KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Xxxxx Xxxxxxxxx
Jabatan : Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Xxxxx Xxxxxxxxx
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL
No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral | Jumlah kerja sama ekonomi Multilateral yang disepakati | 2 |
Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian | 1 | ||
Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi Multilateral yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian | 1 | ||
2. | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Berkualitas | Persentase rekomendasi kebijakan kerja sama ekonomi Multilateral yang diterima oleh Deputi | 100% |
Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Kegiatan Anggaran
1. Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral Rp 1.500.000.000
Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, Januari 2021 Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Xxxxx Xxxxxxxxx
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL
No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Inisiatif Strategis | Rencana Aksi Kinerja | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||
1 | Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral | Jumlah Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang disepakati | 2 Kesepakatan | Kesepakatan Sherpa G20 tahun 2021 | 1) Kesepakatan Sherpa G20 tahun 2021 2) Perpanjangan Kerja Sama JCM | Kesepakatan Sherpa G20 tahun 2021 | Kesepakatan Sherpa G20 tahun 2021 | |
Jumlah Forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada Kerja Sama Ekonomi Multilateral | 1 Forum | Pertemuan Forum G20 | 1) Pertemuan Forum G20 | Pertemuan Forum G20 | Pertemuan Forum G20 | |||
Jumlah Kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi multilateral yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian | 1 Kesepakatan | G20 Leaders' Declaration | ||||||
2 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Berkualitas | Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang diterima oleh Deputi | 100% | 1) Site Visit Implementasi Efisiensi Energi Proyek JCM | 1) Site Visit Implementasi Efisiensi Energi Proyek JCM | 1) Site Visit Implementasi Efisiensi Energi Proyek JCM | 1) Penyiapan Posisi Xxxxx dalam Pertemuan JSI E- Commerce/ Trade Policy Review WTO 2) Penyiapan Posisi Xxxxx dalam Penyelesaian Sengketa Indonesia di WTO 3) Site Visit Implementasi Efisiensi Energi Proyek JCM | |
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Xxxxx Xxxxxxxxx
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE IKU: S.1
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
( X ) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth |
SS.1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral |
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral sebagai serangkaian tindakan dalam upaya mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi antar Negara. Adapun ruang lingkup dari sasaran strategis ini adalah tercapainya kesepakatan kerja sama ekonomi multilateral, jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat kerja sama ekonomi multilateral, serta kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi multilateral yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian SS ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral. SS ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara produktif melalui kerja sama ekonomi multilateral. |
Perspektif Sasaran Strategis
Deskripsi Sasaran Strategis
IKU.1. Jumlah Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Disepakati |
Definisi |
Kesepakatan dalam Kerja Sama Ekonomi Multilateral adalah persetujuan/perjanjian yang disepakati antara Indonesia dengan lembaga dalam forum kerja sama ekonomi multilateral. Hal ini meliputi kesepakatan multilateral secara khusus dapat berupa persetujuan/perjanjian/deklarasi dengan negara atau lembaga yang terkait. Adapun target yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Kesepakatan Sherpa G20 tahun 2021 2. Kesepakatan perpanjangan Kerja Sama Bilateral JCM untuk Kemitraan Pembangunan Rendah Karbon RI-Jepang |
Formula |
Jumlah Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang berhasil disepakati. |
Tujuan |
Mendorong terwujudnya peningkatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral. |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deskripsi IKU
Jumlah |
1. Bidang terkait di Lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral 2. Asisten Deputi Bidang Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri 4. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal 5. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan 6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 7. Staf Ahli Menteri Bidang Perencaan Strategis, Kementerian ESDM 8. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Xxxxx Xxxx (KLIK), Kementerian ESDM 9. Direktur Konservasi Energi, Kementerian ESDM 10. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12. Direktur Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi, Komisi Pemberantasan Korupsi 14. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan 15. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian 16. Kepala Biro Perencanaan dan Xxxxx Xxxx, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika 18. Xx. Xxxx Xxxxxxx, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika 19. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan 20. Direktur Hubungan Antar Lembanga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 21. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian PPPA 22. Direktur Eksekutif Departemen Internasional, Bank Indonesia 23. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Sekretariat Kabinet |
Satuan Pengukuran
Unit/Pihak Penyedia Data
24. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet 25. Xxxxx Xxxx Xxxxx, Member of Board of Trustees Centre for Strategic International Studies (CSIS) 26. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 27. Ketua Delegasi Indonesian Youth Diplomacy 28. Direktur Utama Institute for Essential Services Reform (IESR) 29. Konfederasi Serikat buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 30. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 31. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta 32. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 33. Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 34. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 35. Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau, Kementerian Perindustrian |
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral |
1. Nota Dinas terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral. 2. Bahan rapat koordinasi terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral. 3. Butir wicara dalam pembahasan terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral. 4. Laporan hasil rapat koordinasi dan pertemuan pembahasan terkait Kerja Sama Ekonomi Multilateral. |
Pejabat Penanggung Jawab Data Sumber Data
(…) Indirect
(X) Direct
(…..) High ( X ) Moderate (…..) Low |
(…..) Exact ( X ) Proxy (…..) Activity |
( X ) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value |
( X) Cascading Peta ( … ) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading |
( X ) Maximize (.......) Minimize (........) Stabilize |
(....) Bulanan ( X ) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan |
Tingkat Kendali IKU Tingkat Validitas IKU Jenis Konsolidasi Periode Jenis Cascading IKU Metode Cascading Polarisasi IKU
Periode Pelaporan
Periode Pelaporan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | |
TAHUNAN | - | - | 2 | 2 | 2 |
s.d. Triwulan I | - | - | 1 | 1 | - |
s.d. Triwulan II | - | - | - | - | 1 |
s.d. Xxxxxxxx XXX | - | - | - | - | - |
s.d. Triwulan IV | - | - | 1 | 1 | 1 |
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE IKU: S.2
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral
( X ) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth |
SS.1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral |
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Perspektif
Sasaran Strategis
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral sebagai serangkaian tindakan dalam upaya mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi antar Negara. Adapun ruang lingkup dari sasaran strategis ini adalah tercapainya kesepakatan kerja sama ekonomi multilateral, jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat kerja sama ekonomi multilateral, serta kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi multilateral yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian SS ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral. SS ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara produktif melalui kerja sama ekonomi multilateral. |
Deskripsi Sasaran Strategis
IKU.2. Jumlah Forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian |
Definisi |
Forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada Kerja Sama Ekonomi Multilateral adalah forum di mana Kemenko Perekonomian menjadi koordinator pada forum tersebut. Forum ini meliputi forum pada tingkat Deputi maupun tingkat Menteri. Adapun target yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Forum Group of Twenty (G20) |
Formula |
Jumlah forum pada tingkat Deputi dan Menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
Tujuan |
Mendorong partisipasi aktif sebagai koordinator dalam forum Kerja Sama Ekonomi tingkat Multilateral untuk pengembangan Kerja Sama Ekonomi Multilateral. |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deskripsi IKU
Jumlah |
1. Bidang terkait di Lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral 2. Asisten Deputi Bidang Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri 4. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal 5. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan 6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 7. Staf Ahli Menteri Bidang Perencaan Strategis, Kementerian ESDM 8. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Xxxxx Xxxx (KLIK), Kementerian ESDM 9. Direktur Konservasi Energi, Kementerian ESDM 10. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12. Direktur Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi, Komisi Pemberantasan Korupsi 14. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan 15. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian 16. Kepala Biro Perencanaan dan Xxxxx Xxxx, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika 18. Xx. Xxxx Xxxxxxx, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika 19. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan 20. Direktur Hubungan Antar Lembanga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 21. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian PPPA 22. Direktur Eksekutif Departemen Internasional, Bank Indonesia |
Satuan Pengukuran
Unit/Pihak Penyedia Data
23. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Sekretariat Kabinet 24. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet 25. Xxxxx Xxxx Xxxxx, Member of Board of Trustees Centre for Strategic International Studies (CSIS) 26. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 27. Ketua Delegasi Indonesian Youth Diplomacy 28. Direktur Utama Institute for Essential Services Reform (IESR) 29. Konfederasi Serikat buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 30. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 31. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta 32. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 33. Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 34. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 35. Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau, Kementerian Perindustrian |
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral |
1. Nota Dinas terkait forum kerja sama ekonomi multilateral. 2. Bahan rapat koordinasi persiapan forum kerja sama ekonomi multilateral. 3. Butir wicara untuk forum kerja sama ekonomi multilateral. 4. Laporan pertemuan forum kerja sama ekonomi multilateral. |
Pejabat Penanggung Jawab Data Sumber Data
(…) Indirect
(X) Direct
(…..) High ( X ) Moderate (…..) Low |
(…..) Exact ( X ) Proxy (…..) Activity |
( X ) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value |
(X) Cascading Peta (…) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading |
( X ) Maximize (.......) Minimize (........) Stabilize |
(....) Bulanan ( X ) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan |
Tingkat Kendali IKU Tingkat Validitas IKU Jenis Konsolidasi Periode Jenis Cascading IKU Metode Cascading Polarisasi IKU
Periode Pelaporan
Periode Pelaporan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | |
TAHUNAN | - | - | 2 | 2 | 1 |
s.d. Triwulan I | - | - | 1 | 1 | - |
s.d. Xxxxxxxx XX | - | - | - | - | - |
s.d. Xxxxxxxx XXX | - | - | - | - | - |
s.d. Triwulan IV | - | - | 1 | 1 | 1 |
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE IKU: S.4
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral
( X ) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth |
SS.1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral |
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Perspektif
Sasaran Strategis
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Multilateral sebagai serangkaian tindakan dalam upaya mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi antar Negara. Adapun ruang lingkup dari sasaran strategis ini adalah tercapainya kesepakatan kerja sama ekonomi multilateral, jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat kerja sama ekonomi multilateral, serta kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi multilateral yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian SS ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral. SS ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara produktif melalui kerja sama ekonomi multilateral. |
Deskripsi Sasaran Strategis
IKU.3. Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara di Forum Ekonomi Multilateral yang Dikoordinasi Kemenko Perekonomian |
Definisi |
Kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi multilateral adalah perjanjian/persetujuan yang disepakati oleh Kepala Negara pada forum ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai koordinator dalam forum ekonomi multilateral tersebut, di mana pada pertemuan tingkat Kepala Negara tersebut dihasilkan butir-butir kesepakatan yang dimuat dalam Joint Leaders’ Statement. Adapun target yang ditetapkan sebagai berikut: 1. G20 Leaders' Declaration |
Formula |
Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara pada forum ekonomi multilateral yang berhasil dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
Tujuan |
Mendorong peran dalam forum ekonomi multilateral untuk dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat ditindaklanjut pada tingkat nasional. |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deskripsi IKU
Jumlah |
1. Bidang terkait di Lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral 2. Asisten Deputi Bidang Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri 4. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal 5. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan 6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 7. Staf Ahli Menteri Bidang Perencaan Strategis, Kementerian ESDM 8. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Xxxxx Xxxx (KLIK), Kementerian ESDM 9. Direktur Konservasi Energi, Kementerian ESDM 10. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12. Direktur Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi, Komisi Pemberantasan Korupsi 14. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan 15. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian 16. Kepala Biro Perencanaan dan Xxxxx Xxxx, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika 18. Xx. Xxxx Xxxxxxx, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika 19. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan 20. Direktur Hubungan Antar Lembanga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 21. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian PPPA |
Satuan Pengukuran
Unit/Pihak Penyedia Data
22. Direktur Eksekutif Departemen Internasional, Bank Indonesia 23. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Sekretariat Kabinet 24. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet 25. Xxxxx Xxxx Xxxxx, Member of Board of Trustees Centre for Strategic International Studies (CSIS) 26. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 27. Ketua Delegasi Indonesian Youth Diplomacy 28. Direktur Utama Institute for Essential Services Reform (IESR) 29. Konfederasi Serikat buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 30. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 31. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta 32. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 33. Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 34. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 35. Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau, Kementerian Perindustrian |
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral |
1. Nota Dinas terkait kesepakatan tingkat Kepala Negara pada forum ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Bahan rapat koordinasi persiapan pertemuan pada forum ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Butir wicara dalam forum ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4. Laporan kesepakatan tingkat Kepala Negara pada forum ekonomi multilateral yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
Pejabat Penanggung Jawab Data Sumber Data
(…) Indirect
(X) Direct
(…..) High ( X ) Moderate (…..) Low |
(…..) Exact ( X ) Proxy (…..) Activity |
( X ) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value |
(X) Cascading Peta (…) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading |
( X ) Maximize (.......) Minimize (........) Stabilize |
(....) Bulanan ( X ) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan |
Tingkat Kendali IKU Tingkat Validitas IKU Jenis Konsolidasi Periode Jenis Cascading IKU Metode Cascading Polarisasi IKU
Periode Pelaporan
Periode Pelaporan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | |
TAHUNAN | - | - | 2 | 2 | 1 |
s.d. Triwulan I | - | - | - | - | - |
s.d. Xxxxxxxx XX | - | - | - | - | - |
s.d. Xxxxxxxx XXX | - | - | - | - | - |
s.d. Triwulan IV | - | - | 2 | 2 | 1 |
KODE IKU:IB.1
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
(...) Stakeholder (…) Customer (X) Internal Business Process ( …) Learning & Growth |
SS.2 Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Berkualitas |
Perspektif Sasaran Strategis
Kebijakan kerja sama ekonomi multilateral merupakan kebijakan dan program kerja sama yang melibatkan lebih dari dua negara atau forum internasional yang dapat mendukung perekonomian nasional. Kerja sama ekonomi multilateral yang berkualitas maksudnya adalah kerja sama yang disepakati bersama forum dan organisasi multilateral atau negara lain dapat diimplementasikan secara baik, terukur, terarah, dapat dipertanggungjawabkan, ideal dan maksimal. Sasaran ini ditujukan untuk mengukur kualitas pelaksanaan kerja sama ekonomi multilateral melalui peran dan inisiasi dalam forum internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Sasaran Strategis ini diukur dengan IKU persentase rekomendasi kebijakan kerja sama ekonomi multilateral yang diterima oleh Deputi. Selanjutnya, dalam hal kerja sama ekonomi multilateral akan terus dilakukan penguatan guna meningkatkan posisi Indonesia dalam dunia internasional serta mengangkat kepentingan nasional Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan forum internasional seperti Group of Twenty (G20), World Trade Organization (WTO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB), dan forum internasional lainnya. |
Deskripsi Sasaran Strategis
IKU.4 Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang diterima oleh Deputi |
Definisi |
Rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai kebijakan adalah rekomendasi mengenai suatu kebijakan yang diajukan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang ditindaklanjuti melalui disposisi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional kepada Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral untuk disetujui ataupun ditetapkan dalam kertas posisi nasional maupun dimasukkan dalam kesepakatan forum kerja sama ekonomi multilateral. |
Formula |
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑅𝑒k𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑏𝑖j𝑎k𝑎𝑛 𝑌𝑎𝑛g 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑡𝑖 x 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎h 𝑅𝑒k𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑏𝑖j𝑎k𝑎𝑛 𝑌𝑎𝑛g 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖k𝑎𝑛 |
Tujuan |
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat rekomendasi kebijakan dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada forum internasional yang diterima dan mengukur tingkat akuntabilitas alokasi anggaran melalui rekomendasi yang dihasilkan melalui proses kajian dan analisis (research based policy). |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deskripsi IKU
Persentase |
1. Bidang terkait di Lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral 2. Asisten Deputi Bidang Agro, Farmasi, dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri 4. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal 5. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan 6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 7. Staf Ahli Menteri Bidang Perencaan Strategis, Kementerian ESDM 8. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Xxxxx Xxxx (KLIK), Kementerian ESDM 9. Direktur Konservasi Energi, Kementerian ESDM 10. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12. Direktur Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi, Komisi Pemberantasan Korupsi 14. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan 15. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian 16. Kepala Biro Perencanaan dan Xxxxx Xxxx, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika 18. Xx. Xxxx Xxxxxxx, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika 19. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan 20. Direktur Hubungan Antar Lembanga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 21. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian PPPA 22. Direktur Eksekutif Departemen Internasional, Bank Indonesia 23. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Sekretariat Kabinet 24. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet |
Satuan Pengukuran
Unit/Pihak Penyedia Data
25. Xxxxx Xxxx Xxxxx, Member of Board of Trustees Centre for Strategic International Studies (CSIS) 26. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 27. Ketua Delegasi Indonesian Youth Diplomacy 28. Direktur Utama Institute for Essential Services Reform (IESR) 29. Konfederasi Serikat buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) 30. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 31. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta 32. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 33. Direktur Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 34. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 35. Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau, Kementerian Perindustrian |
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral |
Notulensi/Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Nota Dinas Laporan ke Deputi/Menko/Menkeu/Menlu/Seskab, Talking Point Deputi/Menko, Laporan Bulanan, Matriks Pertemuan G20, Bahan Masukan K/L dan website yang dikelola di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral serta Kementerian/Lembaga yang terkait |
Pejabat Penanggung Jawab Data Sumber Data
(…..) High ( X ) Moderate (…..) Low |
(…..) Exact ( X ) Proxy (…..) Activity |
(X) Sum (…..) Average ( ... ) Take Last Known Value |
(...) Cascading Peta (X) Cascading Non Peta ( )Non-Cascading |
(….) Direct (X) Indirect |
( X ) Maximize (…) Minimize (........) Stabilize |
(....) Bulanan ( X ) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan |
Tingkat Kendali IKU Tingkat Validitas IKU Jenis Konsolidasi Periode Jenis Cascading IKU Metode Cascading Polarisasi IKU
Periode Pelaporan
Periode Pelaporan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | |
TAHUNAN | - | - | 100% | 100% | 100% |
s.d. Triwulan I | - | - | 25% | 25% | 25% |
s.d. Triwulan II | - | - | 55% | 55% | 55% |
s.d. Triwulan III | - | - | 75% | 75% | 75% |
s.d. Triwulan IV | - | - | 100% | 100% | 100% |