PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

TAHUN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2018 Nomor : W10-A/ 0379/OT.01.1/I/2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xxx. X. Xxxxxxxxx Xxxxx, SH., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ban

Pihak Kedua Pihak Pertama

Dirjen. Badan Peradilan Agama, Ketua PTA Jawa Bar

Xxx. X. Xxxxx Xxxxx, M.H. NIP. 19580714 198403 1 005

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		2. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96
		3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95
		4. Persentase penurunan sisa perkara	50
		5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90
		6. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90
		2. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	1. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100
		2. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100
		3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	153.910.000
2. Pembinaan Adminstrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	26.055.191.000
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Rp.	1.144.500.000