasi secara bertahap akan mulai pulih ditopang oleh kesehatan sektor perbankan dan pasar modal. Pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diprediksi berkisar 7,5 – 8,3%. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan perbaikan daya saing dan persepsi investor. Perbaikan daya saing didorong oleh pembangunan infrastruktur

strategis dan perbaikan iklim usaha. Di sisi lain peran swasta tetap didorong untuk meningkatkan kinerja investasi.

Sementara itu kinerja ekspor meningkat sejak 2017 setelah beberapa tahun sebelumnya terus mencatat kontraksi. Laju pertumbuhan ekspor diperkirakan pada kisaran 6 – 7,2% dan impor pada 6,3 – 7,6%. Perkiraan tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang masih meningkat disertai membaiknya perekonomian negara mitra dagang utama. Capaian tersebut dinilai mampu membawa perbaikan persepsi pelaku usaha terhadap prospek investasi di Indonesia. Hal ini akan membawa dampak positif untuk mendorong minat investor pada pasar dalam negeri.

Di sisi produksi (supply side) pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan sektoral yang cukup merata baik sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan perdagangan global.

Sementara itu pergerakan sektor sekunder seperti manufaktur dan konstruksi serta cukup sehatnya sektor tersier seperti telekomunikasi, perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa keuangan juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meskipun di sisi lain perubahan kondisi global menuju keseimbangan baru dapat menciptakan gejolak dan tekanan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik, namun kondisi fundamental Indonesia dinilai cukup kuat menghadapi tekanan eksternal, sebagaimana ditunjukkan pada periode tekanan global sebelumnya. Ketahanan Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, defisit transaksi berjalan yang terjaga, cadangan devisa yang memadai, stabilitas sistem keuangan yang terjaga serta pelaksanaan anggaran yang sehat.

Berkaitan dengan kebijakan moneter, dengan mempertimbangkan normalisasi kebijakan di Amerika Serikat dan kenaikan Fed Fund Rate, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS diprediksi pada kisaran Rp.13.700 – Rp.14.000 pada tahun 2019. Ada banyak faktor dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar rupiah tahun depan mengingat tren pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini.

Meski cenderung melemah, pergerakan nilai tukar Rupiah dinilai masih dalam rentang yang memadai sehingga tidak selalu berdampak negatif terhadap peekonomian. Depresiasi nilai tukar pada batas tertentu dapat berdampak positif bagi perbaikan daya saing produk ekspor Indonesia. Pemerintah mengharapkan sejumlah industri terutama manufaktur dan pariwisata bisa memanfaatkan momentum pergerakan nilai tukar ini agar dapat menerima hasil maksimal dan ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Khusus untuk harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP), pemerintah menaikkan asumsi tahun 2019 dibandingkan dengan asumsi tahun 2018. Adapun asumsi harga minyak mentah Indonesia pada APBN 2018 sebesar USD 48 per barrel, sementara asumsi harga minyak mentah pada RAPBN 2019 diperirakan pada kisaran USD 60 – 70 per barrel. Kenaikan asumsi harga minyak tersebut dipengaruhi oleh faktor pemulihan ekonomi dunia, keamanan, politik, bencana alam dan teknologi. Pada tahun 2019 harga minyak mentah diperkirakan akan meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global. Sementara itu, produksi minyak mentah dunia diperkirakan belum akan mampu mengimbangi kenaikan permintaan, baik karena kendala investasi ladang baru, maupun karena peningkatan ketegangan dan gangguan politik keamanan dari beberapa negara produsen minyak utama dunia.

Secara lebih terinci asumsi makro ekonomi Indonesia Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-5,8%;

2. Inflasi pada rentang 3,5 plus minus 1%;

3. Nilai tukar Rupiah diperkirakan Rp.13.700 – Rp.14.000 per Dollar Amerika Serikat;

4. Suku Bunga SPN 3 bulan di kisaran 4,6 – 5,2%;

5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 60 – 70 per barrel;

6. Lifting minyak bumi mencapai 722 – 805 ribu per barel per hari;

7. Lifting gas bumi 1.210 – 1.300 ribu barel setara minyak per hari;

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017 sebesar 6,20% dan diperkirakan pada tahun 2018 sebesar 6,38%. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi diasumsikan sebesar 6,50%. Angka ini sedikit terkoreksi dari perkiraan pada tahun 2017. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan masih sama dengan tahun 2017 dan 2018 dimana tidak semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan potensi unggulan Kota Bukittinggi.

Dukungan perekonomian nasional yang cukup baik serta investasi di Kota Bukittinggi yang juga akan tumbuh dengan adanya peningkatan belanja modal pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur kota dan fasilitas umum lainnya diharapkan akan menjadi nilai tambah yang mampu berkontribusi besar dalam pertumbuhan PDRB pada tahun 2019. Berkembangnya pariwisata di Kota Bukittinggi juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi berbagai sektor utama perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa keuangan dan ansuransi serta industri pengolahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Kota Bukittinggi.

3.3. Laju Inflasi

Inflasi yang merupakan proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Pada bulan Desember 2017 atau akhir tahun lalu, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Kota Bukittinggi terjadi Inflasi sebesar 1,37%. Inflasi Kota Bukittinggi terjadi karena adanya peningkatan indeks pada ke tujuh kelompok pengeluaran.

Ketujuh kelompok pengeluaran itu meliputi : kelompok bahan makanan sebesar 1,15%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,17%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,17%, kelompok sandang sebesar 0,01% kelompok kesehatan sebesar 0,01%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02% dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02%.

Naik turunnya angka Inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga disuatu daerah dan lebih jauh lagi dapat mencerminkan seberapa besar kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang di pasaran. Pemerintah melalui jajarannya di tingkat pusat maupun daerah selalu berusaha untuk menjaga stablitas ekonomi dengan mengendalikan harga barang dan jasa pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi di Kota Bukittinggi.

Laju inflasi merupakan suatu besaran yang menggambarkan persentase perubahan harga pada suatu waktu dengan harga pada waktu sebelumnya. Laju inflasi juga sering dipakai sebagai indikator untuk mengamati stabilitas ekonomi khususnya dari sisi harga. Laju inflasi Kota Bukittinggi untuk tahun kedepan diproyeksikan pada angka 3-4%, karena hal ini akan dikendalikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Laju inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Nilai inflasi Kota Bukittinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2013 s.d. 2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Bukittinggi	7,43%	8,89%	2,99%	8,19	1,38
Inflasi Sumatera Barat	10,87	11,90	0,85	5,02	2.03

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

3.4. PDRB

PDRB sebagai ukuran produktifitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tercatat sebesar 6.749,7 Milyar Rupiah. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 6.141,5 Milyar Rupiah.

Sementara itu PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga konstan untuk tahun 2016 dimana tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2012 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014. Jika pada tahun 2015 PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga kontan tercatat sebesar Rp. 4.873,7 Milyar Rupiah maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.168,023 Milyar Rupiah. Dengan kata lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,05%.

Tabel 3.2.

Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2012 s.d. 2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Bukittinggi

No	Kategori	2012		2013		2014		2015		2016
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,55	1,49	1,45	1,46	1,42	1,42	1,37	1,38	1,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,003	0,00	0,003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	8,20	8,19	7,76	7,98	7,27	7,80	6,80	7,57	6,56	7,23
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,74	0,45	0,72	0,52	0,75	0,66	0,73	0,70	0,76
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,17	0,15	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15
6.	Konstruksi	6,43	6,37	6,59	6,52	6,40	6,43	6,41	6,41	6,22	6,41
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,39	32,40	32,23	32,32	32,71	32,71	33,51	32,82	33,59	32,78
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,49	10,94	10,78	11,01	10,95	11,05	10,83	11,16	10,66	11,30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,43	4,26	4,74	4,38	4,93	4,43	5,44	4,52	5,74	4,58

No	Kategori	2012		2013		2014		2015		2016
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
10.	Informasi dan Komunikasi	7,18	7,63	6,61	7,55	6,59	7,58	5,97	7,72	5,95	7,83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	5,86	6,15	6,02	6,16	6,04	6,12	5,93	6,23	6,06
12.	Real Estate	3,51	3,52	3,52	3,49	3,51	3,47	3,57	3,44	3,59	3,40
13.	Jasa Perusahaan	0,72	0,73	0,69	0,71	0,67	0,70	0,68	0,69	0,67	0,67
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,91	6,38	6,77	6,18	6,47	5,90	6,19	5,77	6,15	5,66
15.	Xxxx Xxxdidikan	4,80	4,73	5,13	4,83	5,24	4,85	5,29	4,91	5,39	4,97
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	2,95	3,12	2,99	3,11	3,05	3,08	3,10	3,07	3,16
17.	Jasa lainnya	3,65	3,58	3,83	3,66	3,86	3,68	3,89	3,69	3,94	3,71
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Selama kurun 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa pada masing-masing kegiatan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pengkajian dengan mempertimbangkan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu tersebut. PDRB ADHK Kota Bukittinggi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, berturut- turut pada besaran yang relatif stabil. Dilihat dari kondisi ini berarti potensi ekonomi di Kota Bukittinggi lebih dipengaruhi oleh perkembangan harga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada diatas PDRB ADHB. Namun pada kenyataannya sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 besaran PDRB ADHK berada di bawah besaran PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kota Bukittinggi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Sumatera Barat bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukan oleh PDRB yang dapat

menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasi akan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kota Bukittinggi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 3.3.

Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 Kota Bukittinggi

NO	Kategori	Pertumbuhan
NO	Kategori	Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,80	6,29
2.	Pertambangan dan Penggalian	-0,61	-3,54
3.	Industri Pengolahan	1,17	6,06
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,15	17,45
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,48	11,15
6.	Konstruksi	5,94	6,72
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,92	10,16
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,41	8,16
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	15,93
10.	Informasi dan Komunikasi	7,54	9,58
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	12,04
12.	Real Estate	4,92	10,64
13.	Jasa Perusahaan	4,23	9,05
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	9,19
15.	Xxxx Xxxdidikan	7,35	11,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	9,61
17.	Jasa lainnya	6,59	11,37
PDRB		6,04	9,90

Sumber : PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016 dan BDA (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar 6,04%, namun sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi sebesar 0,61%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,15%. Sektor-sektor yang sangat dominan sumbangannya terhadap total PDRB Kota Bukittinggi, yaitu sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa-jasa).

Tabel 3.4.

Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Bukittinggi

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Xxxxx PDRB (dalam juta Rp)	4.487.879	5.018.343	5.635.927	6.141.524	6.749.791
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	4.487.879	5.018.343	5.635.927	6.141.524	6.749.791
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	4.069.017	4.324.423	4.592.478	4.873.746	5.168.023
Jumlah Penduduk (jiwa)	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
PDRB perkapita (juta rupiah)	38,66	42,43	46,77	50,09	54,12
PDRB per Kapita ADHB	38,66	42,43	46,77	50,09	54,12
PDRB per Kapita ADHK	35,06	36,57	38,11	39,75	41,44

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Diagram 3.1.

Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d. 2016

54,12

46,77

50,09

38,66

42,43

a. PDRB per Kapita ADHB

b. PDRB per Kapita ADHK

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: BDA dan PDRB Kota Bukittinggi 2012-2016

Dari grafik terlihat perkembangan PDRB perkapita Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan penambahan pendapatan perkapita penduduknya yang mana hal ini mengidentifikasikan pertumbuhan ekonomi yang cendrung stabil dari tahun ke tahunnya. Cukup tingginya nilai PDRB perkapita dan pendapatan regional pada beberapa tahun terakhir belum bisa membuat kita berbesar hati jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat, karena dalam peningkatan ekonomi yang cukup tinggi itu didalamnya masih dipengaruhi oleh inflasi.

Dari hasil Susenas 2016, diperoleh hasil rata-rata pengeluaran Per Kapita di Kota Bukittinggi paling besar di Kelompok Makanan, yaitu sebesar 50,42%, sedangkan pengeluaran di Kelompok Bukan Makanan sebesar 49,58%. Secara umum, 3 pengeluaran terbesar yaitu: Kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah sebesar 23,70%, Kelompok Makanan dan Minuman Jadi sebesar 18,34%, dan Aneka Barang dan Jasa sebesar 13,16%.

3.5. Lain-lain Asumsi

Beberapa kebijakan dan Xxxxxx lain terhadap penyusunan rancangan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 antara lain :

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2018;

2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional;

3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2019;

4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan;

5. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pada jenis Belanja Tidak Terduga dan/atau program dan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud pada APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan atau dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Rencana Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalian dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan

usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber- sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:

1) Hasil pajak daerah

2) Hasil retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer

1) Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan;

b) Dana Otonomi Khusus;

c) Xxxx Xxxxxxxxxxan; dan

d) Xxxx Xxxx

2) Transfer Antar Daerah

a) Pendapatan Bagi Hasil; dan

b) Bantuan Keuangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harus diakui bahwa untuk APBD Kota Bukittinggi masih tergantung dengan besaran dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih relatif tinggi. Pada tahun 2018 target pendapatan daerah dalam hal masih didominasi oleh dana perimbangan sebesar 80,18%. Bagian terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 73,75%. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tersebut akan berdampak pada pembangunan daerah maka secara bertahap harus mulai mengandalkan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah baru mencapai 14,09%. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Perbandingan Kontribusi Per Jenis Pendapatan

2015

2016

2017

2018

Rek

Uraian

Anggaran

Realisasi

Kontribusi

Anggaran

Realisasi

Kontribusi

Anggaran

Realisasi

Kontribusi

Anggaran

Realisasi s.d juni

Kontribusi

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERA

611.264.389.203

00.000.000.000

000.000.000.000 100,00%

00.000.000.000

11,13%

675.267.277.742

00.000.000.000

000.000.000.000 100,00%

00.000.000.000 11,02%

710.125.538.263

113.424.739.490

653.374.887.190 100,00%

102.375.931.333 15,67%

697.464.192.106

00.000.000.000

000.000.000.000 100,00%

00.000.000.000 14,09%

4.1.1.

4.1.2.

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain PAD Yang Sah

00.000.000.000

00.000.000.000 43,92%

00.000.000.000

43,07%

46.068.135.193

00.000.000.000

5,86%

46.068.135.193

00.000.000.000

5,83%

00.000.000.000

25,79%

00.000.000.000

29,55%

00.000.000.000

4,18%

00.000.000.000

4,58%

4.1.1.

4.172.921.853

3.884.306.585

5,88%

3.733.946.797

4.636.543.697

6,50%

4.953.910.645

0,76%

3.448.620.797

4.935.906.024

1,38%

4.1.2.

00.000.000.000

24,40%

7.551.705.750

00.000.000.000

20,88%

00.000.000.000

4,87%

00.000.000.000

0.000.000.000

2,29%

4.2. DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil

462.760.800.991

449.872.722.059 75,82%

571.717.429.850

547.829.867.933

84,67%

565.330.425.613

516.228.868.598

79,01%

534.339.254.000

285.946.366.319

80,18%

4.2.1.

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Xxxx Xxxxxxx Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus

(DAK)

00.000.000.000

2,79%

00.000.000.000

2,76%

00.000.000.000

2,38%

00.000.000.000

0.000.000.000

1,79%

4.2.2.

408.640.651.000

90,83%

458.968.482.000

83,78%

450.905.882.000

69,01%

450.905.882.000

263.028.423.000

73,75%

4.2.3.

00.000.000.000

6,37%

00.000.000.000

13,46%

00.000.000.000

7,62%

00.000.000.000

4,63%

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN D

00.000.000.000

00.000.000.000 13,05%

00.000.000.000

4,31%

00.000.000.000

5,32%

00.000.000.000

5,73%

4.3.1

Xxxx Xxxxx

12.001.220.021,00

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

00.000.000.000

00.000.000.000 27,52%

00.000.000.000

82,09%

00.000.000.000

4,02%

00.000.000.000

0.000.000.000

1,77%

IV - 4

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

Di satu sisi perlu diupayakan peningkatan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD, pada sisi lain perlu dicari celah-celah yang tidak memberatkan masyarakat. Respon untuk menjawab kebutuhan akan pembangunan ekonomi di Kota Bukittinggi yang nampak dalam kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, seperti :

1. Penyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah;

2. Peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki;

3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;

4. Penetapan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan serta penghitungan potensi jenis pendapatan asli daerah; dan

5. Penetapan dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dengan memperhatikan potensi jenis pajak.

Tantangan untuk pengelolaan dan peningkatan PAD di Kota Bukittinggi dimana kontribusi masyarakat Bukittinggi cukup tinggi maka program dan kegiatan seharusnya lebih banyak berdampak langsung kepada masyarakat untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Diharapkan regulasi yang ada menyebabkan masyarakat justru dijadikan obyek dari pendapatan asli daerah, sehingga perlu diantisipasi munculnya berbagai produk hukum (regulasi) guna melegalkan kepentingan sesaat yang nantinya akan memberatkan masyarakat. Arah pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan optimalisasi sumber PAD yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dengan berbagai program dan kegiatan yang akan mendukung pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi berbasis lokal, serta meminimalisasi

kebocoran pendapatan tersebut. Arah Pembangunan di Kota Bukittinggi dengan titik tolak optimalisasi pengelolaan PAD di Kota Bukittinggi untuk pelayanan masyarakat dimana jumlah penduduknya telah mencapai sekitar 126.835 jiwa per 31 Desember 2017 dengan berbagai aktivitasnya serta pesatnya perkembangan daerah maka sudah seharusnya perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai persoalan sosial guna mendukung peningkatan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan bila perlu Pemerintah Daerah harus mulai melakukan berbagai program yang lebih fokus terhadap capaian kesejahteraan masyarakat tersebut. Tugas Pemerintah Daerah sebagai “dirigen” yang memimpin arah dan irama pembangunan di Kota Bukittinggi harus mampu melakukan pengelolaan/mengelola seluruh potensi pendapatan yang dipungut dari masyarakat untuk kesejahteraan rakyat, guna mengantisipasi atas pendapatan yang diperoleh, maka perlu regulasi yang mengatur untuk operasionalisasi di lapangan. Disisi yang lain masyarakat diberikan kesadaran bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang dipungut akan dipergunakan untuk pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan ini dilakukan secara adil dan merata, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran warga Kota Bukittinggi.

Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

2. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah harus berlandaskan kepada:

1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya; dan

3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 serta memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan;

2) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;

3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;

4) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan; dan

5) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

3. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Saat ini penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada target 2017 dengan memperhatikan Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015;

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran DAU tetap didasarkan pada DAU Tahun Anggaran 2018, namun memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2018 bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam Perubahan APBN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, maka penganggaran program dan kegiatan yang didanai dari DAU Tahun Anggaran 2019 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, agar daerah mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari DAU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:

1) Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati program dan kegiatan yang dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya; dan/atau

2) Mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penganggaran DAK harus sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019. Dimana saat ini peraturan tersebut belum terbit, sehingga belum dapat dianggarkan, namun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dana Otonomi Khusus

Penganggaran dana otonomi khusus didasarkan pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019. Apabila Xxxaturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

b. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya

Penggunaan Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten Kota Lain dianggarkan dalam APBD kota Bukittinggi, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

c. Pendapatan yang bersumber dari Dana BOS

Dana BOS merupakan alokasi yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Besaran alokasi yang dianggarkan untuk Tahun 2019 merujuk pada realisasi triwulan ke-2 Tahun 2018.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.644.893.847.085,-. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.113.738.280.085,-

2. Pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp. 468.020.129.000,-

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 00.000.000.000,-

4. Rincian target pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No Rekening	Uraian		Target 2019
4.	PENDAPATAN DAERAH		644.893.847.085
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		113.738.280.085
4.1.1.		Pendapatan Pajak Daerah	00.000.000.000
4.1.2.		Pendapatan Retribusi Daerah	00.000.000.000
4.1.1.		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797
4.1.2.		Lain-lain PAD Yang Sah	00.000.000.000

4.2.	DANA PERIM BANGAN		468.020.129.000
4.2.1.		Xxxx Xxxx Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.114.247.000
4.2.2.		Xxxx Xxxxxxx Umum (DAU)	450.905.882.000
4.2.1.		Xxxx Xxxxxxx Khusus (DAK)	-

4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		00.000.000.000
4.3.1.		Pendapatan Hibah	-
4.3.3.		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	00.000.000.000
4.3.4.		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.000.000.000

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan pembangunan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan disebabkan belum optimalnya pelayananan kepada masyarakat sehingga mengakibatkan obyek retribusi dan pajak daerah juga rendah. Dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang

terus meningkat dengan kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka terhadap seluruh komponen pendapatan daerah perlu dilakukan upaya- upaya dan inovasi untuk mencapai target terutama untuk rencana dalam APBD Tahun 2019 melalui:

1. Perluasan basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;

2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;

3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;

5. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;

6. Penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengendalian Pendapatan Daerah; dan

7. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PAD yang ketat serta pengawasan atas pemasukan PAD untuk menghindari kebocoran.

Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, PPn dan PPh Badan;

2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota;

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain:

1. Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD melalui:

a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;

b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

c. Penyusunan Profiling Wajib Pajak Hotel & Restoran. Profil Wajib Pajak merupakan informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat identitas pokok, kegiatan usaha, riwayat aktivitas perpajakannya dan data pendukung lainnya yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pengelola pajak;

d. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

e. Mengembangkan penerapan standar operasional prosedur disetiap kantor pelayanan; dan

f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:

a. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak; dan

b. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, baik belanja langsung yang ada setiap SKPD maupun belanja langsung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan pemerintah daerah. Untuk tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi merencanakan belanja daerah yang didasari pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 774.946.247.956,00. Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 tersebut dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 453.597.666.946,00 (58,55%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 321.248.581.010,00 (41,45%).

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah ditetapkan kebijakan umum perencanaan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah;

2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada outcomes sesuai anggaran kinerja pembangunan;

3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20%

(dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan;

4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota di bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan kesehatan;

6. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga diuraikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2019 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Selain itu dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di lingkungan pemerintah Kota Bukittingi dalam bentuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Tunjangan Perbaikan Penghasilan tersebut dihitung sebesar untuk 12 (dua belas bulan)

ditambah dengan alokasi tunjangan perbaikan penghasilan ke tiga belas dan ke empat belas.

Belanja Bunga dapat dialokasikan guna memenuhi kewajiban pembayaran bunga jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dengan prinsip :

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; (2) tidak wajib; (3) tidak mengikat; (4) tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan;

(6) pembangunan dan kemasyarakatan serta memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan Sosial dapat diberikan pemerintah daerah kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Pemberiannya dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial diberikan dengan kriteria : (1) selektif; (2) memenuhi persyaratan penerima bantuan; (3) bersifat sementara dan tidak terus menerus; (4) kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

(5) sesuai dengan tujuan penggunaan.

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

Bantuan Keuangan dapat diberikan kepada pemerintah lainnya dan pemerintahan nagari dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bantuan keuangan kepada partai politik perihal besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja ini digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan tahun anggaran 2019.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Prioritas pembangunan Kota Bukittinggi diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional dengan memperhatikan visi dan misi Kota Bukittinggi. Maka yang menjadi prioritas utama pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pariwisata;

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik;

3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur;

4. Pelestarian Lingkungan Hidup;

5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);

6. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan;

7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;

8. Penanggulangan Kemiskinan; dan

9. Pembangunan Mental, Penerapan Ajaran Agama, Adat dan Budaya.

4.2.4 Kebijakan Belanja

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2019, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah :

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah;

2. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut;

3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji;

4. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan pelayanan kesehatan;

5. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (pro poor) di Kota Bukittinggi;

6. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum Musrenbang;

7. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum serta sarana dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perparkiran dan lainnya

dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Dearah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip–prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu

dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pembiayaan dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Penerimaan pembiayaan daerah bila diperhatikan dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2019 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. Penerimaan pembiayaan diperhitungkan sebesar Rp. 130.052.400.871,00 yang terdiri dari Xxxx Xxxxx Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 00.000.000.000,00, pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp. 00.000.000.000,00

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2019 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2018, sehingga netto pembiayaan daerah sebesar Rp. 130.052.400.871,00 yang akan digunakan untuk menutupi defisit belanja daerah pada Tahun 2019.

Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.

Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	130.052.400.871,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	00.000.000.000,00
1.2	Pencairan dana cadangan	00.000.000.000,00
	Pembangunan RSUD	00.000.000.000,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-
	BPD Sumatera Barat	-
	BPR Jam Gadang	-
	PEMBIAYAAN NETTO	130.052.400.871,00

Tabel 4.2.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

URUSAN PENDIDIKAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			00.000.000.000

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		1.079.847.403
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1 ls	15.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening / bulan	75.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	5 unit roda 4, 45 unit roda 2	163.500.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya peralatan kebersihan dan jasa kebersiha kantor	1 paket	125.000.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perbaikan peralatan kantor dan peripheral	5 macam, 5 jenis	30.000.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 paket	35.000.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya barang cetakan dan penggandaan	7 macam	20.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya koponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19 macam	10.549.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	75.000.000
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Adanya SPPD	1 tahun	140.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya jasa pegawai non PNS	1 orang	27.024.500
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya penyediaan tenaga pengamanan kantor	6 orang	200.000.000
13	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	150 Paket	163.773.903

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			75.000.000
1	Pengadaan Peralatan Kantor	Adanya peralatan kantor yang baik dan layak	1 macam	75.000.000

III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-
1	Analisis Rencana Kebutuhan Belanja Operasional Sekolah bersumber dana APBD	Terukurnya Rencana kebutuhan sekolah bersumber APBD	1 Kegiatan	-

IV	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini		441.022.970
1	Penyelenggaraan TK N Pembina	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi	12 Bulan	60.000.000
2	Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi	Lancarnya Proses Belajar Mengajar di TK N 1 Bukittinggi	12 bulan	75.000.000
3	Kegiatan Lomba Anak Usia Dini Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)	Terlaksananya lomba HAN	107 lembaga	35.000.000
4	Jambore Pendidik PAUD	Terlaksana jambore pendidik PAUD	107 lembaga	-
5	Kegiatan Reward PAUDNI Berpretasi (tingkat provinsi dan nasional)	Pemberian reward PAUDNI berprestasi	15 orang	40.000.000
6	Pelaksana Apresiasi PTK PAUDNI	Terlaksana apresiasi/lomba PTK PAUDNI	15 cabang	59.467.670
7	Pengelolaan Izin Operasional PAUDNI, PKBM, LKP	Tertata lembaga PAUD Dikmas sesuai ketentuan	20 lembaga	5.230.000
8	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD	Terlaksana kegiatan kompetensi paket C vakasional	80 warga belajar	-
9	Operasional Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi (DAK Non Fisik )	Meningkatnya kreatifitas dan pola pikir peserta didik	40 Orang	-
10	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Pembina (DAK Non Fisik)	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK N Pembina Bukittinggi	12 Bulan	-
11	Fasilitasi penunjang program HIMPAUDI	Terfasilitasi pengurus HIMPAUDI	80 orang	84.314.000
12	Penunjang program Bunda PAUD	Terfasilitasi Bunda PAUD	60 orang	31.670.000
15	Orientasi Program PAUD	Terlaksananya orientasi program PAUD		30.643.000
16	Penunjang DAK PAUD PNF	Terlaksananya Kegiatan DAK PAUD		19.698.300
17	Pengadaan Sarpras TK N 1 Bukittinggi	Tersedianya Sarpras di sekolah		-
18	Bantuan untuk PAUD dan TPA Flamboyan Belakang Balok	Lancarnya pelaksanaan PBM di sekolah		-
19	Pembuatan pagar dan rehab rumah penjaga sekolah PAUD Darul Ulum	Tersedianya pagar di sekolah		-
20	Perbaikan Sarana Prasarana PAUD SPS Semai Bebih Batu Hampa Bkt	Terlaksananya perbaikan Sarpras di sekolah		-
21	Rehab Paud STS Xxxxx Xxxx Bukik Cangang	Terlaksananya Rehab di sekolah /Paud		-

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Pembuatan/ Rehabilitasi tempat bermain TK Flora Komplek Pertanian	Tersedianya tempat bermain di sekolah		-
23	Pengadaan peralatan mobiler/tempat bermain anak-anak pada TK/PAUD Daut	Tersedianya meubiler di sekolah		-
24	Bantuan operasional TK Alwirda	Lancarnya pelaksanaan PBM di sekolah		-
25	Sarana dan Prasarana PAUD	Pembangunan RKB beserta Perabotnya	20 ruang	-
26	Sarana dan Prasarana PAUD	Pembangunan RKB beserta Perabotnya	20 ruang	-
27	Sarana dan Prasarana PAUD	Pengadaan alat bermain edukatif (APE) PAUD	20 paket	-
28	Sarana dan Prasarana PAUD	Pengadaan alat bermain edukatif (APE) PAUD	20 paket	-
29	Sarana dan Prasarana PAUD	Pengadaan buku koleksi PAUD	10 paket	-
30	Sarana dan Prasarana PAUD	Pengadaan buku koleksi PAUD	5 paket	-

V	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat APM dan APK SD, SMP		00.000.000.000
1	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 1 Bukittinggi	12 bulan	75.476.175
2	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 2 Bukittinggi	12 bulan	90.715.500
3	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 3 Bukittinggi	12 bulan	64.248.750
4	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 4 Bukittinggi	12 bulan	67.901.250
5	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 5 Bukittinggi	12 bulan	60.883.700
6	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN6 Bukittinggi	12 bulan	112.507.900
7	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 7 Bukittinggi	12 bulan	63.656.200
8	Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar dengan Lancar di SMPN 8 Bukittinggi	12 bulan	92.984.250
9	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Campago Ipuh	12 bulan	15.632.025
10	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	12 bulan	19.438.050
11	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulai Anak Air	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 03 Pulai Anak Air	12 bulan	127.287.000
12	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 04 Garegeh	12 bulan	24.213.750
13	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	12 bulan	116.100.000
14	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 06 Pulai Anak Air	12 bulan	25.683.750
15	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	12 bulan	21.922.200
16	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 08 Camapago Ipuh	12 bulan	16.711.875
17	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 09 Manggis Ganting	12 bulan	21.379.900
18	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 10 PuhunPintu Kabun	12 bulan	19.260.000
19	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	12 bulan	20.769.600
20	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 12 Puhun Pjbtu Kabun	12 bulan	18.000.000
21	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	12 bulan	19.808.625
22	Penyelenggaraan SD Negeri14 Tanjung Alam	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 14 Tanjung Alam	12 bulan	15.448.000
23	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 15 Pulai Anak Air	12 bulan	18.815.775
24	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri16 Campago Ipuh	12 bulan	18.885.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 17 Manggis Ganting	12 bulan	73.478.500
26	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	12 bulan	19.128.300
27	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	12 bulan	119.607.300
28	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 02 Percontohan	12 bulan	27.004.650
29	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 03 Pakan Kurai	12 bulan	93.027.000
30	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	12 bulan	19.498.200
31	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 05 Tarok Dipo	12 bulan	70.950.000
32	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tangah Sawah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 06 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	12 bulan	21.704.700
33	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 07 Bukit Cangang	12 bulan	23.109.600
34	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 08 Tarok Dipo	12 bulan	20.481.525
35	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tangah Sawah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 10 Aur Tanjungkang Tengah Sawah	12 bulan	21.038.000
36	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 11Bukit Apit Puhun	12 bulan	19.650.000
37	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 12 Bukit Cangang	12 bulan	16.716.300
38	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri13 Bukit Apit Puhun	12 bulan	18.604.950
39	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tangah Sawah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tangah Sawah	12 bulan	53.521.000
40	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 16 Tarok Dipo	12 bulan	24.472.500
41	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 17 Pakan Kurai	12 bulan	15.030.000
42	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 18 Tarok Dipo	12 bulan	20.534.250
43	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tangah Sawah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tangah Sawah	12 bulan	20.341.950
44	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cakiah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 01 Ladang Cakiah	12 bulan	17.932.500
45	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 02 Aur Kuning	12 bulan	18.409.500
46	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 03 Pakan Labuah	12 bulan	86.307.000
47	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 04 Birugo	12 bulan	75.460.000
48	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri05 Birugo	12 bulan	56.985.200
49	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Neger06 Parit Antang	12 bulan	17.444.400
50	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 07 Belakang Balok	12 bulan	60.300.000
51	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 08 Kubu Tanjung	12 bulan	20.094.750
52	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 09 Belakang Balok	12 bulan	18.311.250
53	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 10 Sapiran	12 bulan	19.922.250
54	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	Terlaksananya proses belajar mengajar dengan lancar di SD Negeri 11 Aur Kuning	12 bulan	71.783.052
55	Penyelenggaraan US Sd/MI	Terlaksananya US SD/MI	100%	98.000.800
56	Penyelenggaraan UN SMP/MTs	Terlaksananya UN jejang SMP/MTs	100%	26.523.000
57	Olimpiade Sains Nasional SD/Mi	Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional	100%	70.000.000
58	Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs	Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional	100%	70.000.000
59	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMP	Terpilihnya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	100%	70.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD/MI	Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni	100%	70.000.000
61	Penerimaan Peserta Didik Baru	Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP	100%	29.747.200
62	Pesantren Pelajar	Optimalnya pelaksanaan Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan Pesantren Pelajar	100%	-
63	Penulisan Soal USBN guru SD dan SMP	terwujudnya guru yang mampu merakit soal USBN jenjang SD dan SMP	100%	-
64	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Terpilihnya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga	100%	150.000.000
65	Fasilitasi Dalam Rangka Hari Besar Pendidikan Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Pendidikan Nasional	100%	25.000.000
66	Pelatihan Kurikulum 13 guru SD dan SMP	Terlaksananya Pelatihan Kurikulum 13 bagi guru SD dan SMP	100%	100.000.000
67	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi	100%	43.800.000
68	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatnya motivasi siswa Kota Bukittinggi yang berprestasi	100%	50.000.000
69	Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada semua jenjang Pendidikan	Terwujudnya Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah di Kota Bukittinggi	100%	100.000.000
70	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD	Optimalnya pelaksanaan beasiswa pada jenjang SD Kota Bukittinggi	100%	24.404.000
71	Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS	Optimalisasinya pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi	100%	40.000.000
72	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SMP	Optimalnya pelaksanaan Beasiswa bagi siswa tidak mampu pada jenjang SMP Kota Bukittinggi	100%	27.933.600
73	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah Yang meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pemberian Reward kepada Siswa dan Sekolah berprestasi	100%	50.000.000
74	Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah ( UKS/M ) Kota Bukittinggi	Optimalisasinya Pelaksanaan Kegiatan UKS Kota Bukittinggi	100%	120.000.000
75	Operasional DAK SD	Terlaksananya Pengelolaan DAK SD	100%	50.000.000
76	DAK SD/SDLB	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Sesuai Standar Nasional Pendidikan	100%	-
77	DAK SMP/SMPLB	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Sesuai Standar Nasional Pendidikan	100%	-
78	Operasional DAK SMP	Terlaksananya Pengelolaan DAK SMP	100%	50.000.000
79	Studi Kelayakan Izin Operasional	Terverifikasinya izin operasional sekolah	100%	-
80	Lanjutan Pembangunan SDN 17 Pakan Kurai	Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 17 Pakan Kurai	100%	4.800.000.000
81	Lanjutan Pembangunan SDN 09 Manggis Ganting	Tersediannya lokal utk belajar di SDN 09 Manggis Ganting	100%	1.000.000.000
82	Pembangunan SDN 10 ATTS	Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 10 ATTS	100%	2.781.600.000
83	Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi	Tersedianya RKB, Lapangan Olahraga dan Pagar SMPN 5 Bukittinggi	100%	6.506.000.000
84	Lanjutan Pembangunan SMP N 8 Bukittinggi	Tersediannya lokal utk belajar di SMP N 8 Bkt	100%	1.500.000.000
85	Pembangunan SDN 19 ATTS	Tersediannya lokal utk belajar di SDN 18 ATTS	100%	3.349.000.000
86	Pembangunan RKB SDN 01 Campago Ipuh	Tersedianya RKB SDN 01 Campago Ipuh	100%	-
87	Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo	Tersedianya lokal utk belajar di SDN 05 Tarok Dipo		3.349.000.000
88	Pembangunan SDN 06 ATTS	Tersedianya lokal utk belajar di SDN 06 ATTS		3.349.000.000
89	DED Pembangunan RKB SDN 07 Kubu Gulai Bancah	Tersedianya DED Pembangunan SDN 07 Kubu Gulai Bancah	1 dokumen	100.000.000
90	Pembangunan SDN 11 Aur Kuning	Tersedianya Laboratorium, Kantor dan RKB SDN 11 Aur Kuning	100%	3.587.000.000
91	Pembangunan SDN 15 Pulai Anak Air			3.587.000.000
92	Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi	Tersedianya Sarpras di SMP N 4 Bkt		5.591.000.000
93	Pengadaan Tanah SDN 11 Campago Guguk Bulek	Tersedianya tanah untuk SDN 11 CGB	12 bulan	-
94	Pembangunan SMPN 7 Bukittinggi	Tersedianya Laboratorium dan RKB pada SMPN 7 Bukittinggi	100%	5.721.000.000
95	Pengadaan Meubiler SMP	Tersediannya Meubiler SMP	100%	200.000.000
96	Liga Sepak Bola (Gala Siswa Tk SMP)	Terseleksinya siswa berbakat dalam cabang sepak bola jenjang SMP	100%	147.694.000
97	Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer	Tersedianya Komputer Stndar Nasional (UNBK)		96.416.000
98	Pengadaan Meubiler SDN 03 Pakan Kurai	Tersedianya meubiler SDN 03 Pakan Kurai	100%	300.000.000
99	Pembangunan Pagar SMPN 1 Bukittinggi	Tersedianya Pagar SMPN 1 Bkt	12 bulan	220.000.000
100	Pembangunan WC dan Sanitasi SD Negeri Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan Sanitasi SD Negeri Kota Bukittinggi	100%	330.000.000
101	Pembangunan dan Rehabilitasi WC serta Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	Tersedianya WC dan Sanitasi SMP Negeri Kota Bukittinggi	100%	250.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
102	Pembuatan Mushalla SDN 01 BPA	Tersedianya Mushalla di SDN 01 BPA	1 paket	450.000.000
103	Pengadaan Sarpras SDN 16 Campago Ipuh	tersedianya sarpras di sekolah		300.000.000
104	Pengadaan Moubeler SDN 05 Tarok	tersedianya meubiler sekolah		100.000.000
105	Perbaikan Lantai SDN 01 Ladang cangkiah	Terlaksananya perbaikan lantai sekolah		-
106	Pengadaan Sarpras SDN 17 Pakan Kurai	Tersedianya Sarpras di sekolah		120.000.000
107	Pembuatan Gerbang SDN 10 Puhun Pintu Kabun	Tersedianya pagar di sekolah		-
108	Workshop pengarustamaan dan pengintegrasian pendidikan agama dan xxxx xxxxxxx ke dalam pembelajaran sains dan teknologi	Terlaksananya Worshop keagamaan di sekolah		60.000.000
109	Diklat metodologi pengajaran program Tahfizhul Qur'an untuk SDM sekolah dasar dan menengah	Terlaksananya diklat keagamaan di sekolah		60.000.000
110	Rehab pagar SDN 18 Sarojo Kelurahan Campago Guguk Bulek	Tersedianya Sarpras di sekolah		40.000.000
111	Pengadaan Sarpras SDN 11 Aur Kuning	Tersedianya Sarpras di sekolah		140.000.000
112	Pengadaan Pagar dan gerbang SDN 9 Belakang Balok	Tersedianya Sarpras di sekolah		100.000.000
113	Pembangunan pagar SDN 17 Manggis ganting	Tersedianya Xxxxxxx di sekolah		80.000.000
114	Pembangunan pagar SDN 11 Campago Guguak Bulek	Tersedianya Sarpras di sekolah		50.000.000
115	Pembangunan Pagar SDN 04 Birugo	tersedianya sarpras di sekolah		200.000.000
116	Pengadaan Peralatan mobiler SDN 01 Campago Ipuh	Tersedianya Sarpras di sekolah		50.000.000
117	Pembangunan WC SDN 04 Garegeh	Tersedianya Sarpras di sekolah		70.000.000
118	Rehab Pagar SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Tersedianya Sarpras di sekolah		355.200.000
119	Revitalisasi halaman sekolah SDN 05 Puhun Pintu Kabun	Tersedianya Sarpras di sekolah		140.000.000
120	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDN 06 Pulai Anak Air (pemasangan paving block halaman sekolah)	Tersedianya Sarpras di sekolah		70.000.000
121	Pemasangan Paving blok SDN 12 Bukit Cangang			100.000.000
122	Pengadaan Sarpras SDN 03 Pulai Anak Air	Tersedianya Sarpras di sekolah		50.000.000
123	Pengadaan Sarpras SDN 15 Pulai Anak Air	Tersedianya Sarpras di sekolah		150.000.000
124	Pembangunan Wc di SDN 02 Campago Guguak Bulek	Tersedianya WC di sekolah		80.000.000
125	Pengadaan Alat Drumband SD Al Azhar	Terdianya alat drumband di sekolah		-
126	Pengadaan Alat Drumband SDIT Insan Kamil	Terdianya alat drumband di sekolah		-
127	Pengadaan Alat Drumband MTsN Bkt	Terdianya alat drumband di sekolah		-
128	Pengadaan Alat Drumband SD Fransiskus	Terdianya alat drumband di sekolah		-
129	Penunjang Operasional Dana Hibah	terlaksanaya Operasional Hibah sekolah		-

VI	Program Pendidikan Non Formal	Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun		272.371.350
1	Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah	Kelancaran Tugas Operasional Penilik PAUDNI	12 Bulan	9.094.000
2	Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi	Penyelenggaraan operasional SPNF SKB selama 1 th	1 tahun	61.802.500
3	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A setara SD	Penyelenggaran operasional Paket A 1 th	1 tahun	27.988.000
4	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B setara SMP	Penyelenggaran operasional Paket B 1 th	1 tahun	31.979.500
5	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C setara SMA	Penyelenggaraan operasional Paket C 1 th	1 tahun	35.000.000
6	Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	Terlaksana UN Paket A, B dan C	250 warga belajar	56.022.400
7	Penunjang Operasional BOP (DAK Non Fisik)	Terfasililitasinya lembaga penerima BOP	107 lembaga	22.389.950
8	Lomba LKP berprestasi Tk Kota,Propinsi, Nasional	Terlaksananya apresiasi/lomba LKP berprestasi	10 lembaga	-
9	Kegiatan Peningkatan kompetensi lembaga Pendidikan NON Formal	Terfasilitasi instruktur kursus	50 orang	-
10	Seleksi tutor berprestasi	Terpilih tutor berprestasi	30 orang	-
11	Fasilitasi Akreditasi PAUD dan PNF	Terlaksananya akreditasi PAUD PNF		28.095.000
12	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A B dan C (Kurikulum Program Kesetaraan)	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A B dan C (Kurikulum Program Kesetaraan)	Terlatihnya Tutor Paket A, B dan C ( 30 orang)	-
13	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB	Rehabilitasi ruang penunjang lainnya beserta perabotnya	2 ruang	-
14	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Pembangunan RKB beserta Perabotnya	9 ruang	-
15	Pengadaan Komputer dan Jaringan internet	pengadaan unit Komputer dan jaringan internet	30 unit Komputer dan jaringan internet	-
16	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Pembangunan Ruang Praktek/bengkel kerja baru beserta perabotnya	4 ruang	-
17	Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya	13 ruang	-

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Pengadaan Xxxxxx Xxxajar SKB	Pengadaan buku koleksi perpustakaan (buku referensi, buku pengayaan, buku panduan pendidik)	2 paket	-
19	Pengadaan Sarana Belajar SKB	Pengadaan Peralatan Pendidikan	60 paket	-

VII	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan		5.345.000.000
1	Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru	Terukurnya kemampuan guru sesuai dengan kompetensinya dan guru memperoleh sertifikat profesional	300 orang	25.000.000
2	Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan	Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya	700 orang	40.000.000
3	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	Terbayarnya tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS	1000 orang	5.055.000.000
4	Gebyar Expo pendidikan	Kota Bukittinggi dapat mengikuti even gebyar expo ke tingkat propinsi	1 kali kegiatan	-
5	Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan pengawas Berprestasi Jenjang TK, SD dan SLTP	Terbinanya guru berprestasi	62 orang	125.000.000
6	Pembinaan dan Seleksi OGN Guru SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan olimpiade sains guru SD	118 orang	35.000.000
7	Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas	Terbitnya jurnal guru dan pengawas	2 buah buku jurnal	40.000.000
8	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Penilaian angka kredit fungsional guru, penilik dan pamong belajar	1350 orang	25.000.000
9	Penilaian Kinerja dan peningkatan Kompetensi Mutu Kepala sekolah SD dan SMP	Terukurnya kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah		-
10	Pembinaan Pengelolaan administrasi sekolah bagi Tata Usaha di sekolah	Meningkatnya kompetensi pelaksana di sekolah dalam pengelolaan administrasi sekolah	120 orang	-

VIII	Program Manajemen Pelayanan	Persentase pelayanan pendidikan sesuai SNP		312.079.000
1	Pengelolaan Website Disdikbud Kota Bukittinggi	Adanya website Disdikpora Kota Bukittinggi	12 bulan	-
2	Penyusunan Verifikasi Dapodikdas	Terlatihnya operator dapodik kota Bukittinggi	1 kali kegiatan	142.079.000
3	Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan			25.000.000
4	Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK	Buku profil pendidikan dan profil PTK kota Bukittinggi	12 buku profil	-
5	Pengadaan Buku Eksponen 66 Sumatera Barat			50.000.000
6	Pengelolaan Data Back Bone	Tersedianya data pendidikan Kota Bukittinggi	1 kali kegiatan	-
7	Fasilitasi Kegiatan Penerimaan SEBA POLRI			95.000.000
8	Fasilitasi Kerjasama Sekolah Kembar Bukittingi Malaysia	Terlaksananya kerjasama dana untuk sekolah kembar		-

IX	Program BOS	Proses Belajar Mengajar Berjalan dengan Lancar		-
1	Kegiatan BOS	Tersedianya dana BOS untuk SD dan SMP Negeri, Swasta Kota Bukittinggi	46 SD dan 8 SMP	-

X	Program Pengembangan Nilai Budaya	Mengembangkan nilai adat dan tradisi Kota Bukittinggi		222.000.000
1	Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat	peran serta lembaga adat dalam membangun adat dan budaya	3 kali	130.000.000
2	Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat	Terpeliharanya adat dan budaya	100 orang	-
3	Pelaksanaan Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya	Terlaksananya pelatihan nilai tradisi adat dan budaya	200 orang	-
4	fasilitasi pelatihan pencak silat	Terlaksananya Pelatihan Pencak Silat	3 Kecamatan	12.000.000
5	Bantuan untuk Perguruan Pencak Silat Ganggang Sapadi	Tersedianya sarana perguruan silat	1 paket	-
6	Pembuatan Pendopo silat/Pasambaham di RW II	Tersedianya sarana perguruan silat	2 paket	80.000.000
7	Bantuan untuk perguruan pencak silat Buni Harimau Sigulincia	Tersedianya sarana perguruan silat	3 paket	-
8	Bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan pencak silat Xxxxxxx Xxxx Xxxx Kelurahan Campago Ipuh	Tersedianya sarana perguruan silat	4 paket	-
9	Peningkatan Kapasitas Niniak Mamak Kurai Limo Jorong	Meningkatkan Pengetahuan tentang budaya		-

XI	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		767.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang didaftarkan	25%	-
2	Fasilitasi dan Koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang direkomendasikan	10 CB	25.000.000
3	Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang dilestarikan	25%	-
4	Perumusan Kebijakan Kepurbakalaan	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan /CB yang dilestarikan	75%	-
5	Studi sejarah Kota Bukittinggi	Terdokumentasikannya Sejarah Kota Bukittinggi	25%	-
6	Pemeliharaan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Lembur Pegawai dan Belanja Lainnya	25%	-
7	Operasional Rumah Kelahiran Bunga Hatta	Terpeliharanya Rumah Kelahiran Bung Hatta	25%	130.000.000
8	Xxxx Xxxxamanan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terjaganya Koleksi Museum	25%	75.000.000
9	Jasa Kebersihan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Terpeliharanya Koleksi Museum	25%	72.000.000
10	Studi Keluarga Prolamator Bung Hatta	Terdokumentasikannya Sejarah Bung Hatta	25%	-
11	Pemeliharaan Xxxx Xxxxxxxx/Cerobong asap	Terpeliharanya warisan budaya	80%	-
12	Renovasi (Cagar Budaya) Mushalla Tuo Pakak Gulai Bancah	Terpeliharanya warisan budaya	80%	150.000.000
13	Renovasi Balairung Sari			215.000.000
13	Rehabilitasi Balai Adat Pakan Kurai (eks Balai Adat Pakan Kurai )	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan Balai Adat Pakan Kurai	Terpelihara 1 (satu) balai adat Pakan Kurai	100.000.000

XII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni budaya yang di laksanakan di Kota Bukittinggi		150.000.000
1	Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI	Peningkatan Nilai Budaya & Nasionalisme	7000 orang	50.000.000
2	Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya program-program pemajuan kebudayaan	7 pertemuan	-
3	Memperingati Xxxxx Xxxx Hatta	Terpeliharanya Nilai-nilai Budaya	1 Kegiatan	100.000.000
4	Fasilitasi Budaya Daerah	Terlaksananya kreatifitas Seni dan Budaya	5 kegiatan	-

XII	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kerjasama seni budaya		135.000.000
1	Mengikuti kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya)	Jumlah kerjasama seni Budaya	.... kegiatan/kerjasama	35.000.000
2	Fasilitasi Kegiatan pendidikan dan Kebudayaan	jumlah kerjasama pendidikan dan Budaya	5 kegiatan/kerjasama	-
3	Diplomasi Budaya	Terlaksananya partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi	3 kali	100.000.000

URUSAN KESEHATAN
2	DINAS KESEHATAN			00.000.000.000

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100	1.307.365.795
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dokumen terkirim melalui Pos	50	5.000.000
		Jumlah materai 3000 tersedia	200
		Jumlah materai 6000 tersedia	150
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibayar	00	000.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat yang terpelihara	00	000.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang diberikan jasa / honor	00	00.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah alat kebersihan dan bahan kebersihan yang disediakan	30	00.000.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.	12	50.000.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli.	00	00.000.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan penggandaan yang tersedia.	12	7.500.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang dicetak	5	7.500.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara	2	10.000.000
8		Jumlah alat listrik penerangan yang disediakan	15	10.000.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makan minuman rapat,tamu dan lembur yang tersedia yang disediakan untuk rapat, tamu dan lembur	100	30.870.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi yang dihadiri	100	139.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah bulan Pegawai Tidak Tetap yang diberikan tunjangan penghasilan Jumlah bulan premi asuransi ketenagakerjaan yang dibayar	12 00	000.000.000
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga keamaan yang diberikan honor	9	60.000.000
13	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK dan PPHP	00	00.000.000

II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yg tersusun tepat waktu . Pesertase ketersediaan data Standard Pelayanan Minimal Persentase masyarakat yang terlayani melalui aplikasi SIK, Infokes/ P-care	100 100 100	68.204.500
1	Penyusunan Profil Kesehatan dan penyelenggaraan komunikasi data	Persentase tersedianya jaringan komunikasi data Buku profil kesehatan Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data profil Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui web DKK Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk kegiatan komunikasi data	100 25 30 60 1	12.000.000
2	Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi e-Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan aplikasi e-Puskesmas Adanya capaian SPM Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	7 12 1	41.204.500
3	Penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah monev perencanaan dan keuangan Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan	3 4 3	15.000.000

III	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		739.074.748
1	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (UPS, Laptop, Komputer PC, Printer, Hard Disk External, Keyboard, CCTV)	1 pkt	-
2	Pengadaan peralatan kantor Puskesmas Gulai Bancah	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan (AC, Kursi Futura, Genset dan LCD Proyektor)	1 pkt	100.000.000
3	Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	1 pkt	20.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung DKK, UPT dan Pustu yang terpelihara	1 pkt	256.574.748
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang terlaksana	1 pkt	12.500.000
6	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	100.000.000
7	Pengadaan Ambulance	Tersedianya ambulance	1 unit	250.000.000
8	Pengadaan Konsultan DED Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah konsultan DED kantor dinas kesehatan	1 pkt	-

IV	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan PHBS Tingkat Kota jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Cakupan posyandu dengan strata mandiri Persentase pembinaan kecamatan sehat Persentase pembinaan kelurahan sehat	30 3 100 70 10 100 100	524.437.725
1	Pengembangan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah kelurahan yang dibina PHBS Jumlah kelurahan yang dibina kelompok TOGA Jumlah pemenang lomba TOGA Tk Kota	24 24 3	65.417.700

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah TOGA yang dikirim penilaian Tk Propinsi	1
2	Penilaian Kader Posyandu Berprestasi	Jumlah pemenang Lomba kader Posyandu berprestasi tkt. Kota	3	-
2	Penilaian Kader Posyandu Berprestasi	Jumlah kader Posyandu berprestasi yang dikirim untuk tingkat Propinsi	1	-
3	Pembinaan dan Monitoring Pokjanal Posyandu dan DBD	Jumlah kelurahan yang dilakukan pembinaan posyandu dan monitoring oleh Pokjanal posyandu dan DBD	24	31.199.125
5	Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan tentang Kesakaan bagi anggota Saka Bakti Husada	Jumlah anggota Saka Bakti Husada yang dibina	2	83.340.900
5		Jumlah kegiatan perkemahan SBH yang diikuti	30	83.340.900
6	Pembinaan PHBS,Toga dan lingkungan sehat	Jumlah kelurahan yang dibina program PHBS, Toga dan Lingkungan Sehat	24	-
6	Pembinaan PHBS,Toga dan lingkungan sehat	Jumlah pertemuan kesehatan dengan PKK	3	-
7	Fasilitasi Kota Sehat	Jumlah dokumen untuk penilaian kota sehat Kota Bukittinggi yang disusun	1	300.000.000
8	Pengembangan media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	55	-
		Jumlah media elektronik untuk promosi kesehatan	3
		Jumlah media cetak untuk promosi kesehatan	6
9	Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina	12	-
9	Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina untuk penilaian tingkat Provinsi	4	-
10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan olah raga	7	44.480.000
		Jumlah petugas yang mendapat peningkatan pengetahuan / pelatihan dalam upaya pelayanan kesehatan	30
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja	7
		Jumlah pos UKK yang dibina	15
		Jumlah kelompok olah raga yang dibina	15
		Frekuensi kegiatan olahraga yang dilaksanakan	40
		Frekuensi pertemuan program pengembangan yang dilakukan	2
		Jumlah peserta pengukuran tingkat kebugaran jasamani	75
		Jumlah peserta pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke provinsi	4
		Jumlah tema dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	60

V	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100	5.349.639.060
		Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai	100
		Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan	97
1	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Xxxxxxx Xxxxx	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	4	200.000.000
2	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	3	117.500.000
3	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Xxxxx Xxxx	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	4	153.257.500
4	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	2	96.980.500
5	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Gulai bancah	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	1	95.551.560
6	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tigo baleh	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	8	146.246.460
7	Peningkatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Plus Mandiangin	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan	2	115.208.400
8	Peningkatan kesehatan masyarakat dasar dan rujukan	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas	7	318.628.700

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terlaksananya kegiatan P3K PAM lebaran, Paskibra, hari besar dan keramaian kota	1
		Terlaksananya pelayanan ambulance siaga	1
		Terlaksananya pelayanan ambulance luar kota	1
		Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas)	7
		Jumlah LAPAS yang mendapatkan layanan kesehatan	1
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan Keluarga Sehat	7
		Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestasi	7
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	7
		Jumlah puskesmas yang melaksnakan kesehatan gigi dan mulut	7
		Jumlah puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan RS dan unit transfusi darah untuk rekruitmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu	7
		Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi tenaga penjamah makanan di pedagang kaki lima	2
9	Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi)	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN	7	45.000.000
10	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	3	831.000.000
11	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Xxxxxxx Xxxxx - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	4	900.000.000
12	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	8	630.000.000
13	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	2	722.673.600
14	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Gulai Bancah - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	1	300.000.000
15	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	2	260.000.000
16	Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Xxxxx Xxxx - BLUD (Dana Kapitasi JKN 2019)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan	4	350.000.000
18	Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi Bencana	1	40.000.000
		Data faktor resiko bencana yang terkumpul	1
		Kit sarana pelayanan kesehatan pada daerah bencana	1
		Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana	3
		Jumlah petugas kesehatan yang dilatih tentang bencana	2
		Jumlah dokumen data faktor resiko krisis kesehatan	1
19	Pelayanan Pemeriksaan kesehatan haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke Siskohatkes	100	27.592.340
		Persentase jemaah yang diperiksa dan dibina kesehatannya	100
		Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air	100
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100

VI	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	100	40.444.900
1	Peningkatan kesehatan Lansia	Jumlah Lansia yang mengikuti workshop / pelatihan kader Lansia	50 org	40.444.900
		Jumlah petugas yang mengikuti review program lansia	21 org
		Jumlah petugas yang mengikuti evaluasi program lansia	20
		Jumlah pemenang lomba senam lansia	7

VII	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi anemia ibu hamil	100	206.717.800
VII	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	21	206.717.800

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	0,15
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100
		Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif	50
		Persentase kekurangan gizi pada balita	0
		Persentase balita gizi lebih	13
1	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Jumlah balita gizi buruk / kurang yang mendapatkan makanan tambahan	00	000.000.000
		Jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	35
		Jumlah remaja putri kurus dan sangat kurus yang mendapatkan makanan tambahan	15
2	Penangulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro lainnya.	Jumlah petugas pembina wilayah yang mengikuti pelatihan revitalisasi posyandu	00	00.000.000
2		Jumlah tripot, mikrotois dan alat ukur panjang badan yang diadakan	7	00.000.000
3	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi pada Remaja	Jumlah pesrta yang mengikuti Workshop pencegahan penanggulangan anemia pada remaja	25	-
		Jumlah peserta yang mengkuti Pelatihan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada remaja	25
		Frekuensi monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pemberian tablet Fe remaja putri, PMT remaja dan penanggulangan maslah gizi remaja	15

VIII	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Pelayanan Ibu Xxxxx sesuai standar ( Antenatal)	100	175.000.000
		Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar	100
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ( skrining)	100
1	Peningkatan Kesehatan Ibu	Jumlah BPS, klinik, panti, sekolah dan PAUD/TPA yang mendapatkan pembinaan program kesehatan keluarga	180	100.000.000
		Jumlah evaluasi program kesga yang dilaksanakan	1
		Jumlah sosialisasi pemeriksaan tripel eliminasi pada ibu hamil yang dilaksanakan	2
		Jumlah evaluasi supervisi fasilitator bikor yang dilaksanakan	1
		Jumlah buku KIA dan barang cetakan kesga yang dicetak	12000
		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan penguatan program P4K dengan LS LP	40
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi kespro catin	7
		Jumlah monitoring evaluasi program KIA yang dilakukan pada Puskesmas	7
2	Peningkatan Kesehatan Anak	Jumlah peserta kegiatan evaluasi SIDDTK bayi balita terintegrasi bagi petugas puskesmas	25	75.000.000
		Jumlah bayi yang melakukan pemeriksaan SHK	250
		Jumlah pembahasan kasus AMP yang dilakukan	2
		Jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran kasus AMP	20
		Jumlah petugas yang mengikuti pelayanan neonatal essensial	25

IX	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja	100	235.000.000
1	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/workshop/seminar secara mandiri	00	000.000.000
1	Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan	1	000.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah tenaga Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Kesmas, Tenaga Gizi, Sanitarian, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Tenaga Kefarmasian Teladan	3 org dokter,3 org dokter gigi,3 org perawat, 3 org bidan, 3 org tenaga kesmas, 3 org tenaga gizi, 3 org sanitarian, 3 org ahli teknologi laboratorium, 3 org tenaga kefarmasian
		Frekuensi pertemuan sosialisasi hasil pelatihan/workshop/seminar kesehatan dari SDM kesehatan yang telah mengikuti pelatihan/workshop/seminar kepada SDM kesehatan lainnya
			1
		Jumlah mahasiswa kesehatan yang difailitasi dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian	500
		Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan kota Bukittinggi	1
		Terlaksananya kebutuhan data dan informasi deskripsi SDM kesehatan kota Bukittinggi	1
		Terlaksananya kegiatan capacity building bagi SDM kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Xxxx Xxxxxxxxxxx	0
2	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional medis dan Paramedis	Frekuensi Uji Kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan	150	25.000.000

X	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	0	00.000.000.000
		Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pembangunan RSUD	100
		Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi	60
		Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal	100
1	Pembangunan Rumah Sakit Daerah	Jumlah rapat kordinasi yang dilakukan dengan Tim Teknis.	10	53.552.400.871
		Jumlah Monitoring yang dilakukan oleh Tim	50
		Jumlah konsultasi yang dilakukan oleh Tim pada Propinsi dan Pusat	20
		Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun	1
2	Pengadaan Peralatan Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Jumlah item alat kesehatan yang diadakan untuk RSUD	1 pkt	-
3	Pengadaan konsultan disain interirior ruangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Jumlah konsutan disain interior ruangan RSUD	1	-

XI	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	100	20.232.500
1	Manajemen Pengelolaan BLUD Puskesmas	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	2	20.232.500
		Jumlah rapat evaluasii pengelolaan BLUD yang dilaksanakan	4 kali
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penyusunan RBA Puskesmas	30

XII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	7	-
XII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan	100	-
1	Sosialisasi dan Pengawasan Perizinan Tenaga/Sarana Kesehatan	Jumlah sarana kesehatan / fasilitas kesehatan yang direkomendasikan untuk pemberian izin	10	-
		Jumlah peraturan kesehatan/perizinan yang disosialisasikan kepada masyarakat	2
		Jumlah sarana kesehatan/fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan dan visitasi	40
2	Akreditasi Puskesmas	Jumlah kegiatan workshop yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan akreditasi	2	-
		Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	7
		Jumlah puskesmas yang dilaksanakan penilaian kembali oleh surveyor	2

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah puskesmas yang dilakukan kegiatan penialian pasca akreditasi oleh tim pendamping akreditasi puskesmas	7
		Jumlah pelaksanaan kaji banding akreditasi	1
		Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	1

XIII	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas	00	000.000.000
XIII	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	92	000.000.000
1	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan	Persentase kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi	00	000.000.000
2	Penunjang Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah bulan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi yang terpenuhi	12	92.789.490

XIV	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100	238.945.050
		Persentase penggunaan obat secara rasional	100
		Persuntase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan	100
		Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani	100
1	Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas bagi tenaga teladan	1	18.500.000
		Frekuensi pertemuan pengelolaan vaksin bagi petugas IFK dan puskesmas	1
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang ditingkatkan pengetahuannya dalam rangka penggunaan obat rasional dengan metode CBIA/Gema cermat	1
		Jumlah puskesmas, Pustu dan Poskeskel yang terawasi penggunaan obat rasionalnya	47
2	Pembinaan,Pengawasan Pengelolaan dan Distribusi sediaan Farmasi / Bahan berbahaya disarana kefarmasian.	Frekuensi pertemuan standar pelayanan kefarmasian di apotek bagi tenaga kefarmasian	1	47.509.050
		Frekuensi pertemuan pembinaan bagi pemilik sarana dan tenaga teknis kefarmasian toko obat dan alat kesehatan	1
		Jumlah pelaku usaha jamu gendong, usaha jamu racikan dan obat tradisional yang dibina	30
		Jumlah terbinanya dan terawasinya sarana kefarmasian dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes	60
		Terlaksananya sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar dimasyarakat	2
3	Pengawasan sanitasi depot air minum	Frekuensi pengawasan sanitasi depot air minum	00	00.000.000
		Pertemuan sosialisasi/penyuluhan bagi pengelola depot air minum	1
		Perda/Perwako tentang pengelolaan depot air minum	1
		Jumlah petugas pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke provinsi	4
4	Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum	Jumlah item kelengkapan kelapangan yang tersedia	1	128.905.000
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuan bahan/material kimia	12
		Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	7
		Jumlah alat laboratorium kimia air yang dikalibrasi	15
		Jumlah Parameter pemeriksaan untuk program PME Laboratorium yang terpenuhi	2
		Jumlah bulan untuk pemeliharaan alat laboratorium	12
		Jumlah alat laboratorium yang diadakan	1 paket
		Jumlah pengadaan alat keamanan dan perlindungan	1
		Terlaksananya kegiatan magang pemeriksaan bakteriologis airmetode CFU (Coloni Forming Unit)	1

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya pengetahuan/keterampilan petugas laboratorium dalam pemeriksaan bakteriologis air metoda CFU (Coloni Forming Unit)	3
5	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	Persentase pelayanan pemeriksaan air di UPTD Laboratorium terlaksana	100	20.000.000
5	Penunjang Pengelolaan Laboratorium	Jumlah media promosi pelayanan Laboratorium yang diadakan	100	20.000.000

XV	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase pangan yang memenuhi syarat	00	00.000.000
1	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Frekuensi pelatihan keamanan pangan	2	27.731.000
		Frekuensi penyuluhan kewaspadaan pangan bagi pengelola kantin sekolah dan guru UKS	2
		Jumlah terbina dan terawasinya industri rumah tangga	100
		Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan	80

XVI	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	00	000.000.000
		Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	45
		Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	25
1	Pengkajian Lingkungan Sehat	Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan	00	000.000.000
		Jumlah TPM yang diperiksa higiene dan sanitasi	15
		Jumlah pemeriksaan laik sehat hotel, rumah makan/restoran	15
		Jumlah kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	24
		Jumlah kelurahan yang dibina STBM	24
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengelolaan limbah cair	7
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengelolaan limbah medis/ B3	7
		Jumlah petugas pengelola program yang mengikuti pertemuan/konsultasi program ke propinsi/pusat/luar daerah	4
		Jumlah peserta lintas sektor dan lintas program yang mengikuti pertemuan / sosialisasi program TTU /TPM	70
		Frekunensi pertemuan / sosialisasi pengelolaan limbah medis / B3 dengan fasilitas pelayanan kesehatan	1
		Jumlah survey EHRA yang dilaksanakan	1

XVII	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penderita DBD yang ditangani	1	723.021.880
		Cakupan penemuan pasien baru TB BTA +	87
		Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita.	80
		Cakupan penemuan penderita diare	100
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	87
		Cakupan Kelurahan yang Universal Child Imunization (UCI)	100
		Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan	15
		Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP)	0,9
		Insiden rate HIV	0
		Jumlah WPA ( Warga Peduli AIDS) yang dibina	1
		Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan.	100
		Persentase angka keberhasilan pengamatan,pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	82
	.	Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	82

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100
		Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	100
		Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehtaan sesuai standard	100
1	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah bahan medis untuk pemeriksaan cepat penyakit menular yang diadakan	1	230.000.000
		Jumlah sampel penyakit menular yang diperiksa oleh pihak ketiga	5
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Monitoring / evaluasi program penyakit menular	7
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang penyakit TB, Pneumonia dan diare	30
2	Peningkatan dan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah puskesmas yang mengikuti pembinaan SKD-KLB	7	36.361.220
		Jumlah Puskesmas, pustu dan poskeskel yang dimonitoring program surveilans epidemiologi.	36
		Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi	100
3	Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	24	45.000.000
		Jumlah puskesmas melaksanakan PTM terpadu	7
		Persentase perempuan usia 30 sampai 50 thn yg dideteksi dini kanker servic dan kanker payudara	12
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku	7
4	Peningkatan imunisasi	Jumlah peserta LS yang mengikuti sosialisasi program imunisasi	00	000.000.000
		Jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi program imunisasi	40
		Jumlah monitoring / evaluasi program imunisasi yang dilakukan ke Puskesmas	12
5	Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	Jumlah peserta yang mengikuti Malam Renungan AIDS Nusantara	200	274.660.660
		Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari AIDS Sedunia	200
		Jumlah focus Group Diskusi yang dilakukan	3
		Jumlah warga yang mengikuti pembentukan Kelompok Warga Peduli AIDS	3
		Jumlah WPA ( Warga Peduli AIDS) yang mendapat bantuan	3
		Frekuensi LSM Peduli AIDS, jaringan AIDS, jaringan ODHA dan kelompok resti yang mengikuti pertemuan	3
6	Pengembangan IPWL	Jumlah puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu narkoba	4	20.000.000
6	Pengembangan IPWL	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba	2	20.000.000

XVIII	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	90	2.043.691.000
XVIII	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	2.043.691.000
1	Penyediaan Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk miskin	Jumlah peserta JKN PBI APBD yang di bantu pembayaran premi JKN	9120	2.043.691.000
2	Pengembangan dan peningkatan Pengelolaan JKN	Jumlah konsultasi yang dilakukan	3	-
		Jumlah SK Kepesertaan JKN yang dibuat	7
		Jumlah pembinaan dan supervisi JKN yang dilakukan	12
		Jumlah rapat koordinasi dengan Tim yang dilaksanakan	4

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			115.523.375.754

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	2.773.315.104

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	5 Jenis	6.655.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening belanja jasa kantor	12 rekening Telepon, 12 rekening Air, 12 rekening listrik, 12 rekening Internet	259.600.000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan alat kebersihan dan jasa kebersihan	9 item, 1 paket jasa kebersihan (4 orang) 3 item 6 jenis	201.079.560
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	2 unit minibus, 9 unit pick up, 6 unit truck, 24 sepeda motor	287.431.500
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	3 item, 6 jenis	18.366.750
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang dibeli	59 Jenis	25.000.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan yang dilaksanakan	16 jenis, 126.310 lembar fotocopy	30.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang dibeli	13 jenis	9.898.734
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	874 bungkus nasi, 700 bungkus snack, makan minum tamu	20.000.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat / Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi yang diikuti dan dihadiri	12 bulan	180.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Pegawai Non PNS dibayar	41 orang	1.218.804.070
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor yang disediakan	1 paket (6 orang)	198.000.000
13	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Paket Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	126 Paket	218.479.490
14	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Paket Honor Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	126 Paket	100.000.000

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			25.000.000
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape	1 gedung	25.000.000
2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	-
3	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	paket	-
4	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	dump truk	-
5	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan beserta Perlengkapannya	stel	-

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketersediaan pakaian dinas		-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	-

IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		-
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan SKPD yang disusun	2 dokumen	-
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	-
3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis laporan keuangan semesteran dan prognosis 6 bulan berikutnya	2 jenis laporan	-

V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian		-
1	Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Aparatur	Peserta yang mengikuti bimtek/diklt ke PU an	15 Orang	-

VI	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi baik		00.000.000.000
1	Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 7 paket pekerjaan	00.000.000.000
		Peningkatan Trotoar Pedestrian Jl. Sudirman	termasuk lampu kursi dan lampu (kiri kanan) ± 3,125 km (kanan 679 m + kiri 884 m)	-
		Peningkatan Trotoar Jln. Xxxxxxxx Xxxxx	kanan 0,4 km + kiri 1,3 km	-
		Peningkatan Trotoar Jl. X. Xxxxx	xxxxx 235 m + kiri 410 m	-
		Peningkatan Trotoar Jl. Xxxx Xxxxx	1 paket termasuk pemasangan lampu dan bangku trotoar timbal balik	-
		Peningkatan Trotoar Jl. Xxxx Xxxxxx	1 paket	-

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Trotoar Jl. Xxx Xxxxxxx	1 paket	-
		Peningkatan Trotoar Jalan Xxxxxxx Talao	450 m	-
		Rehab Trotoar Xxxxx Xxxxx Xxxx	000 x	-
		Pembuatan Batu Alam /Paving Slover trotoar atas Bandar Samping mesjid Tarok	220 m	-
		Peningkatan trotoar Simpang Ikua Pakan Sebelah Kiri Jalan arah ke kubu ateh		-
2	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, paket pekerjaan	400.000.000
		Pemasangan dam penahan jalan dan pengecoran jalan gg cermai	1 paket	-
		Pengecoran Bahu Jalan Paninjauan Garegeh	1 paket	-
3	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Jalan yang dibangun	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, paket pekerjaan	4.200.000.000
		Pembangunan Xxxxx Xxxxx	0 xxxxx	-
		Pembukaan Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx	0 xxxxx	-
		Pemotongan tebing dan pembuatan jalan antara batas Kelurahan Kayu Kubu dan Kelurahan Birugo	1 paket	-
4	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	-
5	Pembangunan Trotoar	Pembangunan Aliran air dan Trotoar RT/RW: 03/04 Kel. Bukit Apit Puhun Kec. Guguk Panjang	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	110.000.000
6	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 laporan monitoring dan evaluasi	10.000.000
7	Pembangunan Box Culvert	Jumlah Box Culvert yang dibangun / ditingkatkan	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	-
8	Pengecoran bahu/badan jalan	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, bahu/ badan jalan yang dicor	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	-
9	Perencanaan DAK Jalan	Dokumen perencanaan, laporan perencanaan	1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan	100.000.000

VII	Program Normalisasi Sungai	Presentase drainase perkotaan dengan kondisi baik		-
1	Penataan dan FS Jalan Inspeksi Batang Agam	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket	-

VIII	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Presentase drainase perkotaan dengan kondisi baik		2.507.437.900
1	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 11 paket	909.713.900
2	Pembangunan Drainase Jl. H. Miskin, Kusuma Bakti	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	2 paket	-
3	Pembuatan riol bandar Samping Balai Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	400 m	-
4	Pendalaman Banda Kapalo Koto			-
5	Perbaikan Drainase Palolok			-
6	Lanjutan pembangunan saluran air/banda	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	500 m	-
7	Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 4 paket	1.247.724.000
8	Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dipelihara	1 tahun	350.000.000

IX	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Presentase Pengamanan titik bahaya longsor		1.000.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan yang dibangun (Pemasangan Batu Bronjong /Dam tebing di Tambuo depan balai adat sampai Mushalla Arafah)	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	1.000.000.000

X	Program rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Presentase peningkatan kualitas jalan dan pemeliharaan		3.376.680.000
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan dalam kota yang direhab/dipelihara		2.751.680.000
2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin	12 Bulan	400.000.000
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam kota	Jumlah Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi / dipelihara	12 Bulan	75.000.000
4	Pelebaran Jembatan (Jalan Xxxxxx Xxxxx)	Jumlah Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi / dipelihara		-
5	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin	12 Bulan	150.000.000
6	Pengecatan Trotoar di sepanjang jalan Kubu Tanjuang	Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin	1 paket	-
7	Pembuatan drainase dan pemasangan pavin blok serta trotoar (gg. Lubuak Tendo dan Jl. Kurai menuju perbatasan dengan Kelurahan Parit Antang)	Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin	200 m	-
8	Rehab trotoar serta jembatan di depan Kedai Nasi Salero Kampuang sampai perbatasan Kelurahan Pakan Labuah	Trotoar Dalam Kota yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin	500 m	-
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Pendukung Konektifitas 2019)	Jumlah Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx	00 Xxxxx	-
10	Pengaspalan jalan di sepanjang jalan Kubu Tanjuang	Panjang jalan yang diaspal	1012 m	-
11	Pengaspalan Jalan lingkar di Garegeh	Panjang jalan yang diaspal	700 m	-

XI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Presentase DI yang beririgasi teknis dengan kondisi baik		2.399.999.290
1	Rehab/ peningkatan Saluran Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 7 paket pekerjaan	1.800.000.000
2	Pemeliharaan Rutin Irigasi	Jumlah Saluran Irigasi yang dipelihara	12 Bulan	350.000.000
3	Perbaikan dam banda nagari jl tangah jua II	Jumlah Saluran Irigasi yang dipelihara	1 paket	-
4	Pembangunan Saluran Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang dibangun	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 1 paket pekerjaan	-
5	DAK Fisik Bidang Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan perencanaan	1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan	-
6	Pendaman Bandar Surian	panjang banda yang direhab	1 paket	-
7	Pendaman Bandar Malang	panjang banda yang direhab	1 paket	-
8	Perencanaan DAK Irigasi	Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, Saluran Irigasi yang rehab/ditingkatkan	1 dokumen perencanaan, 1 laporan perencanaan	200.000.000
9	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 laporan monitoring dan evaluasi	49.999.290

XII	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih		1.000.000.000
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Air Minum ( DAK Air Minum 2018)	dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/ ditingkatkan	1 paket	-
2	Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun di bangun dan yang di revitalisasi	1 paket	-
3	Pendampingan Pengembangan Jaringan perpipaan kawasan Kota Bukittinggi (DDUB)			1.000.000.000
4	Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dipelihara	1	-

XIII	Program Pengendalian Banjir	Presentase pengurangan titik genangan	12 Bulan	-
1	Pembuatan Bak Resapan Penanggulangan Banjir	Dok Perencanaan, Dok Pengawasan Bak resapan	1 dok. Perencanaan, 1 dok. Pengawasan, 1 bak resapan	-
2	Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibangun	1	-

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XIV	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Presentase Pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum		00.000.000.000
1	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan)	Laporan Pengawasan, Bangunan Rumah Dinas (lanjutan)	1 laporan pengawasan, 1 unit Bangunan (lanjutan)	8.000.000.000
2	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama)	Dokumen manajemen konstruksi, bangunan kantopr DPRD Kota Bukittinggi	1 dokumen manajemen konstruksi, 1 unit bangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi (tahap 2)	00.000.000.000
3	Penunjang Pembangunan Kembali Pasar Atas	Administrasi pendukung pembangunan kembali pasar atas		150.000.000
4	Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah Event Daerah yang dilaksanakan	5 even	70.000.000
5	Rehabilitasi Gedung Kantor KPU	Gedung KPU yang direhab	1 paket	150.000.000
6	Pembangunan Rumah dan Bangunan Lainnya serta alat-alat kelengkapan untuk Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat	Jumlah rumah dan bangunan lainnya yang diadakan	1 paket	3.500.000.000

XV	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Presentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi		90.000.000
1	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana	9 kali sidang, 18 SLF	90.000.000

XVI	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Presentase tersedianya 7 ( tujuh ) layanan informasi Jasa Konstruksi pada SIPJAKI		1.199.720.000
1	Pembinaan Jasa Konstruksi	peserta lokakarya/diseminasi dan bimtek	120 orang	50.000.000
2	Pendampingan Perencanaan Bidang Ke PU an di SKPD lain	Jumlah pendampingan	44 paket	334.720.000
3	Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an	Jumlah paket kegiatan yang difasilitasi	4 bidang	780.000.000
4	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang disusun	4 dokumen	35.000.000

XVII	Program Perencanaan Tata Ruang	Presentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah		601.719.605
1	Sosialisasi Perda RDTRK Kota Bukittinggi	Jumlah Peserta Sosialisasi	960 orang 24 kelurahan	-
2	Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Terlaksananya Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	475 orang	227.946.440
3	Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya Peta tata Ruang	40 Buah	21.600.000
4	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	300 KRK	65.000.000
5	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	20 Sertifikat	72.086.300
6	Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang	Terlaksananya pendataan arsip tata ruang serta digitalisasi data / sistem informasi tata ruang	1 Dokumen	150.000.000
7	Identifikasi dan pemetaan kawasan Ngarai Sianok (lanjutan)	Identifikasi dan pemetaan kawasan ngarai sianok	1 kegiatan	65.086.865
8	Pendataan Bangunan	Terlaksananya pendataan bangunan	1 paket	-
9	Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksanannya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	jenis	-
10	Sistem Informasi Tata Ruang	Tersedianya sistem informasi tata ruang	paket	-

XVII	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Presentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditertibkan		277.956.585
1	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	12 bulan	98.400.000
2	Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah Audit Pemanfaatan Ruang yang disusun	1 Dokumen	55.056.585
3	Pembuatan Bilboard peruntukan ruang perkawasan	Jumlah Billboard yang dibuat	3 Unit	70.000.000
4	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Terlaksananya Penataan Ruang Daerah	1 laporan tahunan	54.500.000
5	Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah bangunan	Terlaksananya Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah tanah	kegiatan	-

XVIII	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Presentase ketersediaan informasi pertanahan		40.000.000
1	Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersedianya peralatan, perlengkapan dan pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Data tanah aset pemerintah Kota Bukittinggi, 1 bh GPS, 1 bh Total Station, perlengkapan jaringan komputer	40.000.000

XIX	Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah		00.000.000.000
1	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah yang dapat diselesaikan / diterbitkan	5 sertifikat	148.022.300
2	Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Jumlah Ganti Rugi Tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	2 paket	52.608.710

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran	Luas Lahan yang diadakan + Apraisal + DED (Untuk Kantor Bapelitbang, Badan Keuangan dan BKPSDM)	1 paket	11.000.000.000
4	Pengadaan Tanah untuk Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat	Luas lahan yang diadakan	1 paket	2.000.000.000

XX	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Presentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah		388.245.260
1	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass, masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat lainnya	Masalah Tanah Konsolidasi By.Pass dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	1 kegiatan	388.245.260

XXI	Program peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan	Presentase pemenuhan alat berat kebinamargaan		1.051.068.500
1	Pengadaan alat berat	Jumlah Alat Berat yang diadakan kembali	backet excavator, compresor, xxxx xxxxxx	250.000.000
2	Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi	Jumlah alat berat yang dipelihara	12 bulan	691.068.500
3	Peralatan bengkel	Jumlah Peralatan bengkel yang diadakan	1 paket	60.000.000
4	Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Terlaksananya Operasional dan administrasi UPTD	12 bulan	50.000.000

XXII	Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan	Presentase wilayah / jalan dengan penerangan jalan lengkap		4.095.095.630
1	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	12 bulan	575.095.630
2	Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum	Terlaksananya operasional dan administrasi UPTD	12 bulan	50.000.000
3	Penambahan Jaringan Penerangan Lampu Jalan	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, paket pekerjaan	650.000.000
		pengadaan lampu jalan belakang mesjid jamiak aur kuning	5 unit	-
		pengadaan lampu xxxxx xxxx xxxxx	0 xxxx	-
		pemasangan tiang lampu jalan di Jl. Perwira	4 titik	-
		Pemasangan tiang dan lampu xxxxx xx Xxxxxxx	00 xxxxx	-
		Pemasangan lampu jalan, tiang dan jaringan jl. Veteran, Jl. Kirab Remaja, Jl. Eks APDN, Jl. Kabun Pulasan Dalam	20 paket	-
		Penambahan Tiang Listrik jl. Batu Hampa Konsolidasi Ujung Bukit	3 unit	-
		Lampu jalan	15 buah	-
4	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar	12 bulan	2.500.000.000
5	Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah jaringan penerangan jalan umum direvitalisasi	1 dokumen perencanaan, 1 laporan pengawasan, 2 paket pekerjaan	300.000.000
6	Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 laporan monitoring dan evaluasi	-
7	Penyusunan Database Penerangan Fasilitas Umum			20.000.000

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			00.000.000.000

I	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran admnistrasi perkantoran setiap tahunnya	100%	950.231.470
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan	6.600.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet	12 Bulan	12.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kenderaan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 Bulan	143.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan	12 Bulan	7.182.490
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang Diperbaiki	12 Bulan	2.633.600
6	Penyediaan Alat Tulis kantor	Alat Tulis Kantor	12 Bulan	15.000.000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7.500.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	3.226.840
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan	12 Bulan	20.000.000
10	Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas, Rapat- Rapat, Koordinasi Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi	12 Bulan	140.000.000
11	Pelayanan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Pegawai Non PNS dan Asuransi	12 Bulan	208.088.540

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan	12 Bulan	285.000.000
13	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Persentase Jumlah Paket yang Ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	12 Bulan	100.000.000

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			109.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2	2 Unit	-
2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	95.800.000
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	13.200.000

III	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Berkembangnya Kualitas dan Kuantitas Perumahan		5.453.657.600
1	Pembuatan Database Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	-
2	Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah Bansos	Verifikasi Dan Monitoring Kegiatan Hibah/ Bansos	110 Paket	64.850.000
3	Bedah Rumah	Jumlah RTLH yang Diperbaiki	82 Unit	3.888.807.600
4	Pendamping Pembangunan Rusunawa	Terbangunnya Rusunawa	4 Blok	1.500.000.000

IV	Program Lingkungan Sehat	% Jalan dengan riol yang sehat	70%	00.000.000.000
1	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	77 Paket	6.679.045.125
2	Pembangunan Riol	Pembangunan Riol	45 Paket	1.830.597.350
3	Rehab/ Peningkatan Riol	Rehab/ Peningkatan Riol	25 Paket	1.402.086.850
4	Pengadaan Penerangan Jalan Kawasan Perumahan	Tersedianya Lampu Xxxxx	0 Xxxxx	-
5	Pembangunan Jalan Lingkung	Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx	0 Xxxxx	1.278.891.000
6	Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terpelihara	12 Bulan	126.554.646

V	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			1.784.627.660
1	Penunjang Penyelengaraan Manunggal Sakato/ BBGRM	Manunggal Sakato Tahun 2018	24 Kelurahan	130.980.480
2	Pembangunan Gedung/ Gapura	Gapura	30 Paket	1.149.498.000
3	Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang Dientaskan	1 Laporan, 3 BKM	350.000.000
4	Pendamping Kegiatan BSPS	Jumlah Rumah BSPS	220 Rumah	79.149.180
5	Pendamping Penyusunan Perda RP3KP	PerdaTentang RP3KP	1 Dokumen	75.000.000
6	Penyusunan Perwako Tentang Perumahan	Perwako Perumahan	-	-

VI	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			155.520.000
1	Pembuatan Pagar TPU	Pagar TPU Kota Bukittinggi	3 Paket	119.000.000
2	Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi	Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi	2 TPU	36.520.000

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5	DINAS KEBAKARAN			2.852.842.900

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.548.427.210
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terbeli	Materai 6000 150bh, Materai 3000 108bh,Cek bermaterai 6buku	1.800.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listri, air dan tlp yang terbayar	Rek telepon 1, rek air 7, rek listrik 2,	64.334.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang di perbaiki	roda 2(6 unit), roda 4(6unit), Mobil Damkar (6unit), Mesin (apung, sinso perahu)	498.260.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat-alat kebersihan tersedia	31 bh alat dan Bahan Pembersih serta 1 jenis retribusi	10.000.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantoryang diperbaiki	6 macam	3.000.000
6	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Jumlah alat-alat tulis kantor terbeli	59 macam	15.000.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetak dan Penggandaan	3 item	10.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listik	9 macam	5.500.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah makan dan Minum	nasi 330 bungkus,snack 300 kotak	15.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilakukan	12 bulan	140.000.000
11	Pelayanan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	47 orang	783.412.000
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	JumlahPenerima Honorarium tim barang dan Jasa PPHP, PPK dan PPBJ	4 orang	2.121.210

II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		85.600.000
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	2 macam	-
2	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor (Lanjutan Pembangunan Sektor MKS)	Luas area Gedung yang dibangun dan direhap	3 unit	-
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor Yang terbeli	2 jenis	-
4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang terbeli	6 Jenis	-
5	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas terbeli	1 mobil Pemadam Kebakaran
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah PBB, Resevoir yang terpelihara, Pengecatan dan Perbaikan atap dan lantai	1 PBB dan 7 Resevoir, pengecatan dan perbaikan atap	85.600.000
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	Meja, kursi, almari dll

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut		149.950.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	56 stel	149.950.000

IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		-
1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	-

V	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dan tanggap terhadap pencegahan kebakaran meningkat		1.068.865.690
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan kebakaran	Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran	isi ulang tabung apar, dan alat pemadam kebakaran 6 jenis	325.000.000
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya pengawasan terhadap alat kebakaran pada bangunan bertingkat	60 kali	45.162.000
3	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Penanggulangan Kebakaran yang teratasi	100 Kejadian	400.000.000
4	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta diklat	2 orang	-
5	Bimtek Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	jumlah peserta bimtek	55 orang	50.000.000
6	Pelatihan pertolongan penyelamatan korban dan layanan medis darurat serta bencana lainnya	Jumlah peserta pelatihan	8 kelurahan (160 orang) dan 10 sekolah (500 orang)	-
7	Peringatan HUT Damkar	Terlaksananya Peringatan HUT Damkar	Upacar, Simulasi, Demontrasi makan dan Minum	50.000.000
8	Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat	Persentase Penyiraman, Penyemprotan dan Penyelamatan	100%	28.480.000
9	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	8 Kelurahan (160 org),5 sekolah (250 org)	65.223.690
10	Kegiatan Publikasi dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	penyediaan Jasa Informasi Kebakaran	13 macam	105.000.000
11	Fasilitasi Kegiatan Barisan Relawan Kebakaran) BALAKAR	Jumlah anggota balakar	120 orang	-
12	Pengadaan sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran Sektor MKS	jumlah sarana dan prasarana penaggulangan kebakaran	23 Jenis	-
13	Pembangunan/Rehabilitasi Bak Penampungan air/Resevoar	Rehab berat Resevoar(Di aur kuning)	1 resevoir	-
14	Pembangunan Hidran Kota	terbangunnya hidran kota	di sepanjang jalan protokol	-

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			00.000.000.000

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	2.196.284.698

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli	600 bh, 3 buku	1.800.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet terbayar	48 bulan	106.800.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan dipelihara	30 unit	360.973.500
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service	25 jenis, 12 bulan, 5 orang	208.071.460
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor	12 bulan	5.000.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Peripheral kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli	55 jenis	9.619.440
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan	6 jenis/12 bulan	5.360.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik terbeli	5 jenis	1.470.500
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumnya	100%	12.914.000
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat, koordinasi yang diikuti	95%	115.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jasa Pegawai Non PNS dan Terbayarnya iuran BPJS	38 org/12 bln	933.391.728
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan	28 org	406.351.360
13	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK)	7 org	29.532.710

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.450.000.000
1	Pengadaan Mebeleur	Jenis mobiler yang diadakan	9 jenis	200.000.000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah jendaraan yang diadakan	14 unit, 2 jenis	-
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	8 jenis	150.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	-
5	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan pagar	1 unit	-
6	Pengadaan Tanaman Hias	Jenins tanaman hias yang diadakan	50 buah	-
7	Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	Luas Tanah yang diadakan		1.100.000.000

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100%	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta pelerngkapannya yang tersedia	200 stel	-

IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian	70%	155.000.000
1	Latihan Pembinaan Kesatuan	Jumlah anggota Pol.PP yg mengikuti latihan pembinaan kesatuan	150 org	-
2	HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional	Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP	50 org	140.000.000
3	Bimbingan teknis Satpol PP	Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP	150 org	15.000.000
4	Latihan Pengendali Xxxx-Xxxx	Jumlah anggota Pol.PP latihan pengendali Huru- hara, kelengkapan PHH	150 org, 30 stel	-
5	Pelatihan Dasar Secata	Jumlah anggota yang mengikuti Latsar Secata	35 org	-

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	-
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tepat waktu	3 dok	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat wakt	2 dok	-
3	Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat wakt	1 dok.	-
4	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen Renja dan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	7 dok	-

VI	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran penyakit masyarakat		-
1	Razia Penyakit Masyarakat	Jumlah razia penyakit masyarakat	48 kali	-
2	Razia Warung Kelambu	Jumlah razia warung kelambu selama Bulan Ramadhan	15 kali	-

VII	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan kasus pelanggaran perda		8.414.609.090

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah titik pengawasan dan pengendalian	10 titik	4.160.925.430
2	Operasionalisasi Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat PTI	pengamanan, pengawasan dan patroli siaga	12 bulan	75.000.000
3	Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara represif Non Yustisial	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial	80 kasus	20.000.000
4	Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial	24 kasus	95.933.300
5	Operasionalisasi Sekretariat Bersama PPNS Lingkungan Pemerintah daerah Kota Bukittinggi	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS	12 kegiatan	75.000.000
6	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan	Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan	4 kegiatan	29.997.690
7	Pemantauan tindak pelanggaran Perda Trantibum	Jumlah pemantauan titik rawan pelanggaran trantibum	24 kali	-
8	Operasionalisasi Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4)	Jumlah operasi penegakan trantibum SK4	936 kali	3.339.999.470
9	Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan	Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara	46 kali	567.753.200
10	Monitoring Pengawasan Pemilu	Jumlah kegiatan monitoring	6 kali	-
11	Penertiban alat peraga kampanye pemilu	jumlah kegiatan penetiban alat peraga	20 kali	50.000.000

VIII	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan		658.209.100
1	Sosialisasi keliling Perda, Peraturan Kepala Daerah Kota Bukittinggi	Jumlah kegiatan sosialisasi	100 kali	-
2	Pembinaan dan operasional Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi	120 orang	347.032.600
3	Pembentukan/Pembekalan Xxxxxxxxx Xxxxxx	Jumlah anggota satlinmas pemilu yang dibentuk dan dibekali	120 orang	311.176.500

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			1.958.350.000

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran		254.280.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lain yang terbeli	4 item	600.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar	12 bulan/rekening	8.000.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dan peralatan Dinas / Operasional yang yang terpelihara	3 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 2, mesin apung, cinsaw	108.180.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan Kebersihan Kantor yang terbeli	28 item	4.000.000
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor terperbaiki	6 jenis	2.000.000
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terbeli	59 item	7.500.000
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak, jumlah penggandaan, jumlah yang terjilid	3 item	5.000.000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	7 item	3.000.000
9	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Jumlah Makanan dan Minuman lembur, rapat dan tamu kantor yang tersedia	12 bulan	8.000.000
10	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi yang diikuti	12 bulan	108.000.000
11	Pelaksananaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	1 tahun	-

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		-
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang terbeli	-	-
2	Pembangunan Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor	-	-
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terbeli	-	-
4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang terbeli	-	-
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis Kendaraan dinas/operasioan yang diadakan	-
6	Pengadaan tanah Gedung Kantor	lokasi Gedung Kantor yang tersedia	-	-
7	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor yang terbangun	-	-
8	Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Mebeleur Kantor	-	-
9	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala gedung Kantor	-

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai		-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang terbeli	1 Paket

IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			-
1	Penyusunan Revisi Renstra	Revisi Renstra SKPD	1 Paket	-
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun		-
3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis enam bulan berikutnya	Jumlah laporan keuangan SKPD tersusun		-
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Rencana kerja dan rencana keuangan yang tersusun		-

V	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			1.684.070.000
1	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan penanggulangan bencana	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi, jumlah sekolah yang ikutserta, jumlah masyarakat	1 kegiatan	-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah barang penanggulangan bencana yg diadakan	1 Paket	645.800.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusdalops	Jumlah barang yang diadakan	1 Paket	-
4	Operasional Pusdalops	Jumlah pembayaran honorarium Pusdalops	1 Paket	937.890.000
5	Pendamping keg BPBD Prov Jambore PRB	Jumlah relawan yang ikut Jambore PRB	2 kegiatan	80.380.000
6	Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan	20.000.000
7	Penyediaan Dana Siap Pakai Darurat Bencana	Operasional dan Bantuan darurat bagi korban bencana	1 Paket	-
8	Pembangunan scub penahan tebing Panorama II Kelok Cindua	Operasional dan Bantuan darurat bagi korban bencana	1 Paket	-

V	Program Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparatur Penyelenggara Penanggulangan Bencana			-
1	Pelatihan gabungan BPBD, SAR, TAGANA, PMI, PUSDALOPS	Jumlah Aparatur dan relawan yang terlatih	1 kegiatan	-

VI	Program Sistem Kebencanaan			20.000.000
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pemetaan kawasan Rawan Bencana	Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana	-	-
2	Pembuatan/penyusunan/perumusan Rencana Kontijensi menurut jenis bencana anggaran sharing dgn BNPB	Jumlah dokumen kontijensi per jenis bencana	-	-
3	Perumusan/penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen SOP penanggulangan bencana tersusun	1 dokumen	20.000.000
4	Penyediaan Informasi kebencanaan	Jumlah informasi kebencanaan tersedia		-

URUSAN SOSIAL
8	DINAS SOSIAL			4.478.010.288

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	605.092.950
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan materai, perangko, dan benda pos lainnya	400 Lbr Materai 6000, 300 lbr materai 3000, 4 buku cek dan benda pos lainnya	4.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	4 rek. 12 bulan	41.000.000
3	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara	5 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua	88.350.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	144.422.950
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	9.500.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK terbeli	43 jenis	10.000.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas	7 jenis, 12 bulan	7.500.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor	jenis alat listrik dan elektronik terbeli	5 jenis	3.820.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur	12 bulan	10.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Pelaksanaan rapat rapat koordinasi	12 bulan	140.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah penyediaan jasa NON PNS	12 bulan, 5 orang	141.500.000
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan	Jumlah kegiatan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPBJ	8 kegiatan	5.000.000

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas	100%	430.000.000
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	25.000.000
2	DED Kantor Dinas Sosial	Jumlah DED kantor tersedia	1 dokumen	325.000.000
3	Pengadaan Peralatan kantor	jumlah peralatan terbeli	11 item	-
4	Pengadaan Perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan terbeli	6 item	-
5	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Xxxxxx Xxxxxx	Jumlah bulan pemeliharaan TMP	12 bulan	50.000.000
6	Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI	Temu ramah pejuang terfasilitasi	1 kegiatan	-
7	Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November	Jumlah kegiatan hari pahlawan	1 kegiatan	30.000.000

III	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	80%	1.670.747.588
1	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan	12 bulan	54.567.000
2	Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan fakir miskin dan Data PMKS dan PSKS	Jumlah data dimutakhirkan	2 dokumen	154.707.500
3	Fasilitasi dan Penguatan Program Keluarga Harapan	Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi	1800 KK	149.125.000
4	Pembinaan keluarga penerima manfaat bantuan pangan dan bantuan sosial	Jumlah penyaluran bantuan pangan dan bantuan sosial termonev	12 bulan	50.000.000
5	Pengadaan dan Penunjang Bantuan Pangan Non Tunai	Bantuan Pangan yang disalurkan	12 bulan	1.262.348.088
6	Asistensi Lanjut Xxxx Xxxxxx	Jumlah Lansia Terlantar yang tertangani	250 orang	-

IV	Program Pemberdayaan Xxxxx Xxxxxx, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan	750 KK	937.000.000
1	Fasilitasi dan Peningkatan SDM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan	Jumlah KUBE terfasilitasi	75 KUBE / 1 kali	112.000.000
2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah PRSE penerima manfaat	24 Kelurahan	800.000.000
3	Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS	Jumlah PMKS yang menerima penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi	108 orang / 1 kegiatan	25.000.000

V	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial	70%	64.494.250
1	Penanganan Orang Terlantar dan Penguburan Mayat Terlantar	Jumlah operasional penanganan orang terlantar dan mayat terlantar	12 bulan	64.494.250
2	Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan diskriminasi	Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan, eksploitasi	12 bulan	-

VI	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya	20%	150.246.500
1	Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan	Jumlah penyandang penyakit kejiwaan yang dirujuk kerumah sakit	20 orang	50.246.500
2	Pembinaan Penyandang Disabilitas	jumlah penyandang disabilitas yang terbina	524 orang	-
3	Fasilitasi Organisasi Penyandang Cacat	Jumlah Organisasi yang difasilitasi	3 organisasi	100.000.000

VII	program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Panti Asuhan/ Jompo yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial	75%	-
1	Pembinaan panti sosial anak	Jumlah panti dibina	3 Panti	-

VIII	Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial	40%	135.000.000
1	Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial. Organisasi Sosial dan Yayasan	Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina	15 orsos/yayasan	90.000.000
2	Fasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi	Jumlah bulan LKS yang terfasilitasi	12 bulan	45.000.000

IX	Program Pembinaan Anak Terlantar	Tingkat Anak terlantar yang Terentaskan	40%	45.000.000
1	Pelayanan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah pelayanan kasus anak terlantar	12 bulan	45.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
X	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian	87%	440.429.000
1	Pembinaan PSM	Jumlah peserta pelatihan	128 orang	-
2	Pembinaan Pilar-pilar sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna)	Pilar - pilar sosial kelurahan terbina	24 kelurahan	350.000.000
3	Operasional dan Penguatan Tagana dan Kampung Siaga Bencana	Operasional untuk kegiatan tagana dan KSB	12 Bulan	90.429.000

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.988.745.455

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		602.501.844
1	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko dan benda pos lainnya yang tersedia	1001 buah	1.000.000
2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	3 rek	40.600.000
3	penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	7 jenis	4.000.000
4	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service, BBM serta pajak yang terbayarkan.	6 kendaraan R4 dan 25 kendaraan R2	165.000.000
5	penyediaan jasa kebersihan	Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli	23 macam	3.000.000
6	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang terbeli	16 macam	6.000.000
7	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6 macam	5.000.000
8	penyediaan komponan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli.	8 macam	1.721.412
9	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	700 paket	10.000.000
10	rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	Jumlah perjalanan dinas yang terfasilitasi	255 kali	140.000.000
11	penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah pegawai Non PNS yang di bayar	6 orang	218.180.432
12	penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi kantor	Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia	9 spanduk	-
13	pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar	10 orang	8.000.000

II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-
1	pengadaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	6 unit	-
2	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Kantor	-
3	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor terrehab	1 gedung	-
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terbeli.	1 kendaraan R4, 2 R2	-

III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-
1	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian angka kredit	10 orang	-

IV	Program peningkatan disiplin aparatur	tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehaadiran dan penggunaan atribut pegawai	70%	-
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terbeli	60 stel	-

V	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan di lembaga legislatif	20%	900.000.000
1	Fasilitasi Organisasi Perempuan (GOW)	Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif,	25 Organisasi, PHI	100.000.000
2	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Dasa Wisma Yang Aktif	3 Kecamatan, 3 Lomba, 2 Kegiatan.	800.000.000
3	Pembinaan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan pelaku usaha ekonomi klasifikasi IR2	-	-
4	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP	Jumlah organisasi mitra yang di fasilitasi	1 Organisasi	-

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VI	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang aktif	60%	-
1	Pelayanan dan pemenuhan hak perlindungan khusus anak	Jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	50 orang	-

VII	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaanPUG yang aktif	40%	342.310.536
VII	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Forum anak dan lembaga penyedia layananan anak yang terbentuk dan aktif	3 Forum , 4 aktif	342.310.536
1	Perkuatan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Pengurus dan Relawan P2TP2A terlatih, jumlah korban KDRT yang mendapatkan pendampingan, jumlah kasus yang ditangani	30 Org Pengurus Inti dan relawan, 40 kasus terlayani.	216.140.036
2	Pengembangan dan Perkuatan Forum Anak Daerah ( Forda ) Kota Bukittinggi dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).	Jumlah Forum Anak terbentuk, jumlah anak yang berprestasi di Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	7 kali pendampingan, 1 kali mengurus Duta FAN	91.170.500
3	Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah focal point aktif, Tingkat capaian APE	29 SKPD	-
4	Penyusunan informasi Gender dan Anak	tersedianya Buku profil gender dan anak	50 buku	-
5	Penguatan Kota Layak Anak.	Jumlah Kelurahan ramah anak, jumlah Puskesmas ramah anak, jumlah Sekolah ramah anak dan jumlah fasilitas publik ramah anak.	6 kelurahan, 7 Puskemas,9 sekolah, 5 sfasilitas bermain dan draft Perda KLA	35.000.000

VIII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	6,9	261.769.000
1	Penyusunan Sistem Pencatatan, Pelaporan dan Penanganan serta Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Tersedianya sistem Pelaporan dan demografi pengalaman hidup perempuan	1 Dokument	-
2	Forum Koordinasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Petemuan Forum Koordinasi terlaksana	4 kali	-
3	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah peserta yang dibina pada sekolah keluarga	720 orang	261.769.000

IX	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS Ber KB	68%	122.787.000
1	Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS	Jumlah Kelurahan yang di KIE/teknik motivasi baik melalui media cetak maupun elektronik	24 Kel, 12 kali liputan, cetak, 4 kali liputan elektronik	-
2	Pelayanan KB Serentak dan Komplikasinya	Jumlah Peserta KB	1850 orang	34.210.000
3	Penilaian dan Penghargaan KB Teladan serta Peringatan Hari Keluarga Nasional, Provinsi	Jumlah Penghargaan yang diberikan dan jumlah fungsi keluarga yang telah dilaksanakan	10 jenis lomba, 3 kali Peringatan	88.577.000
4	Fasilitasi Koalisi Kependudukan	Jumlah Analisa yang direkomendasikan dan jumlah remaja yang memahami pengendalian penduduk	1 seminar, dan 1 majalah	-
5	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Tersedianya grand desain Pembangunan Kependudukan	1 kali	-

X	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase capaian Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru metode Kontrasepsi jangka panjang	99%	52.142.500
1	Penunjang Operasional Peserta KB IUD, Implant dan Kader KB	Jumlah peserta KB baru MKJP	4 Kali	52.142.500

XI	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase anggota tribina dan UPPKS PUS yang menjadi peserta KB	65%	674.149.575
1	Manunggal KB-KES	Jumlah Masyarakat yang dilayani KB	4 kegiatan dan 5 mitra	104.847.000
2	Penunjang Operasional PPKBK dan Sub PPKBK serta Kader Poktan	Jumlah kader yang aktif	24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan	448.320.000
3	Fasilitasi Lapangan Program KKBPK dan Kampung KB	Jumlah IMP berprestasi serta jumlah Kampung KB yang dibina	50 orang	-
4	Pendataan Keluarga	Jumlah KK yang terdata	200 org peserta orientasi dan sarasehan, 27.00 KK	57.882.575
5	Fasilitasi Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	3 kali	63.100.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XII	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 Tahun	0.20%	21.655.000
1	Fasilitasi Program Generasi Berencana	Jumlah remaja, Generasi Berencana ( Genre )	20 orang , 2 kali	21.655.000
2	Triad Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan.	Jumlah Pendidik Sebaya,Jumlah Konselor Sebaya dan Jumlah Guru BK yang Memahami Triad KRR	60 orang	-

XIII	Program Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Kelurahan yang memiliki Tribina KB Aktif	70,83 %	11.430.000
1	Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Kegiatan (Poktan)	Jumlah Kelompok kegiatan (Poktan) yang tumbuh dan jumlah Poktan berkembang	4 kali	11.430.000
2	Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	Jumlah peserta Pelatihan tenaga Pendamping Bina Keluarga Terlatih	60 Orang	-

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			00.000.000.000

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran admnistrasi perkantoran tiap tahunnya	100%	6.146.876.866
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Jasa surat menyurat	250 buah materai 6000, 225 buah materai 3000, 10 buah cek bermaterai dan paket jasa pengiriman	3.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, rekening Air, Rekening Telpon yang dibayar	12 Bulan	45.195.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	1 tahun	3.000.000.000
4	Penyidiaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 1 tahun dan jasa kebersihan kantor 1 tahun	80.000.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	1 tahun	15.000.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	ATK 1 paket	15.000.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan	1 tahun	12.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	Alat-alat listrik 1 tahun	5.000.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	makan dan snack rapat serta lembur untuk 1 tahun	15.000.000
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Pejalanan dinas dalam dan luar daerah untuk 1 tahun	140.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	107 orang Non PNS	2.689.060.656
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1 tahun	7.621.210
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor (3 Satpam)	1 tahun	100.000.000
14	Peningkatan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Xxxx Xxxxxx untuk kecelakaan	1 tahun	20.000.000

II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			450.000.000
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	-
2	Pengadaan Mobiler Kantor	Jumlah Mobiler Kantor	1 Paket	200.000.000
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor terbeli	1 paket	50.000.000
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	1 Unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2	-
5	Pembangunan dan Penataan Landscape, gedung kantor DLH	Landscape, gedung kantor DLH	1 Paket	200.000.000
6	Pembangunan Pool Kendaraan Operasional DLH	Pool Kendaraan Operasional DLH	1 Paket	-

III	Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas	100%	125.000.000
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	206 orang petugas lapangan	125.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas	100%	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	-
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jenis Laporan Keuangan Semesteran	2 laporan	-
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	1 dokumen	-
4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	-

V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengelolaan persampahan	100%	4.121.034.555
1	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dibeli	24 macam Peralatan Kebersihan	300.000.000
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara	Pemeliharaan : TPS Batu 8 buah, Bak Kontainer 14 buah, Gerobak sampah 30 buah, becak dayung 16 buah, becak motor 49 buah, kabin toilet 1 buah, bak dam truk 16 buah	129.877.835
3	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, belanja jasa kebersihan, kontribusi ke TPA Regional dan Jasa kebersihan terbayarkan	12 bulan	3.000.000.000
4	Penunjang operasional rumah kompos	Operasional rumah kompos yang beroperasi maksimal	1 tahun	109.883.000
5	Penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Kegiatan Razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	36 kali kegiatan	-
6	Pembinaan kepada Masyarakat (Xxxxxx XXXX/Aman Sejuk,Rindang dan Indah) melalui program Bina Pegas My Darling (Pembinaan Petugas dan Masyarakat Sadar Lingkungan)	Jumlah Petugas dan Masyarakat yang dibina	170 petugas dan 48 orang Masyarakat	-
7	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	49 buah TPSS	115.000.000
8	Penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	Operasional Pengelolaan Persampahan	1 Tahun	196.273.720
9	Peningkatan Kapasitas SDM untuk Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pengelolaan dan lingkungan hidup	10 orang	-
10	Pengadaan Mesin Pencacah plastik	Mesin Pencacah plastik (se Kec. MKS)	9 unit	-
11	Pengadaan Tong sampah Organik dan Anorganik	Jumlah Pengadaan Tong Sampah yang diadakan	20 Paket	-
12	Pengadaan Becak Motor	Jumlah Becak Motor yang diadakan	6 Unit	210.000.000
13	Pembangunan Sarana pembuatan kompos	Sarana Pembuatan Kompos (RW.2 Kel.Manggis Ganting)	1 ls	-
14	Pendampingan Pengolahan Sampah	Pengolahan Sampah	1 Unit	60.000.000

VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase penurunan pencemaran lingkungan	40%	222.285.310
1	Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	Jumlah usaha yang diawasi	50 Usaha	9.485.570
2	Penunjang Operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan	Adanya tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup oleh masyarakat	20 kasus	4.000.000
3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Gerakan Bukittinggi Bersih	1 Tahun	-
4	Pelayanan perizinan lingkungan hidup	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, rekomendasi izin SIPAL,TPS LB3 dan izin PPLH lainnya	12 bulan	6.299.740
5	Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup	Jumlah kasus	20 kasus	2.500.000
6	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED dan UKL&UPL)	2 Dokumen	-
7	Pembangunan Instalasi Lumpur Tinja	Jumlah Instalasi Lumpur Tinja terbangun		-
8	Penyusunan kajian RPPLH	Jumlah Dokumen Draf Ranperda	1 Ranperda	73.000.000
9	penunjang operasional laboratorium lingkungan hidup	Operasional Pengelolaan Labor Lingkungan Hidup	1 tahun	55.000.000
10	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Titik Pantau	3 sungai, 2 titik pemantauan udara, 3 titik air sumur dan air hujan	72.000.000

VII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Presentase peningkatan akses dan informasi lingkungan	90%	542.567.400
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata	10 Sekolah	70.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penyusunan dokumern informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Buku kondisi lingkungan hidup Kota Bukittinggi tersusun	1 buku SLHD dari 1 buku	55.146.000
3	Pembinaan masyarakat di sekitar Batang Agam	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	4 kali pembinaan	-
4	Penyusunan Produk hukum tentang RTH	Produk Hukum tentang RTH	1 Perwako	-
5	Revisi PERDA No.5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan serta Peratuiran Pendukung lainnya	Produk hukum tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan	1 Perda dan 2 Perwako	15.000.000
6	Penyebarluasan informasi tentang Lingkungan Hidup dan penyuluhan keliling kepada masyarakat	Jumlah media publikasi (Media Elektronik, Media Cetak, Baliho, Spanduk, Benner, Stiker, Arcrylic)	7 media	50.000.000
7	Pembinaan Bank Sampah (Studi Banding, Pelatihan Lanjutan Pengurus Pelatihan Daur Ulang, Pemasan Hasil Karya Daur Ulang, Pemasan Hasil Karya Daur Ulang dan Pengadaan 5 Timbangan Posyandu)	Jumlah Peserta Pelatihan pelatihan dan pengadaan 6 Timbangan Bank Sampah Rp.150.000.000,-	6 Unit	-
8	Pelatihan Pengolahan sampah/limbah rumah tangga dengan sistem teknologi tepat guna se kecamatan MKS	Jumlah Peserta Pelatihan		-
9	Pelatihan pengolahan sampah plastik		Pakan Kurai	30.000.000
10	Pembuatan mini garden dalam rangka penunjang event daerah	Dekorasi untuk penunjang event daerah	1 Tahun	100.000.000
11	Pemberdayaan Saka Kalpataru	Jumlah siswa yang mengikuti Saka Kalpataru	30 siswa	93.000.000
12	Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	kampung iklim yang dibina	3 RW	104.421.400
13	Pelatihan Pengelolaan Sampah se kelurahan Parit Antang	Jumlah peserta pelatihan	4 bulan	-
14	Sosialisasi membangun kesadaran masyarakat untuk peduli sampah (Sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal dipinggir drainase untuk tidak membuang sampah ke drainase, dampak dan sanksi sesuai Perda) (kegiatan ini sudah ditampung pada kegiatan pembinaan masyarakat batang agam)	Jumlah peserta Sosialisasi	1 paket
15	Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup (HPSN, HLH, Hari Bumi, HariOzon dll) dan Penunjang lainnya	1 Tahun	25.000.000

VIII	Program Peningkatan pengendalian polusi	Persentase peningkatan pengendalian polusi	70%	-
1	Upaya Pengurangan Efek Gas Rumah Kaca	Inventarisasi sumber gas rumah kaca	1 dokumen	-

IX	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau	14%	770.000.000
1	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	Taman Kota yang dipelihara	1 Tahun	300.000.000
2	Pengelolaan pembibitan taman kota	Taman Kota yang dipelihara	1 Tahun	225.000.000
3	Pengadaan pot dan bunga	Jumlah Pot dan Bunga	150 Pot berserta Bunga	-
4	Rehab Taman Tugu Xxxx Xxxxxx	Rehab Taman Tugu Xxxx Xxxxxx	1 Paket	-
5	Pembuatan Bak Bunga	Bak Bunga Jalan Perintis kemerdekaan	1 Paket	-
6	Lanjutan Rehab Taman Ngarai Maaram	Rehab Taman Ngarai Maaram (Lightang dan Fasilitas taman)	1 Paket	-
7	Revitalisasi Taman Lokasi Tugu Exponen 66	Revitalisasi Taman Lokasi Tugu Exponen 66	1 Paket	-
8	Revitalisasi Bak Bunga dalam kota	Revitalisasi Bak Bunga Jalan Pemuda, Xxxxx Xxxxxxxx	0 Xxxxx	-
9	Pembuatan Taman Pendakian Wowo	Jumlah Taman yang dibuat	1 Taman	-
10	Pembuatan Taman Bundaran	Pembuatan Taman Bundaran (Bundaran Simpang Mandiangin dan Bundaran Simpang Kangkung)	2 Lokasi	-
11	Pembuatan Taman Lereng Pasar Bawah	Pembuatan Taman Lereng Pasar Bawah	1 Lokasi	-
12	Pembuatan Taman di Seputaran Jalan Puding Mas dan Kolam Tabek Gadang (Pokir DPRD Xxxxxxxx)	Pembuatan Taman di Seputaran Jalan Puding Mas dan Kolam Tabek Gadang	1 Paket	-
13	Pengadaan mesin potong rumput		30 unit	20.000.000
14	Penghijauan di Zona Sepadan Ngarai	Penghijauan di Zona Sepadan Ngarai	1 paket	-
15	Pembenahan dan kebersihan rumput pinggir jalan dan trotoar jenjang Benteng, jenjang pesanggrahan, jenjang minang dan taman kiri kanan jenjang 40, dialihkan pengelolaannya ke kelurahan dengan konsekuensinya terutama dari segi pendanaannya dan tugas tersebut sudah sering dilaksanakan kelurahan		1 ls	-
16	pembuatan masterplan dan DED Taman Kehati (Keanekaragaman Hayati)	masterplan dan DED	2 Dokumen	-
17	Pengadaan alat penyemprot hama (RT 02 RW 04)			20.000.000
18	Pengadaan Plank Nama Panganak			30.000.000
19	Pembangunan Rumah Bunga Begonia			75.000.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Revitalisasi Taman Tugu Adipura	Revitalisasi Taman Tugu Adipura	1 Paket	-
21	Perencanaan RTH Ngarai Maaram		1 dokumen	100.000.000
22	pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Koto Selayan)	pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Koto Selayan)	6 unit	-
23	Pengadaan Mesin Potong Rumput RW 05 Talao	Pengadaan Mesin Potong Rumput Keluarahan Campago Guguak Bulek (RW 05 Talao)	5 unit	-
24	Pengadaan Mesin Potong Rumput (untuk RW dan kelurahan Campago Guguak Bulek)	Mesin Potong Rumput (kelurahan Campago Guguak Bulek)	7 unit	-
25	pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Kubu Tanjuang )	Mesin Potong Rumput (Kelurahan Kubu Tanjuang )	5 unit	-
26	Pengadaan Mesin Potong Rumput (Kelurahan Bukit Apit Puhun RW I,II,III,IV,V)			-
27	Penghijauan di Sepadan ngarai zona 50 meter dan dasar ngarai sianok untuk mengantisipasi terjadinya longsor	Penghijauan di Sepadan ngarai zona 50 meter dan dasar ngarai sianok untuk mengantisipasi terjadinya longsor	1 paket	-
28	Pembenahan dan kebersihan rumput pinggir jalan dan trotoar jenjang Benteng, jenjang pesanggrahan, jenjang minang dan taman kiri kanan jenjang 40, dialihkan pengelolaannya ke kelurahan dengan konsekuensinya terutama dari segi pendanaannya dan tugas tersebut sudah sering dilaksanakan kelurahan		1 ls	-

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			934.974.060

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran		638.038.870
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, materai, benda pos lainnya dan buku cek materai yang terbeli	4 jenis	1.875.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Jumlah Rekening bulan terbayarkan	60 bulan	73.560.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	5 Kendaraan roda 4, 12 kendaraan roda 2	92.728.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	1 paket	112.533.200
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang terpelihara	5 jenis	20.400.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis yang terbeli	18 jenis	27.662.670
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang terbeli	2 jenis	13.450.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan kantor yang terbeli	4 jenis	3.500.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman lembur, rapat dan tamu yang terbeli	3 paket	20.250.000
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase perjalanan dinas yang dilakukan	12 bulan	120.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah honor, pekerja kantor, pekerja lapangan dan satpam yang dibayarkan	5 orang	152.080.000

II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur		-
1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang terbeli	2 jenis	-
2	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor yang terbeli	4 Unit PC AIO Pelayanan dan 2 unit printer	-

III	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan petugas pengamanan kantor menggunakan atribut		-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian khusus pelayanan dan petugas pengamanan (satpam)	48 stel	-

IV	Penataan Administrasi Kependudukan			296.935.190
1	Pengelolaan administrasi kependudukan dengan aplikasi SIAK dan AFIS	Jumlah jaringan dan peralatan pendukung administrasi kependudukan yang dapat dioperasikan	2 jenis	9.271.040
2	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga, KTP dan KIA yang diterbitkan	700 KK, 8000 KTP, 4000 KIA	142.994.780
3	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	3000 Akta	115.867.080
4	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	4000 dokumen	6.348.230
5	Pelayanan Akta Kematian	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	500 Akta	5.181.000
6	Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jenis Laporan Informasi Kependudukan yang tersedia tepat waktu	12 bulan	4.667.600

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah Akta Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan	500 orang	1.937.800
8	Peningkatan Sistem Pendataan Bidang Kependudukan	Jumlah Penduduk terdata pada Database Kependudukan	1000 orang	7.442.260
9	Penataan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen / Arsip Kependudukan yang tersedia	6000 KK	3.225.400
10	Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah SKPD yang memanfaatkan data kependudukan	23 SKPD	-

URUSAN PERHUBUNGAN
12	DINAS PERHUBUNGAN			7.940.501.718

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		781.162.733
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Pelaksanaan Surat Menyurat	500 bh materai 6000, 100 bh maretai 3000, 10 bk cek	3.600.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Air dan Listrik	Rekening Telepon, Air dan ListrikTerbayar (36 Rekening)	60 bh rekening	66.200.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	6 kend roda 4, 15 kend 2	127.014.433
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kantor Yang Bersih	10 item bhn pembersih, 1 paket CS dan thret sampah	75.000.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	10 Komp, 13 laptop, 15 printer, 26 Ht,2 mesin tik	5.000.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	50 item	15.000.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	17 cetakan, Ls Foco dan jilid	12.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	alat listirik dan elektronik yang dibeli	8 item	2.730.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan	425 porsi	8.300.000
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat Koordinasi Yang Diikuti	12 Bulan	100.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 orang	351.318.300
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Lancarnya Pekerjaan Administrasi	12 Bulan	15.000.000
13	Penyediaan jasa keamanan	Tersedianya jasa keamanan	12 Bulan	-
14	Pendataan dan penataan arsip	Menyelamatkan dan melestarikan arsip	1 keg	-

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur		450.000.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	1 unit	-
2	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan kantor	10 xxxxx xxxx, Anroid sms getaway, mesin absensi dan 2 bh laptop	-
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	27 unit	-
4	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	2 lemari ,2 kursi tamu	-
5	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Perencanaan Gedung Kantor	3 dokumen	350.000.000
6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor Yang Layak dan Nyaman	1 Paket	100.000.000
7	Pengadaan gedung baru kantor	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	1 Paket	-

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100%	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terciptanya Aparatur Yang Berwibawa	100 orang	-

IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidiknya dan Terlatihnya Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Teknis	3 orang

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan		-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terukurnya Capaian Kinerja SKPD	1 Dokumen	-
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan SKPD Semesteran	2 Laporan	-
3	Penyusunan Rencana strategis SKPD	Adanya Pedoman/ uan Pelaksanaan KegiAcatan 5 Tahunan	1 Dokumen	-

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Adanya Acuan dan Pedoman Untuk Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun	2 Dokumen	-
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	Tersedianya Informasi Keuangan SKPD	1 Laporan	-

VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang Memadai		3.780.913.285
1	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Jumlah PNS/Non PNS dan Jukir	117 org	2.623.732.685
3	Pengelolaan Gedung parkir	2 buah gedung parkir	2 Gedung	629.180.600
4	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Petunjuk dan Larangan	1 Paket	-
5	Pengecatan Marka Jalan	Tersedianya Marka Petunjuk Xxxxx	0 Xxxxx	-
0	Xxxxxxxxx Xxxx Barrier	Jumlah Road Barier	1 Paket	-
7	Pengadaan Rubber Speed Humb	Jumlah Rubber Speed Humb dipasang	1 Paket	200.000.000
8	Pengadaan dan Penggantian RPPJ	Tersedianya RPPJ	1 Paket	-
9	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Alat Pengarah dan Pengatur Lalu Lintas	1 Paket	-
10	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Tersedianya Rel Pembatas Bahu Jalan Pada Bahu Xxxxx Xxxx Xxxxxx	0 Paket	218.000.000
11	Pengadaan Warning Light	Jumlah warning Light yan terpasang	1 Paket	110.000.000
12	Pengadaan Traffic Light	Jumlah Traffick yang terpasang	1 Paket	-
14	DED pengadaan Trafifficligh ACTS	Tersedianya trafficlight + CC Room	1 Doc	-

VII	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prasarana dan fasilitas perhubungan dapat berfungsi dengan baik		435.000.000
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu yang terpelihara	12 Bulan	435.000.000
2	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)			-
3	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS ( Area Trafic Control System)			-

VIII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	321.000.000
1	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang	Tersedianya Jembatan Penyeberangan Orang Untuk Mengurangi Konflik Lalu Lintas	1 Paket	-
2	Penyusunan Kajian Jaringan Induk lalulintas kota Kota	Dokumen data jaringan jalan	1 Dokumen
3	Penyusunan Ranperda Lalu Lintas Darat	Tersedianya Ranperda Lalu Lintas	1 Dokumen	-
4	Pembangunan dan Pengembangan ATCS	Terciptanya Pengaturan Simpang Bersinyal Yang Terintegrasi Dengan System Smart City	1 Paket	-
5	Kajian Geometrik Persimpangan	Tersedianya Data Design Perbaikan Geometrik Simpang	-	-
6	Pembangunan dan Pengembangan Pedestrian	Tersedianya Fasilitas Bagi Pexxxxx Xxxx	0 Xxxxx	-
7	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Jumlah Zoss yang terpasang	1 Paket	211.000.000
8	Pembangunan Halte	Tersedianya Halte	1 Paket	110.000.000

IX	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan umum		48.739.000
1	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	Dokumen Tingkat kinerja angkutan umum dan faktor muat	1 Dokumen	-
2	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	Dokumen Pelayanan angkutan umum (jaringan trayek)	1 Dokumen	-
3	Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Jumlah juru mudi	30 Orang	11.995.000
4	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	Laporan Kegiatan permasalahan anggkutan umum	12 Kali	-
5	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak angkutan umum teladan yang dipilih	3 Orang	36.744.000
6	Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan	Jumlah papan stiker yang dicetak	1 Paket	-
7	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Jumlah pengemudi angkutan umum yang dibina	30 Orang	-
8	Up date data perbengkelan	Jumlah bengkel yang didata	dokumen	-

X	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya persentase ketertiban berlalu lintas		1.677.598.700
1	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih Piala WTN	1 Kegiatan	39.994.870
2	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Lancarnya Lalu Lintas Kota	20 org upah Non PNS, 50 org lembur PNS dan Non PNS	1.592.238.930
3	Penerangan/ Penyuluhan Lalu Lintas	Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas	30 orang	-
4	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah pelajar yang terpilih	30 peserta	45.364.900

XI	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum		446.088.000
1	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang di uji kelaikannya	12 Bulan	446.088.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.633.985.240

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		397.445.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, Buku Cek, Pengiriman Barang	100 Materai 3000, 200 Materai 6000, 5 Buku Cek	1.750.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar	12 Rekening	20.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	3 roda 4, 1 Roda 2	124.832.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Kebersihan Kantor	9 Jenis	50.000.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kerja Yang Telah Diperbaiki	10 Jenis	15.000.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	54 Jenis	12.500.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis, 1800 FC, 50 Jilid	6.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	9 Jenis	1.416.790
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Lembur	100 Porsi Lembur 370 Snack Rapat, 100 Makan Rapat	6.000.000
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar kota Bukittinggi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	12 Bulan	140.000.000
11	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	PPHP, PPK dan Pejabat Pengadaan	18 Paket Pekerjaan	19.946.210

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		-
1	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang di Adakan (Paket)	3 Jenis	-
2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Di Adakan (Paket)	4 item	-
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan roda 2/ Roda 4 Terbeli (Persen)	3 Unit Roda 2	-
4	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeler Yang di Adakan	12 item	-

III	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Presentase ASN yang memiliki kompetensi di bidang TI, Persandian dan Statistik		-
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	0	-

IV	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas ASN dan kelengkapannya diadakan	0	-

V	Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)	Persentase Sistem Informasi/ Aplikasi Mendukung Smart City		188.913.500
1	Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi	Aplikasi/ Sistem Informasi	1 aplikasi	88.913.500
2	Pengelolaan Aplikasi TPP	Aplikasi/ Sistem Informasi	2 aplikasi	100.000.000

VI	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi			196.815.000
1	Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK di Pemerintah Kota Bukittinggi	12 bulan / 1 dok	92.140.000
2	Penunjang Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dokumen Kerjasama dibidang TIK tersusun	1 dokumen	104.675.000
3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan E- Government	Monev E-Government	4 kali	-
4	Pengembangan sumber daya TIK bagi ASN Pemko Bukittinggi (*)	Diklat TIK bagi ASN Kominfo	5 ASN	-

VII	Program Kerjasama Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kuantitas Informasi Pemerintah Daerah yang Disebarluaskan kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik		453.903.000
1	Pembinaan warnet dan internet sehat	Jumlah pembinaan dan pengawasan warnet	6 kegiatan	49.920.000
2	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarat (KIM)	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	1 kali sosialisasi, 3 kali pembinaan	-
3	Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bukittiinggi	DIP, Sosialisasi, Bimtek, Rakor	1 kali sosialisasi, 3 kali rakor, 1 kali bimtek, 1 DIP Kota Bukittinggi	103.708.000
4	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Website Bukittinggi terkelola	12 bulan	181.393.000

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pembinaan Media Tradisional (Metra)	Kelompok Metra yang dibina	2 kali sosialisasi, 1 kali pemilinan metra terbaik dan 1 video metra terbaik	118.882.000

VIII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TIK		3.280.301.290
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet	Jaringan Intranet dan Internet terpelihara	12 bulan	1.875.000.000
2	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah lelang Barang dan Jasa Secara Elektronik	40 lelang	144.901.290
3	Pengadaan CCTV Online	CCTV Yang Memantau Kondisi Kota terpasang	10 titik	260.400.000
5	Pengadaan Media Informasi Digital (Video Trone)	Jumlah Videotron		-
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House)	Jenis Sarana dan Prasarana Data Center (Ware House) yang diadakan	4 jenis, 1 colocaiton/back Up Server	-
7	Pengelolaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	Bukittinggi Comamnd Center terkelola	12 bulan/ 2 jenis	1.000.000.000
8	Pengelolaan domain, subdomain, hosting, DNS dan email Pemerintah Kota Bukittinggi	Domain, subdomain, hosting, DNS dan email Pemko Bukittinggi tersedia	12 bulan	-

IX	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan telekomunikasi		45.000.000
1	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi	Perda Menara Telekomunikasi tersusun	1 Dokumen	45.000.000

X	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Data Yang Akurat dan Berkualitas Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan SKPD		-
1	Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi	Data dan sistem informasi Pemda yang dikelola	12 bulan	-

XI	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Optimalisasi Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi		71.607.450
1	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah informasi yang diamankan melalui perangkat sandi	200 informasi	71.607.450
2	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Persandian	Diklat dasar persandian, fungsional sandimen dan diklat teknis persandian.	1 diklat fungsional, 1 diklat dasar persandian	-

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			6.519.671.446

I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)	100	1.990.860.519
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya yang tersedia (paket)	3 paket	3.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (rekening)	00	000.000.000
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	00	00.000.000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara (unit)	12 unit, 5 unit	209.233.903
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Retribusi sampah yang terbayar (bulan) Jenis peralatan dan bahan kebersihan kantor terbeli (jenis)	12 20	84.911.240
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli (jenis)	50 jenis	20.000.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (bulan) Jenis barang cetakan (jenis)	12 16	75.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik terbeli (jenis)	12 jenis	39.799.180
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase ketersediaan makan dan minum rapat, tamu, lembur (%)	100	20.000.000
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas	Persentase rapat yang diikuti (%)	00	000.000.000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya iuran BPJS (bulan) Tersedianya jasa pegawai non PNS (orang)	12 41	1.118.080.964
12	Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor	Persentase kegiatan yang terpublikasi (%)	100	10.000.000
13	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jasa pengadaan barang dan jasa ( bulan )	12	9.118.625

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran (%)	100	383.258.058

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	tuhan Dana/ Pagu Ind	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis) Jumlah peralatan kantor yang diadakan (jenis)	10 2	125.000.000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%)	100	24.255.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor (unit)	3	80.000.000
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	1	154.003.058
5	Pembangunan Pagar Rumah Dinas	Pagar rumah dinas (paket)		-
6	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	2	-

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai (%)	100	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia (stel)	94	-

IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100	-
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tepat waktu (dok)	3	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumah dokumen laporan keuangan per semester yang tepat waktu (dok)	2	-
3	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (dok)	2	-

V	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	15,00	00.000.000
1	Penataan kelembagaan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan kelembagaan (kop)	75	-
1	Penataan kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan bimbingan dan pendampingan (kop)	0	-
2	Pelatihan akuntansi koperasi	Jumlah peserta pelatihan akuntansi koperasi (org)	75	-
3	Pengawasan koperasi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pengawasan dan jumlah koperasi yang terawasi (unit)	75	37.683.685
4	Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian bagi kelompok masyarakat (org)	25	9.999.885

VI	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang meningkat kinerja usahanya (%)	2	38.159.170
1	Pengembangan usaha koperasi	Peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi (kop)	50	-
1	Pengembangan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang ikut serta pada pameran dalam rangka hari koperasi tingkat Nasional (kop)	2	-
2	Fasilitasi dan monev perkuatan permodalan koperasi	Koperasi yang dimonev	00	00.000.000
3	Monitoring Peningkatan Dana Bergulir (UEM- SP)	Laporan monev	1	15.766.635

VII	Program Peningkatan dan Pengembagan Daya Saing UMKM	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil (unit)	00	000.000.000
VII	Program Peningkatan dan Pengembagan Daya Saing UMKM	Jumlah UMI yang meningkat kinerja usahanya	10	000.000.000
1	Pengembangan usaha mikro	Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha mikro (org)	100	109.499.820
1	Pengembangan usaha mikro	Jumlah Umi yang ikut serta pameran (unit)	2	109.499.820
2	Penumbuhan wirausaha baru	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (org)	75	-
3	Pengembangan UMKM di kampung wisata	Jumlah peserta pelatihan (org)	00	00.000.000
4	Inkubator Wirausaha (dengan perguruan tinggi)	Xxxxx Xxxxx yang diinkubator (unit)	30	-

VIII	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			11.550.000
1	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Tersedianya lokasi PKL (lokasi)	1	-
2	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima ( Sosialisasi Kebijakan dan Aturan Pedagang Kaki Lima )	Jumlah PKL yang diberikan penyuluhan (PKL)	50	11.550.000

IX	Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran,pasar lelang dan kontak dagang	43 pelaku usaha	300.000.000

Document Metadata

Table of Contents

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Document Metadata