PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERDASARKAN AKTA DI BAWAH TANGANConsumer Financing Agreement • September 17th, 2018
Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam perolehan kendaraan bermotor yang menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Perundang- undangan terkait. Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-undangan terkait dalam perolehan kendaraan bermotor memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen (penerima fidusia) dan debitor (pemberi fidusia). Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat dibawah tangan, perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena syarat mutlak untuk dapat mendaftarkan objek jaminan fidusia adalah harus dalam bentuk akta otentik. Akibat hukumnya adalah perusahaan pembiayaan konsumen tidak dapat melakukan proses eksekusi apabila debitor melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Salah satu faktor utama dari eksekusi jaminan fidusia adalah kemungkin
ContractConsumer Financing Agreement • September 9th, 2024
The Client acknowledges that this Agreement, along with all terms, conditions, and policies implemented by the Company regarding the use of its electronic platform for consumer financing, and as governed by Law No. 18 of 2020 regarding the regulation of consumer financing activities and its amendments, as well as decisions, circulars, and instructions issued by the Financial Regulatory Authority (FRA) in implementation and interpretation of the provisions of the aforementioned law, shall be considered a complement and supplement to its provisions. The annexes to this Agreement, as well as the official correspondence between the parties, shall be considered an integral part of the Agreement and a condition thereof.
UMUL KHAIRConsumer Financing Agreement • September 19th, 2017
In Article 1329 of the Civil Code, the agreement is divided into 2 (two) kinds, namely the named agreement (nominaat) and unnamed agreement (innominaat). Contracts or agreements develope at this time as a logical consequence of the development of business cooperation between business actors. In a treaty there is one part bind itself to another part. Consumer financing is an agreement not specifically regulated in the Civil Code, but since the book III of the Civil Code embraces an open system, parties may enter into agreements not specifically regulated in the Civil Code. The consumer financing agreement as an Innominaat agreement is also subject to general terms of agreement. In this study using normative research methods, where the authors can examine and can also learn the norms contained in legislation or norms that regulated the principle of freedom of contract according to the Civil Code so that in its implementation in accordance with applicable regulations. The results show how
PRINSIP KEPEMILIKAN HAK PADA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIAConsumer Financing Agreement • November 4th, 2015
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang mandiri dan handal guna mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur secara meluas, selaras, adil dan merata. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia.
