MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 4 /IN/M/2022
TENTANG
STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menyusun strategi pencegahan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022 - 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 - 2024;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1927);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1875/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Komite Audit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
MENGINSTRUKSIKAN:
KEPADA : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Xxxx Xxxxx;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya;
6. Direktur Jenderal Perumahan;
7. Direktur Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
11. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
UNTUK :
KESATU : Melaksanakan 9 (sembilan) Langkah Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 – 2024, yang terdiri atas:
1. Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
2. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Budaya Anti Korupsi;
3. Pemantapan Keandalan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;
4. Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi;
5. Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional;
6. Implementasi Budaya Sadar Risiko;
7. Penguatan Unit Kepatuhan Intern;
8. Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
9. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penerapan
Continuous Audit and Continuous Monitoring (CA-CM).
KEDUA : Menyampaikan bukti dukung atas implementasi 9 (sembilan) Langkah Strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam sistem aplikasi yang disiapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Triwulan pelaporan, untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh Komite Audit.
KETIGA : Melaporkan hasil reviu Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri setiap Triwulan pelaporan.
KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
KELIMA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
ttd
X. XXXXXX XXXXXXXXXXX
Tembusan:
1. Para Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 4/IN/M/2022 TENTANG
STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024
DAFTAR LAMPIRAN
A. | Strategi 1 | : | Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) |
B. | Strategi 2 | : | Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi |
C. | Strategi 3 | : | Pemantapan Keandalan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) |
D. | Strategi 4 | : | Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi |
E. | Strategi 5 | : | Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) |
F. | Strategi 6 | : | Implementasi Budaya Sadar Risiko |
G. | Strategi 7 | : | Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI) |
H. | Strategi 8 | : | Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) |
I. | Strategi 9 | : | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan Continuous Audit & Continuous Monitoring (CACM) |
A. STRATEGI 1: PENGUATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
1 | Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) | 1 | Peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa (PKP-BJ) melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ | 1 | Penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif untuk menuju PKP-BJ Proaktif | 1.a | Tersusunnya Rancangan/ Konsep Perubahan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR (Bukti Dukung Level Proaktif pada Domain Manajemen Kelembagaan) | Rancangan/ Konsep Perubahan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terlaksananya Pengesahan atas Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR | Perubahan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Tersusunnya Surat Usulan Penilaian Lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif | Surat Usulan Penilaian Lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi |
1.b | Tersusunnya Rencana Kerja capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2023 | Dokumen rencana kerja | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.b.1 | Terselenggaranya Rapat Koordinasi capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2023 dengan Unit Kerja Terkait | Notulensi Rapat | Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||||||||||
1.b.2 | Terselenggaranya monitoring dan evaluasi atas capaian tingkat kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif | Laporan Monitoring dan Evaluasi | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||||||||||||||
2 | Peningkatan Kualitas PBJ Melalui Pengembangan dan Penerapan SIPBJ | 2 | Integrasi Aplikasi SIPBJ dengan Aplikasi pendukung PBJ lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan Sistem Satu Data | 2.a | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pengumpulan Data pada Tahun Anggaran 2022 | Laporan Evaluasi | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 2.a | Tersusunnya Rencana Strategis (Strategic Plan ) dan Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi SIPBJ | Dokumen Strategic Plan dan Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi SIPBJ | 1. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 5. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 6. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal | 2.a | Terlaksananya implementasi Tahap 1 Integrasi Aplikasi SIPBJ dengan Aplikasi Pendukung PBJ (SIKOMPAK, SIMPAN, SIPASTI) | Laporan Dokumentasi Integrasi Aplikasi SIPBJ Tahap 1 | 1. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 5. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis | ||
A. STRATEGI 1: PENGUATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
1 | Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) | 1 | Peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa (PKP-BJ) melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ | 1 | Penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif untuk menuju PKP-BJ Proaktif | 1.a | Terselenggaranya Penilaian Lapangan secara mandiri terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif | Laporan Penilaian Lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Tersusunnya Surat Permohonan Penetapan PKP-BJ | Surat Permohonan Penetapan PKP-BJ | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terselenggaranya FGD Pendampingan Peningkatan Kemampuan UKPBJ menjadi PKP-BJ Proaktif | Laporan FGD Pendampingan Peningkatan Kemampuan UKPBJ menjadi PKP-BJ Proaktif | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi |
1.b | Tersusunnya Rencana Kerja capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2024 | Dokumen rencana kerja | Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | ||||||||||||||
2 | Peningkatan Kualitas PBJ Melalui Pengembangan dan Penerapan SIPBJ | 2 | Integrasi Aplikasi SIPBJ dengan Aplikasi pendukung PBJ lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan Sistem Satu Data | 2.a | Terlaksananya Workshop dan Uji Coba Integrasi Aplikasi SIPBJ Tahap I kepada Unor dan User Pengguna | Laporan Workshop Uji Coba | 1. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Unit Organisasi 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 6. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah | 2.a | Terlaksananya Pengisian Data Aplikasi SIPBJ | Laporan Pelaksanaan Pengisian Data Aplikasi SIPBJ | 1. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Unit Organisasi 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 6. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah | 2.a | Terlaksananya Implementasi Tahap 2 Integrasi Aplikasi SIPBJ dengan Aplikasi Pendukung PBJ (E-mon, EHRM, dan SPSE) | Laporan Dokumentasi Integrasi Aplikasi SIPBJ Tahap 2 | 1. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 5. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal 6. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, , Sekretariat Jenderal 7. Unit Organisasi atau Unit Kerja Pemilik Aplikasi | ||
A. STRATEGI 1: PENGUATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
1 | Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) | 1 | Peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa (PKP-BJ) melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ | 1 | Penerapan Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif untuk menuju PKP-BJ Proaktif | 1.a | Terselenggaranya monitoring progres capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Level PKP-BJ Proaktif | Laporan monitoring progres capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Level PKP-BJ Proaktif | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terselenggaranya Konsolidasi Penilaian Mandiri Capaian Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2024 | Laporan pelaksanaan konsolidasi penilaian Mandiri | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Tersusunnya Rencana Kerja capaian tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) TA 2025 | Dokumen rencana kerja | Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi |
2 | Peningkatan Kualitas PBJ Melalui Pengembangan dan Penerapan SIPBJ | 2 | Integrasi Aplikasi SIPBJ dengan Aplikasi pendukung PBJ lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan Sistem Satu Data | 2.a | Terlaksananya Workshop dan Uji Coba Integrasi Aplikasi SIPBJ Tahap II kepada Unor dan User Pengguna | Laporan Workshop Uji Coba | 1. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Unit Organisasi 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 6. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah | 2.a | Terlaksananya Pengisian Data Aplikasi SIPBJ | Laporan Pelaksanaan Pengisian Data Aplikasi SIPBJ | 1. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Unit Organisasi 5. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 6. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah | 2.a | Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi integrasi aplikasi SIPBJ dan Pengisian Data Aplikasi SIPBJ TA 2023 | Laporan Evaluasi | 1. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Direktorat Kepatuhan Intern Unit Organisasi Teknis 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 5. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal | ||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
2 | Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi | 1 | Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Antikorupsi | 1 | Penguatan Pengembangan Kompetensi SDM Antikorupsi | 1.a | Terbentuknya Tim Review Modul Anti Korupsi | SK Tim Review Modul Anti Korupsi | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.a | Terlaksananya review Modul Anti Korupsi yang sudah ada | Hasil Review Modul | 1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | Tersusunnya Draf Modul Anti Korupsi | Draf Modul Anti Korupsi | 1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal |
1.b | Terlaksananya identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bidang anti korupsi | Rekap Kebutuhan Akan Diklat | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.b | Tersusunnya kualifikasi peserta Pelatihan Anti Korupsi | Daftar Kualifikasi Peserta Pelatihan Anti Korupsi | 1. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.b | Tersusunnya Perencanaan Profiling Penyuluh Anti Korupsi | Rencana Pelaksanaan Profiling Penyuluh Anti Korupsi (jadwal dan instrumen yang akan digunakan) | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||||
1.c | Tersusunnya Rencana Aksi Internalisasi Anti Korupsi TA. 2023 | Surat Penyampaian Dokumen Rencana Aksi | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.c | Terlaksananya penyiapan Instrumen Penilaian pemberian penghargaan Anti Korupsi TA. 2023 | Undangan Rapat Persiapan, Notulensi dan Dokumentasi | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal | 1.c | Terlaksananya internalisasi pemberian penghargaan Anti Korupsi di UPT | Laporan pelaksanaan internalisasi | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | ||||||
2 | Peningkatan Penilaian Integritas | 2.a | Tersusunnya Rencana Aksi Peningkatan Penilaian Integritas TA. 2023 | Surat Penyampaian Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Penilaian Integritas TA. 2023 | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 2.a | Terlaksananya Internalisasi Peningkatan Integritas | Laporan pelaksanaan Internalisasi Peningkatan Integritas | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 2.a | Terlaksananya Penyiapan Data Populasi dan Sampel SPI 2023 | Laporan Penyiapan Data Populasi dan Sampel SPI 2023 | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | ||||
2.b | Terlaksananya penyiapan Pelaksanaan SPI 2023 | Laporan penyiapan Pelaksanaan SPI 2023 | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 2.b | - | - | - | ||||||||||
3 | Jumlah Gap Kompetensi Manajerial Maupun Teknis masing-masing <30% untuk Pokja PBJ | 3.a | Tersusunnya Rencana Aksi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ | Surat Penyampaian Dokumen Rencana Aksi | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.a | Terlaksananya Penyiapan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya | Laporan Penyiapan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.a | Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya | 1. Laporan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya 2. Draft Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
3 | Jumlah Gap Kompetensi Manajerial Maupun Teknis masing-masing <30% untuk Pokja PBJ | 3.b | Terbentuknya tim penyusun Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ | SK Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.b | - | - | - | 3.b | - | - | - | |||
2 | Meningkatkan Jumlah Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas | Terbangunnya Zona Integritas | 1.a | Terlaksananya Penyampaian Surat Itjen kepada UNOR untuk mengusulkan UPT/Unit Organik Tahun 2023 | Surat Permintaan Usulan UPT/Unit Organik untuk melakukan Pembangunan ZI | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | Terlaksananya Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2023 | Laporan Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2023 | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 1.a | Terlaksananya Penilaian Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 | Laporan Pelaksanaan Penilaian Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | ||
1.b | Terlaksananya evaluasi pembangunan ZI tahun 2022 oleh TPI | Laporan evaluasi pembangunan ZI tahun 2022 oleh TPI | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 1.b | - | - | - | |||||||||
3 | Menerapkan SMAP pada Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis | 50% Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis tersertifikasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) | 1.a | Terlaksananya evaluasi/tinjauan penyelenggaraan SMAP pada unit kerja yang telah tersertifikasi | Laporan evaluasi/tinjauan penyelenggaraan SMAP pada unit kerja yang telah tersertifikasi (disampaikan kepada Menteri ditembuskan kepada Sekjen dan Irjen) | 1. Unit Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Unit Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya | 1.a | Tersusunnya kriteria Pemilihan unit strategis pelayanan publik calon Pilot Project SMAP | Dokumen Kriteria Pemilihan unit strategis pelayanan publik calon Pilot Project SMAP | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | Terselenggaranya pelatihan SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik yang menjadi Pilot Project SMAP | Laporan pelatihan SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik yang menjadi Pilot Project SMAP | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | ||
0.x | Penyampaian Surat Itjen kepada UNOR untuk mengusulkan unit strategis pelayanan publik calon Pilot Project SMAP Tahun 2023 | Surat Itjen kepada UNOR untuk mengusulkan unit strategis pelayanan publik calon Pilot Project SMAP Tahun 2023 | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.b | Tersusunnya daftar (nominasi) unit strategis pelayanan publik calon Pilot Project SMAP | Daftar (nominasi) unit strategis pelayanan publik calon Pilot Project SMAP | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | 0.x | Xxxsusunnya analisa kesenjangan pencapaian penerapan SMAP (gap analysis ) | Dokumen analisa kesenjangan pencapaian penerapan SMAP (gap analysis ) | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | |||||
0.x | Ditetapkannya unit strategis pelayanan publik Pilot Project SMAP | SK Penetapan unit strategis pelayanan publik Pilot Project SMAP | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | 0.x | Xxxxxxxxxnya sistem SMAP | Dokumen sistem SMAP | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | |||||||||
0.x | Xxxselenggaranya internalisasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik yang menjadi nominasi calon Pilot Project SMAP | Laporan Penyelenggaraan internalisasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik yang menjadi nominasi calon Pilot Project SMAP | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | 0.x | Ditetapkannya Xxx Xxxxxx Kepatuhan anti Penyuapan (Tim FKAP) | SK Tim Fungsi Kepatuhan anti Penyuapan (Tim FKAP) | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | |||||||||
Xx | XXXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXXX | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
2 | Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi | 1 | Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Antikorupsi | 1 | Penguatan Pengembangan Kompetensi SDM Antikorupsi | 1.a | Tersusunnya modul anti korupsi | Modul Anti Korupsi | 1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | Terselenggaranya Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK Gelombang 1 | Laporan pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.a | Terselenggaranya Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK Gelombang 2 | Laporan pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi bagi PISK | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
1.b | Terlaksananya Profiling pegawai sebagai Penyuluh Anti Korupsi | Laporan Pelaksanaan Profiling Pegawai | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.b | Tersusunnya Perencanaan Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi | Dokumen Rencana Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi dan Internalisasi Penyuluh Anti Korupsi | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.b | Terlaksananya Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi | Laporan pelaksanaan Pelatihan Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||||
1.c | Terlaksananya Penilaian dan Usulan Pemberian penghargaan internalisasi antikorupsi di unit kerja | Laporan pelaksanaan penilaian dan dan Usulan Pemberian penghargaan internalisasi antikorupsi di unit kerja | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal | 1.c | Terselenggaranya pemberian penghargaan anti korupsi unit kerja | Laporan hasil penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan anti korupsi di unit kerja | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal | 1.c | Tersusunnya instrumen penilaian integritas pegawai | Dokumen instrumen penilaian integritas pegawai | 1. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | ||||||
2 | Peningkatan Penilaian Integritas | 2.a | Terlaksananya SPI 2023 | Laporan pelaksanaan SPI 2023 | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 2.a | Terlaksananya Penyampaian Hasil dan Analisis SPI 2023 | Surat Penyampaian Hasil dan Analisis SPI 2023 | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 2.a | Terlaksananya Internalisasi Peningkatan Integritas | Laporan pelaksanaan internalisasi peningkatan integritas | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | ||||
2.b | - | - | - | 2.b | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penilaian Integritas | Laporan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan peningkatan penilaian integritas | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 2.b | Terlaksananya Penyiapan Pelaksanaan SPI 2024 | Laporan penyiapan pelaksanaan SPI 2024 | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | ||||||
2.c | Tersusunnya Rencana Aksi Peningkatan Penilaian Integritas TA. 2024 | Surat Penyampaian Dokumen Rencana Aksi | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 2.c | - | - | - | ||||||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
3 | Jumlah Gap Kompetensi Manajerial Maupun Teknis masing-masing <30% untuk Pokja PBJ | 3.a | Terlaksananya Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya | Surat Penyampaian Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pokja PBJ dan Kualifikasinya | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.a | Terlaksananya Pilot Project Profiling Pokja PBJ sesuai Standar Kompetensi dan Kualifikasinya (50 orang) | Laporan pelaksanaan pilot project profiling | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.a | Terlaksananya Evaluasi Hasil Pilot Project Profiling untuk Menentukan Pengembangan Kompetensi yang diperlukan Pokja PBJ | Laporan Evaluasi Hasil Pilot Project Profiling untuk Menentukan Pengembangan Kompetensi yang diperlukan Pokja PBJ | 1. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||
3.b | Terlaksananya Persiapan Profiling Pokja PBJ (Asesor, Penilai Teknis, Usulan Peserta) | Laporan persiapan Profiling Pokja PBJ | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.b | - | - | - | 3.b | Tersusunnya Draf Katalog dan Materi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | Draf Katalog dan Materi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||
3.c | Terlaksananya Penyiapan Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ | Laporan Penyiapan Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ | 1. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||||||||
3.d | Terlaksananya Penyiapan Feedback Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ | Laporan Penyiapan Feedback Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||||||||
2 | Meningkatkan Jumlah Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas | Terbangunannya Zona Integritas | 1.a | Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 (kumulatif) pada 75 UPT | Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2023 (kumulatif) pada 75 UPT | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2023 | Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2023 | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | Terlaksananya Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024 | Laporan Pendampingan Pembangunan ZI terhadap UPT/Unit Organik yang diusulkan Tahun 2024 | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | ||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
1.b | - | - | - | 1.b | Penyampaian Surat | Surat Permintaan | Inspektorat VI, ITJEN | 1.b | Terlaksananya | Laporan evaluasi | 1. Inspektorat VI, | |||||
Itjen kepada UNOR | Usulan UPT/Unit | evaluasi | pembangunan ZI | ITJEN | ||||||||||||
untuk mengusulkan | Organik untuk | pembangunan ZI | tahun 2023 oleh TPI | 2. KI UNOR | ||||||||||||
UPT/Unit Organik | melakukan | tahun 2023 oleh TPI | ||||||||||||||
Tahun 2024 | Pembangunan ZI | |||||||||||||||
3 | Menerapkan | 50% Unit Kerja | 1.a | Terselenggaranya | Laporan sosialisasi | 1. Unit Kepatuhan | 1.a | Terlaksananya audit | Laporan audit | 1. Unit Kepatuhan | 1.a | Terselenggaranya | Laporan internalisasi | 1. Unit Kepatuhan | ||
SMAP pada Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis | penyelenggara layanan publik strategis tersertifikasi SMAP (Sistem Manajemen Anti | sosialisasi SMAP kepada para stakeholder eksternal | SMAP kepada para stakeholder eksternal | Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol | internal SMAP | internal SMAP | Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol | internalisasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik Pilot Project SMAP | SNI ISO 37001:2016 SMAP pada unit strategis pelayanan publik Pilot Project SMAP | Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol | ||||||
Penyuapan) | ||||||||||||||||
1.b | Terselenggaranya | Laporan penerapan | 1. Unit Kepatuhan | 1.b | Terlaksananya audit | Laporan audit | 1. Unit Kepatuhan | 1.b | - | - | - | |||||
penerapan SMAP | SMAP | Intern Unit Organisasi | eksternal SMAP | eksternal SMAP | Intern Unit Organisasi | |||||||||||
2. Sekretariat Badan | (Sertifikasi ISO) | (Sertifikasi ISO) | 2. Sekretariat Badan | |||||||||||||
Pengatur Jalan Tol | Pengatur Xxxxx Xxx | |||||||||||||||
0.x | Terselenggaranya | Dokumen | 1. Unit Kepatuhan | 1.c | Tersusunnya draf | Dokumen draf | Inspektorat VI, | 1.c | Tersusunnya | Dokumen pedoman | Inspektorat VI, | |||||
pemilihan lembaga | penunjukan lembaga | Intern Unit Organisasi | pedoman monitoring | pedoman monitoring | Inspektorat Jenderal | pedoman monitoring | monitoring dan | Inspektorat Jenderal | ||||||||
sertifikasi ISO SMAP | sertifikasi ISO SMAP | 2. Sekretariat Badan | dan evaluasi | dan evaluasi | dan evaluasi | evaluasi penerapan | ||||||||||
Pengatur Jalan Tol | penerapan SMAP | penerapan SMAP | penerapan SMAP | SMAP | ||||||||||||
1.d | - | - | - | 1.d | - | - | - | 1.d | - | - | - | |||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
2 | Penguatan | 1 | Penguatan | 1 | Penguatan | 1.a | Terselenggaranya | Laporan pelaksanaan | Pusat Pengembangan | 1.a | Terselenggaranya | Laporan pelaksanaan | Pusat Pengembangan | 1.a | Terlaksananya | Laporan pelaksanaan | 1. Pusat |
Sumber | Sumber | Pengembangan | Pelatihan Anti | Pelatihan Anti | Kompetensi | Pelatihan Anti | Pelatihan Anti | Kompetensi | Evaluasi dan | Evaluasi dan | Pengembangan | ||||||
Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi | Daya Manusia (SDM) Anti Korupsi | Kompetensi SDM Antikorupsi | Korupsi bagi PISK Gelombang 3 | Korupsi bagi PISK | Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Korupsi bagi PISK Gelombang 4 | Korupsi bagi PISK | Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pelaporan Pelaksanaan Penguatan Pengembangan Kompetensi SDM antikorupsi | Pelaporan Pelaksanaan Penguatan Pengembangan Kompetensi SDM antikorupsi | Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat VI, | ||||||
Inspektorat Jenderal | |||||||||||||||||
1.a.1 | Terlaksananya | Laporan pelaksanaan | 1. Pusat | - | - | - | - | - | - | ||||||||
penyiapan Instrumen | penyiapan Instrumen | Pengembangan | |||||||||||||||
Evaluasi Pelaksanaan | Evaluasi Pelaksanaan | Kompetensi | |||||||||||||||
Penguatan | Penguatan | Manajemen, Badan | |||||||||||||||
Pengembangan | Pengembangan | Pengembangan | |||||||||||||||
Kompetensi SDM | Kompetensi SDM | Sumber Daya | |||||||||||||||
antikorupsi | antikorupsi | Manusia | |||||||||||||||
2. Inspektorat VI, | |||||||||||||||||
Inspektorat Jenderal | |||||||||||||||||
1.b | Tersertifikasinya 10 | Sertifikat Penyuluh | 1. Pusat | - | - | - | - | - | - | ||||||||
orang Pegawai untuk | Anti Korupsi | Pengembangan | |||||||||||||||
masing-masing unor | Kompetensi | ||||||||||||||||
ABCP, dan 1 orang | Manajemen, Badan | ||||||||||||||||
pegawai untuk | Pengembangan | ||||||||||||||||
masing-masing unor | Sumber Daya | ||||||||||||||||
SIBB sebagai | Manusia | ||||||||||||||||
Penyuluh Anti | 2. Inspektorat VI, | ||||||||||||||||
Korupsi | Inspektorat Jenderal | ||||||||||||||||
1.c | Terlaksananya uji | Laporan pelaksanaan | Pusat Pengembangan | 1.c | Terlaksananya Uji | Laporan pelaksanaan | Pusat Pengembangan | 1.c | Pelaksanaan Uji | Laporan pelaksanaan | Pusat Pengembangan | ||||||
instrumen integritas | uji instrumen | Talenta, Badan | Integritas pada 5% | uji integritas pada 5% | Talenta, Badan | Integritas pada 10% | uji integritas pada | Talenta, Badan | |||||||||
integritas | Pengembangan | Wajib Lapor LHKPN | wajib lapor LHKPN | Pengembangan | Wajib Lapor LHKPN | 10% wajib lapor | Pengembangan | ||||||||||
Sumber Daya | Sumber Daya | LHKPN | Sumber Daya | ||||||||||||||
Manusia | Manusia | Manusia | |||||||||||||||
2 | Peningkatan | 2.a | Terlaksananya | Laporan Penyiapan | 1. Inspektorat VI, | 2.a | Terlaksananya SPI | Laporan pelaksanaan | 1. Inspektorat VI, | 2.a | Terlaksananya | Laporan Evaluasi | 1. Inspektorat VI, | ||||
Penilaian Integritas | Penyiapan Data Populasi dan Sampel | Data Populasi dan Sampel SPI 2024 | Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan | 2024 | SPI 2024 | Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan | Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penilaian | Pelaksanaan Peningkatan Penilaian | Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan | ||||||||
SPI 2024 | Intern Unit Organisasi | Intern Unit Organisasi | Integritas | Integritas | Intern Unit Organisasi | ||||||||||||
2.b | - | - | - | 2.b | - | - | - | 2.b | - | - | - | ||||||
2.c | - | - | - | 2.c | - | - | - | 2.c | - | - | - | ||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
3 | Jumlah Gap Kompetensi Manajerial Maupun Teknis masing-masing <30% untuk Pokja PBJ | 3.a | Terlaksana Penyiapan pengembangan kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | Laporan Penyiapan pengembangan kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | 1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.a | Terselenggaranya pengembangan kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | Laporan pengembangan kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.a | Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | Laporan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||
3.b | Tersusunnya Katalog dan Materi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | Surat penyampaian dokumen Katalog dan Materi Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ berbasis GAP | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.b | - | - | - | - | - | - | ||||||
3.c | Terlaksana Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ | Laporan pelaksanaan Integrasi data e-HRD, e-Kom, dan Katalog Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ | 1. Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Pusat 4, BPSDM | 3.c | - | - | - | - | - | - | ||||||
3.d | Terlaksana Feedback Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ | Laporan pelaksanaan Feedback Pengembangan Kompetensi Pokja PBJ | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.d | - | - | - | - | - | - | ||||||
2 | Meningkatkan Jumlah Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas | Terbangunnya Zona Integritas | 1.a | Terlaksananya Penilaian Internal Pembangunan ZI Tahun 2024 | Laporan Pelaksanaan Penilaian Internal Pembangunan ZI Tahun 2024 | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2024 (kumulatif) pada 150 UPT | Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Tahun 2024 (kumulatif) pada 150 UPT | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | Terlaksananya Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2024 | Laporan Pendampingan Penilaian Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Tahun 2024 | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | ||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
1.b | - | - | - | 1.b | - | - | - | 1.b | Penyampaian Surat Inspektorat Jenderal kepada Unit Organisasi untuk mengusulkan UPT/Unit Organik Tahun 2025 | Surat Permintaan Usulan UPT/Unit Organik untuk melakukan Pembangunan ZI | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | |||||
3 | Menerapkan SMAP pada Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis | 50% Unit Kerja penyelenggara layanan publik strategis tersertifikasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) | 1.a | Terselenggaranya sosialisasi SMAP kepada para stakeholder eksternal | Laporan sosialisasi SMAP kepada para stakeholder eksternal | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | 0.x | Xxxlaksananya audit internal SMAP (surveillance ) | Laporan audit internal SMAP (surveillance ) | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | 0.x | Terlaksananya audit eksternal SMAP (surveillance ) | Laporan audit eksternal SMAP (surveillance ) | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | ||
0.x | Terselenggaranya penerapan SMAP | Laporan penerapan SMAP Semester I TA 2024 (Laporan tinjauan manajemen puncak) | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | 0.x | Xxxselenggaranya penunjukan lembaga sertifikasi SMAP (surveillance ) | Dokumen penunjukan lembaga sertifikasi SMAP (surveillance ) | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | 0.x | Xxxxxxxxxxnya penerapan SMAP (surveillance semester II) | Laporan tinjauan manajemen puncak (surveillance semester II) | 1. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi 2. Sekretariat Badan Pengatur Xxxxx Xxx | |||||
0.x | - | - | - | 1.c | Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penerapan SMAP | Laporan monitoring dan evaluasi penerapan SMAP | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.c | Terlaksananya reviu dan rekomendasi penerapan SMAP | Dokumen reviu dan rekomendasi penerapan SMAP | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | |||||
1.d | - | - | - | 1.d | - | - | - | 1.d | - | - | - | |||||
- 16 -
C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
3 | Pemantapan Kehandalan Penyusunan HPS | 1 | Pengembangan Kehandalan SIPASTI Versi 3.0: Menyeragamkan Penentuan Harga Satuan Pokok Wilayah | Terseragamkan Harga Satuan Pokok Wilayah dalam lokasi pekerjaan yang berdekatan | 1.a | Tersusunnya Kriteria Evaluasi Pelaksanaan Pengumpulan Data/ Survey 2022 | Formulir Evaluasi Pelaksanaan Pengumpulan Data/ Survey 2022 | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terlaksananya FGD Pengembangan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah | Tersedianya Peta Jalan (Road Map ) dan Rencana Strategis (Strategic Plan ) | 1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Pengadaaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.a | Terlaksanannya Strategi 2: Interoperabilitas/ Integrasi Sistem Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah | Bukti Dukung Pelaksanaan Strategi 2 | 1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi 2. Direktorat Pengadaaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Ditjen Bina Konstruksi 3. Sekretariat Xxxxxx Xxxx Konstruksi 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |
1.b | Terlaksananya Strategi 1: Kerjasama Pengembangan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah | Bukti Dukung Pelaksanaan Strategi 1 | |||||||||||||||
2 | Pengembangan Kehandalan SIPASTI Versi 3.0: Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Fitur SIPASTI (Pengembangan Versi 3.0) | 1 | Terjaminnya Kesesuaian Sistem Perhitungan HPS dengan Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR | 2.a | Tersusunnya Kriteria Evaluasi Kinerja SIPASTI Versi 2.0 | Formulir Evaluasi Kinerja SIPASTI Versi 2.0 | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 2.a | Tersedianya Pemutakhiran Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR | Dokumen Pemutakhiran Lampiran Permen 01/2022 | 1. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air 2. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan 3. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan 4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi | 2.a | Tersedianya Pengembangan Fitur Perhitungan | Screenshot Fitur Perhitungan | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||
2 | Tersedianya Proses Pembahasan, Penetapan, dan Reviu HPS Akuntabel | 2.b | Tersedianya Konsep Pengembangan Fitur Sistem Perhitungan HPS V3 berdasarkan pemuthakiran Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR | Dokumen Konsep Pengembangan Fitur Perhitungan SIPASTI V3 | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 2.b | Terlaksananya FGD Penyusunan Integrasi dengan LPSE | Konsep Integrasi dengan LPSE | 1. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi 2. Sekretariat Xxxxxx Xxxx Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | ||||||||
2.c | Terlaksananya Workshop Uji Coba Versi 3.0 Tahap 1 | Laporan Evaluasi dan Pelaksanaan | 1. Direktorat Bina Teknik (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan) 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | ||||||||||||||
xxxx.xx.xx.xx
C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
3 | Pemantapan Kehandalan Penyusunan HPS | 3 | Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | Terlaksananya Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | 3.a | Tersusunnya Kriteria Evaluasi Kinerja SIPASTI Versi 2.0 | Formulir Evaluasi Kinerja SIPASTI Versi 2.0 | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 3.a | Terlaksananya FGD Evaluasi Pengembangan dan Penerapan SIPASTI Versi 2.0 | Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan dan Penerapan SIPASTI Versi 2.0 | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 3.a | Tersedianya Surat Sekretaris Jenderal terkait Uji Coba Tahap 1 dan 2 SIPASTI Versi 3.0 | Surat Sekretaris Jenderal terkait Uji Coba Tahap 1 dan 2 SIPASTI Versi 3.0 | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi |
3.b | Terdatanya Paket Uji Coba Tahap 1 dan 2 | Data Paket Uji Coba | 1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan | |||||||||||||
4 | Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | Tersedianya Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | 4.a | Tersusunnya SK Sekretaris Jenderal tentang Tim SIPASTI | SK Sekretaris Jenderal tentang Tim SIPASTI | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 4.a | Terlaksananya pembahasan Harmonisasi SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS | Draf Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS (Draft SE Menteri PUPR) | 1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 4.a | Tersusunannya Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS | Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS (SE Menteri PUPR) | 1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | ||
C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
3 | Pemantapan Kehandalan Penyusunan HPS | 1 | Pengembangan Kehandalan SIPASTI Versi 3.0: Menyeragamkan Penentuan Harga Satuan Pokok Wilayah | Terseragamkan Harga Satuan Pokok Wilayah dalam lokasi pekerjaan yang berdekatan | 1.a | Terlaksananya Strategi 3: Tersedianya Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah yang Terintegrasi dengan SIPASTI | Bukti Dukung Pelaksanaan Strategi 3 | 1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Pengadaaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.a | Termanfaatkannya Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah di SIPASTI | Laporan Pemanfaatan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah di SIPASTI | 1. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Pengadaaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Sekretariat Xxxxxx Xxxx Konstruksi 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.a | Terlaksananya Evaluasi Pemanfataan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah (Tahap 1) | Laporan Evaluasi | 1. Direktorat Pengadaaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Pengembangan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | |
2 | Pengembangan Kehandalan SIPASTI Versi 3.0: Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Fitur SIPASTI (Pengembangan Versi 3.0) | 1 | Terjaminnya Kesesuaian Sistem Perhitungan HPS dengan Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR | 2.a | Tersedianya Pengembangan: Fitur Pembahasan, Penetapan, Reviu HPS Fitur Monitoring | Screenshot Fitur | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 2.a | - | - | - | 2.a | Terlaksananya Evaluasi Pemanfaatan dalam Penerapan SIPASTI (Tahap 1) | Laporan Evaluasi | 1. Direktorat Pengadaaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||
2.b | Terintegrasinya SIPASTI dengan LPSE | Screenshot Bukti Integrasi | 1. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.b | - | - | - | ||||||||||
2 | Tersedianya Proses Pembahasan, Penetapan, dan Reviu HPS Akuntabel | 2.c | Terlaksananya Workshop Uji Coba Versi 3.0 Tahap 2 | Laporan Evaluasi dan Pelaksanaan Uji Coba Versi 3.0 Tahap 2 | 1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 3. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | 2.c | - | - | - | ||||||||
C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
3 | Pemantapan Kehandalan Penyusunan HPS | 3 | Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | Terlaksananya Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | 3.a | Tersedianya Surat Menteri terkait Penerapan SIPASTI Versi 3.0: 1. Penerapan (Pilot Project ) SIPASTI - Soft Launching 2. Penerapan (Keseluruhan) SIPASTI - Launching | Surat Menteri terkait Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 3.a | Terlaksananya Workshop Penerapan (Pilot Project ) SIPASTI Versi 3.0 di 34 Provinsi (Soft Launching ) | Laporan Evaluasi dan Pelaksanaan | 1. Direktorat Teknis Pembina/Sektoral 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan 3. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 3.a | Terlaksananya Implementasi Penerapan SIPASTI (Tahap 1) | Laporan Implementasi Penerapan | 1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan |
3.b | Terdatanya Paket Penerapan (Pilot Project ) SIPASTI Versi 3.0 - Soft Launching | Data Paket Penerapan | 1. Direktorat Teknis Pembina/Sektoral 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Xxxx Xxxxx, Cipta Karya, Perumahan | 3.b | Terlaksananya Launching Penerapan SIPASTI di Kementerian PUPR | Laporan Pelaksanaan | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 3.b | - | - | - | |||||
4 | Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | Tersedianya Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | 4.a | Tersedianya Draf Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI | Draf Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 4.a | Diterbitkannya Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI | Surat dan Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 4.a | Terlaksananya sosialisasi Pedoman Operasional Penggunaan SIPASTI | Laporan pelaksanaan sosialisasi | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||
4.b | - | - | - | 4.b | Terlaksananya rapat pembahasan Konsep Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll) | Laporan rapat pembahasan | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM | 4.b | Tersedianya Konsep Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll) | Dokumen Konsep Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll) | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM | |||||
4.c | Terlaksananya sosialisasi Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS (SE Menteri PUPR) | Laporan pelaksanaan sosialisasi | Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi | 4.c | Terlaksananya sosialisasi SE Menteri PUPR tentang Pedoman tentang SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS di masing- masing UNOR | Laporan pelaksanaan sosialisasi | Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan | 4.c | - | - | - | |||||
C. STRATEGI 3: PEMANTAPAN KEANDALAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
3 | Pemantapan Kehandalan Penyusunan HPS | 1 | Pengembangan Kehandalan SIPASTI Versi 3.0: Menyeragamkan Penentuan Harga Satuan Pokok Wilayah | Terseragamkan Harga Satuan Pokok Wilayah dalam lokasi pekerjaan yang berdekatan | 1 | Terlaksananya Workshop Pengembangan dan Perbaikan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah (Tahap 1) | Laporan pelaksanaan workshop | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1 | Terlaksananya Evaluasi Pemanfataan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah (Tahap 2 & 3) | Laporan Evaluasi | 1. Direktorat Pengadaaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1 | Terlaksananya Workshop Pengembangan dan Perbaikan Katalog Harga Satuan Pokok Wilayah (Tahap 2 & 3) | Laporan pelaksanaan workshop | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | |
2 | Pengembangan Kehandalan SIPASTI Versi 3.0: Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Fitur SIPASTI (Pengembangan Versi 3.0) | 1 | Terjaminnya Kesesuaian Sistem Perhitungan HPS dengan Peraturan Menteri PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR | 2 | Terlaksananya Workshop Pengembangan dan Perbaikan Fitur SIPASTI (Tahap 1) | Laporan pelaksanaan workshop | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 2 | Terlaksananya Evaluasi Pemanfaatan dalam Penerapan SIPASTI (Tahap 2 & 3) | Laporan Evaluasi | 1. Direktorat Pengadaaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 2 | Terlaksananya Workshop Pengembangan dan Perbaikan Fitur SIPASTI (Tahap 2 & 3) | Laporan pelaksanaan workshop | Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||
2 | Tersedianya Proses Pembahasan, Penetapan, dan Reviu HPS Akuntabel | ||||||||||||||||
3 | Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | Terlaksananya Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | 3 | Terlaksananya Implementasi Penerapan SIPASTI (Tahap 2) | Laporan Implementasi Penerapan | 1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan | 3 | Terlaksananya Implementasi Penerapan SIPASTI (Tahap 3) | Laporan Implementasi Penerapan | 1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan | 3 | Terlaksananya Implementasi Penerapan SIPASTI (Tahap 4) | Laporan Implementasi Penerapan | 1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan | |||
4 | Penggunaan/ Penerapan SIPASTI guna meningkatkan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Kementerian PUPR: Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | Tersedianya Dukungan Penerapan SIPASTI Versi 3.0 | 4.a | Tersedianya Pedoman Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll) | Pedoman Pelatihan Penggunaan SIPASTI (Modul, Program Pelatihan, dll) | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM | 4.a | Terlaksananya Pelatihan Penggunaan SIPASTI Tahap 1 | Laporan pelaksanaan pelatihan | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM | 4.a | Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pelatihan penggunaan SIPASTI Tahap 1 | Laporan evaluasi | 1. Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM 2. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | |||
4.b | Terlaksananya implementasi SE Menteri PUPR tentang Pedoman dan SOP Mekanisme Pembahasan Usulan HPS | Laporan Implementasi Penerapan | 1. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan 2. Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan | ||||||||||||||
STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | ||||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
4 | Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi | 1 | Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengalaman dan Profil Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) | Tersedianya basis data pengalaman dan profil penyedia jasa yang teruji sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang terdapat dalam sistem informasi pengalaman dan profil Penyedia Jasa | 1.a | Identifikasi permasalahan (secara internal) untuk optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengalaman dan Profil Penyedia Jasa (SIMPAN) | Dokumen Identifikasi permasalahan | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.a | Terlaksananya persiapan FGD dalam rangka optimalisasi SIMPAN | Laporan persiapan FGD dalam rangka optimalisasi SIMPAN | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.a | Terlaksananya FGD dalam rangka optimalisasi SIMPAN | Laporan pelaksanaan FGD dalam rangka optimalisasi SIMPAN | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi |
1.b | Ditetapkannya target pengisian SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar per akhir tahun 2024 | Dokumen target pengisian SIMPAN | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.b | Terlaksananya pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 1) | Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | |||||||||
1.c | Terlaksananya monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 1) | Laporan monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | |||||||||||||
2 | Pemanfaatan SPSE untuk inputting data SIMPAN | Terintegrasinya elemen data SPSE dalam SIMPAN | Terlaksananya rapat pembahasan penyiapan elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN | Notulensi rapat, surat undangan, daftar hadir | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 5. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 2.a | Terlaksananya rapat pembahasan lanjutan dalam penyiapan elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN | Notulensi rapat, surat undangan, daftar hadir | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | Terlaksananya kesepakatan dengan LKPP untuk pencantuman elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN merujuk pada Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ada | Berita Acara Kesepakatan/ Notulen elemen data SPSE yang akan digunakan pada aplikasi SIMPAN berdasarkan PKS yang sedang berjalan | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 5. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||||
2.b | Terlaksananya penyiapan draf elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN | Dokumen daftar elemen data SPSE yang akan digunakan | ||||||||||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||
Penerapan SMAP pada Penyedia Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa | Tersedianya data penerapan SMAP di organisasi/ perusahaan penyedia jasa kualifikasi besar | Terlaksananya rapat persiapan penyusunan rencana kerja penerapan SMAP pada penyedia jasa sesuai dengan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 | Notulensi rapat, surat undangan dan daftar hadir | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 3.a | Terlaksananya pembahasan penyusunan rencana kerja penerapan SMAP pada penyedia jasa sesuai dengan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 | Notulensi rapat, surat undangan dan daftar hadir | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 3.a | Terlaksananya sosialisasi rencana kerja penerapan SMAP pada penyedia jasa sesuai dengan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 | Laporan sosialisasi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | ||
3.b | Ditetapkannya rencana kerja dalam bentuk nota dinas oleh Direktur Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | Nota dinas perihal dokumen rencana kerja | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 3.b | - | - | - | |||||||
3.c | Tersusunnya Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada para penyedia jasa tentang pelaksanaan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi | Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 3.c | Terlaksananya distribusi surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada para penyedia jasa tentang pelaksanaan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 | Tanda terima surat | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | |||||||
NO | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | |||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
4 | Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi | 1 | Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengalaman dan Profil Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) | Tersedianya basis data pengalaman dan profil penyedia jasa yang teruji sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang terdapat dalam sistem informasi pengalaman dan profil Penyedia Jasa | 1.a | Tersusunnya usulan perbaikan SIMPAN berdasarkan hasil FGD pada B18 | Nota Dinas Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi kepada Dirjen Bina Konstruksi tentang perbaikan SIMPAN | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.a | Terlaksananya analisis capaian target SIMPAN yang ditetapkan di B15 | Dokumen analisis capaian target SIMPAN yang ditetapkan di B15 | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.a | - | - | - |
1.b | Terlaksananya pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 2) | Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.b | Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 3) | Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.b | Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 4) | Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | |||||
1.c | Terlaksananya monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 2) | Laporan monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.c | Terlaksananya monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 3) | Laporan monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.c | Terlaksananya monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 4) | Laporan monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | |||||
1.d | Terlaksananya penyiapan penetapan pencapaian target SIMPAN yang harus dicapai di B36 | Laporan penyiapan penetapan pencapaian target SIMPAN yang harus dicapai di B36 | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.d | Ditetapkannya capaian target SIMPAN yang harus dicapai di B36 | Dokumen capaian target SIMPAN di B36 | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | |||||||||
2 | Pemanfaatan SPSE untuk inputting data SIMPAN | Terintegrasinya elemen data SPSE dalam SIMPAN | Terlaksananya integrasi elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN | Screenshot integrasi pada aplikasi SIMPAN | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 5. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | Terlaksananya Uji Coba Integrasi elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN | Laporan pelaksanaan Uji Coba Integrasi elemen data SPSE yang akan digunakan dalam optimalisasi SIMPAN | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 5. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | Terlaksananya publikasi/rilis sistem berdasarkan hasil uji coba | Screenshot publikasi/rilis SPSE dan SIMPAN Terintregasi | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 5. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | |||||
NO | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||
3 | Penerapan SMAP pada Penyedia Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa | Tersedianya data penerapan SMAP di organisasi/ perusahaan penyedia jasa kualifikasi besar | Terlaksananya monitoring (tahap 1 di TA 2023) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar | Laporan monitoring | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Terlaksananya monitoring (tahap 2 di TA 2023) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar | Laporan monitoring | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Terlaksananya sosialisasi rencana kerja penerapan SMAP pada penyedia jasa sesuai dengan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 | Laporan sosialisasi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | ||
D. STRATEGI 4: PENINGKATAN PEMBINAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
NO | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
4 | Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi | 1 | Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengalaman dan Profil Penyedia Jasa dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) | Tersedianya basis data pengalaman dan profil penyedia jasa yang teruji sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang terdapat dalam sistem informasi pengalaman dan profil Penyedia Jasa | 1.a | - | - | - | 1.a | - | - | - | 1.a | Terlaksananya analisis capaian target SIMPAN yang ditetapkan di B27 | Dokumen analisis capaian target SIMPAN yang ditetapkan di B27 | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi |
1.b | Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 5) | Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.b | Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 6) | Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.b | Terlaksananya Pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 7) | Laporan pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | |||||
1.c | Terlaksananya monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 5) | Laporan monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.c | Terlaksananya monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 6) | Laporan monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.c | Terlaksananya monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar (Tahap 7) | Laporan monev hasil pendampingan pengisian data SIMPAN untuk penyedia jasa kualifikasi besar | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | |||||
1.d | - | - | - | 1.d | - | - | - | 1.d | - | - | - | |||||
2 | Pemanfaatan SPSE untuk inputting data SIMPAN | Terintegrasinya elemen data SPSE dalam SIMPAN | Terlaksananya monitoring dan evaluasi inputting data SIMPAN menggunakan elemen data SPSE | Laporan monitoring dan evaluasi inputting data SIMPAN menggunakan elemen data SPSE | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | - | - | - | Terlaksananya monitoring dan evaluasi lanjutan dalam inputting data SIMPAN menggunakan elemen data SPSE | Laporan monitoring dan evaluasi inputting data SIMPAN menggunakan elemen data SPSE | 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal 4. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 5. Direktorat Pengadaan Xxxx Xxxxxxxxxx, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | |||||
3 | Penerapan SMAP pada Penyedia Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa | Tersedianya data penerapan SMAP di organisasi/ perusahaan penyedia jasa kualifikasi besar | Terlaksananya monitoring (tahap 1 di TA 2024) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar | Laporan monitoring | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Terlaksananya monitoring (tahap 2 di TA 2024) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar | Laporan monitoring | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | Terlaksananya monitoring (tahap 3 di TA 2024) atas kepatuhan penerapan SMAP pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) pada Penyedia Jasa Kualifikasi Besar | Laporan monitoring | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi | |||||
E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
5 | Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) | 1 | Meningkatkan tata kelola pekerjaan konstruksi berbasis digital | 1 | Peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) pada proyek konstruksi sejak tahap perencanaan sampai tahap operasi dan pemeliharaan | 1.a | Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 300 ASN | Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 1) | Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 2) | Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi |
1.b | Pengajuan Rancangan SKKNI (RSKKNI) Bidang BIM ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk penetapan | Dokumen RSKKNI BIM | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.c | Diterbitkannya buku Profil Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan BIM di PUPR TA 2022 | Buku Profil Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan BIM di PUPR TA 2022 | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.b | Terlaksananya sosialisasi profil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan BIM di PUPR TA 2022 | Laporan kegiatan sosialisasi | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.b | Terlaksananya monitoring daring/online implementasi BIM pada pada seluruh proyek PSN TA.2022- 2023 dengan kriteria progress pekerjaan di atas 50% (Tahap II) | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||||||
1.d | Ditetapkannya buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi penerapan BIM Pada Proyek Konstruksi di Kementerian PUPR | Buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penerapan BIM di proyek konstruksi Kementerian PUPR | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.c | Terlaksananya workshop dan sosialisasi pedoman dan panduan BIM eksisting yang ada di PUPR (produk pedoman 2017-2019, standar protokol penerapan BIM Edisi 1.0 Tahun 2020, pedoman monev BIM 2022) | Laporan kegiatan workshop / sosialisasi | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.c | Terlaksananya monitoring luring (peninjauan lapangan) implementasi BIM secara sampel pada proyek PSN berdasarkan hasil monitoring daring, masing-masing 1 proyek dari dari Ditjen. Sumber Daya Air dan Ditjen. Bina Marga | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||||||
- | - | - | 1.d | Terlaksananya monitoring daring/online implementasi BIM pada pada seluruh proyek PSN TA.2022- 2023 dengan kriteria progres pekerjaan di atas 50% (Tahap I) | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | - | - | - | ||||||||
- 27 -
E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
2 | Ketersediaan ekosistem (hardware / software / lisensi/ jaringan internet, SDM) pendukung penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) di Kementerian PUPR | 2.a | Tersusunnya draf Keputusan Menteri PUPR tentang Pembentukan Tim BIM PUPR | Draft konsep Keputusan Menteri PUPR tentang Pembentukan Tim BIM PUPR | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Direktorat Prasarana Strategis/Direktorat Sistem dan Strategi 3. Direktorat Bina Teknik Unit Organisasi Teknis | 2.a | Ditetapkannya Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim BIM PUPR (lintas unor) | SK Tim BIM PUPR | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 2.a | Terlaksananya Rapat persiapan integrasi platform Common Data Environment (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin | Notulensi, surat undangan dan daftar hadir. | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |||
2.b | Terlaksananya perencanaan identifikasi dan pendataan platform Common Data Environment (CDE) eksisting di PUPR | Laporan perencanaan identifikasi dan pendataan platform CDE | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.b | Terlaksananya Rapat persiapan integrasi platform Common Data Environment (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin | Notulensi, surat undangan dan daftar hadir. | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.b | Terlaksananya perencanaan penyusunan standar perangkat pendukung implementasi teknologi BIM di Kementerian PUPR | Dokumen perencanaan penyusunan standar perangkat pendukung implementasi teknologi BIM di Kementerian PUPR | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |||||
- | - | - | 2.c | Terlaksananya Identifikasi kebutuhan hardware / software BIM untuk kebutuhan pengadaan di Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan | Laporan hasil kebutuhan hardware / software BIM untuk kebutuhan pengadaan | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.c | Terlaksananya Identifikasi kebutuhan hardware / software BIM untuk kebutuhan pengadaan di Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan | Laporan hasil kebutuhan hardware / software BIM untuk kebutuhan pengadaan | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | ||||||
- 28 -
E. STRATEGI 5: PENINGKATAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
2 | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) | 1 | Digunakannya Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ambang batas (Threshold) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pimpinan dapat dipenuhi oleh PPK dan Penyedia Jasa | 1.a | Tersusunnya konsep Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan Konstruksi | Draf konsep Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan Konstruksi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 1.a | Ditetapkannya Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan Konstruksi | Dokumen Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan Konstruksi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 1.a | Terlaksananya Sosialisasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan konstruksi | Laporan kegiatan sosialisasi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | ||
1.b | Tersampaikannya usulan konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi kepada Dirjen Bina Konstruksi | Nota dinas penyampaian Konsep Peraturan Menteri PUPR tentang P3DN | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 1.b | Terlaksananya FGD pembahasan konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Laporan kegiatan FGD pembahasan konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 1.b | Harmonisasi Konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan Kemenkumham | Laporan kegiatan harmonisasi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | ||||||
2 | Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah tertib mendapatkan persetujuan pimpinan | 2.a | Tersusunnya draf Pedoman Monev dan Pelaporan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing | Draf Pedoman Monev dan Pelaporan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 2.a | Ditetapkannya Pedoman Monev dan Pelaporan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing | Buku Pedoman Monev dan Pelaporan | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 2.a | Terlaksananya sosialisasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing | Laporan kegiatan sosialisasi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | ||||
- | - | - | 2.b | Terlaksananya workshop dan sosialisasi Pedoman Monev dan Pelaporan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing | Laporan kegiatan workshop / sosialisasi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | - | - | - | ||||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
5 | Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) | 1 | Meningkatkan tata kelola pekerjaan konstruksi berbasis digital | 1 | Peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) pada proyek konstruksi sejak tahap perencanaan sampai tahap operasi dan pemeliharaan | 1.a | Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 3) | Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 4) | Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 5) | Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1.b | Terlaksananya monitoring daring/online implementasi BIM pada pada seluruh proyek PSN TA.2022- 2023 dengan kriteria progress pekerjaan di atas 50% (Tahap III) | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.b | Terlaksananya evaluasi akhir hasil pelaksanaan monitoring penerapan teknologi BIM pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2022- 2023, baik monitoring secara daring/online maupun luring/offline | Laporan hasil evaluasi akhir | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.b | Terlaksananya monitoring daring/online implementasi BIM pada pada seluruh proyek PSN TA.2023- 2024 dengan kriteria progres pekerjaan di atas 50% (Tahap I) | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||||||
1.c | Terlaksananya monitoring luring (peninjauan lapangan) implementasi BIM secara sampel pada proyek PSN berdasarkan hasil monitoring daring, masing-masing 1 proyek dari dari Ditjen. Cipta Karya dan Ditjen. Perumahan | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | ||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
2 | Ketersediaan ekosistem (hardware / software / lisensi/ jaringan internet, SDM) pendukung penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) di Kementerian PUPR | 2.a | Tersusunnya draf integrasi platform Common Data Environment (CDE) eksisting yang ada di Unor dengan CDE di Pusdatin | Draf awal konsep kebijakan integrasi platform CDE PUPR | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.a | Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) pembahasan draf integrasi platform Common Data Environment (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin | Draf kebijakan integrasi hasil FGD | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.a | Ditetapkannya integrasi platform Common Data Environment (CDE) eksisting yang ada di Unor dengan CDE di Pusdatin | Dokumen kebijakan integrasi platform CDE di PUPR | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | ||||
2.b | Ditetapkannya standar perangkat pendukung implementasi teknologi BIM di Kementerian PUPR | Dokumen Standar Perangkat Pendukung Implementasi BIM di PUPR | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.b | Terlaksananya sosialisasi standar perangkat pendukung implementasi teknologi BIM di Kementerian PUPR | Laporan hasil sosialisasi | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.b | Terlaksananya monitoring pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) | Laporan hasil monitoring | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | ||||||
2.c | Terlaksananya monitoring pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga | Laporan hasil monitoring | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.c | Terlaksananya monitoring pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan | Laporan hasil monitoring | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.c | Terlaksananya evaluasi pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Bina Konstruksi dan BPSDM Periode TA 2023 | Laporan hasil kegiatan evaluasi | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | ||||||
2 | Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) | 1 | Digunakannya Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ambang batas (Threshold ) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pimpinan dapat dipenuhi oleh PPK dan Penyedia Jasa | 1.a | Terlaksananya monev dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2023 | Laporan kegiatan monev | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 1.a | Terlaksananya evaluasi akhir dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2023 | Laporan evaluasi akhir | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 1.a | Terlaksananya monev dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024 | Laporan kegiatan monev | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | ||
1.b | Pengesahan Konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) | Konsep Peraturan Menteri PUPR yang sudah disahkan | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 1.b | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) | Laporan kegiatan sosialisasi | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 1.b | Terlaksananya monev dan pelaporan terkait penerapan Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024 | Laporan kegiatan monev | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | ||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
2 | Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah tertib mendapatkan persetujuan pimpinan | 2.a | Terlaksananya monev dan pelaporan terkait implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2023 | Laporan kegiatan monev | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 2.a | Terlaksananya evaluasi akhir dan pelaporan realisasi penggunaan barang impor dan Tenaga Kerja Asing pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2023 | Laporan evaluasi akhir | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | 2.a | Terlaksananya monev dan pelaporan terkait implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada seluruh paket pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan paket pekerjaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara TA 2024 | Laporan kegiatan monev | 1. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
5 | Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) | 1 | Meningkatkan tata kelola pekerjaan konstruksi berbasis digital | 1 | Peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) pada proyek konstruksi sejak tahap perencanaan sampai tahap operasi dan pemeliharaan | 1.a | Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 6) | Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 7) | Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.a | Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dengan target 100 ASN (Tahap 8) | Laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi | Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1.b | Terlaksananya monitoring daring/online implementasi BIM pada pada seluruh proyek PSN TA.2023- 2024 dengan kriteria progres pekerjaan di atas 50% (Tahap II) | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.b | Terlaksananya monitoring daring/online implementasi BIM pada pada seluruh proyek PSN mulai TA.2023 dengan kriteria progres pekerjaan di atas 50% (Tahap III) | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.b | Terlaksananya evaluasi akhir hasil pelaksanaan monitoring implementasi teknologi BIM pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2024, baik yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline | Laporan hasil evaluasi | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | ||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
1.c | Terlaksananya monitoring luring (peninjauan lapangan) implementasi BIM secara sampel pada proyek PSN berdasarkan hasil monitoring daring, masing-masing 1 proyek dari dari Ditjen. Sumber Daya Air dan Ditjen. Bina Marga | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.c | Terlaksananya monitoring luring (peninjauan lapangan) implementasi BIM secara sampel pada proyek PSN berdasarkan hasil monitoring daring, masing-masing 1 proyek dari dari Ditjen. Cipta Karya dan Ditjen. Perumahan | Laporan kegiatan monitoring | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.c | Finalisasi dan penetapan draf kebijakan terkait library komponen BIM | Dokumen kebijakan terkait library komponen BIM | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | |||||
1.d | Terlaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) brainstorming konsep draf kebijakan terkait ketentuan library komponen BIM | Laporan kegiatan FGD | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | 1.d | Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) pembahasan lanjutan konsep draf kebijakan terkait ketentuan library komponen BIM | Laporan kegiatan FGD | Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx | - | - | - | ||||||
2 | Ketersediaan ekosistem (hardware / software / lisensi/ jaringan internet, SDM) pendukung penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) di Kementerian PUPR | 2.a | Terlaksananya sosialisasi integrasi platform Common Data Environment (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin | Laporan kegiatan sosialisasi | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.a | Terlaksananya monitoring integrasi platform Common Data Environment (CDE) eksisting yang ada di unor dengan CDE di Pusdatin | Laporan hasil monitoring | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.a | Terlaksananya evaluasi integrasi dan penggunaan platform Common Data Environment (CDE) pada implementasi BIM di Kementerian PUPR | Laporan hasil kegiatan evaluasi | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |||
2.b | Terlaksananya monitoring pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga | Laporan hasil monitoring | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.b | Terlaksananya monitoring pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan | Laporan hasil monitoring | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 2.b | Terlaksananya monitoring pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) | Laporan hasil monitoring | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |||||
- | - | - | - | - | - | 2.c | Terlaksananya evaluasi pengadaan perangkat pendukung implementasi teknologi BIM pada Direktorat Jenderal SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Bina Konstruksi dan BPSDM Periode TA 2024 | Laporan hasil kegiatan evaluasi | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
2 | Peningkatan | 1 | Digunakannya | 1.a | Terlaksananya | Laporan kegiatan | 1. Direktorat | 1.a | Terlaksananya | Laporan kegiatan | 1. Direktorat | 1.a | Terlaksananya | Laporan evaluasi | 1. Direktorat | ||
penggunaan produk dalam negeri (TKDN) | Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ambang batas (Threshold ) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh pimpinan dapat dipenuhi oleh PPK dan Penyedia Jasa | monev dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket | monev | Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | monev dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket | monev | Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | evaluasi akhir dan pelaporan implementasi Keputusan Menteri PUPR yang mengatur ambang batas (threshold ) TKDN pekerjaan konstruksi pada seluruh paket | akhir | Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN Kementerian PUPR | |||||||
pekerjaan Proyek | pekerjaan Proyek | pekerjaan Proyek | |||||||||||||||
Strategis Nasional | Strategis Nasional | Strategis Nasional | |||||||||||||||
(PSN) dan paket | (PSN) dan paket | (PSN) dan paket | |||||||||||||||
pekerjaan | pekerjaan | pekerjaan | |||||||||||||||
pembangunan Ibu | pembangunan Ibu | pembangunan Ibu | |||||||||||||||
Kota Negara (IKN) | Kota Negara (IKN) | Kota Negara (IKN) | |||||||||||||||
Nusantara TA 2024 | Nusantara TA 2024 | Nusantara TA 2024 | |||||||||||||||
1.b | Terlaksananya | Laporan kegiatan | 1. Direktorat | 1.b | Terlaksananya | Laporan kegiatan | 1. Direktorat | 1.b | Terlaksananya | Laporan evaluasi | 1. Direktorat | ||||||
monev dan | monev | Kelembagaan dan | monev dan | monev | Kelembagaan dan | evaluasi akhir dan | akhir | Kelembagaan dan | |||||||||
pelaporan terkait | Sumber Daya | pelaporan terkait | Sumber Daya | pelaporan terkait | Sumber Daya | ||||||||||||
penerapan | Konstruksi, | penerapan | Konstruksi, | penerapan | Konstruksi, | ||||||||||||
Peraturan Menteri | Direktorat Jenderal | Xxxaturan Menteri | Direktorat Jenderal | Peraturan Menteri | Direktorat Jenderal | ||||||||||||
PUPR tentang | Bina Konstruksi | PUPR tentang | Bina Konstruksi | PUPR tentang | Bina Konstruksi | ||||||||||||
Peningkatan | 2. Tim P3DN | Peningkatan | 2. Tim P3DN | Peningkatan | 2. Tim P3DN | ||||||||||||
Penggunaan Produk | Kementerian PUPR | Penggunaan Produk | Kementerian PUPR | Penggunaan Produk | Kementerian PUPR | ||||||||||||
Dalam Negeri (P3DN) | Dalam Negeri (P3DN) | Dalam Negeri (P3DN) | |||||||||||||||
pada seluruh paket | pada seluruh paket | pada seluruh paket | |||||||||||||||
pekerjaan Proyek | pekerjaan Proyek | pekerjaan Proyek | |||||||||||||||
Strategis Nasional | Strategis Nasional | Strategis Nasional | |||||||||||||||
(PSN) dan paket | (PSN) dan paket | (PSN) dan paket | |||||||||||||||
pekerjaan | pekerjaan | pekerjaan | |||||||||||||||
pembangunan Ibu | pembangunan Ibu | pembangunan Ibu | |||||||||||||||
Kota Negara (IKN) | Kota Negara (IKN) | Kota Negara (IKN) | |||||||||||||||
Nusantara TA 2024 | Nusantara TA 2024 | Nusantara TA 2024 | |||||||||||||||
2 | Penggunaan Barang | 2.a | Terlaksananya | Laporan kegiatan | 1. Direktorat | 2.a | Terlaksananya | Laporan kegiatan | 1. Direktorat | 2.a | Terlaksananya | Laporan evaluasi | 1. Direktorat | ||||
Impor dan Xxxxxx | xxxxx dan | monev | Kelembagaan dan | monev dan | monev | Kelembagaan dan | evaluasi akhir dan | akhir | Kelembagaan dan | ||||||||
Kerja Asing (TKA) | pelaporan terkait | Sumber Daya | pelaporan terkait | Sumber Daya | pelaporan terkait | Sumber Daya | |||||||||||
telah tertib mendapatkan persetujuan pimpinan | implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan | Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2. Tim P3DN | implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan | Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN | implementasi Surat Menteri PUPR terkait Mekanisme Persetujuan | Konstruksi, Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx 2. Tim P3DN | |||||||||||
Penggunaan Barang | Kementerian PUPR | Penggunaan Barang | Kementerian PUPR | Penggunaan Barang | Kementerian PUPR | ||||||||||||
Impor dan Tenaga | Impor dan Tenaga | Impor dan Tenaga | |||||||||||||||
Kerja Asing pada | Kerja Asing pada | Kerja Asing pada | |||||||||||||||
seluruh paket | seluruh paket | seluruh paket | |||||||||||||||
pekerjaan Proyek | pekerjaan Proyek | pekerjaan Proyek | |||||||||||||||
Strategis Nasional | Strategis Nasional | Strategis Nasional | |||||||||||||||
(PSN) dan paket | (PSN) dan paket | (PSN) dan paket | |||||||||||||||
pekerjaan | pekerjaan | pekerjaan | |||||||||||||||
pembangunan Ibu | pembangunan Ibu | pembangunan Ibu | |||||||||||||||
Kota Negara (IKN) | Kota Negara (IKN) | Kota Negara (IKN) | |||||||||||||||
Nusantara TA 2024 | Nusantara TA 2024 | Nusantara TA 2024 | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | ||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
6 | Implementasi | 1 | Meningkatkan | 1 | Termutakhirnya pedoman | 1.a | Terbentuknya Tim | SK Tim | 1. Biro Keuangan, | 1.a | Terlaksananya | Laporan hasil | 1. Biro Keuangan, | 1.a | Terlaksananya FGD | Laporan Pelaksanaan | 1. Biro Keuangan, |
Budaya Sadar Risiko | budaya sadar risiko dan penerapan manajemen risiko secara komprehensif | penerapan MR | Evaluasi Pedoman MR berdasarkan SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko | Evaluasi Pedoman MR | Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | evaluasi pedoman MR Pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi MR | evaluasi MR | Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | Penyusunan Draft Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR (Tahap 1) | FGD Penyusunan Draft Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di | Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | ||||||
di Kementerian | Kementerian | ||||||||||||||||
PUPR | PUPR(Tahap 1) | ||||||||||||||||
1.b | Terlaksananya | Surat | 1. Biro Keuangan, | 1.b | Tersusunnya tabel | Dokumen tabel | 1. Biro Keuangan, | 1.b | - | - | - | ||||||
Penyampaian Surat | Sekretaris | Sekretariat Jenderal | rencana perubahan | rencana perubahan | Sekretariat | ||||||||||||
Sekretaris Jenderal | Jenderal | 2. Inspektorat VI, | pasal per pasal | pasal per pasal | Jenderal | ||||||||||||
ke UNOR terkait | terkait | Inspektorat Jenderal | revisi SE Menteri | revisi SE Menteri | 2. Inspektorat VI, | ||||||||||||
permintaan | permintaan | PUPR tentang | PUPR tentang | Inspektorat | |||||||||||||
masukan atas | masukan atas | Pedoman | Pedoman | Jenderal | |||||||||||||
perbaikan | perbaikan | Penerapan | Penerapan | ||||||||||||||
penerapan MR | penerapan | Manajemen Risiko | Manajemen Risiko | ||||||||||||||
MR | di Kementerian | di Kementerian | |||||||||||||||
PUPR | PUPR | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | Peningkatan Kompetensi MR | Tersusunnya | Dokumen | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (dibantu Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal) | Tersusunnya | Modul MR | Pusat | Terselenggaranya | Laporan pelaksanaan | Pusat | |||||||
bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan 1000 pegawai pelaksana proporsional pada tiap Unor, dengan rincian: 1. XXXX, XXXXX, DJCK, 200 orang 2.DJP, 150 orang | rencana Penyusunan modul MR | rencana penyusunan modul MR | Xxxxx MR | Xxngembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Executive Workshop MR dan Workshop MR untuk calon pengajar | Executive Workshop MR dan Workshop MR untuk calon pengajar | Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||||||||
3. DJBK 100 orang | |||||||||||||||||
4. Itjen 50 orang | |||||||||||||||||
5. Setjen, BPIW, BPSDM, PI 25 | |||||||||||||||||
orang | |||||||||||||||||
3 | Tersedianya Sistem Informasi | Terlaksananya | Laporan | 1. Biro Keuangan, | Terlaksananya | Laporan | 1. Biro Keuangan, | Tersedianya prototype | Screenshot | 1. Biro Keuangan, | |||||||
Manajemen Risiko Kementerian PUPR | Rapat koordinasi terkait usulan | Rapat koordinasi | Sekretariat Jenderal 2. Pusat Data dan | Rapat/FGD dan Benchmarking | pelaksanaan Rapat/FGD dan | Sekretariat Jenderal | Sistem MR | (tangkapan layar) prototype sistem MR | Sekretariat Jenderal | ||||||||
penyusunan sistem | terkait usulan | Teknologi Informasi, | terkait substansi | Benchmarking | 2. Pusat Data dan | 2. Pusat Data dan | |||||||||||
MR | penyusunan | Sekretariat Jenderal | yang dibutuhkan | terkait substansi | Teknologi | Teknologi | |||||||||||
sistem MR | 3. Inspektorat VI, | dalam Sistem MR | yang dibutuhkan | Informasi, | Informasi, | ||||||||||||
Inspektorat Jenderal | (SOP dan User | dalam Sistem MR | Sekretariat | Sekretariat | |||||||||||||
requirement ) | (SOP dan User | Jenderal | Jenderal | ||||||||||||||
requirement ) | 3. Inspektorat VI, | ||||||||||||||||
Inspektorat | |||||||||||||||||
Jenderal | |||||||||||||||||
4 | Tercapainya nilai evaluasi | 4.a | Terlaksananya | Laporan FGD | Inspektorat VI, | 4.a | Ditetapkannya | Salinan Juknis | 1. Inspektorat VI, | 4.a | Tersosialisasikannya | Laporan sosialisasi | Inspektorat VI, | ||||
efektivitas penerapan MR Kementerian PUPR sebesar 75% | FGD Penyusunan Juknis Evaluasi Efektivitas | Inspektorat Jenderal | Juknis Evaluasi Efektivitas Penerapan MR | Evaluasi Efektivitas Penerapan MR | Inspektorat Jenderal 2. Biro Hukum, | Juknis Evaluasi Efektivitas Penerapan MR | Inspektorat Jenderal | ||||||||||
Penerapan MR | Sekretariat | ||||||||||||||||
Jenderal | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 4.b | Terselenggaranya | Surat Irjen Hal | Sekretariat | ||||||||
Persiapan Pelaksanaan | Pelaksanaan Evaluasi | Inspektorat | |||||||||||||||
Evaluasi Efektivitas | Efektivitas MR | Jenderal | |||||||||||||||
Penerapan MR atas | |||||||||||||||||
Penerapan MR Tahun | |||||||||||||||||
2022 pada tingkat UPR- | |||||||||||||||||
Kementerian, T1, T2, | |||||||||||||||||
dan T3 | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | ||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
6 | Implementasi Budaya Sadar Risiko | 1 | Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan manajemen risiko secara komprehensif | 1 | Termutakhirnya pedoman penerapan MR | 1.a | Terlaksananya FGD Penyusunan Draft Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR (Tahap 2) | Laporan Pelaksanaan FGD Penyusunan Draft Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR (Tahap 2) | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | Ditetapkannya Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR | Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR terbaru | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal 3. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.a | - | - | - |
1.b | Terlaksananya penyampaian surat permohonan legal drafting Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR ke Biro Hukum | Surat permohonan legal drafting Revisi SE Menteri PUPR tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal 3. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.b. | Terlaksananya Penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR terbaru | Bahan sosialisasi peraturan | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.b | Terlaksananya sosialisasi MR | Xxxxxan sosialisasi MR | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | ||||||
- | - | - | 1.c | Terlaksananya Penyiapan implementasi MR pada Balai/Unker berdasarkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR terbaru | Laporan Penyiapan implementasi MR pada Balai/Unker berdasarkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR terbaru | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.c | Terlaksananya Implementasi MR pada 20% Balai/Unker | Laporan Implementasi MR pada 20% Balai/Unker | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 3. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | |||||||
2 | Peningkatan Kompetensi MR bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan 1000 pegawai pelaksana proporsional pada tiap Unor, dengan rincian: 1. XXXX, XXXXX, DJCK, 200 orang 2.DJP, 150 orang 3. DJBK 100 orang 4. Itjen 50 orang 5. Setjen, BPIW, BPSDM, PI 25 orang | Terselenggaranya Executive Workshop MR dan Workshop MR Gelombang 1 | Laporan pelaksanaan Executive Workshop MR dan Executive Workshop MR dan Workshop MR Gelombang 1 | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Terselenggaranya Workshop MR Gelombang 2 | Laporan pelaksanaan Workshop MR Gelombang 2 | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Terselenggaranya Workshop MR Gelombang 3 | Laporan pelaksanaan Workshop MR Gelombang 3 | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | ||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
3 | Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Risiko Kementerian PUPR | Terlaksananya Piloting Sistem MR (minimal UPR T-1) | Laporan pelaksanaan Piloting Sistem MR (minimal UPR T-1) | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | Tersedianya Sistem MR | Screenshot / tangkapan layar Sistem MR | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | Terlaksananya Soft Launching dan Sosialisasi Sistem MR pada seluruh Unit Organisasi/Unker/U PT/Balai | Laporan pelaksanaan Soft Launching dan Sosialisasi Sistem MR pada seluruh Unit Organisasi/Unker/U PT/Balai | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | ||||||
4 | Tercapainya nilai evaluasi efektivitas penerapan MR Kementerian PUPR sebesar 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4.b | Terselenggaranya Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2022 pada tingkat UPR- Kementerian, T1, T2, dan T3 | Laporan Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2022 | 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Unit Kepatuhan Intern Unit Organisasi | 4.b | Penyampaian Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2022 (Target rata-rata nilai di Kementerian 60%) | Surat/Ikhitsar Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2022 dari Irjen kepada Menteri PUPR | 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 4.b | Terselenggaranya Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR Tahun 2023 pada tingkat UPR- Kementerian, T1, T2, dan T3 | Surat Irjen Hal Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas MR | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |||||
4.c | Terlaksananya FGD Penyusunan SE Menteri PUPR Tentang Pedoman Evaluasi Efektivitas Penerapan MR | Laporan FGD | Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 4.c | Ditetapkannya SE Menteri PUPR Tentang Pedoman Evaluasi Efektivitas Penerapan MR | Xxxxxan SE Menteri PUPR Tentang Pedoman Evaluasi Efektivitas Penerapan MR | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal | - | - | - | ||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
6 | Implementasi | 1 | Meningkatkan | 1 | Termutakhirnya | 1.a | - | - | - | 1.a | - | - | - | 1.a | - | - | - |
Budaya Sadar Risiko | budaya sadar risiko dan penerapan manajemen risiko secara | pedoman penerapan MR | |||||||||||||||
1.b | Terlaksananya sosialisasi MR | Xxxxxan sosialisasi MR | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.b | Terlaksananya sosialisasi MR | Xxxxxan sosialisasi MR | 1. Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal | 1.b | - | - | - | ||||||
komprehensif | |||||||||||||||||
1.c | Terlaksananya | Laporan | 1. Biro Keuangan, | 1.c | Terlaksananya | Laporan | 1. Biro Keuangan, | 1.c | - | - | - | ||||||
Implementasi MR | Xxxxxxxxxxxx MR | Sekretariat Jenderal | Implementasi MR | Implementasi MR | Sekretariat Jenderal | ||||||||||||
pada 50% | pada 50% | 2. Inspektorat VI, | pada 60% | pada 60% | 2. Inspektorat VI, | ||||||||||||
Balai/Unker | Balai/Unker | Inspektorat Jenderal | Balai/Unker | Balai/Unker | Inspektorat Jenderal | ||||||||||||
3. Unit Kepatuhan | 3. Unit Kepatuhan | ||||||||||||||||
Intern Unit | Intern Unit | ||||||||||||||||
Organisasi | Organisasi | ||||||||||||||||
2 | Peningkatan | Terlaksananya Penyiapan modul e- learning sesuai peraturan pengganti SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 Tahun 2021 | Laporan Penyiapan modul e-learning sesuai peraturan pengganti SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 Tahun 2021 | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Terselenggaranya | Laporan | Pusat | Terlaksananya | Laporan | Pusat | |||||||
Kompetensi MR | Executive Workshop | pelaksanaan | Pengembangan | Rapat koordinasi | pelaksanaan Rapat | Pengembangan | |||||||||||
bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi dan 1000 pegawai pelaksana proporsional pada tiap Unor, dengan | MR dan Workshop MR secara daring (e-learning ) | Executive Workshop MR dan Workshop MR secara daring (e-learning ) | Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | integrasi modul pelatihan MR dan e- katalog pengembangan kompetensi | koordinasi integrasi modul pelatihan MR dan e-katalog pengembangan kompetensi | Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||||||
rincian: | |||||||||||||||||
1. XXXX, XXXXX, | |||||||||||||||||
DJCK, 200 orang | |||||||||||||||||
2.DJP, 150 orang | |||||||||||||||||
3. DJBK 100 orang | |||||||||||||||||
4. Itjen 50 orang | |||||||||||||||||
5. Setjen, BPIW, | |||||||||||||||||
BPSDM, PI 25 orang | |||||||||||||||||
3 | Tersedianya Sistem | Digunakannya | Laporan | 1. Biro Keuangan, | - | - | - | Terlaksananya | Laporan Evaluasi | 1. Biro Keuangan, | |||||||
Informasi | Sistem MR oleh | penggunaan Sistem | Sekretariat Jenderal | Evaluasi atas | atas penggunaan | Sekretariat Jenderal | |||||||||||
Manajemen Risiko Kementerian PUPR | UNOR | MR oleh UNOR | 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, | penggunaan Sistem MR | Sistem MR | 2. Pusat Data dan Teknologi Informasi, | |||||||||||
Sekretariat Jenderal | Sekretariat Jenderal | ||||||||||||||||
3. Unit Kepatuhan | 3. Inspektorat VI, | ||||||||||||||||
Intern Unit | Inspektorat Jenderal | ||||||||||||||||
Organisasi | |||||||||||||||||
4 | Tercapainya nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
evaluasi efektivitas penerapan MR Kementerian PUPR sebesar 75% | |||||||||||||||||
4.b | Terselenggaranya Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas | Surat Irjen Hal Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas MR | Sekretariat Inspektorat Jenderal | 4.b | Penyampaian Ikhtisar Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas | Surat/Ikhitsar Hasil Evaluasi Efektivitas Penerapan MR atas Penerapan MR | Sekretariat Inspektorat Jenderal | - | - | - | |||||||
Penerapan MR | Penerapan MR | Tahun 2023 dari | |||||||||||||||
Tahun 2023 pada | Tahun 2023 (Target | Irjen kepada Menteri | |||||||||||||||
tingkat UPR- | rata-rata nilai di | PUPR | |||||||||||||||
Kementerian, T1, T2, | Kementerian 75%) | ||||||||||||||||
dan T3 | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
7 | Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI) | 1 | Melaksanakan manajemen kepatuhan intern | 1 | Terbangunnya manajemen kepatuhan intern | 1.a | Tersusunnya kajian atas evaluasi kelembagaan UKI | Dokumen Kajian Evaluasi Kelembagaan UKI | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal | 1.a | Tersusunnya draf usulan penyempurnaan mekanisme kerja KI. | Dokumen Draf Usulan Penyempurnaan Mekanisme Kerja KI | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal | 1.a | Terlaksananya FGD Lanjutan atas draf usulan penyempurnaan mekanisme kerja KI | 1. Laporan Hasil FGD 2. Draf usulan penyempurnaan mekanisme kerja UKI | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal |
1.b | Tersusunnya draf SK Tim Penyusun SE Menteri tentang Mekanisme Kerja KI | Draf SK Tim Penyusun SE Menteri tentang Mekanisme Kerja KI | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal | 1.b | Ditetapkan SK Tim Penyusun SE Menteri tentang Mekanisme Kerja KI | SK Tim Penyusun SE Menteri tentang Mekanisme Kerja KI | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal | 1.b | Tersusunnya surat permintaan Legal drafting ke Biro Hukum | Surat permintaan legal drafting ke Biro Hukum | 1. Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal | ||||||
2 | Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM UKI sebanyak 200 peserta | 2.a | Terbentuknya Tim Reviu atas draf standar kompetensi KI (kamus kompetensi terkait pengendalian intern) | SK Tim reviu | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.a | Terlaksananya FGD reviu draf standar kompetensi KI (kamus kompetensi terkait pengendalian intern) | Laporan Hasil FGD dan Draf kamus kompetensi terkait pengendalian intern | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.a | Ditetapkannya Kamus Kompetensi terkait pengendalian intern | Kamus Kompetensi terkait pengendalian intern | Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
2.b | Terlaksananya penyiapan kebutuhan akan diklat (KAD) peningkatan kompetensi KI | Hasil Identifikasi KAD | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.b | Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi KI | Laporan pelaksanaan kegiatan | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.b | Terlaksananya persiapan penyusunan modul peningkatan kompetensi KI | Laporan pelaksanaan persiapan penyusunan modul peningkatan kompetensi KI | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||||
STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | ||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
7 | Penguatan | 1 | Melaksanakan | 1 | Terbangunnya | 1.a | Ditetapkannya SE | SE Menteri PUPR | 1. Inspektorat VI, | 1.a | - | - | - | 1.a | - | - | - |
Unit | manajemen | manajemen | Menteri PUPR tentang | tentang Mekanisme | Inspektorat Jenderal | ||||||||||||
Kepatuhan Intern (UKI) | kepatuhan intern | kepatuhan intern | Mekanisme Kerja KI | Kerja KI | 2. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata | ||||||||||||
Laksana, Sekretariat | |||||||||||||||||
Jenderal | |||||||||||||||||
1.b | Terlaksananya | Laporan pelaksanaan | 1. Inspektorat VI, | 1.b | Terlaksananya | Laporan pelaksanaan | 1. Inspektorat VI, | 1.b | Terlaksananya | Laporan Internalisasi | Unit Kepatuhan | ||||||
internalisasi SE | internalisasi SE | Inspektorat Jenderal | internalisasi SE | internalisasi SE | Inspektorat Jenderal | internalisasi SE | SE Mekanisme Kerja | Intern Unit | |||||||||
Mekanisme Kerja KI | Mekanisme Kerja KI | 2. Biro Kepegawaian, | Mekanisme Kerja KI | Mekanisme Kerja KI | 2. Biro Kepegawaian, | Mekanisme Kerja KI | KI kepada UKI UPT | Organisasi | |||||||||
(Tahap 1) | Organisasi dan Tata | (Tahap 2) | Organisasi dan Tata | kepada UKI UPT | |||||||||||||
Laksana, Sekretariat | Laksana, Sekretariat | (Tahap 1) | |||||||||||||||
Jenderal | Jenderal | ||||||||||||||||
2 | Meningkatnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
kapasitas dan kompetensi SDM UKI sebanyak 200 peserta | |||||||||||||||||
2.b | Terlaksananya penyusunan modul kompetensi KI | Draf modul kompetensi KI | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan | 2.b.1 | Ditetapkannya modul peningkatan kompetensi KI | Modul peningkatan kompetensi KI | Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan | - | - | - | |||||||
Sumber Daya | Sumber Daya | ||||||||||||||||
Manusia | Manusia | ||||||||||||||||
2.b.2 | Terlaksananya | Laporan pelaksanaan | Pusat Pengembangan | 2.b | Terlaksananya | Laporan pelaksanaan | Pusat Pengembangan | ||||||||||
workshop | workshop | Kompetensi | workshop | workshop | Kompetensi | ||||||||||||
peningkatan | Manajemen, Badan | peningkatan | Manajemen, Badan | ||||||||||||||
kompetensi KI di TA | Pengembangan | kompetensi KI di TA | Pengembangan | ||||||||||||||
2023 (Batch 1) | Sumber Daya | 2024 (Batch 2) | Sumber Daya | ||||||||||||||
Manusia | Manusia | ||||||||||||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
7 | Penguatan | 1 | Melaksanakan | 1 | Terbangunnya | 1.a | - | - | - | 1.a | - | - | - | 1.a | - | - | - |
Unit | manajemen | manajemen | |||||||||||||||
Kepatuhan | kepatuhan | kepatuhan | |||||||||||||||
Intern (UKI) | intern | intern | |||||||||||||||
1.b | Terlaksananya | Laporan Internalisasi | Unit Kepatuhan | 1.b | Terlaksananya | Laporan | Unit Kepatuhan | 1.b | Terlaksananya | Laporan Evaluasi | Inspektorat VI, | ||||||
internalisasi SE | SE Mekanisme Kerja | Intern Unit | implementasi | Implementasi | Intern Unit | evaluasi hasil | hasil implementasi | Inspektorat Jenderal | |||||||||
Mekanisme Kerja KI | KI kepada UKI UPT | Organisasi | mekanisme kerja KI | Mekanisme Kerja KI | Organisasi | implementasi | mekanisme kerja KI | ||||||||||
kepada UKI UPT | pada UKI. | kepada UKI | mekanisme kerja KI | ||||||||||||||
(Tahap 2) | |||||||||||||||||
Catatan: | |||||||||||||||||
menggunakan Daftar | |||||||||||||||||
SIMAK yang disusun | |||||||||||||||||
oleh Itjen | |||||||||||||||||
2 | Meningkatnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
kapasitas dan kompetensi SDM | |||||||||||||||||
2.b | - | - | - | 2.b.1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
UKI sebanyak | |||||||||||||||||
200 peserta | |||||||||||||||||
Terlaksananya | Laporan pelaksanaan | Pusat Pengembangan | 2.b.2 | Terlaksananya | Laporan pelaksanaan | Pusat Pengembangan | 2.b | Terlaksananya | 1. Laporan evaluasi | Badan | |||||||
workshop | workshop | Kompetensi | workshop | workshop | Kompetensi | evaluasi pelaksanaan | 2. Rekomendasi | Pengembangan | |||||||||
peningkatan | Manajemen, Badan | peningkatan | Manajemen, Badan | workshop | Sumber Daya | ||||||||||||
kompetensi KI di TA | Pengembangan | kompetensi KI di TA | Pengembangan | peningkatan | Manusia dan UKI | ||||||||||||
2024 (Batch 3) | Sumber Daya | 2024 (Batch 4) | Sumber Daya | kompetensi KI | Unit Organisasi | ||||||||||||
Manusia | Manusia | ||||||||||||||||
STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B12 (Desember 2022) | B15 (Maret 2023) | B18 (Juni 2023) | ||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
8 | Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) | 1 | Pengamanan BMN berupa Tanah di Kementerian PUPR secara optimal | 1 | Terlaksananya percepatan proses sertifikasi aset tetap Tanah di Kementerian PUPR | 1.a | Tersusunnya rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Penanggungjawab dan Tim Pelaksana Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tetap Tanah di Kementerian PUPR. | Dokumen rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Penanggungjawab dan Tim Pelaksana Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tetap Tanah di Kementerian PUPR. | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | 1.a | Tersedianya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Penanggungjawab dan Tim Pelaksana Pengamanan Sertifikasi Aset Tanah. | Dokumen Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR tentang Penanggungjawab dan Tim Pelaksana Pengamanan Sertifikasi Aset Tanah | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi | 1.a | Terlaksananya FGD Pemetaan Targeting Sertifikasi Aset Tetap Tanah sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Identifikasi Status Sertifikasi Aset Tetap Tanah | Laporan Kegiatan Pelaksanaan FGD dan notulensi hasil pembahasan/ kesepakatan. | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi |
1.b | Terlaksananya identifikasi status dokumen kepemilikan tanah dengan informasi yang paling sedikit menyajikan informasi berupa: 1. Sudah bersertifikat sesuai ketentuan (Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian PUPR) dan telah dilakukan update ke aplikasi SIMAN; 2. Sudah bersertifikat sesuai ketentuan, namun belum dilakukan update ke aplikasi SIMAN; 3. Belum bersertifikat, 4. Sudah/Belum terdapat dalam aplikasi MONSERA; 5. Identifikasi permasalahan yang tercatat dalam Laporan Barang Pengguna Kementerian PUPR. | Laporan hasil identifikasi status sertifikasi aset tetap Tanah dan identifikasi permasalahan, beserta lampiran dokumen pendukung dari aplikasi SIMAN dan MONSERA) | Sekretariat Unit Organisasi | ||||||||||||||
2 | Pemindahtan ganan BMN melalui hibah secara tertib dan tepat waktu | 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian proses Hibah BMN dengan tertib dan tepat waktu | 1.a | Tersusunnya rancangan Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR yang terdiri dari perwakilan dari tiap Unit Organisasi yang memiliki BMN yang akan dihibahkan. | Dokumen rancangan Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Pelaksanaan Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | 1.a | Ditetapkannya Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Percepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR yang berisikan perwakilan dari tiap Unit Organisasi yang memiliki BMN yang akan dihibahkan | Dokumen Surat Keputusan Menteri PUPR tentang Xxx Xxxcepatan Hibah BMN di Kementerian PUPR | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | 1.a | Tersusunnya rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Dokumen rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | ||
1.b | Penyampaian Surat Sekretaris Jenderal kepada Unit Organisasi untuk menetapkan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2023 | Surat Sekretaris Jenderal kepada Unit Organisasi untuk menetapkan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2023 | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | 1.b | Penyampaian Surat Unit Organisasi (ABCP) atas target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2023: 1. BMN perolehan 2017- 2022 2. BMN perolehan 2017- kebawah | Surat Penyampaian masing - masing Unit Organisasi (ABCP) atas target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2023 | Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxx, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan | 1.b | Terlaksananya FGD pembahasan rencana penyelesaian penyerahan BMN kepada pihak ketiga sesuai usulan dari Unit Organisasi: 1. BMN perolehan 2017-2022: a. Target penyelesaian yang diusulkan b. Kendala-kendala dan penyelesaiannya 2. BMN perolehan 2017-kebawah a. Permasalahan untuk setiap tahun perolehan b. Kendala-kendala dan langkah penyelesaiannya | Laporan Kegiatan Pelaksanaan FGD dan notulensi hasil pembahasan/ kesepakatan. | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | ||||||
STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B21 (September 2023) | B24 (Desember 2023) | B27 (Maret 2024) | ||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
8 | Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) | 1 | Pengamanan BMN berupa Tanah di Kementerian PUPR secara optimal | 1 | Terlaksananya percepatan proses sertifikasi aset tetap Tanah di Kementerian PUPR | 1.a | Tersusunnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang penetapan target pelaksanaan sertifikasi tanah. | Dokumen Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang penetapan target pelaksanaan sertifikasi tanah. | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi | 1.a | Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target dan kendala dalam pelaksanaan proses sertifikasi tanah | Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi . | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi | 1.a | Terlaksananya monitoring dan evaluasi lanjutan tahap pertama terhadap progres pencapaian target dan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah | Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi |
2 | Pemindahtanganan BMN melalui hibah secara tertib dan tepat waktu | 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian proses Hibah BMN dengan tertib dan tepat waktu | 1.a | Terlaksananya FGD pembahasan rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Laporan kegiatan pelaksanaan FGD pembahasan rancangan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | 1.a | Finalisasi dan tersampaikannya Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 kepada Biro Hukum untuk proses legalisasi | Rancangan final Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | 1.a | Ditetapkannya Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Dokumen Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | ||
1.b | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proses penyerahan barang kepada pihak ketiga dari masing-masing Unit Organisasi (ABCP) sesuai dengan target yang ditetapkan oleh surat pimpinan Unit Organisasi (ABCP) seperti disebut dalam B15 | Laporan hasil pelaksanaan monev | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan | 1.b | - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proses penyerahan barang kepada pihak ketiga dari masing-masing unit organisasi (ABCP) sesuai dengan target yang ditetapkan oleh surat pimpinan unit organisasi (ABCP) seperti disebut dalam B15 | - Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi; - Surat Sekretaris Jenderal PUPR kepada Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2024. | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxx, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan | 1.b | Penyampaian Surat dari Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2024: 1. BMN perolehan 2017-2023 2. BMN perolehan 2017-kebawah | Surat dari Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2024: 1. BMN perolehan 2017-2023 2. BMN perolehan 2017-kebawah | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxx, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan | ||||||
- Surat Sekretaris Jenderal kepada Unit Organisasi untuk menetapkan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk tahun 2024 | |||||||||||||||||
NO. | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | B30 (Juni 2024) | B33 (September 2024) | B36 (Desember 2024) | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | |||||||||
8 | Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) | 1 | Pengamanan BMN berupa Tanah di Kementerian PUPR secara optimal | 1 | Terlaksananya percepatan proses sertifikasi aset tetap Tanah di Kementerian PUPR | 1.a | Terlaksananya monitoring dan evaluasi lanjutan tahap kedua terhadap progres pencapaian target dan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah. | Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi . | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi | 1.a | Terlaksananya rapat koordinasi dengan Unor dalam rangka pembahasan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pencapaian target sertifikasi tanah dan perumusan rencana tindak lanjut atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi tanah | Laporan hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi | 1.a | Terlaksananya rapat pembahasan hasil evaluasi pencapaian target dan pembahasan penetapan tindak lanjut atas kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah. | Laporan pelaksanaan rapat dan notulensi rapat | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sekretariat Unit Organisasi |
2 | Pemindahtanganan BMN melalui hibah secara tertib dan tepat waktu | 1 | Terlaksananya percepatan penyelesaian proses Hibah BMN dengan tertib dan tepat waktu | 1.a | Terlaksananya sosialisasi tahap ke-I atas Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | 1.a | Terlaksananya sosialisasi tahap ke- II atas Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Percepatan Hibah BMN Perolehan Sebelum Tahun Anggaran 2017 | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | 1.a | - | - | - | ||
1.b | Terlaksananya FGD pembahasan rencana penyelesaian terhadap proses BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2024 berdasarkan masukan dari Unit Organisasi: 1. BMN perolehan 2017- 2023: a. Target penyelesaian yang diusulkan b. Kendala-kendala dan penyelesaiannya 2. BMN perolehan 2017- kebawah a. Permasalahan untuk setiap tahun perolehan b. Kendala-kendala dan langkah penyelesaiannya | Laporan pelaksanaan FGD dan notulensi hasil pembahasan/kesep akatan. | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal | 1.b | Terlaksananya monev terhadap pelaksanaan proses penyerahan barang kepada pihak ketiga sesuai usulan dari Unit Organisasi pada periode B27. | Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxx, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan | 1.b | - Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses penyerahan barang kepada pihak ketiga sesuai usulan dari Unit Organisasi pada periode B27; - Tersusunnya Surat Sekretaris Jenderal PUPR kepada Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2025. | - Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi; - Surat Sekretaris Jenderal PUPR kepada Unit Organisasi tentang penetapan target BMN yang akan diserahkan kepada pihak ketiga di tahun 2025. | Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Direktorat Jenderal Xxxx Xxxxx, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan | ||||||
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | |||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
9 | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan Continuous Audit & Continuous Monitoring (CA- CM) | Pemanfaatan sistem digital automation yang dapat memberikan early warning system terhadap penyimpangan (fraud) PBJ | 1 | Tersedianya digital automation system yang dapat memberikan early warning terhadap penyimpangan (fraud) PBJ | 1.a | Terlaksananya Rapat Pemanfaatan Aplikasi CA-CM | Laporan pelaksanaan rapat | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.a | Ditetapkannya SK Tim Penyusunan SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR | SK Tim Penyusunan SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.a | Terlaksananya pembahasan draft SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR (termasuk standar kualitas data input sistem informasi pendukung) | Laporan pelaksanaan pembahasan | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal |
1.a | Terlaksananya penyusunan draf SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR (termasuk standar kualitas data input sistem informasi pendukung) | Dokumen Draf SE Menteri PUPR | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |||||||||||||
1.b | Terlaksananya FGD penyusunan rencana pengembangan aplikasi CA-CM (stakeholder /pengelol a sistem informasi pendukung) | Laporan pelaksanaan FGD | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.b | Terlaksananya monitoring dan Evaluasi pengembangan aplikasi CA-CM Tahap I (termasuk pengaturan dashboard pimpinan unor) | Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.b | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pengembangan aplikasi CA-CM Tahap II (termasuk pengaturan dashboard pimpinan unor) | Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |||||
2 | Terlaksananya Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko sesuai SE 24/2020 dengan menggunakan ketersediaan informasi aplikasi CA-CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
B12 (Desember 2022)
B15 (Maret 2023)
B18 (Juni 2023)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | |||||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
9 | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan Continuous Audit & Continuous Monitoring (CA- CM) | Pemanfaatan sistem digital automation yang dapat memberikan early warning system terhadap penyimpangan (fraud) PBJ | 1 | Tersedianya digital automation system yang dapat memberikan early warning terhadap penyimpangan (fraud) PBJ | 1.a | Ditetapkannya SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR (termasuk standar kualitas data input sistem informasi pendukung | SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.a | Terlaksananya Sosialisasi SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata kelola CA-CM di Kementerian PUPR | Laporan pelaksanaan sosialisasi | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | - | - | - | |
1.b | Terlaksananya Uji coba aplikasi CA-CM (hasil monev B15 dan B18) | Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.b | Terlaksananya Launching Aplikasi CA-CM Kementerian PUPR | Laporan pelaksanaan Launching Aplikasi CA-CM Kementerian PUPR | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.b | Terlaksananya monitoring pemanfaatan Aplikasi CA-CM | Laporan pelaksanaan monitoring | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |||||
1.c | Terlaksananya perancangan peningkatan kompetensi SDM pendukung kegiatan CA-CM sesuai dengan SE Menteri PUPR tentang kebijakan tata Kelola CA-CM | Laporan pelaksanaan perancangan peningkatan kompetensi SDM pendukung CA-CM | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | 1.c | Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi SDM pendukung CA-CM | Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi SDM pendukung CACM | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | - | - | - | ||||||
2 | Terlaksananya Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko sesuai SE 24/2020 dengan menggunakan ketersediaan informasi aplikasi CA-CM | Tersusunnya usulan PKPT pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri 24/2020 oleh 2 sampel terpilih berdasarkan informasi dashboard CA-CM | Nota Dinas Dokumen usulan PKPT pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No.24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih berdasarkan informasi dashboard CA-CM | Sekretariat Inspektorat Jenderal | 2.a | Ditetapkannya PKPT pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih | SK Penetapan | Sekretariat Inspektorat Jenderal | Terlaksananya PKPT pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sample terpilih | Nota dinas progress pelaksanaan PKPT | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |||||
2.b | Terlaksananya persiapan pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih, berdasarkan PKPT | Laporan pelaksanaan persiapan | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |||||||||||||
B21 (September 2023)
B24 (Desember 2023)
B27 (Maret 2024)
No | STRATEGI | LANGKAH STRATEGIS | INDIKATOR KEBERHASILAN | |||||||||||
UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | UKURAN KEBERHASILAN | BUKTI DUKUNG | PENANGGUNG JAWAB | ||||||
9 | Pemanfaatan | Pemanfaatan | 1 | Tersedianya digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Teknologi | sistem digital | automation system | ||||||||||||
Informasi | automation | yang dapat | ||||||||||||
dalam | yang dapat | memberikan early | ||||||||||||
Penerapan | memberikan | warning terhadap | ||||||||||||
Continuous | early warning | penyimpangan | ||||||||||||
Audit & | system | (fraud) PBJ | ||||||||||||
Continuous Monitoring (CA-CM) | terhadap penyimpangan (fraud) PBJ | |||||||||||||
1.b | Terlaksananya monitoring pemanfaatan | Laporan pelaksanaan monitoring | Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | Tersusunnya perencanaan Evaluasi | Dokumen Perencanaan Evaluasi | 1. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | Terlaksananya Evaluasi Implementasi CA- | Laporan pelaksanaan Evaluasi | 1. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal | |||||
Aplikasi CA-CM | Implementasi CA- | Implementasi CA- | 2. Inspektorat VI, | CM Tahap II (2022- | Implementasi CA- | 2. Inspektorat VI, | ||||||||
CM Tahap II (2022- | CM Tahap II (2022- | Inspektorat Jenderal | 2024) | CM Tahap II (2022- | Inspektorat Jenderal | |||||||||
2024) | 2024) | 2024) | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2 | Terlaksananya | Tersusunnya draf laporan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih dan pembahasan dengan auditi | Draf laporan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua)sample terpilih dan pembahasan dengan auditi | Sekretariat | Tersusunnya laporan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih | Laporan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 oleh 2 (dua) sampel terpilih | Sekretariat | Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko berdasarkan SE Menteri PUPR No. 24/2020 | Laporan evaluasi | Sekretariat | ||||
Perencanaan Pengawasan intern | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | |||||||||||
berbasis risiko | ||||||||||||||
sesuai SE 24/2020 | ||||||||||||||
dengan | ||||||||||||||
menggunakan | ||||||||||||||
ketersediaan | ||||||||||||||
informasi aplikasi | ||||||||||||||
CA-CM | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||