BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2015

TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2015

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2015

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAKB TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAKB 41

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PPPAKB 55

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 56

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 86

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 86

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih 87

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAKB 89

3.4 Program dan Kegiatan 92

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 126

BAB V PENUTUP 145

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C. 29. Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas

PPPAKB Sampai dengan Tahun 2020-2023 10

Tabel T-C. 30. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 42

Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 57

Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program Dinas PPPAKB Tahun 2023 dan Prakiraan Maju

Tahun 2024 98

Tabel T-C. 34. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PPPAKB

Tahun 2023 128

1.1 . Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P).

2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA Perubahan dan PPAS Perubahan serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2023.

3. Renja Perubahan Perangat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023. Renja Perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2018-2023 dan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Tata Cara Perubahan PPJPD, RPJMD dan PKPD antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Perubahan tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Perubahan Kota Pangkalpinang dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD Perubahan tahun 2018-2023.

3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar Gambar 1.1

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

Perumusan kegiatan prioritas

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)

• agenda penyusunan RKPD,

• pelaksanaan forum SKPD,

• musrenbang RKPD,

• batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD

sesuai

PENYUSUNAN RKPD

Sinkronisasi

Kebijakan Nasional dan Provinsi

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

KUA & PPAS XXXX

DISEPAKATI KDH DAN DPRD

Penyusunan KUA dan

PPAS

Persiapan

Penyusunan Renja-SKPD

Mereview

hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD

Pengolahan

data dan informasi

Penelaahan

Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja SKPD

• Pendahuluan,

• evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

• Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

• Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan

Renja SKPD

• Pendahuluan,

• evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

• Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

•

Penyusunan

Rancangan RKPD

Perumusan

Rancangan Akhir RKPD

Penyesuaian

Rancangan Renja-SKPD

Indikator Kinerja dan

kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian

renstra SKPD

•

xxxx xxxxxxxxx beserta

sumbernya serta prakiraan maju

Pelaksanaan

Musrenbang RKPD

PerKDH RKPD

Kab./Kota

Analisis

Gambaran pelayanan SKPD

penentuan

isu-Isu penting penyelengga- raan tugas dan fungsi SKPD

berdasarkan pagu indikatif

• sumber dana yang

dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

• penutup

Perumusan

Tujuan dan sasaran

Pembahasan Renja

SKPD pada Forum SKPD

Kabupaten/Kota

Berita Acara Hasil

Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota

Pengesahan

Renja-SKPD oleh KDH

Penyesuaian

Rancangan Renja-SKPD

Penetapan Renj-

SKPD oleh Kepala SKPD

Penyempurnaan

Rancangan Renja

Berita Acara Hasil

Kesepakatan Forum SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD

perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Xxxxxxx

Penelaahan

usulan kegiatan masyarakat

Musrenbang

kecamatan

Berita Acara Hasil

Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Renja SKPD

• Pendahuluan,

• evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

• Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

• Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

• dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

• sumber dana yang

dibutuhkan untuk menjalankan

Musrenbang

Desa

Berita Acara Hasil

Kesepakatan Musrenbang Desa

program dan kegiatan

•

penutup

Tidak sesuai

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan Visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM (SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL DAN MAKMUR)

Frase Visi

Sejahtera : aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dri segala macam gangguan)

Nyaman : segar; sehat; kenyamanan-rasa nyaman

Unggul : lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya) dari pada yang lain-lain; utama

Makmur : banyak hasil; serba berkecukupan; tidak kekurangan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

• Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

• Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yan baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-goverment (e-planning, e-budgeting, e-sakip, e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)

• Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

Pada misi ini Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

• Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengarah pada pencapaian unsur visi: NYAMAN.

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-4 yaitu: “Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan”.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional;

11. Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Keputussn Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15);

22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 169).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan induk tahun 2023, dan tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2023 sebagai :

1. Perwujudan visi dan misi Walikota Pangkalpinang ke dalam rencana kegiatan pembangunan.

2. Perumuskan program-program prioritas.

3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2023, meliputi :

BAB I	Pendahuluan
	Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
BAB II	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun Lalu
	Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan
	Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja PD dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja PD.
BAB V	Penutup Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut.

TABEL T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2020

KOTA PANGKALPINANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Program Renstra Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Capaian Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)		Realisasi Target Kinerja Program Renstra Tahun 2019	Target RKPD Tahun 2020	Realisasi RKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi	Target Capaian Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Upaya Pelayanan Administrasi Perkantoran			11 Upaya	13 Upaya	118,18%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perkantoran	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian ATK	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	6 bulan	6 bulan	100%

Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
Penyediaan jas kebersihan kantor	Jumlah Waktu Penyediaan jasa Kebersihan Perkantor	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Tertangani	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia			30 (Unit, Buah)	30 (Unit, Buah)	100%
Mobilisasi Pindah Kantor	Frekuensi Terlaksananya Mobilisasi Pindah Kantor			1 kali	1 kali	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	5 Upaya	3 Upaya	166,67%
Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Tersedia			225 (Set,Buah, Unit)	197 (Set,Buah, Unit)	87,56%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	-	-	75 (Paket, Buah, Set, Unit, Meter)	75 (Paket, Buah, Set, Unit, Meter)	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Keuangan			6 Dokumen	6 dokumen	100%

Penyusunan Renja ( RKT, RKA, DPA)	Jumlah Laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun	-	-	6 Dokumen	6 dokumen	100%
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Skor Nilai KLA
Penyusunan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tersusunya Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			1 Raperda	1 Raperda	100%
Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuan dan anak	Jumlah Kasus Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak	-	-	70 kasus	41 kasus	58,57%
Program Keluarga Berencana	1. Cakupan Peserta KB Aktif	-	-
	2. Contraceptive Prevalence Rate Moder	-	-
	3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	-	-
Penyebaran KIE- KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	Jumlah KIE-KKBPK Melalui Media Elektronik dan Media Cetak	-	-	8 kali	8 kali	100%
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Waktu Layanan yang diberikan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Didistribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	-	-	18 faskes	18 faskes	100%
Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling- Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	Jumlah siswa SMA/SMK dan yang menjadi pendidik sebaya PIK-R yang terlatih	-	-	25 siswa/ mahasiswa	25 siswa/ mahasiswa	100%
Integrasi Kampung Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran	-	-	12 Kampung KB	12 Kampung KB	100%

Pembangunan/ Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB	Jumlah Balai Penyuluh KB yang dibangun	-	-	1 Balai Penyuluh KB	1 Balai Penyuluh KB	100%
Pembinaan Program Oleh Kader	Jumlah Waktu Layanan Pembinaan Program oleh Kader	-	-	6 bulan	6 bulan	100%
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK	Jumlah alat/media KIE yang disediakan	-	-	9 jenis	9 jenis	100%
Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluh Lapangan	Jumlah Kelurahan yang mendapat Pelayanan KB	-	-	42 Kelurahan	42 Kelurahan	1005
Pebangunan/Ahli Fungsi/Rehab/Pengem bangan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi	Terlaksananya Rehab/Pengembangan Gudang Alat Dan Obat Kontrasepsi			1 Paket	1 Paket	100%
Pengadaan Sarana KIE KIT Dan Media Lini Lapangan	Terlaksananya Pengadaan KIE KIT Dan Media Lini Lapangan	-	-	15 Paket	15 Paket	100%
Pengadaan Media/Alat Pengolah Data	Terlaksananya Pengadaan Media/Alat Pengolah Data	-	-	3 Jenis	3 Jenis	100%
Pengembangan Balai Penyuluh KB	Terlaksananya Pengembangan Balai Penyuluh KB	-	-	5 Jenis	5 Jenis	100%
Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Terlaksananya Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	-	-	35 Unit	35 Unit	100%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Percontohan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB	-	-	5 Jenis	4 Jenis	80%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa
Lomba Kader Umum PKK	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader Umum PKK	-	-	1 Kali	1 Kali	100%

Kegiatan Rakon PKK	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	-	-	2 Kali	2 Kali	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan			6 kali	6 kali	100%
Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan	Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan	-	-	2 Jenis	2 Jenis	100%
Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	Jumlah Pembinaan Ritun dan Sosialisasi tentang isu- isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat			6 Kali	6 Kali	100%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2021 s/d 2022 KOTA PANGKALPINANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program Renstra Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Capaian Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)		Realisasi Target Kinerja Program Renstra Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2021	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi	Target Capaian Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disimpaikan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	-	-	35 orang	33 orang	94,29	32 orang	30 orang	93,75
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	-	3 jenis	3 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	5 unit	5 unit	100%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	-	-	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	-	-	10 jenis	10 jenis	100%	17 jenis	17 jenis	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan		-	-	-	-	12 kali	12 kali	100%
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang disediakan	-	-	2000 surat	2000 surat	100%	2000 surat	2000 surat	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang dilayani	-	-	65 orang	75 orang	115.38%	75 orang	75 orang	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang dilayani	-	-	65 orang	75 orang	115.38%	75 orang	75 orang	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah			-	-	-	100%	100%	100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang diadakan			-	-	-	1 unit	1 unit	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-	-	4 unit	3 unit	75%	3 unit	3 unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	56 unit	56 unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung	-	-	-	-	-	0,85%	3,84%	451,76%
Pelembagaan pengarustamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang melaksanakan PPRG	-	-	-	-	-	40%	32%	80%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Program PUG pada Perangkat Daerah yang dievaluasi Melalui Analisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	13 Program	21 program	161,54%

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	-	-	-	-	-	10%	10%	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Pelatihan	-	-	-	-	-	42 organisasi	39 organisasi	92,86%
Program Perlindungan Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir			0,029%	0,034%	117.24%	0.028%	0.066%	< 50%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	-	-	1 Kebijakan/ Program	1 Kebijakan/ Program	100%	1 Kebijakan/ Program	1 Kebijakan/ Program	100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	-	-	23 kasus	28 kasus	121.74%	20 kasus	72 kasus	360%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan			100%	42%	42%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Rujukan	-	-	65 orang	41 orang	63.08%	40 orang	72 orang	180%
Program Pemenuhn Hak Anak (PHA)	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota			-	-	-	100%	100%	100%
Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah , Nonpemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah , Nonpemerintah Dan Dunia Usaha			-	-	-	100%	100%	100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Hari Anak dan Kongres Anak	-	-	-	-	-	25 anak	25 anak	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecematan Prioritas Program KLA	-	-	-	-	-	7 kecamatan	7 kecamatan	100%
Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	-	-	-	-	-	0,055%	0,16%	< 50%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	-	-	-	-	-	10 lembaga PATBM	10 Lembaga PATBM	100%

Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kader yang Aktif Melaksanakan KIE kepada Masyrakat	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesertaan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesertaan Gender dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate) (Rata-Rata Anak Per Wanita)			2	2.0	100%	1,9 Rata-rata anak per wanita	1,98 Rata-rata anak per wanita	95,79%
Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Upaya Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kota			100%	100%	100%	-	-	-
Pelaksana Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	-	-	60 orang	30 orang	50%	-	-	-

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persertaan Upaya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah laporan dukungan manajemen yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	8 kali	8 kali	100%
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah RT yang mendapat KIE untuk penurunan Stunting	-	-	-	-	-	359 RT	359 RT	100%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluh yang mendapat biaya dukungan SIGA	-	-	-	-	-	7 balai	7 balai	100%
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pertemuan dan Pelaporan Program KKBPK	-	-	12 kali	2 kali	16.67%	-	-	-
Program pembinaan keluarga berencana (KB)
	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin			80%	77.94%	97.43%	81%	98,14%	121,16%

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi			96.5%	77.94%	80.77%	97%	98,14%	101,18%
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah SKPD yang melaksanakan advokasi bangga kencana	-	-	-	-	-	1 SKPD KB	1 SKPD KB	100%
Kominukasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah SKPD yang melaksanakan media KIE	-	-	-	-	-	1 SKPD KB	1 SKPD KB	100%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	-	-	-	-	-	7 kali	7 kali	100%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapar Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kacamatan yang melakukan pertemuan mini lokakarya	-	-	-	-	-	7 kecamatan	7 kecamatan	100%
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluh KB yang dikembangkan	-	-	9 Balai/paket	9 Balai/paket	100%	7 balai	7 balai	100%

Pengendalian Program KKBPK	Jumlah SKPD yang di Audit	-	-	-	-	-	1 SKPD KB	1 SKPD KB	100%
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana KIE Program KKBPK yang akan dicetak	-	-	6 jenis	5 jenis	83.33%	-	-	-
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	-	-	79.74%	77.94%	97.74%	79.84%	98,14%	101,18%
Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern			64.27%	18.87%	29.36%	64.95%	22,44%	< 50%
Penguatan Pelaksanaan, Penggerakan, Pelayanan Dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penguatan Pelaksanaan, Penggerakan, Pelayanan Dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	-	12 kali	6 kali	50%	-	-	-
Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah penggerakan kader IMP	-	-	395 orang	396 orang	100.25%	395 orang	395 orang	100%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)			7.5%	7.66%	102.13%	7%	25,63%	< 50%

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan alat dan obat kontrapsepsi	-	-	19 faskes	19 faskes	100%	18 faskes	18 faskes	91,64%
Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang terlayani KB MKJP (UID dan Implan), MOP, MOW	-	-	370 PUS	552 PUS	149.19%	682 PUS	625 PUS	100%
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan KB	-	-	42 kelurahan	42 kelurahan	100%	42 kelurahan	42 kelurahan	100%
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan&Jejaringnya	Jumlah faskes yang dibina	-	-	19 faskes	19 faskes	100%	9 faskes	9 faskes	100%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Persentase Upaya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembinaan Kesertaan ber- KB			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Intergrasi di Kampung KB	-	-	12 kampung KB	11 kampung KB	91.67%	12 kampung KB	12 kampung KB	100%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specifi Fertility Rate/ASFR 15-19)			8.23 kelahiran per 1000 WUS	8.26 kelahiran per 1000 WUS	100.36%	8,20 kelahiran per 1000 WUS	8.2 kelahiran per 1000 WUS	100%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MKJP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			22 rata-rata usia kawin	21 rata-rata usia kawin	95.45%	22 rata-rata usia kawin	22,5 rata-rata usia kawin	102,27%
Pengadaan Xxxxxx Xxxxxxxx Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana BKB KIT Stunting dan KIT siap nikah di adakan	-	-	-	-	-	20 unit	20 unit	100%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader)	-	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah orang yang dibina	-	-	40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	100%
	Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kab/Kota Dalam Pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Upaya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi PKK Kota Pangkal pinang yang terfasilitasi	-	-	10 kali	10 kali	100%	10 kali	10 kali	100%

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional	-	-	2 kali	0	0.00	2 kali	2 kali	100%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	20 kali	20 kali	100%	20 kali	20 kali	100%
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	-	-	2 kelurahan	2 kelurahan	100%	2 kelurahan	2 kelurahan	100%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			-	-	-	100%	100%	100%

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

100%

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

lembaga

100%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program Renstra Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Capaian Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)		Realisasi Target Kinerja Program Renstra Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi	Target Capaian Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2024	Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu			100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 laporan	5 laporan	71,43%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 dokumen	-	-

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD			2 dokumen	2 dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 dokumen	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 laporan	2 laporan	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 laporan	3 laporan	100%
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan			100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5 laporan	4 laporan	80%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	35 orang	30 orang	85,71%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 laporan	2 laporan	100%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 dokumen	2 dokumen	100%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	2 laporan	1 laporan	50%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Persentase te rpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 laporan	3 laporan	60%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	1 paket	10%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%

	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	2 laporan	66,67%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 laporan	4 laporan	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	3 unit	75%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	4 unit	-	-

Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 unit	1 unit	100%
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung			0,88%	0,44%	50%
Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			1 laporan	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			1 dokumen	-	-
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 laporan	-	-
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1 dokumen	-	-

Program Perlindungan Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0,026%	0,013%	50%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Medapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 perangkat daerah	33 perangkat daerah	97,06%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Proporsi Perempuan yang berada di Posisi Managerial	13%	-	-
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	-	-
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	-	-
Program Pemenuhn Hak Anak (PHA)	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100%	50%	50%

Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah , Nonpemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah , Nonpemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	1 laporan	50%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi/lem baga	20 Organisasi/lem baga	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	-	-
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	-

Program pembinaan keluarga berencana (KB)
	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin			82%	41%	50%
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern			79.94%	39.97%	50%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1 laporan	-	-
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	-	7 unit	7 unit	100%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specifi Fertility Rate/ASFR 15-19)			8.17 kelahiran per 1000 WUS	4,08 kelahiran per 1000 WUS	49,93%

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga			1 laporan	1 laporan	100%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kab/Kota Dalam Pembangunan			100%	60%	60%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			4 laporan	1 laporan	25%

Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

organisasi

100%

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

laporan

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/

UPPKS)

Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

organisasi

100%

Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga bagi Mitra Kerja

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

laporan

100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sesuai tabel T.C30 berikut ini :

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TABEL T-C.30

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Indikator

SPM/Standar Nasional

IKK

Target Renstra OPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan analisis

Tahun 2020

(thn n-3)

Tahun 2021

(thn n-2)

Tahun 2022

(thn n-1)

Tahun 2023

(thn n)

Tahun 2021 (thn n-2)

Tahun 2022 (thn n-1)

Tahun 2023

(thn n)

Tahun 2024

(thn n+1)

Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan Tepat Waktu

100%

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan

100%

Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan

orang

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100%

Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum

100%

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

jenis

Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia

5 unit

Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia

jenis

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Tersedia

jenis

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	-	12 kali	-	12 kali
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%
Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	100%	100%	100%	100%
Jumlah Sura yang disediakan	2000 surat	2000 surat	2000 surat	2000 surat
Jumlah Aparatur Internal SKPD yang dilayani	65 orang	75 orang	75 orang	75 orang
Jumlah Aparatur Internal SKPD yang dilayani	65 orang	75 orang	75 orang	75 orang
Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
Jumlah Gedung kantor/Bangunan lainnya yang diadakan	-	1 unit	-	1 unit
Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit
Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	-	56 unit	-	56 unit
Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Persentase ARG pada belanja langsung	-	0,85%	-	3,84%
Persentase lembaga yang melaksanakan PPRG	-	40%	-	32%
Jumlah Program PUG pada Perangkat Daerah yang dievaluasi melalui Analisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota	-	13 program	-	21 program

Persentase Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	-	10%	-	10%
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pelatihan	-	42 organisasi	-	39 organisasi
Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual Atau Emosional) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan, Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	0,029%	0,028%	0,034%	0,066%
Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi	1 Kebijakan/ program	1 Kebijakan/ program	1 Kebijakan/ program	1 Kebijakan/ program
Jumlah Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	23 kasus	20 kasus	28 kasus	72 kasus
Persentase upaya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	100%	100%	42%	100%
Jumlah Layanan Rujukan	65 orang	40 orang	41 orang	72 orang
Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	-	100%	-	100%
Persentase Upaya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	-	100%	-	100%
Jumlah Peserta Hari Anak dang Kongres Anak	-	25 anak	-	25 anak
Jumlah Kecamatan Prioritas Program KLA	-	7 kecamatan	-	7 kecamatan

Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	-	0,055%	-	0,16%
Persentase Upaya Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	100%	-	100%
Jumlah Lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	-	10 lembaga PATBM	-	10 lembaga PATBM
Persentase Kader yang Aktif Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat	-	100%	-	100%
Persentase Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesertaan Gender dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota	-	100%	-	100%
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan
TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata anak per wanita	1,9 Rata-rata anak per wanita	2 Rata-rata anak per wanita	1.98 Rata-rata anak per wanita
Persentase Upaya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kota	100%	-	100%	-
Jumlah Stakeholder/Pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	60 orang	-	30 orang	-
Persentase Upaya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan dukungan manajemen yang dilaksanakan	12 kali	8 kali	2 kali	8 kali

Jumlah RT yang mendapatkan KIE untuk penurunan Stunting	-	359 RT	-	359 RT
Jumlah Balai Penyuluh yang mendapat biaya dukungan SIGA	-	7 balai	-	7 balai
Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	80%	81%	77,94%	98,14%
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, Dan Layanan Kesehatan Reproduksi	96,5%	97%	77,94%	98,14%
Jumlah SKPD yang melaksanakan Advokasi Bngga Kencana	-	1 SKPD KB	-	1 SKPD KB
Jumlah SKPD yang melaksanakan Media KIE	-	1 SKPD KB	-	1 SKPD KB
Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	-	7 kali	-	7 kali
Jumlah Kecamatan yang melakukan Pertemuan Mini Lokakarya	-	7 kecamatan	-	7 kecamatan
Jumlah Sarana KIE Program KKBPK yang akan dicetak	6 jenis	-	5 jenis	-
Jumlah balai penyuluh KB yang dikembangkan	9	7 balai	9	7 balai
Jumlah SKPD yang di Audit	-	1 SKPD KB	-	1 SKPD KB
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79,74%	79,84%	77,94%	98,14%
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	64,27%	64,95%	18,87%	22,44%

Jumlah Penguatan Pelaksanaan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh

Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

kali

Jumlah Penggerakan Kader IMP

395

orang

395

orang

396

orang

395

orang

Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

7,5%

7,66%

25,63%

Jumlah Faskes yang mendapatkan alat dan Obat Kontrasepsi

faskes

Jumlah PUS yang terlayani KB MKJP (UID dan Implan), MOP, MOW

370

PUS

682

PUS

552

PUS

625

PUS

Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan KB

kelurahan

Jumlah Faskes yang dibina

faskes

Persentase Upaya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Pembinaan Kesertaan ber KB

100%

Jumlah intergrasi di kampung KB

kampung KB

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specifi Fertility Rate/ASFR 15-19)

8,23

kelahiran

per 1000 WUS

8,20

kelahiran

per 1000 WUS

8,26

kelahiran

per 1000 WUS

8,2

kelahiran

per 1000 WUS

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun

rata-rata usia kawin

22,5

rata-rata usia kawin

Jumlah sarana BKB KIT Stunting dan KIT siap nikah di adakan

unit

Biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader)

bulan

Jumlah orang yang dibina

orang

Persentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kab/Kota dalam Pembangunan

100%

Persentase Upaya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

100%

Jumlah Konsultasi dan Koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi

kali

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional

kali

Jumlah peningkatan kapasitas mitra dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan

keluarga

kali

Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja

kelurahan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

100%

Jumlah pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

100%

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang

ditingkatkan kapasitasnya

lembaga

Indikator Kinerja Program yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebanyak 14 (Empat Belas) Indikator. Dari 14 (Empat Belas) Indikator Program ada 3 (tiga) indikator yang melebihi target, 8 (delapan) indikator yang sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target. Adapun rincian indikator program sebagai berikut :

Indikator program yang melebihi target dengan capaian kinerja baik sekali (>100%) sebagai berikut:

1. Persentase ARG pada Belanja Langsung Target 2022 0,85 % dengan realisasi 3,84%.

Jumlah anggaran responsive gender pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 00.000.000.000 dengan Total Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun 2022 Rp. 361.680.887.362 sehingga didapatlah realisasi 3,84% dengan capaian kinerja 451,76%.

2. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin.

Jumlah akseptor KB Suntik sebesar 8.846 Orang, akseptor KB Pil sebanyak 2.379 Orang, akseptor KB Kondom sebanyak 594 Orang, akseptor KB Implan sebanyak 1.078 Orang, akseptor KB IUD sebanyak 1.416 Orang, akseptor KB Vasektomi sebanyak 33 Orang, akseptor KB Tubektomi sebanyak 978 Orang, akseptor KB Metode Aminol Laktasi 2 Orang.

Pada Tahun 2022 jumlah peserta KB Aktif sebanyak 15.617 Orang, sedangkan total seluruh Akseptor KB semua cara sebanyak 15.326 Orang sehingga didapatlah realisasi 98,14%. Pada Tahun 2022, target CPR semua cara adalah 81% sedangkan realisasi 98,14% maka capaian indikator kinerja 121,16%.

3. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49) Tahun atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.

Pada Tahun 2022, jumlah peserta KB Aktif di Kota Pangkalpinang sebanyak 15.617 Orang sedangkan Perempuan Usia reproduksi (15-49) Tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern sebanyak 15.326 Akseptor. Target mCPR pada tahun 2022 sebesar 79,84 % sedangkan realisasi mCPR sebesar 98,14% sehingga capaian indikator kinerja 122,92 (%)

Indikator Program yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja baik (>75-100) sebagai berikut :

1. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

2. Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

3. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

4. Persentase pengembangan forum anak skala kota dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

5. Persentase Kader yang Aktif Melaksanakan KIE Kepada Masyarakat dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

6. Xxxxx Xxlahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

7. Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pembangunan dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.

Indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan tetapi capaian kinerjanya baik (>75) adalah:

1. TFR (Total Fertility Rate) dengan Target 1,9 rata-rata anak perwanita dan realisasi 1,98 rata-rata anak perwanita sehingga capaian kinerjanya 95,79%

Indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja kurang (<50%) sebagi berikut:

1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (Umur 15-64) Tahun mengalami kekerasan (fisisk, Seksual atau Emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Target Tahun 2022 0,028% dan realisasi 0,066% dengan capaian kinerja <50%.

Perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 Tahun yang mengalami kekerasan pada tahun 2022 sebanyak 50 Orang (32 perempuan dewasa dan 18 anak perempuan) dengan Total jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 Tahun sebesar 75.694 Jiwa sehingga didapatlah realisasi 0,066 %.

2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan. Target Tahun 2022 0,055% dan realisasi 0,16% dengan capaian kinerja <50%.

Anak perempuan umur 13-17 Tahun yang mengalami kekerasan pada tahun 2022 sebanyak 25 Orang dengan Total jumlah anak perempuan umur 13-17 Tahun 2022 sebesar 15.154 Jiwa sehingga didapatlah realisasi 0,16 %.

Selanjutnya Indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, ada 21 (Dua Puluh) Indikator Kegiatan. Dari 21 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Kegiatan ada 2 (Dua) Indikator Kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan, ada 17 (Tujuh Belas) Indikator kinerja kegiatan yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan, serta ada 2 (Dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun Rinciannya sebagai berikut;

Indikator Kinerja Kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan:

1. Proporsi perempuan umur 15-49 Tahun yang mebuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.

2. Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan yang telah mencapai target yang telah ditetapkan:

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan.

2. Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu.

3. Persentase terpenuhinya administrasi umum.

4. Persentase terpenuhinya penyediaan jasa.

5. Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah.

6. Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah.

7. Persentase keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

8. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

9. Persentase upaya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan.

10. Persentase upaya pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.

11. Persentase upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

12. Persentase upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat kabupaten/kota.

13. Persentase Upaya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota.

14. Persentase upaya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

15. Persentase upaya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.

16. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota.

Indikator Kinerja Kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan:

1. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.

2. Presentase Kebutuhan berKB Yang Tidak Terpenuhi (Ummet Need).

3. Persentase lembaga yang melaksanakan PPRG

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dicapai dikarenakan adanya:

1. Komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam pelaksanaan tugas;

2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran antara lain :

1. Minimnya SDM dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2. Kurang berfungsinya Satgas PPA dan Lembaga Perlindungan Anak terpadu yang Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di kelurahan/kecamatan dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah.

3. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga PKB dan PLKB;

4. Belum optimalnya pemanfaatan kader PPKBD dan Sub PPKBD;

5. Kurangnya minat PUS untuk melakukan KB MKJP.

6. Masih banyak masyarakat yang tidak ingin anak lagi atau menjarangkan umur anak namun tidak mau ber KB.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yaitu :

1. Peningkatan SDM khususnya dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan UPTD PPA;

2. Adanya dukungan anggaran untuk operasional Satgas PPA dan Lembaga Perlindungan Anak terpadu yang Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di kelurahan/kecamatan;

3. Pemanfaatan tenaga penyuluh PKB dan PLKB secara optimal;

4. Pemanfaatan kader PPKBD dan Sub PPKBD secara optimal untuk menjaring akseptor KB terutama untuk KB MKJP dan masyarakat yang tidak ingin anak lagi atau menjarangkan umur anak namun tidak mau ber KB

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian Renstra Perangkat Daerah.

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

a. Kurangnya minat masyarakat pada kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Masyarakat.

b. Kurangnya anggota penyuluhan (PKB dan PLKB).

x. Xxxxx akurat dan optimalnya data gender dan anak.

d. Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Minimnya SDM profesional dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Belum semua perangkat daerah menyusun program dan kegiatan responsive gender sebagai bentuk implementasi PUG di daerah, Rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga legislatif, Persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan, Belum dimilikinya data gender dan anak.

2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

3. UnmeetNeed Kota Pangkalpinang masih belum tercapai, Masih rendahnya Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD 2023 dengan hasil analisa kebutuhan pada Rancangan Akhir RKPD 2023, adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel T-C.31.

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kota pangkalpinang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota				5.136.698.660	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota				5.136.698.660
			Presentase Laporan Kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %				Prsentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.050.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	1.050.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pk. Pinang	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Pk. Pinang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	150.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Lapoean Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Lapoean Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	150.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pk. Pinang	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	150.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pk. Pinang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	150.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	150.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	150.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	150.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	3.898.321.467	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	3.898.321.467

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	3.897.271.467	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	3.897.271.467
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pk. Pinang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pk. Pinang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	250.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	250.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Pk. Pinang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	2 Laporan	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Pk. Pinang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	300.000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	250.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	250.000
		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Ku alifikasi pada unit kerjanya	100%				Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kuali fikasi pada unit kerjanya	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	45.259.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	45.259.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pk. Pinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.259.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pk. Pinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.259.000
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%				Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	300.509.459	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	300.509.459
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.569.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.569.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.266.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.266.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.574.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.574.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	165.599.959	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	165.599.959

		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	75.518.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	75.518.000
Pengadaan Mebel	Pk. Pinang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	29.559.000	Pengadaan Mebel	Pk. Pinang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	29.559.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	45.959.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	45.959.000
		Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%				Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	413.411.648	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	413.411.648
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	209.764.260	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	209.764.260
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	115.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	115.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	88.647.388	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	88.647.388
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	402.629.086	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	402.629.086
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.330.096	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.330.096
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	114.489.094	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	114.489.094
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	30.989.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	30.989.200

	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2 Unit	206.820.696	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	2 Unit	206.820.696
II	Program Pengarusutama an Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase ARG Pada Belanja Langsung	0,88%	330.938.800	Program Pengarusutama an Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase ARG Pada Belanja Langsung	0,88%	330.938.800
	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaa n Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarustamaa n Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	10.000.000	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaa n Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	10.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutama an Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000000

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Laporan

320.938.800

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Laporan

320.938.800

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Pk. Pinang

Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen

100.000.000

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Pk. Pinang

Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

Dokumen

100.000.000

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pk. Pinang

Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

organisasi

220.938.800

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pk. Pinang

Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

organisasi

220.938.800

III

Program Perlindungan Perempuan

Pk.Pinang

Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau

mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir

0,026%

141.669.796

Program Perlindungan Perempuan

Pk.Pinang

Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir

0,026%

141.669.796

Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Pk.Pinang

Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Laporan

41.670.046

Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Pk.Pinang

Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

1 Laporan

41.670.046

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pk. Pinang

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah

41.670.046

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pk. Pinang

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah

41.670.046

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenang Kabupaten/ Kota

Pk.Pinang

Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenang Kabupaten/ Kota

laporan

99.999.750

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenang Kabupaten/ Kota

Pk.Pinang

Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenang Kabupaten/Kota

laporan

99.999.750

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pk.Pinang

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan Layanan Pengaduan

orang

50.000.000

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pk.Pinang

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan Layanan Pengaduan

orang

50.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Pk.Pinang

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

layanan

49.999.750

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

Pk.Pinang

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

layanan

49.999.750

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Pk.Pinang

Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

13%

26.205.500

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Pk.Pinang

Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

13%

26.205.500

	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	26.205.500	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	26.205.500
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dukumen data gender dan anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	26.205.500	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dukumen data gender dan anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	26.205.500
V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pk. Pinang	Persentase pengembangan forum anak skala kota	100%	142.272.136	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pk. Pinang	Persentase pengembangan forum anak skala kota	100%	142.272.136
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Laporan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha Kabupaten/ Kota	2 Laporan	112.272.136	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Laporan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha Kabupaten/ Kota	2 Laporan	112.272.136

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Pk. Pinang

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

Organisasi

75.000.440

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Pk. Pinang

Organisasi

75.000.440

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pk. Pinang

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Dokumen

37.271.696

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pk. Pinang

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

1 Dokumen

37.271.696

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

1 Laporan

30.000.000

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

1 Laporan

30.000.000

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pk. Pinang

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

30.000.000

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pk. Pinang

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 Dokumen

30.000.000

Program Pengendalian Penduduk

Pk.Pinang

TFR (Total Fertility Rate)

1,65

Rata-rata Anak Per Wanita

155.400.000

Program Pengendalian Penduduk

Pk.Pinang

TFR (Total Fertility Rate)

1,65

Rata-rata Anak Per Wanita

155.400.000

	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	3 laporan	155.400.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	3 laporan	155.400.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Sistem Informasi Keluarga	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Sistem Informasi Keluarga	1 laporan	64.200.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Sistem Informasi Keluarga	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 laporan	64.200.000
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	49.200.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	49.200.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	42.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pk.Pinang	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	42.000.000
VII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pk.Pinang			2.524.692.544	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pk.Pinang			2.524.692.544

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin

82%

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin

82%

Pelaksanaan Advokasi, Komunikas, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pk.Pinang

Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikas, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

laporan

738.050.000

Pelaksanaan Advokasi, Komunikas, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pk.Pinang

Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikas, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

laporan

738.050.000

Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Pk.Pinang

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

organisasi

80.000.000

Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

Pk.Pinang

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

organisasi

80.000.000

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Pk.Pinang

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

dokumen

150.000.000

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Pk.Pinang

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

dokumen

150.000.000

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Pk.Pinang

Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

laporan

91.000.000

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Pk.Pinang

laporan

91.000.000

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana)	1 laporan	337.050.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana)	1 laporan	337.050.000
Pengendalian Program KKBPK	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	80.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	80.000.000
		Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15 – 49 tahun) atau Pasangan yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	79,94%				Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15 – 49 tahun) atau Pasangan yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	79,94%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2 laporan	118.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pk.Pinang	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2 laporan	118.000.000

Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Pk.Pinang

Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

organisasi

34.000.000

Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

Pk.Pinang

Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

organisasi

34.000.000

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Pk.Pinang

Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

398

orang

84.000.000

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Pk.Pinang

Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

398

orang

84.000.000

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota

Pk.Pinang

Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota

Laporan

1.473.642.544

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota

Pk.Pinang

Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/

Kota

Laporan

1.473.642.544

Pengendalian Pendistribusi alat dan obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi alat dan obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	18.000.000	Pengendalian Pendistribusi alat dan obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi alat dan obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	18.000.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	380 orang	245.953.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	380 orang	245.953.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	1.196.789.544	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	1.196.789.544
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	12.900.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	12.900.000

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB

Pk. Pinang

Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB

laporan

195.000.000

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB

Pk. Pinang

Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

laporan

195.000.000

Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Pk. Pinang

Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

dokumen

9.000.000

Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Pk. Pinang

Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

dokumen

9.000.000

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Pk. Pinang

Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB

Kampung

186.000.000

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Pk. Pinang

Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepndudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB

Kampung

186.000.000

VIII	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pk. Pinang			2.697.816.784	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pk. Pinang			2.697.816.784
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specifi Fertility Rate/ASFR 15- 19)	8,17 Kelahiran per1000 WUS				Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Specifi Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,17 Kelahiran per1000 WUS
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 Laporan	1.314.400.000	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 Laporan	1.314.400.000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	360.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	360.000.000

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pk. Pinang

Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

438

orang

919.800.000

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Pk. Pinang

Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

438

orang

919.800.000

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Pk. Pinang

Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Laporan

34.600.000

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Pk. Pinang

Jumlah laporan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Laporan

34.600.000

Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan

100%

Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan

100%

Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalm pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Laporan

1.383.416.784

Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalm pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Laporan

1.383.416.784

Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam

Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta

Organisasi

387.116.784

Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam

Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja

Organisasi

387.116.784

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Pk. Pinang

Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Laporan

208.100.000

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Pk. Pinang

Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Laporan

208.100.000

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Pk. Pinang

Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Organisasi

722.500.000

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R,

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Pk. Pinang

Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,

PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Organisasi

722.500.000

Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Pk. Pinang

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Laporan

65.700.000

Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Pk. Pinang

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Laporan

65.700.000

TOTAL

00.000.000.000

TOTAL

00.000.000.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mangacu pada RPJMD dan RPJMN. Dalam RPJMN 2019 – 2024, telah menetapkan Visi Presiden terpilih yaitu :

1. Mempercepat dan melanjutkan membangun infrastruktur.

Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

⮚ Menjamin kesehatan ibu xxxxx dan anak usia sekolah

⮚ Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta

3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Memangkas hambatan investasi

4. Reformasi Birokrasi.

⮚ Kecepatan melayani dan member izin

⮚ Menghapus pola fikir linear, monoton dan terjebak zona aman

⮚ Adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif

5. APBN yang fokus dan tepat sasaran

APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan Visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalahsebagaiberikut:

MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM (SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL DAN MAKMUR)

FraseVisi:

Sejahtera : amansentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macamb gangguan)

Nyaman : segar; sehat; kenyamanan rasa nyaman

Unggul : lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain; utama

Makmur : banyak hasil; serba berkecukupan; tidak kekurangan

• Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

• Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yan baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-goverment (e- planning, e-budgeting, e-sakip, e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)

• Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

• Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengarah pada pencapaian unsur visi: NYAMAN dan UNGGUL. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance dan misi ke-4 yaitu: Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

• Meningkatnya Nilai IDG Indikator : IDG

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut :

• Menurunnya Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

Indikator: Rasio Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO.

• Meningkatnya nilai indeks pembangunan keluarga ; Indikator: Indeks Pembangunan Keluarga.

• Meningkatnya Perempuan Sebagai Profesional, Teknisi dan Manajerial (Non Pemerintah);

Indikator: Persentase Perempuan Sebagai Profesional, Teknisi dan Manajerial (Non Pemerintah)

• Meningkatnya Jumlah Pekerja Perempuan yang Duduk Dalam Jabatan Struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda);

Indikator: Rasio Perempuan yang Duduk Dalam Jabatan Struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda).

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Tahun 2021-2023)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal				Target
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya NIlai IDG		IDG	Nilai IDG	Indeks	56,64	57,17	NA	NA	57,96	58,23	58,49
		a. Menurunnya Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO	Total perempuan dan anak yang mengalami kekerasan : jumlah perempuan x 100	%	0,012	0,011	0,07	0,037	0,033	0,029	0,026
		b. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	NA	NA	NA	NA	55	57	59
		c. Meningkatnya Perempuan Sebagai Profesional, Teknisi dan Manajerial (Non Pemerintah)	Persentase Perempuan Sebagai Profesional, Teknisi dan Manajerial (Non Pemerintah)	Jumlah perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah) ; jumlah pekerja perempuan x 100	%	NA	NA	NA	55,06	55,06	56,06	57,06
		d. Meningkatnya jumlah pekerja perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda)	Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Aministrator dan Pengawas di lingkup pemda)	Jumlah Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator, Pegawai) : Jumlah ASN yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator, Pengawas) x 100	%	NA	40,71	41,48	42,88	43,86	44,63	45,40

3.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegritasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

x. Xxxxxxxxxx dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

x. Xxxxxxxxxx dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Mebel

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :

c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasinal atau lapangan.

c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan :

1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Sosilaisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

3. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota Sub Kegiatan :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan :

1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan :

1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan:

a. Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

b. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Progam KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakodes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

d. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

e. Pengendalian Program KKBPK

Document Metadata

Table of Contents

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Document Metadata