Platoon Chiefs. Platoon Chiefs shall be next in rank to the Deputy Chief. They shall have command of the Platoons, to which they are attached and shall be responsible for the management, efficiency and discipline of their respective Platoons.
Platoon Chiefs Sample Clauses
Related to Platoon Chiefs
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Chief Operating Officer The Chief Operating Officer shall be responsible for managing the day to day operations of the Company and shall see to it that all orders of the Chief Executive Officer are carried into effect.
General Manager Secondary Contact Email Secondary Contact Phone Secondary Contact Fax Secondary Contact Mobile 1 Administration Fee Contact Name Administration Fee Contact Email 1 9 Administration Fee Contact Phone 2 0
Xxxxxx, President s/ Xxxxx Xxxx ---------------------------------- Xxxxx Xxxx
Hospital-Association Committee (a) There shall be a Hospital-Union Committee comprised of representatives of the Hospital, one of whom shall be the Chief Nursing Officer or designate and of the Union, one of whom shall be the Bargaining Unit President or designate. The number of representatives is set out in the Appendix of Local Provisions and the membership of the Committee may be expanded by mutual agreement. (b) The Committee shall meet every two (2) months unless otherwise agreed and as required under Article 8.01 (a) (iv). The duties of chair and secretary shall alternate between the parties. Where possible, agenda items will be exchanged in writing at least five (5) calendar days prior to the meeting. A record shall be maintained of matters referred to the Committee and the recommended disposition, if any, unless agreed to the contrary. Copies of the record shall be provided to Committee members. (c) The purpose of the Committee includes: i) promoting and providing effective and meaningful communication of information and ideas, including but not limited to workload measurement tools and the promotion of best practices. Such communication may include discussion of nursing workload measurement and patient acuity systems. The Hospital will provide, upon request, information on workload measurement systems applicable to nursing currently used by the Hospital, and evaluations completed by the Hospital of such systems. ii) reviewing professional responsibility complaints with a view to identifying trends and sharing organizational successes and solutions, making joint recommendations on matters of concern including the quality and quantity of nursing care and discussing the development and implementation of quality initiatives; iii) making joint recommendations to the Chief Nursing Officer on matters of concern regarding recurring workload issues including the development of staffing guidelines, the use of agency nurses and use of overtime; iv) dealing with complaints referred to it in accordance with the provisions of Article 8, Professional Responsibility; v) discussing and reviewing matters relating to orientation and in- service programs; vi) promote the creation of full-time positions for nurses, and discuss the effect of such changes on the employment status of the nurses. This may include the impact, if any, on part-time and full-time, job sharing and retention and recruitment. (d) The Hospital agrees to pay for time spent during regular working hours for representatives of the Union attending at such meetings. (e) Where a Committee representative designated by the Union attends Committee meetings outside of her or his regularly scheduled hours, she or he will be paid for all time spent in attendance at such meetings at her or his regular straight time hourly rate of pay. Such payment shall be limited to two (2) Committee representatives per meeting.
Xxxxxxx, President Xxxxx X.
Level Two - Superintendent If the aggrieved person is not satisfied with the disposition of his/her grievance at Level One, or if no decision is reached within six (6) school days after the grievance was referred to the building principal or immediate supervisor, then within ten (10) school days a written grievance shall be referred to the Superintendent. A decision shall be rendered by the Superintendent within ten (10) school days after its presentation.
President Unless the Trustees otherwise provide, the President shall preside at all meetings of the shareholders and of the Trustees. Unless the Trustees otherwise provide, the President shall be the chief executive officer.
Xxxxxxxx, President ACKNOWLEDGED AND ACCEPTED -------------------------
General Management In the discharge of its general duty to manage the successful performance of the Services, Vendor shall: 3.2.1.1. within thirty (30) calendar days of the Effective Date, identify to Citizens the primary and secondary management contacts responsible for the oversight and management of Services for Citizens; 3.2.1.2. ensure Vendor Staff tasked with management and oversight of the Services are available promptly to perform Services during Business Hours; 3.2.1.3. ensure each assigned Adjuster submits a time record directly to Vendor’s manager or point of contact. At any time during this Agreement, Citizens may require copies of time records from Vendor; 3.2.1.4. ensure that no Vendor Staff carries a weapon on their person while performing Services; 3.2.1.5. ensure that no Vendor Staff uses impairing drugs, chemicals, or alcohol while performing Services; 3.2.1.6. ensure that Vendor Staff avoid using their duties and obligations under this Agreement to engage in any conduct that could create either an actual or perceived conflict of interest, such as due to an ongoing business relationship with an entity other than Citizens that would enable Vendor Staff to receive an improper benefit or unfair competitive advantage; 3.2.1.7. ensure that the Services comply with the Best Claims Practices & Estimating Guidelines as applicable to each Service Category and any other policies or processes set forth by Citizens, including but not limited to: a. monitoring applicable file production on a weekly basis to determine compliance with Citizens’ production requirements; and, b. providing detailed reports to Citizens related to Vendor performance upon request.
