Meeting Decisions Klausul Contoh

Meeting Decisions. 1. To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2021, including among others the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2021 as well as the provision of settlement and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ending December 31, 2021. 1. Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2021, as follows: a. Rp. 135,000,000.00 (one hundred and thirty five billion Rupiah) or 60.3% (sixty point three percent) of the Company's net profit distributed as cash dividends to shareholders, in the amount of 2,700,000,000 (two billion seven hundred million) shares, so that each share will receive a cash dividend of Rp 50.00 (fifty Rupiah) which is calculated with an interim dividend of Rp 25.00 (twenty five Rupiah) per share, which has been distributed to shareholders on December 10, 2021, so that the remaining cash dividend to be distributed to shareholders is Rp 25.00 (twenty five Rupiah) per share, taking into account the prevailing Financial Services Authority Regulations and Taxation Regulations; b. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the working capital of the Company; 2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance with the prevailing laws and regulations. 1. Appoint a Registered Public Accountant Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accounting Firm) that will audit to conduct an audit of the Company's Financial Statements (Consolidated Financial Statements) for the fiscal year 2022 (two thousand and twenty two) is the Public Accounting Firm Kosasih, Xxxxxxxxan, Xxxxxxx, Xxxxxx & Rekan, as have considered the proposal from the Board of Commissioners of the Company. 2. Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason based on the provisions of the Father of Capital Markets in Indonesia the appointed Public Accountant is unable to perform/complete his duties. 3. Granting authority and power to the Board of Directors with the appro...
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Meeting Decisions. 1. Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31-12- 2022 (thirty-first December two thousand and twenty-two), including among others the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Company's Financial Report for the financial year ending on 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two) as well as granting of release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the current financial year ends on 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two). 1. Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending 31-12-2022 (thirty-first December two thousand and twenty-two), as follows: a. 135,000,000,000.00 (one hundred thirty-five billion rupiah) or 60% (sixty percent) of the Company's net profit, distributed as cash dividends to shareholders, namely 2,700,000,000 (two billion seven hundred million) shares, so that each share will receive a cash dividend of Rp. 50.00 (fifty rupiah) calculated with an interim dividend of Rp. 25.00 (twenty-five rupiah) per share, which was distributed to the shareholders on 14-12- 2022 (fourteenth of December two thousand twenty-two), so that the remaining cash dividends to be distributed to shareholders is Rp. 25.00 (twenty-five rupiah) per share, taking into account the applicable Financial Services Authority Regulations and Tax Regulations; b. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital; 2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the decisions mentioned above, in accordance with the applicable laws and regulations.
Sample 1

Related to Meeting Decisions

  • PUBLIC AUCTION ON TUESDAY, THE 31ST DAY OF JANUARY, 2023 TIME: 11.00 A.M. The prospective bidders may submit bids for the property online via xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx (Please register at least one (1) working day before auction day for registration & verification purposes)

  • Informasi Penagihan Dan Kepemilikan Metrik Biaya

  • PENEMPATAN DANA AWAL Tidak ada penempatan dana awal.

  • AFTER AUCTION 6.1 Any successful E-bidders shall and undertake to sign the contract of sale and pay the additional 10% for the difference of the purchase price within two (2) working days to ESZAM AUCTIONEER SDN BHD bank account or prepare a bank draft. In the event that the successful E-bidder fail to pay additional deposit, the Bank will forfeit the deposit and the sale will be deemed cancelled/terminated and the property may be put up for subsequent auction without further notice to the said E-bidders.

  • BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM EASTSPRING INVESTMENTS ALPHA NAVIGATOR pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

  • PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM MAKARA INVESTASI sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah. Manajer Investasi pengelola BNI-AM MAKARA INVESTASI atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas.

  • BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH.

  • IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

  • SALE BEING SET ASIDE OR CONSENT NOT BEING OBTAINED 16.1 In the event of the sale being set aside for any reason whatsoever by the Assignee or by an Order of Court or consent not being obtained from the Developer/Landowner and/or other relevant authorities (other than for reasons attributable to any act of default or omission by the Purchaser) on the expiry of the time period prescribed for completion, then the Assignee is absolutely entitled to terminate the sale by giving the Purchaser written notice thereof, in which case: (a) if in the meanwhile the Purchaser has entered into possession of the property, then the Purchaser is liable at his own costs to reinstate the property to the original condition as at the auction sale, and thereafter peaceably to yield up vacant possession of the property to the Assignee within 7 days upon service of the notice terminating the sale; and (b) the costs/expenses reasonably incurred by the Assignee in connection with the sale, as well as the costs to reinstate damage (if any) to the property caused by the Purchaser in possession thereof shall be deducted and set-off against the Deposit or TPP and thereafter the residue (if any) shall be refunded to the Purchaser free of interest. For this purpose a certificate signed by any officer of the Assignee certifying the amount of such expenses or costs shall be deemed final/conclusive and binding upon the Purchaser. 16.2 In the event of consent not being obtained from the Developer/Landowner and/or other relevant authorities due to the act of default or omission by the Purchaser, the Assignee/Bank shall be entitled to forfeit the Bidding Deposit and the Purchaser Deposit paid pursuant to Clauses 3 and

  • CONSENT It shall be the responsibility of the Purchaser to apply for consent from the Developer/Landowner and other relevant authorities, if any in respect of the sale and all fees, charges and expenses including administrative fees and/or legal fees in connection with or incidental to the application and/or endorsement of the assignment and/or the transfer of the property by the Developer/Proprietor shall be borne by the Purchaser. The Purchaser undertakes to keep the Assignee and/or their solicitors informed of progress of such applications.