PERJANJIAN KINERJATAHUN 2020 KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Xxx.XXXXX

Xxxxxxx : Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.Xx.Xxx.X.XXXXXXX XXXX ,Msi,MM,BAE

Jabatan : Bupati Bangka Selatan Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Toboali, 25 November 2020

Xxx.XXXXX

Pihak Kedua Pihak Pertama

Dr.Xx.Xxx.X.XXXXXXX XXXX ,Msi,MM,BAE

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN PULAU BESAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target Kinerja	Program	Angaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public Kecamatan Pulau Besar	indeks Kepuasan Masyarakat	90%	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	Rp. 712.165.311,	APBD
					Rp. 712.165.311,	APBD
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan - Pelayanan Kesejahteraan social dan Pembangunan - Pelayanan Umum Kecamatan - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Pelayanan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Pembangunan - DAI Bina Umat (DABA)	Rp. 152.011.000,- Rp. 112.720.000,- Rp. 0,- Rp. 27.291..000,-	APBD APBD APBD
					Rp. 0,- Rp. 12.000.000,-	APBD APBN

Bupati Bangka Selatan

Dr.Xx.Xxx.X.XXXXXXX XXXX ,Msi,MM,BAE

Toboali, 25 November 2020

Camat Pulau Besar

Xxx.XXXXX

NIP. 19670922 199312 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : XXXXXXX

Xxxxxxx : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxx.XXXXX

Xxxxxxx : Camat

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Toboali, 25 November 2020

Xxx.XXXXX

Pihak Kedua

Pihak Pertama

XXXXXXX

XXXXXXXX PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN PULAU BESAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target Kinerja	Program	Angaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	15,71%	Program Kegiatan Sarana dan
	Ketatalaksanaan dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	15,71%	Prasarana Aparatur	Rp. 145.000.000	APBD
	Ketatalaksanaan dan	Presentase Tertib Administrasi	100%	Prasarana Aparatur	Rp. 145.000.000	APBD
	Akuntabilitas Pemerintahan	Barang/ Aset Daerah
	Daerah
	Daerah	Presentase Temuan BPK/	100%
		Inspektorat yang ditindaklanjuti
		Indeks Pelayanan/ Indeks	100%
		Kepuasan Masyarakat

Camat Pulau Besar

Xxx.XXXXX

NIP. 19670922 199312 1 001

Toboali, 25 November 2020

Sekretaris Camat Pulau Besar

XXXXXXX

NIP. 19630327 198603 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARMAN,X.Xx

Jabatan : Kasie Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxx.XXXXX

Xxxxxxx : Camat

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Toboali, 25 November 2020

Pihak Pertama

Xxx.XXXXX

Pihak Kedua

ARMAN,S,Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN PULAU BESAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target Kinerja	Program	Angaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase jumlah pelayanan Umum	Tersedianya Database Kependudukan	1 Dok	Program Pelayanan Umum	Rp. 0	APBD
		Program Inovasi Kecamatan	1 Keg
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Keg

Xxx.XXXXX

Xxxxx Pulau Besar

NIP. 19670922 199312 1 001

Toboali, 25 November 2020

Kasi Pelayanan Umum

ARMAN,S,Si

NIP. 19670922 199312 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : XXXXXXX,SPd,SD

Jabatan : Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxx.XXXXX

Xxxxxxx : Camat

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Toboali, 25 November 2020

Pihak Kedua

Xxx.XXXXX

Pihak Pertama

XXXXXXX,SPd,SD

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN PULAU BESAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target Kinerja	Program	Angaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Pemberdayaan masyarakat dan desa	Tersedianya Database Kependudukan	1 Dok	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 22.291.000,-	APBD
		Program Inovasi Kecamatan	1 Keg
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Keg
		Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	1 Keg
		Terlksananya Fasilitasi Kecamatan Sehat

Camat Pulau Besar

Xxx.XXXXX

NIP. 19670922 199312 1 001

Toboali, 25 November 2020

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

XXXXXXX,SPd,SD NIP. 00000000 000000 0 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : XXXXXXX XXXXXX

Jabatan : Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxx.XXXXX

Xxxxxxx : Camat

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Toboali, 25 November 2020

Xxx.XXXXX

Pihak Kedua

Pihak Pertama

XXXXXXX XXXXXX

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN PULAU BESAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target Kinerja	Program	Angaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Pemberdayaan masyarakat dan desa	Pembinaan Keamanan, Ketentraman Ketertiban Masyarakat (Kantrantibmas)	1 Keg	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan	Rp. 0	APBD
		Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan	1 Keg
		Pelayanan Administrasi Pertanahan	12 Bln

Camat Pulau Besar

Xxx.XXXXX

NIP. 19670922 199312 1 001

Toboali, 25 November 2020

Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

XXXXXXX XXXXXX XXX. 19640229 198903 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : XXXXXXX,SPd,SD

Jabatan : Kasie Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxx.XXXXX

Xxxxxxx : Camat

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Toboali, 25 November 2020

Xxx.XXXXX

Pihak Kedua

Pihak Pertama

XXXXXXX,SPd,SD

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN PULAU BESAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target Kinerja	Program	Angaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	MTQ Tingkat Kecamatan	1 Keg	Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan	Rp. 112.720.000	APBD
		Kegiatan Penyusunan Musrenbang	1 Keg
		Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan	1 Keg
		Partisipasi Junjung Besaoh Bergema	1 Keg
		Kegiatan TKPK Kecamatan	12 Bln

Camat Pulau Besar

Xxx.XXXXX

NIP. 19670922 199312 1 001

Toboali, 25 November 2020

Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan

XXXXXXX XXx,SD NIP. 00000000 000000 0 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MENIK SUTARMI,AMd

Jabatan : Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXXXX

Xxxxxxx : Sekretaris Camat Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Toboali, 25 November 2020

Pihak Kedua

XXXXXXX

Pihak Pertama

MENIK SUTARMI,AMd

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN PULAU BESAR

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Lancar dan tertibnya koordinasi perencanaan, monev, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja keuangan, dinas dan pelayanan masyarakat

Jumlah Perencanaan :

1. Review Renstra

2. Rencana Kerja (Renja)

3. Rencana Kerja Kegiatan (RKA) Jumlah Laporan :

1. Catatan Akhir Laporan Keuangan

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3. Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)

6 Dok

Sekretaris Camat Pulau Besar

XXXXXXX

NIP.19630327 198603 1 008

Toboali, 25 November 2020

Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

MENIK SUTARMI NIP.19780714 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : XXXX XXXXXXX,SE

Jabatan : Kasubag Umum Kepegwaian Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXXXX

Xxxxxxx : Sekretaris Camat Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Toboali, 25 November 2020

XXXX XXXXXXX,SE

Pihak Kedua Pihak Pertama

XXXXXXX

XXXXXXXX PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN PULAU BESAR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Lancar dan tertibnya penatausahaan barang pakai habis dan aset OPD	Jumlah laporan penatausahaan barang pakai habis dan aset OPD	12 Bln

Sekretaris Camat Pulau Besar

XXXXXXX

NIP. 19630327 198603 1 008

Toboali, 25 November 2020

XXXX XXXXXXX,SE NIP.19820620 201502 1 001

Kasubag Umum dan Kepegawaian

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2020

KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, karena berkat rahmat-Nya juga akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 merupakan media publikasi pertanggungjawaban Kinerja Kantor Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini memuat analisa pencapaian sasaran pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2019. Selain itu juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran beserta kendala dan langkah–langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

LAKIP ini diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan agar dapat bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai suatu kinerja yang bersinergi dalam merealisasikan Visi Misi Bangka Selatan.

Demikian LAKIP ini kami buat sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Kami. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Batu Betumpang, Februari 2021 Camat Pulau Besar

Xxx.XXXXX

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

NIP. 19670922 199312 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.3 Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tupoksi 9

1.4 Maksud Dan Tujuan 10

1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB II RENCANA DAN TARGET KINERJA

2.1 RPJMD 13

2.2 Renja 2019 18

2.3 Perjanjian Kinerja 18

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja .........................................	23
	3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ........................	29
	3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kecamatan Pulau Besar ......	31
BAB IV	PENUTUP
	4.1 Kesimpulan ........................................................................	65
	4.2 Saran .................................................................................	65

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Besar

Kecamatan Pulau Besar yang berada dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Tukak Sadai dan Kecamatan Pulau Besar beserta penataan Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan.

Kecamatan Pulau Besar adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan yang terletak di bagian Selatan Pulau Bangka. Secara administratif Wilayah Kecamatan Pulau Besar mempunyai luas ± 169,873 Km² yang meliputi 5 (lima) Desa yaitu Desa Batu Betumpang, Desa Sukajaya, Desa Sumber Jaya Permai, Desa Fajar Indah dan Desa Panca Tunggal.

Secara umum wilayah administratif Kecamatan Pulau Besar memiliki batas-batas sebagai berikut:

− Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bedengung Kecamatan Payung;

− Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pergam Kecamatan Airgegas;

− Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gudang;

− Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nyelanding, Sidoh arjo dan Pergam Kecamatan Airgegas;

Kecamatan Pulau Besar termasuk Kecamatan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial dan bervariasi jenisnya, antara lain, hasil perikanan laut, perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan (Timah, sudah masuk dalam KP Timah), dan pariwisata yang potensial untuk dikembangkan.

Luas wilayah Kecamatan Pulau Besar ± 169,873 Km² atau 28.797 Ha dengan jumlah penduduk sampai tahun 2019 sebanyak 9.581 jiwa dengan rincian 5.065 orang laki-laki dan 4.516 orang perempuan. Kecamatan Pulau Besar berpusat di Desa Batu Betumpang dengan jarak tempuh dari ibukota kabupaten yakni ± 1 Jam 40 Menit /± 90 Km melewati Desa bedengung dan bisa ditempuh ± 45 menit melewati Desa Rias. Kecamatan Pulau Besar memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pelabuhan penyeberangan,

karena dilihat dari letak geografisnya sangat dekat dengan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bisa memudahkan hubungan dengan Provinsi lain dan meningkatkan akses untuk percepatan pembangunan di Kecamatan Pulau Besar.

1.2. STRUKTUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 16), bahwa struktur organisasi Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut :

SEKSI PELAYANAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAN

SEKRETARIS KECAMATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

CAMAT

1.2.1. Susunan Organisasi Kecamatan Pulau Besar

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan, Susunan Organisasi Kecamatan Pulau Besar terdiri dari :

a. Camat , membawahi;

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi :

a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b). Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

3. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Seksi Pelayanan Umum;

6. Jabatan Fungsional.

1.2.2. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Masing- Masing Jabatan Struktural

A. CAMAT

a. Tugas :

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dalam urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi :

a. perumusan dan menetapkan rencana dan kebijakan teknis di Kecamatan;

b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;

c. pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Tugas :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Kecamatan.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian seksi-seksi dan kelurahan dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kecamatan;

b. perencanaan penyusunan program dan kegiatan pada sekretariat;

c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian;

d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi pada Kecamatan; dan

e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.

B.1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan surat- menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

B.2. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

a. Tugas :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan

penyusunan rencana program, urusan keuangan, evaluasi program kerja dan pelaporan.

b. Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;

c. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Kecamatan dan administrasi keuangan Kecamatan; dan

d. pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

C. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Tugas :

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan pembinaan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. perencanaan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan,

Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan

c. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

D. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Tugas :

Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam hal melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan; dan

c. pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan.

E. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Tugas:

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam hal melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

c. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

F. KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

c. Tugas:

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam hal melaksanakan urusan pembinaan di bidang pelayanan umum.

d. Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan umum;

b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada seksi Pelayanan Umum;

c. Pelaksanaan kegiatan seksi Pelayanan Umum.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyaitugas membantu camat sesuai dengan Jabatan Fungsional dan Bidang keahlian masing- masing berdasarkan peratuan perundang-undangan;

3. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara pejabat fungsional serta bertanggungjawab kepada Camat;

Jumlah dan Jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur dengan peraturan perundang- undangan.

1.3. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

Kecamatan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat terus melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja pelayanan sehingga keberadaan pemerintahan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pulau Besar, diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya Pegawai Negeri sipil yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

2. Kurangnya sarana pendukung pengolahan data dan informasi;

3. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakan kegiatan;

4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

5. Masih belum sinkronnya tata hubungan desa dengan kecamatan;

6. Masih rendahnya kesadaran dan komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik di kecamatan.

1.4. Masksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan penyampaian LAKIP Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai aspek akuntabilitas kinerja bagi Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder (Bupati, DPRD, dan Masyarakat) menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan atas Capaian Kinerja yang dilaporkan selama tahun 2020.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Besar

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

C. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

D. Maksud dan Tujuan

E. Sistematika Penyusunan LAKIP

BAB II RENCANA DAN TARGET KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021, Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Kebijakan Program Jangka Menengah (Renstra- Kecamatan Pulau Besar)

B. Rencana Kerja Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

C. Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

C. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEJIK

RENCANA KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

BAB II

RENCANA DAN TARGET KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan merupakan Dokumen Strategis dimana sesuai dengan Amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Demikian pula dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang, terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang Sistematis, Terpadu dan Terarah, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan serta Pengendalian dan Pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka Kerangka Perencanaan Daerah meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek.

Adapun isi dari Renstra-SKPD tersebut sesuai dengan pasal 7 ayat (1) adalah Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

2.1.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi dalam hal ini instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang jelas tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh organisasi. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menggambarkan suatu kondisi yang diinginkan sekarang dan masa depan berisikan cita dan citra yang harus diwujudkan.

" TERWUJUDNYA BANGKA SELATAN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING “

Misi Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan diselaraskan dengan misi dari Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016- 2021. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan misi Kecamatan Pulau Besar sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan Kecamatan Pulau Besar;

2. Konsolidasi dan peningkatan kompetensi Pemerintah Desa;

3. Koordinasi dan konsultasi kepada organisasi perangkat daerah yang terkait;

4. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Pulau Besar;

5. Memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada investor untuk pengembangan potensi unggulan bidang pertanian di Kecamatan Pulau Besar;

1.1.1. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun Tujuan Penguatan kelembagaan yaitu untuk:

a. Optimalisasi kepegawaian baik kuantitas maupun kualitas.

b. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

c. Optimalisasi penganggaran untuk operasional kegiatan pelayanan dan perkantoran.

d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesekretariatan dan administrasi publik.

Adapun Tujuan Konsolidasi dan Peningkatan kompetensi Pemerintahan Desa adalah:

a. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

b. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.

c. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

e. Pelaksanaan Pembinaan pemungutan retribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan.

f. Pelaksanaan pembinaan Tertib administrasi perkantoran.

g. pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan pelayanan administrasi publik;

Adapun tujuan Koordinasi dan konsultasi kepada organisasi perangkat daerah yang terkait adalah:

a. Memfasilitasi aspirasi masyarakat serta program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah/instansi terkait

b. Menyampaikan informasi pembangunan baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

c. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.

Adapun tujuan Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan adalah:

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Pembinaan di bidang kemasyarakatan meliputi bimbingan mental, spiritual, penyelenggaraan kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ketahanan keluarga, bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan serta pemuda dan olahraga.

1.1.2. STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk segenap tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai oleh Kecamatan Pulau Besar dengan strategi tertentu. Secara rinci strategi diuraikan dalam kebijakan, program dan kegiatan serta analisa SWOT sebagai berikut:

− Strenghts (Kekuatan)

▪ Tersedianya data yang memadai;

▪ Sebagian besar pegawai telah mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan;

▪ Tersedianya dana yang mencukupi untuk melaksanakan Program dan Kegiatan;

▪ Dukungan dari Masyarakat Kecamatan Pulau Besar.

− Weaknesses (Kelemahan)

▪ Belum Tersedianya Secara Maksimal Sarana Jaringan Signal Telekomunikasi;

▪ Sebagian SDM bekerja kurang profesional dan cenderung kurang semangat;

▪ Masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan;

▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan seperti mebeleur;

▪ Kurangnya delegasi kewenangan dari kabupaten ke kecamatan sehingga tupoksi kecamatan masih kabur dan kurang begitu jelas;

− Opportunities (Peluang)

▪ Kebijakan Perencanaan yang berorientasi kepada sistem Bottom up planning;

▪ Lokasi yang terdapat pada wilayah Kawasan Perkotaan Baru/ KPB Batu Betumpang:

− Threats (Ancaman)

Ketidakjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten;

1.1.3. Kebijakan

1. Pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana

2. Peningkatan Sistem Pelayanan Umum

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan

4. Peningkatan Prasarana dan Xxxxxx Xxxxxxxx

5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

1.1.4. Program

1. Pelayanan administrasi perkantoran

2. Peningkatan pelayanan masyarakat wilayah kecamatan

Tabel 1 Rencana Strategik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2020

Tujuan	Sasaran		Mencapai tujuan dan Sasaran
Tujuan	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan	- Meningkatnya kepuasan	- Indeks Kepuasan	- Peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Pulau Besar. - Pelayanan prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman. - Mengupayakan peningkatan perekonomian rakyat yang berbasiskan potensi ekonomi Kecamatan Pulau Besar. - Mengupayakan kerja sama dengan dinas instansi terkait untuk lembaga pendidikan, kesehatan dan keagamaan untuk meningkatkan SDM masyarakat. - Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur desa dan aparatur pemerintah kecamatan Kecamatan Pulau Besar. - Pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat agar lebih unggul dan kreatif.	- Pelayanan Administrasi
Pemberdayaan	masyarakat terhadap	Masyarakat		Perkantoran
dan Pelayanan	pelayanan publik
Publik	kecamatan Pulau Besar
Kecamatan
Pulau Besar	- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		- Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan

2.2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020

Rencana kerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga pada pokoknya Rencana Kerja adalah pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kinerja diharapkan memberikan manfaat sebagai penghubung Perencanaan Strategis, Rencana Tindak maupun Perencanaan Operasional yang terinci, menajamkan dan mengoperasionalkan Rangkaian Perencanaan sampai Penganggaran, memudahkan melakukan pengukuran kinerja, memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Rencana kerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus serta dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada akhir periode.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi pemerintah yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah unuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;

5. Sabagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Besar Kebupaten Bangka Selatan Tahun 2020 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan secara Substansial.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran,serta tujuan SKPD.

3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja Kecamatan Pulau Besar

Tahapan pengukuran kinerja terdiri dari tahap penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Tahap penetapan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan pengukuran terhadap indikator kinerja pada kegiatan (Tabel 2) dan indikator kinerja sasaran (Tabel 3) sehingga keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan dapat terlihat dengan jelas.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja yang terdiri dari indikator masukan, keluaran dan hasil, yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas capaian sasaran. Indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pengukuran kinerja mencakup:

1. Kinerja kegiatan

Merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan

2. Kinerja sasaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran

Instansi : Kecamatan Pulau Besar

Tabel 2 Rencana Kinerja Kegiatan

Tahun 2020

Program	Kegiatan					Presentase Capaian Kinerja Tingkat Capaian (Target)	Keter anga n
Program	Uraian	Indicator kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi	Presentase Capaian Kinerja Tingkat Capaian (Target)	Keter anga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelayanan	- Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	Masukan : Jumlah dana yang tersedia Keluaran : Tersedianya kebutuhan dalam penguatan fungsi kesekretariatan dan administrasi perkantoran Hasil : Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Manfaat : Membantu kinerja aparatur Dampak : Optimalisasi Kinerja aparatur	Rp Tahun Tahun % %	712.163.311	629.672.600	88,41 %
administrasi				1	1	100 %
perkantoran
				1	1	100 %	APBD
				100	100
				100	100
Peningkatan	- Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan	Masukan : Jumlah dana yang tersedia Keluaran : Tersedianya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Hasil : Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Manfaat : Membantu kinerja aparatur	Rp	112.720.000	112.720.000	100 %
Pelayanan			Tahun	1	1	100 %
Masyarakat
Wilayah Kecamatan			Tahun	1	1	100 %	APBD
			%	100	100
			%	100	100

	Dampak	:	Optimalisasi kinerja aparatur
- Pelayanan Umum Kecamatan	Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak	: : : : :	Jumlah dana yang tersedia Tersedianya pelayanan umum kecamatan Meningkatnya pelayanan umum kecamatan Membantu kinerja aparatur Optimalisasi kinerja aparatur	Rp	0	0	0 %
				Tahun	1	1	100 %
				Tahun	1	1	100 %	APBD
				%	100	100
				%	100	100
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak	: : : : :	Jumlah dana yang tersedia Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan desa Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa Membantu kinerja aparatur Optimalisasi kinerja aparatur	Rp	27.291.000	27.291.000	100,00 %
				Tahun	1	1	100 %
				Tahun	1	1	100 %	APBD
				%	100	100
				%	100	100
- Pelayanan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Pembangunan	Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak	: : : : :	Jumlah dana yang tersedia Tersedianya pelayanan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pembangunan Meningkatnya pelayanan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pembangunan Membantu kinerja aparatur Optimalisasi kinerja aparatur	Rp	0	0	0 %
				Tahun	1	1	100 %
				Tahun	1	1	100 %	APBD
				%	100	100
				%	100	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Instansi : Kecamatan Pulau Besar

Tabel 3

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Indicator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
► Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public Kecamatan Pulau Besar	► Tingkat Kepuasan Masyarakat	100%	100%
► Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	► Tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	85%

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan pos–pos laporan keuangan SKPD Kecamatan Pulau Besar. Rincian dan penjelasan masing-masing pos–pos Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pulau Besar berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2020.

3.2.1 Penjelasan Rincian dan Penjelasan pos pendapatan:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kecamatan Pulau Besar merupakan salah satu Satker yang belum mendapatkan beban pengelolaan PAD sehinga untuk Tahun Anggaran 2020 PAD Kecamatan Pulau Besar nihil.

B. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan program kegiatan Satker Kecamatan Pulau Besar mendapat Anggaran dari dana perimbangan Kabupaten Bangka Selatan yang ini merupakan Pagu Anggaran Satker Kecamatan Pulau Besar untuk Tahun 2020.

Dana Perimbangan dan Dana Bantuan Propinsi ini diperuntukan kepada dua macam Belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

i. Belanja tidak langsung : Rp 1.587.865.974

1. Belanja pegawai

🗁 Gaji dan tunjangan : Rp 973.126.974 APBD

🗁 Tambahan penghasilan PNS : Rp 614.739.000 APBD

ii. Belanja langsung : Rp 1.009.176.311

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 712.165.311

1. Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran

: Rp 712.165.311 APBD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

145.000.000

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

145.000.000 APBD

3. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Wilayah Kecamatan 152.011.000

1.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan	:	Rp	112.720.000	APBD
2.	Pelayanan Umum Kecamatan	:	Rp	0	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	:	Rp	27.291.000	APBD
4.	Pelayanan Pemerintahan,
	Ketentraman dan Ketertiban Pembangunan	:	Rp	0	APBD

3.2.2 Belanja

Dari dana/pagu anggaran yang disediakan untuk Satker Kecamatan Pulau Besar seperti tertulis pada bagian 3.2.1 sudah hampir keseluruhan terlaksana. Selain itu semuanya sesuai dengan perencanaan, adapun realisasi penggunaan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Palau Besar tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Jumlah realisasi belanja tidak langsung 96,14% yaitu sebesar Rp. 1.526.592.171,- dari pagu anggaran sebesar Rp.1.587.865.974,- dengan rincian:

1. Gaji dan Tunjangan telah terealisasi 99,67% sebesar Rp.969.951.671,- dari pagu anggaran sebesar Rp.973.126.974,-

2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja terealisasi 90,54% sebesar Rp.556.640.500,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 614.739.000,-.

B. Belanja Langsung.

Belanja Langsung secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp.586.079.430,- atau 81,08% dari pagu sebesar Rp.722.776.311- dengan rincian:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar Rp.629.672.600,- (88,41%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 712.165.311,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Peningkatan Sarana dan	Prasarana	Perkantoran	terealisasi
sebesar Rp.69.995.830,-	(48,27%)	dari pagu	sebesar

Rp.145.000,000,-

c. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan

1. Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan terealisasi sebesar Rp.112.720.000,- (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 112.720.000,-

2. Pelayanan Umum Kecamatan terealisasi sebesar Rp.0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 0,-

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terealisasi sebesar Rp.27.291.000,- (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp.27.291,000,-

4. Pelayanan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Pembangunan terealisasi sebesar Rp.0,- dari pagu anggaran Rp.0,-

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja Kantor Kecamatan Pulau Besar

A. CAMAT

Camat secara umum mengkoordinir dan menjadi koordinator dari para staf– stafnya yang dapat melaksanakan tugas berdasarkan fungsi-fungsinya dan tanggung jawab masing-masing, agar dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Semua Kegiatan dari bawahannya adalah tanggungjawab dari Camat.

B. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam penyusunan program, pengolahan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dilingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan menyelenggarakan tugas pokok tersebut sekretaris camat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan

🟏 Pengkoordinasian bidang–bidang dalam rangka penyusunan rencana Strategis, program dan kegiatan, serta penyusunan laporan rencana tahunan. Dalam hal ini sekretaris Kecamatan bersama camat dan kasi

yang lain telah menyusun dokumen-dokumen perecnanaan diantaranya:

1. Renstra

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

3. Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA)

4. Rencana Kerja Tahunan (Renja)

5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

6. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

🟏 Perencanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan sekretariat.

2. Pelaksana

🟏 Pelaksanaan pengolahan urusan keuangan, umum dan kepegawaian kecamatan. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan kecamatan.

3. Pengawasan dan Pelaporan.

🟏 Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris camat dibantu oleh Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian, kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan.

− Untuk kegiatan pelaporan sekretariat telah membuat laporan rutin dan laporan tahunan.

− Laporan rutin terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Neraca

3. Catatan atas Laporan Kerja (CALK)

− Sementara laporan tahunan yang dilaksanakan diantaranya:

1. Laporan Keuangan

2. LAKIP

3. LPPD

A. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a) Kesekretariatan

1. Agenda Surat

b) Kepegawaian

Berdasarkan perhitungan formulir PPS, capaian kinerja sasaran tahun 2019 dapat dievaluasi sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah aparatur dan fasilitas untuk membantu kinerja aparatur

Jumlah aparatur pada tahun 2020 di Kantor Kecamatan Pulau Besar berjumlah 25 (Dua Puluh lima) orang yang terdiri dari

15 (lima belas) orang PNS yang terdiri dari 15 Pegawai Kecamatan dan 10 (Sepuluh) orang Tenaga Honorer yang dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4

Nama–Nama Aparatur Kantor Kecamatan Pulau Besar tahun 2020

No	Nama Pegawai	Pendidikan	Status Kepegawaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Xxx.XXXXX	S1	PNS	Camat
2.	XXXXXXX	SLTA	PNS	Sekcam
3.	XXXXXXX,S.Pd	S1 PGSD	PNS	Kasi PMD
4.	XXXXXXX XXXXXX	SLTA	PNS	Kasi KKU
5.	XXXXXXX,SPd,SD	S1 PGSD	PNS	Kasi KSP
6.	ARMAN,X.Xx	S1	PNS	Kasi PU
7.	MENIK SUTARMI,AM.d	D 3 Manajemen Informatika	PNS	Kasubag PKP
8.	XXXX XXXXXXX,SE	S1	PNS	Kasubag UP
9.	ARDIYANSAH, S.Sos	S1 Administrasi Niaga	PNS	Pelaksana
10.	I XXXXX XXXX,S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	PNS	Pelaksana
11.	BUSTAMIN,S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	PNS	Pelaksana
12.	XXXXXX,S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	PNS	Pelaksana
13.	XXXXXX,S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	PNS	Pelaksana
14.	XXX XXXXXXX	SLTA	PNS	Pelaksana
15.	DWI SUDARMOADI	SLTA	PNS	Pelaksana
16.	XXXXXXXX XXXXXXX, SE	S1 Ekonomi	Honorer	Pelaksana
17.	XXXX XXXXXXX, S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Honorer	Pelaksana
18.	XXXXX XXXXX, S.IP	S1 Ilmu Pemerintahan	Honorer	Pelaksana
19.	ARNOLDI, AMD	D3 Manajemen Informatika	Honorer	Pelaksana
20.	SOPIYAN	SLTA	Honorer	Pelaksana
21.	NOVA	SLTA	Honorer	Pelaksana
22.	NIA VIOLITA	SLTA	Honorer	Pelaksana

23.	HENDRO KUSUWANDONO	SLTP	Honorer	Pelaksana
24.	XXXXXXXXXX	SLTA	Honorer	Pelaksana
25.	JUNIAWAN	SLTA	Honorer	Pelaksana

Sumber: Data Sekretariat Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

Pada Tahun 2020 ini Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Bertugas membuat Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)

c) Kearsipan

🗹 Pengelola Arsip

Di Kantor Kecamatan Pulau Besar juga memiliki Pengelola Arsip 2 (dua) orang staf Kecamatan Pulau Besar untuk pengelolahan arsip dan inventaris arsip. Dalam hal ini staf tersebut bertanggung jawab masalah arsip di Kantor Kecamatan Pulau Besar baik itu arsip surat-surat dan perlengkapan inventaris barang yang ada pada kantor Kecamatan Pulau Besar.

🗹 Buku Arsip

Catatan pada buku kearsipan ini mengagendakan inventaris peralatan di Kantor Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020 serta semua yang berhubungan dengan data-data kantor yang penting .

B. BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

Kepala Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, urusan keuangan, evaluasi program kerja dan pelaporan.

Pada Tahun 2020 Kepala Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan telah menyusun beberapa rencana meliputi:

• Renstra (Rencana Strategis) Review SKPD Kecamatan Pulau Besar tahun 2016-2021

• Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020

• Xxxxxxx Xxxxx (Renja) tahun 2020

• RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) tahun anggaran 2020

• Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), laporan realisasi dan neraca (daftar terlampir) Tahun anggaran 2020

• Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)

• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

X. XXXXX XXXXXXXXXXXX, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan dan pembinaan dibidang Pemerintahan , Ketentraman dan ketertiban Umum untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program dan kegiatan di seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian Program dan Kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum.

4. Di bagian Kepala seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang banyak hal yang dilaksanakan dan memfasilitasi banyak kegiatan untuk wilayah Kecamatan Pulau Besar yang mempunyai 5 (Lima) desa pada tahun 2019, seperti halnya:

a) Laporan data pemerintahan Desa yaitu data dusun, rt/rw, tokoh masyarakat, tokoh agama.

b) Laporan pertanahan yaitu data inventaris tanah, batas desa, peta wilayah, kuasa penambangan, hutan lindung dan HPL, tanah kas desa dan agenda surat tanah. agenda pelaporan prona.

c) Laporan kependudukan kecamatan Pulau Besar yaitu jumlah penduduk, data kelahiran, data kematian, data perpindahan penduduk dan laporan kependudukan.

d) Laporan Ipoleksosbud hankam yaitu data partai politik, data adat istiadat, adat suku bangsa dan data agama.

e) Laporan Kamtibmas yaitu data kamtibmas, data pelaku kejahatan, data pos kamling, data hansip dan laporan kejadian.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dan rincian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pembinaan seksi pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Pembangunan:

✓ Membenahi segala bentuk administrasi di seksi pemerintahan.

b. Melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat.

✓ Menginstruksikan kepada seluruh Kades untuk mengaktifkan poskamling.

✓ Menginstruksikan kepada Kades untuk dapat melaporkan kejadian tindak pidana yang ada di desa masing-masing.

c. Menginventarisir permasalahan kependudukan, pertanahan dan menginventarisir data tentang pertanahan, membantu pelaksanaan tugas Camat dibidang keagrariaan dan PPAT

✓ Membuat laporan bulanan kependudukan yang meliputi:

🟏 Jumlah Laki-laki

🟏 Jumlah Perempuan

🟏 Jumlah kelahiran

🟏 Jumlah KK

🟏 Jumlah Bubung Rumah

Tabel 5

Jumlah Penduduk Tiap Desa Se Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

NO	DESA/KELURAHAN	PENDUDUK AKHIR TAHUN 2020			KK	BUBUNG RUMAH
NO	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	KK	BUBUNG RUMAH
1	BATU BETUMPANG	0000	0000	0000	973	879
2	FAJAR INDAH	1199	1046	2335	700	566
3	SUKA JAYA	000	000	0000	343	286
4	PANCA TUNGGAL	726	656	1382	380	317
5	SUMBER JAYA PERMAI	929	864	1793	537	483
JUMLAH		5007	4636	9623	2821	2531

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan sosial, idiologi, negara kesatuan, organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat di tingkat desa.

✓ Memfasilitasi pembentukan karang taruna di tingkat desa dan kecamatan

✓ Mendata keberadaan partai politik di wilayah Kecamatan Pulau Besar,

✓ Membentuk lembaga adat di kec.Pulau Besar

d. Membuat monografi kecamatan.

e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan vertical perangkat daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

✓ Malakukan koordinasi ke tk.Kabupaten tentang pembinaan desa

✓ Memfasilitasi kepala Desa tentang ketentraman dan ketertiban

f. Melakukan koordinasi dengan kepolisian NKRI/TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

✓ Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian tentang kejadian- kejadian yang ada di wilayah hukum kec.Pulau Besar

✓ Kerjasama di bidang keamanan dalam rangka adanya acara hiburan rakyat

✓ Kerjasama dan koordinasi di bidang pelaksanaan Pilkades desa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pilkades

✓ Kerjasama dan koordinasi di bidang hari-hari besar nasional seperti setiap pelaksanaan HUT RI kec. Pulau Besar

✓ Melakukan koordinasi mengenai integritas di wilayah kec. Pulau Besar agar tidak ada kejadian unsur SARA

✓ Kerjasama di bidang keamanan ipoleksosbudhankam/Trantibwil di willayah kec. Pulau Besar

g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kec. Pulau Besar.

✓ Mendata tokoh-tokoh agama di wilayah kec. Pulau Besar

✓ Melakukan pertemuan dengan tokoh agama untuk membicarakan perihal-perihal agar tidak ada unsur kejadian SARA di wilayah Kec.

Pulau Besar

h. Melakukan koordinasi dengan satker perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan

✓ Memfasilitasi penerapan Implementasi PERDA tentang peraturan perundangan pertambangan

✓ Memfasilitasi penerapan implementasi PERDA tentang pertanian dan perkebunan.

i. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan.

✓ Membuat laporan kejadian (Ipoleksosbud/trantibwil) di wilayah kec.Pulau Besar untuk di teruskan ke Kesbangpol

✓ Membuat laopran PPAT untuk di teruskan ke pihak Pertanahan Basel.

j. Memfasilitasi kegiatan lomba dalam rangka hari-hari besar setiap tanggal 17 Agustus yaitu :

✓ Kegiatan pelaksanaan upacara pengibaran Bendera Merah Putih

✓ Kegiatan pelaksanaan upacara Penurunan Bendera Merah Putih

✓ Kegiatan lomba cabang olahraga

✓ Kegiatan lomba pawai dan karnaval

k. Memberikan Input kepada atasan mengenai langkah- langkah/kebijaksanaan di bidang Pemerintahan

Tabel 6

Forum Kegiatan di Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

No	Nama Desa	Nama Kepala Desa	Pemerintahan						Pertanahan		Ipoleksosbud
No	Nama Desa	Nama Kepala Desa	Luas Wilayah (Km2)	Jml Pendu duk	Perang kat Desa	Jml BPD	RT	Dusun	HP	HL	Adat Istiadat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Batu Xxxxxxxxx	Xxxxxx,SE	94.623	2943	11	9	15	5	1	1	Melayu, Madura, Jawa, Selapan
2	Xxxxx Xxxxx	Xxxxx	11.000	2335	10	7	19	4	-	-	Melayu, Jawa
3	Sumber Jaya Permai	PUK ADI	15.200	1170	11	7	17	4	-	-	Melayu, Jawa, Bali
4	Panca Tunggal	MAMAN	10.000	1382	11	7	12	4	-	-	Melayu, Jawa, Bali
5	Suka Xxxx	Xxxxxx	39.050	1793	8	7	6	2	1	1	Melayu, Selapan,Sumatra

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sumber: Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulau Besar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tabel 7

Kejadian Poleksosbudhankam/Trantibwil

Di wilayah Hukum Kecamatan Pulau besar Tahun 2020

No	Nama Desa	Kejadian	Tanggal Kejadian
1	2	3	4
1	Batu Betumpang	Nihil	-
2	Fajar Indah	Nihil	-
3	Sumber Jaya Permai	Nihil	-
4	Panca Tunggal	Nihil	-
5	Xxxx Xxxx	Xxxxx	-

Tabel 8

Tanah Masyarakat Kecamatan Pulau Besar yang membuat Surat Keterangan Tahun 2020

No	Nama Desa	SP3AT Pengakuan	SP3AT Pelepasan	Hibah	Jumlah
1	2	3	4	4	5
1	Batu Betumpang	21	-	-	21
2	Fajar Indah	7	-	-	7
3	Sumber Jaya Permai	6	-	-	6
4	Panca Tunggal	0	-	-	0
5	Suka Jaya	19	-	-	19
Jumlah					53

D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan dan pembinaan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud

Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program dan kegiatan di seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

3. Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Di bagian Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang banyak hal yang dilaksanakan dan memfasilitasi banyak kegiatan untuk wilayah Kecamatan Pulau Besar yang mempunyai 5 (Lima) desa pada tahun 2020, seperti halnya:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan desa.

✓ Memfasilitasi kegiatan dibidang dana ADD desa

✓ Membenahi indeks surat menyurat

✓ Mengklasifikasi surat masuk keluar

✓ Membenahi struktur organisasi desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa

✓ Membina desa dalam pelaksanaan lomba desa Tk.Kecamatan

✓ Membina desa dalam pelaksanaan lomba desa Tk.Kabupaten

✓ Membina desa dalam pelaksanaan STQ/MTQ Tk.Kecamatan

b. Melaksanakan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

c. Melaksanakan Monev Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 se- Kecamatan Pulau Besar dengan Hasil sebagai beikut :

d. Memberiakan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) setiap triwulan, Alokasi Dana Desa (ADD) setiap semester dan Retribusi pajak setiap akhir tahun.

E. SEKSI PELAYANAN UMUM

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang Pelayanan Umum untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

1. Membuat SOP (Standar Operasional Pelayanan) di Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2. Penyusunan Program dan kegiatan di seksi Pelayanan Umum

3. Pengkoordinasian Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pelayanan Umum

4. Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian Program dan Kegiatan Pelayanan Umum

5. Melaksanakan Sosialisasi kepada seluruh Masyarakat di Kecamatan Pulau Besar tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

6. Awal Tahun 2019 Kecamatan Pulau Besar sudah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa memberikan pelayanan Kepada masyarakat yang menyangkut pemberian Rekomendasi pembuatan Surat menyurat sudah dilaksankan secara terpadu di gedung PATEN antara lain (lihat Tabel 9)

Tabel 9 Rekapitulasi Pelayanan PATEN

Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

JENI S PELAYANAN
PERIZINAN		NON PERIZINAN
IMB	IUMK	Kartu Keluarga	Akta Kelahiran Kematian	Pindah Jiwa	SKCK	Perekaman E-KTP	Izin Keramian	Izin Penutupan Jalan	Izin Kehilangan
0	81	165	172	15	22	372	2	2	6

1. Adanya Pelaksanaan program E-KTP dimulai pada tanggal 20 september 2011 dan sampai 2013 masih dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mulai Tahun 2019 tidak ada lagi Rekomendasi E-KTP dari Kecamatan. Jika ada Masyarakat yang akan membuat E-KTP harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Alat Perekam E-KTP di Kecamatan Pulau Besar masih dalam perbaikan Namun Pada Bulan Desember 2019 Pelayanan E-KTP di Kecamatan Pulau Besar sudah bisa dilaksanakan lagi.

2. Pada awal Tahun 2019 sesuai dengan petunjuk dari Capil Pembuatan Kartu Keluarga langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun mulai Bulan November 2019 Pembuatan Kartu Keluarga harus melalui Kecamatan sehingga jumlah Rekomendasi Kartu Keluarga hanya sedikit.

a. Memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pemerintahan umum.

✓ Xxxberikan rekomendasi berupa surat keterangan ke pengadilan negeri untuk persyaratan untuk mencalonkan sebagai calon KADES dan BPD.

✓ Pada Tahun 2019 jumlah pembuatan SKCK dikecamatan Pulau Besar meningkat karena banyaknya masyarakat yang membuat SKCK untuk persyaratan pencalonan BPD.

F. KASIE PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok, fungsi Kasi Kesejahteraan social dan Pembangunan sebagai berikut:

a. Bidang Penaggulangan Kemiskinan

1) Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan social dan Pembangunan :

🟏 Pendataan ulang penyadang masalah kesejahteraan sosial yaitu

a. Keluarga Miskin

b. Lajut Usia

c. Penyandang Cacat

d. Penerima raskin

e. Jaminan Kesehatan

f. Penerima Bantauan Lansung Sosial Masyarakat (BLSM)

2) Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan tekhnis yang berhubungan dengan Kesejahteraan social dan Pembangunan:

🟏 Merekap data hasil musyawarah rencana pembangunan desa, gagasan pembangunan dari desa baik sarana fisik maupun usulan pertanian dan sosial lain.

3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat di tingkat Kecamatan :

✓ Keikutsertaan dalam kegiatan Pos pelayanan terpadu ( Posyandu) pembinaan terhadap kelompok usaha perempuan atau asistensi kesejahteraan sosial keluarga (AKSK)

4) Mengumpul, mengolah dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan masyarakat :

Dengan rincian sebagai berikut :

Desa

Keluarga Penerima Manfaat

Jumlah

PKH

Non PKH

Batu

101

	Betumpang
2.	Fajar Indah	51	59	110
3.	Panca Tunggal	37	39	76
4.	Sumber Jaya Permai	32	14	46
5.	Suka Jaya	27	23	50
Total		191	192	383

Tabel 14 Data PMKS

Kecamatan Pulau Besar Tahun 2019

No	Nama Desa	Jenis PMKS
No	Nama Desa	Keluarga Miskin	Rumah Tidak Layak Huni	Korban Tindak Kekerasan	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial	Komunitas ADat Terpencil	Keluarga Rentan	Wanita Rawan Sosial Ekono mi	RASTR A
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Batu Betumpang	101	11							101
2	Fajar Indah	110	-					2		110
3	Sumber Jaya Permai	46	-							46
4	Panca Tunggal	76	14					36	9	76
5	Suka Jaya	50	5							50
Jumlah		383	30	0	0	0	0	38	9	383

5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya pembinaan organisasi masyarakat, Keagamaan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,Kepemudaan, Keluarga Berencana dan Pendidikan :

🟏 Melaksanakan kerjasama dengan Badan dan Dinas yang ada di Kabupaten yaitu pembinaan dan bimbingan bagi kader pembangunan desa seperti fasilitator desa

6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat :

🟏 Membantu penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin, sarana peningkatan pendapatan masyarakat.

7) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan:

🟏 Ikut serta dalam kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang kecamatan

8) Monitoring pelaksanaan pembangunan fisik sarana ekonomi, produksi, sanitasi dan penyediaan air bersih lingkungan pemukiman agar sesuai dengan tata ruang dikecamatan.

🟏 Monitoring Kegiatan Musrenbang di seluh desa pada wilayah Kecamatan Pulau Besar.

9) Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan bantuan kelurahan dan melakukan usaha serta menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan gotong royong.

10) Melaksanakan administrasi dan pembinaan pada masyarakat dibidang perekonomian, pertanian, pembangunan, industri, perdagangan:

🟏 Pembinaan KUBE

🟏 Usaha ekonomi Produktif perempuan.

b. Bidang Keagamaan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan:

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

1. KUA

✓ Pembinaan mental dan spiritual masyarakat

✓ Kerjasama di bidang pelaksanaan STQ/MTQ tk.Kec.Pulau Besar

✓ Kerjasama di bidang BAZ tk.Kec.Pulau Besar

2. Memfasilitasi penyaluran Zakat ke desa-desa dalam kecamatan Pulau Besar yang dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Bangka Selatan dan BAZ Kecamatan Pulau Besar kepada muhtar.

3. Melaksanakan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Tingkat Kecamatan Pulau Besar Tahun 2019 untuk menyemarakkan syiar Islam dikalangan generasi muda. Cabang-cabang STQH itu antara Lain:

c. Bidang Pendidikan

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Memotivasi minat belajar/membaca anak-anak dengan memfasilitasi Kedatangan mobil pintar ke kecamatan Pulau Besar.

2. Melaksanakan Sosialisasi Kecamatan Layak anak

3. Membentuk Forum anak kecamatan

d. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan:

1. Mengadakan perlombaan/pertandingan bertangkai olah raga di tingkat Kecamatan Pulau Besar seperti Sepak Bola,Bulu Tangkis, Tenis Meja,Volley Ball, Serta berbagai perlombaan lainnya.

2. Memfasilitasi pengiriman kontingen POPDA Kecamatan Pulau Besar ke Kabupaten Bangka Selatan.

3. Memfasilitasi pengiriman kontingen O2SN Kecamatan Pulau Besar ke Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

BAB IV

PENUTUP

LAKIP ini merupakan media pertanggungjawaban Kantor Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam tahun anggaran 2020.

Jumlah alokasi anggaran tahun 2020 untuk urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Pulau Besar Tahun Anggaran 2020

N O	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
1.	Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) Belanja Pegawai	1.910.145.974,00	1.825.672.171,00	95,58
2.	Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa	541.896.311,00	482.603.600,00.	89,06
3.	Belanja Modal	145.000.000,00	00.000.000,00	48,27
Total Belanja		2.597.042.285,00	2.378.271.601,00	90,58

Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar 90,58% Mengalami Penurunan dibanding Tahun 2019 sebesar 92,59%. Dikarenakan adanya perubahan SSh dan Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput yang tidak dapat direalisasikan karena waktu tidak mencukupi untuk dilaksanakan kegiatan. Selain itu, berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, indikator sasaran telah dapat dicapai secara keseluruhan. Namun demikian perlu peningkatan dan pengembangan pencapaian sasaran dimasa yang akan datang sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif.

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan Pulau Besar tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik meskipun terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya aparatur yang ada dikecamatan. Selain itu dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pulau Besar pada Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran untuk kecamatan Pulau Besar sudah hampir keseluruhan terlaksana.

2. Dalam hal ini Kecamatan Pulau Besar mempunyai ruang lingkup kerjanya merencanakan menyiapkan dan melaksanakan Pemerintahan Umum di Kecamatan sesuai dengan kemampuan yang ada secara maksimal berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Visi, Misi, Strategi, program pengembangan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat indikatif.

4.2 Saran

Diharapkan pihak yang berwenang dapat memberikan masukan pengetahuan yang baik tentang keuangan, sehingga dapat memberikan penjelasan yang tepat, dan pasti mengenai penganggaran dan juga pertanggung jawaban anggaran sehingga Satker dapat melaksanakan kegiatan dan penganggaran yang benar. Selain itu juga diperlukan tenaga dibidang lain yang diperlukan di Kantor Kecamatan untuk menjalankan Program dan Kegiatan di Kantor Kecamatan sehingga terlaksana dengan baik karena belum meratanya pembagian pegawai ke Satker/ SKPD terutama ke Kantor Kecamatan yang jauh dengan Ibu Kota Kabupaten untuk adanya pemerataan penempatan Pegawai.

Oleh Karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari kami dapat dipertimbangkan, agar dalam masalah penyelenggaraan penganggaran ditahun kedepan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

Pulau Besar, Februari 2021

Camat Pulau Besar

Xxx.XXXXX

NIP. 19670922 199312 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Pulau Besar Tahun 2020

LAPORAN CAPAIAN TARGET KINERJA ESELON III DAN IV KECAMATAN PULAU BESAR

TAHUN 2020

ESELON III : CAMAT

Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

Indikator Kinerja : 1 Tingkat Pemberdayaan Masyarakat

ESELON IV : 1 Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan

Sasaran :

Persentase Pelayanan Kesejahteraan sosial dan pembangunan

		Uraian	Target	Capaian Target	Presentase	Keterangan
Indikator Kinerja :		Kegi Kegiatan Keagamaan	3 Keg	3 Keg	100,00	Kegiatan - Kegiatan tidak dapat tercapai dikarenakan adanya pergeseran Anggaran untuk Covid-19
		a. MTQ Tingkat Kecamatan
		b. Pembinaan Stq/ Mtq
		c. Penanaman Nilai-nilai keagamaan
		Kegiatan Hari Besar	3 Keg	1 Keg	33,33
		a. Fasilitasi City On Fire
		b. Fasilitasi Festival Budaya Nusantara
		c. Partisipasi Junjung Besaoh Bergema
		Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	6 Keg	1 Keg	33,33
		a. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
		b. Pembinaan PKK
		c. Kegiatan Penyusunan Musrenbang
		d. Program Kecamatan Layak Anak
		e. Program Kecamatan Sehat
		f. Kegaiatan TKPK
ESELON IV Sasaran	: :	2 Seksi Pelyanan Umum Persentase jumlah pelayanan Umum
Indikator Kinerja :		Kegiatan Pelayanan Masyarakat	2 Keg	2 Keg	100,00
		a Tersedianya Fasilitasi PATEN
		b Pengembangan Database Kependudukan
ESELON IV :		3 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				Kegiatan - Kegiatan tidak dapat tercapai dikarenakan adanya pergeseran Anggaran untuk Covid-19
Sasaran :		Persentase Pemberdayaan masyarakat dan desa
Indikator Kinerja :		Kegiatan Pembinaan Desa	3 Keg	3 Keg	100,00
		a Pembinaan Desa
		b Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa
		c Lomba Desa Tingkat Kecamatan
		Kegiatan Pembedayaan	2 Keg	1 Keg	0,50
		a Lomba Masak Serba Ikan
		b Lomba Cipta Menu
ESELON IV :		4 Seksi Pemerintahan ,Ketentraman dan Ketertiban Pembangunan				Kegiatan - Kegiatan tidak dapat tercapai dikarenakan adanya pergeseran Anggaran untuk Covid-19
Sasaran :		Persentase Pemberdayaan masyarakat dan desa
Indikator Kinerja :		Pemberdayaan Masyarakat	3 Keg	2 Keg	66,67
		a Pelayanan Administrasi Pertanahan
		b Pembinaan Kamtramtibmas

		c Peningkatan Semangat Kebangsaaan
ESELON III	:	SEKCAM
Sasaran	:	Meningkatnya pelayanan, ketaatan pertanggungjawaban, pelaporan kinerja, keuangan, dan aset OPD
Indikator Kinerja :		1 Nilai evaluasi LAKIP	60	60	1,00
		2 Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100	100	1,00
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang 3 ditindaklanjuti	100	100	1,00
		4 Indeks pelayanan/indeks kepuasan masyarakat	100	100	1,00
ESELON IV Sasaran	: :	1 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Lancar dan tertibnya koordinasi perencanaan, monev, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja keuangan, dinas dan pelayanan masyarakat
ESELON IV Sasaran	: :
Indikator Kinerja :		Jumlah laporan renja, monev, evaluasi hasil renja, a CALK, LAKIP, pelayanan, dan akuntabilitas kinerja OPD	6 Dok	6 Dok	100,00
ESELON IV Sasaran	: :	2 Sub Bagian Umum Kepegawaian Lancar dan tertibnya penatausahaan barang pakai habis dan aset OPD
ESELON IV Sasaran	: :
Indikator Kinerja :		a Jumlah laporan penatausahaan barang pakai habis dan aset OPD	12 Bln	12 Bln	100,00

Document Metadata

Table of Contents

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2020 KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN

Document Metadata