KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Xxxxx Xxxxxxx
Jabatan : Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, Januari 2021
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
Xxxxx Xxxxxxx
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL DAN SUB REGIONAL
No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
1. | Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional | Jumlah kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang disepakati | 2 |
Jumlah rekomendasi percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang disupervisi Kemenko Perekonomian | 3 | ||
Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian | 8 | ||
Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi Regional dan Sub Regional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian | 1 | ||
2. | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang Berkualitas | Persentase rekomendasi kebijakan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional yang diterima oleh Deputi | 100% |
Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Kegiatan Anggaran
1. Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Rp 2.000.000.000
Dua Miliar Rupiah
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx, Januari 2021 Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
Xxxxx Xxxxxxx
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL DAN SUB REGIONAL
No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Inisiatif Strategis | Rencana Aksi Kinerja | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||
1 | Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub- Regional | Jumlah kerja sama ekonomi regional dan sub regional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan sub-regional, dan multilateral) yang disepakati | 1 | a) Review perjanjian ASEAN- India Free Trade Agreement (FTA) untuk perdagangan barang (ASEAN-India Trade in Goods Agreement) | ● Scoping exercise komponen review ASEAN- India Trade in Goods Agreement | |||
b) Perundingan Upgrading ASEAN-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) | ● Putaran formal pertama perundinga n Upgrading AANZFTA | ● AANZFTA Joint Committee Meeting and Related Meetings | ||||||
Jumlah rekomendasi percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan kerja sama ekonomi regional dan sub regional yang disupervisi Kemenko Perekonomian | 3 | a) Penyelesaian Proses Ratifikasi Protokol Pertama Amandemen AJ- CEP | ● Pembentukan Panitia Antar Kementerian (PAK) Pengesahan 1st Protocol to Amend AJ-CEP | ● Pengesahan 1st Protocol to Amend AJ-CEP melalui Peraturan Presiden | ||||
b) Penyelesaian Proses Ratifikasi ASEAN Agreement on E- Commerce | ● Finalisasi Rancangan Undang- Undang ASEAN Agreement on E- Commerce | |||||||
c) Percepatan Proses Ratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) | • Penyusunan Naskah Akademis | ● Penyampaian dokumen awal proses ratifikasi kepada DPR | ● Pembahas an dengan DPR | ● Pembahasan dengan DPR | ||||
• Penyusunan Terjemahan Naskah Perjanjian dan Penjelasannya | ||||||||
No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Inisiatif Strategis | Rencana Aksi Kinerja | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||||
Jumlah forum kerja sama ekonomi internasional yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat Regional dan Sub Regional | 8 | a) Mengusulkan dan Mengawal Posisi Indonesia dalam forum ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting | ● E-Monitoring Prioritas MEA 2021 melalui portal STORMEA TW I | ● E-Monitoring Prioritas MEA 2021 melalui portal STORMEA TW II | ● E-Monitoring Prioritas MEA 2021 melalui portal STORMEA TW III | ● E-Monitoring Prioritas MEA 2021 melalui portal STORMEA TW IV ● Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan AEC Council ke-20 | ||
● Pertemuan AEC Council ke-20 | ||||||||
b) Mengusulkan dan Mengawal Posisi Indonesia dalam forum High Level Task Force on | ● Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan HLTF-EI ke-39 | ● Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan HLTF- EI ke-40 | ||||||
Economic Integration (HLTF-EI) | ● Pertemuan HLTF-EI ke-39 ● Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut Pertemuan HLTF-EI ke-39 | ● Pertemuan HLTF- EI ke-40 ● Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut Pertemuan HLTF- EI ke-40 | ||||||
c) Mengusulkan dan Mengawal Posisi Indonesia dalam forum BIMP-EAGA dan IMT- GT Ministerial Meeting | • Penyusunan Matriks Tindak Lanjut Arahan Menteri dalam PTM • Monitoring implementasi arahan Menteri dalam PTM • Koordinasi dengan Cluster, Working Group dan Sub Working Group untuk implementasi arahan Menteri dalam PTM | • Monitoring dan evaluasi implementasi arahan Menteri dalam PTM • Rapat Koordinasi penyelesaian pending matters implementasi berbagai arahan Menteri dalam PTM | ● Rapat Koordinasi Persiapan IMT- GT Ministerial Meeting ● Penyusunan bahan posisi Indonesia dalam PTM IMT-GT ● Pelaksana an PTM IMT-GT | ● Rapat Koordinasi Persiapan BIMP- EAGA Ministerial Meeting ● Penyusunan bahan posisi Indonesia dalam PTM BIMP- EAGA ● Pelaksanaan PTM BIMP- EAGA | ||||
d) Mengusulkan dan Mengawal Posisi Indonesia dalam forum BIMP-EAGA dan IMT- GT Senior Official Meeting | • FGD penyusunan rencana aksi implementasi proyek-proyek prioritas • Monitoring dan evaluasi beberapa proyek prioritas dalam kerja sama IMT- GT dan BIMP- EAGA • Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Sekretariat Nasional untuk persiapan Special SOM | ● Monitoring pertemuan- pertemuan tingkat Clustes dan Working Group ● Pelaksanaan Pertemuan Special SOM BIMP-EAGA dalam rangka penyusunan MTR BEV 2025 ● Monitoring dan evaluasi penyusunan IMT- GT IB 2022-2026 ● Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Sekretariat Nasional persiapan SOM/MM IMT- GT | ● Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan SOM IMT-GT ● Penyusunan bahan posisi Indonesia dalam Pertemuan SOM IMT-GT ● Pelaksanaan Pertemuan SOM IMT-GT ● Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Sekretariat Nasional persiapan SOM/MM BIMP- EAGA | ● Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan SOM BIMP- EAGA ● Penyusunan posisi Indonesia dalam Pertemuan SOM BIMP- EAGA ● Pelaksana an Pertemuan SOM BIMP- EAGA ● Rapat Koordinasi Penyelesaia n Pending Matters dalam kerja sama BIMP- EAGA dan IMT-GT | |
● Monitoring dan evaluasi implement asi program/pr oyek prioritas dalam kerja sama ekonomi sub regional | |||||
e) Mengusulkan dan Mengawal Posisi Indonesia dalam forum CIMT Advisory Committee Meeting | ● Koordinasi Bilateral dengan CIMT ● Monitoting dan evaluasi pertemuan Review Committee | ● Monitoring dan Evaluasi capaian program kerja CIMT ● Koordinasi pelaksanaan penyusunan | ● Pertemuan Review ● Committee Meeting | ● Pertemuan Advisory Committee Meeting ● Laporan kinerja CIMT |
Meeting | IB 2022-2026 | ||||
● Pelaksanaan | ● Laporan audit | ||||
pertemuan | kinerja CIMT | ||||
Advisory | untuk tahun | ||||
Committee | 2020 | ||||
Meeting | |||||
● Penyusunan | |||||
rencana aksi | |||||
tindak lanjut hasil | |||||
pertemuan ACM | |||||
● Persiapan audit | |||||
kinerja CIMT | |||||
tahun 2020 | |||||
f) Mengusulkan dan Mengawal Posisi Indonesia dalam forum BIMP-EAGA dan IMT-GT Strategic Planning Meeting | ● Pelaksanaan Penyusunan MTR BEV 2025 ● Konsultasi Nasional Pelaksanaan BIMP- EAGA SPM 2021 and MTR BEV 2025 ● Pelaksanaan BIMP- EAGA Strategic Planning Meeting ● Pelaksanaan IMT- GT Strategi Planning Meeting 2021 | ● Penyusunan Rencana Aksi Implementasi proyek/progra m hasil dari pertemuan SPM ● Monitoring pelaksanaan pertemuan tingkat Cluster, Working Group dan Sub- Working Group | ● FGD capaian dan implementasi program/proyek yang disepakati dalam SPM | ||
● Persiapan Penyusunan IMT- GT IB 2022-2026 | |||||
● Identifikasi sektor potensial untuk kerja sama | |||||
● Pelaksanaan pertemuan tingkat NS untuk persiapan SPM IMT-GT |
| |||||||||
g) Mengusulkan dan Mengawal Posisi Indonesia dalam forum APEC Economic Committee | ● Rapat persiapan Delegasi RI pada pada forum APEC Economic Committee ke-1 2021 ● Penyusunan concept note proposal yang akan diajukan dalam forum APEC | ● Evaluasi dan Penilaian Concept Note Proposal dalam RAASR Fund (phase II) ● FGD Penyusunan dan pembahasan masukan dalam laporan APEC Economic Policy Report 2021 | ● Rapat Koordinasi persiapan Delegasi RI pada pada forum APEC Economic Committee ke-2 2021 ● Pelaksanaan Pertemuan APEC Economic Committee ke-2 2021 | ● Monitoring dan Evaluasi kesepakatan dalam kerja sama APEC ● Diseminasi hasil- hasil kerja kerja sama ekonomi APEC ● Identifikasi sektor prioritas usulan | |||||
● Identifikasi dan penyusunan | |||||||||
deliverables dalam reformasi structural APEC | ● Penyusunan rencana aksi implementasi Concept Note proposal Indonesia | Indonesia dalam APEC 2022 | |||||||
● Pelaksanaan Pertemuan APEC Economic Committee | |||||||||
● Pelaksanaan Program Capacity Building on Measuring and Implementing Inclusive Economic Policy | |||||||||
● Evaluasi dan Penilaian Concept Note Proposal dalam RAASR Fund (phase I) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara di Forum Ekonomi Regional dan Sub Regional yang diKoordinasi Kemenko Perekonomian | |||||||||
h) Mengusulkan dan Mengawal Posisi Indonesia dalam forum APEC Structural Reforms Ministerial Meeting (SRMM) | ● FGD Identifikasi isu reformasi structural dalam kerja sama APEC | ● Rapat Koordinasi perumusan Posisi Indonesia dalam forum APEC Structural Reforms Ministerial Meeting (SRMM) ● Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural 2021 | ● Penyusunan matriks rencana tindak lanjut arahan Menteri dalam Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural 2021 ● Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi structural Indonesia yang sejalan dengan program APEC | ● Identifikasi isu reformasi structural Indonesia dalam APEC 2022 | |||||
1 | a) Perumusan Kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi Regional dan Sub Regional | ● Penyusunan matriks tindak lanjut arahan Kepala Negara dalam KTT sebelumnya ● Identifikasi pending matter dari arahan Kepala Negara dalam KTT | ● Rapat Koordinasi persiapan rangkaian IMT- GT Summit ● Pelaksanaan Pertemuan Tingkat Sekretariat Nasional persiapan KTT IMT-GT ● Pelaksanaan Pertemuan Tingkat SO persiapan KTT IMT-GT | ● Identifikasi potensi dan possible deliverables yang akan diangkat Indonesia dalam KTT IMT- GT | ● Rapat Koordinasi penyiapan posisi Indonesia dalam KTT IMT-GT ● Pelaksanaan KTT IMT-GT 2021 ● Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Arahan Kepala Negara dalam KTT IMT-GT | ||||
| |||||||||
| |||||||||
2 | Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub- Regional yang Berkualitas | Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub- Regional yang diterima oleh Deputi | 100% | Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan sosialisasi/diseminasi kerja sama ekonomi regional yang diikuti oleh stakeholders terkait | ● Monitoring dan evaluasi program peningkatan konektivitas laut dalam kerangka kerja sama ekonomi sub regional | ● Monitoring dan Evaluasi program/proyek di Kawasan perbatasan | ● Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN | ● Sosialisasi hasil- hasil kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional | |
Pelaksanaan Penyelesaian Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) MEA 2025 | ● Rapat Tindak Lanjut dan Konsultasi RAN MEA 2025 hasil review Bappenas | ● Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Presiden RAN MEA 2025 | |||||||
Penyusunan Usulan Priority Economic Deliverables (PED) dalam rangka persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 | ● FGD ke-1 penyusunan usulan PED dalam rangka persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 | ● FGD ke-2 penyusunan usulan PED dalam rangka persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 | |||||||
Penyusunan Policy Adjustment Implementasi Perjanjian RCEP | ● FGD Stocktaking Isu-Isu Penyusunan Rencana Aksi Implementasi RCEP | ● FGD Stocktaking Isu-Isu Penyusunan Rencana Aksi Implementasi RCEP | ● Rapat Penyusunan Roadmap Policy Adjustment Implementasi Perjanjian RCEP | ● Rapat Penyusunan Roadmap Policy Adjustment Implementasi Perjanjian RCEP | |||||
Penyusunan posisi Indonesia dalam Kerja Sama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA dan IMT-GT | ● Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuani dan Penyusunan Posisi Indonesia | ● Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan dan Penyusunan Posisi Indonesia ● Evaluasi hasil- hasil pertemuan di tingkat cluster dan working group | ● Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuani dan Penyusunan Posisi Indonesia ● Evaluasi hasil-hasil pertemuan di tingkat cluster dan working group | ● Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuani dan Penyusunan Posisi Indonesia | |||||
| |||||||||
Penyusunan Mid-Term Review BIMP-EAGA Vision 2025 | ● Konsultasi Nasional atau Rapat Koordinasi Penyusunan posisi Indonesia dalam proses penyusunan MTR BEV 2025 | ● Rapat Koordinasi Evaluasi Program dalam Penyusunan MTR BEV 2025 | ● Pelaksanaan pertemuan Task Force MTR dan Sekretariat Nasional | ● Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Program hasil MTR BEV 2025 | ||||
● Pelaksanaan pertemuan Task Force MTR dan Sekretariat Nasional | ● Draft awal laporan MTR BEV 2025 | |||||||
Penyusunan IMT-GT Implementation Blueprint 2022-2026 | ● Konsultasi nasional atau Rapat Koordinasi Penyusunan Posisi untuk penyusunan IMT-GT Implementation Blueprint 2022-2026 | ● Rapat Koordinasi Evaluasi Program dalam Penyusunan IB 2022-2026 | ● Pelaksanaan Pertemuan Task Force IB dan Sekretariat Nasional | ● Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Program hasil IB 2022-2026 | ||||
● Pelaksanaan Pertemuan Task Force IB dan Sekretariat Nasional | ● Draft awal IMT GT Implementation Blueprint 2022- 2026 | |||||||
Penyusunan posisi Indonesia pada Pertemuan APEC Economic Committee 2021 | • FGD identifikasi stakeholders dan kesiapan perangkat hukum, SDM dan infrastruktur Pendukung pada Agenda APEC ODR | • FGD Penyusunan dan Pembahasan Masukan Indonesia dalam Laporan APEC Economic Policy Report 2021 | • FGD Identifikasi Komitmen Individual Action Plan Indonesia dalam Enhance APEC Agenda on Structural Reform |
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
Xxxxx Xxxxxxx
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE IKU: S.1
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
( X ) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth
Perspektif
SS.1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
Sasaran Strategis
Kesepakatan kerja sama ekonomi internasional sebagai serangkaian tindakan yang untuk upaya mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi antar Negara.
Adapun ruang lingkup dari kesepakatan ini adalah tercapainya kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral), ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi Kemenko Perekonomian, forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral, serta kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi internasional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian
SS ini menunjukkan hasil dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi internasional.
SS ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara produktif melalui kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra.
Deskripsi Sasaran Strategis
Definisi
IKU.1. Jumlah Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang disepakati
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deskripsi IKU
Perjanjian kerja sama ekonomi internasional adalah persetujuan/perjanjian yang disepakati antara Indonesia dengan negara mitra baik dalam forum kerja sama ekonomi bilateral, regional dan sub regional, maupun multilateral.
Hal ini meliputi kesepakatan bilateral, multilateral, regional, dan sub regional secara khusus dapat berupa persetujuan/perjanjian dalam bentuk PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral. Adapun target yang ditetapkan dalam kerja sama ekonomi regional dan sub regional adalah perkembangan kemajuan perjanjian kerja sama ekonomi regional dan sub regional:
1. ASEAN Economic Community;
2.1. AIFTA;
Fo
Formula
3.2. AANZFTA;
Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red rmatted: Font color: Red
Mendorong terwujudnya peningkatan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka mendukung pepertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.
Tujuan
Jumlah perkembangan/kemajuan kerja sama ekonomi regional dan sub regional yang berhasil disepakatisedang dalam proses perundingan atau yang berhasil disepakati.
Jumlah
Satuan Pengukuran
1. Asisten Xxxxxi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Perdagangan
3. Kementerian Luar Negeri 4. BKPM
4.5. Kementerian dan Lembaga terkait lainnya
Unit/Pihak Penyedia Data
Pejabat Penanggung Jawab Data Sumber Data
Tingkat Kendali IKU Tingkat Validitas IKU
Asisten Deputi Kerja Sama EKonomi Regional dan Sub Regional
1. Laporan Hasil Perundingan AIFTA;Laporan pertemuan perundingan RCEP
1.2. Laporan Hasil Perundingan AANZFTA
(…..) High ( X ) Moderate (…..) Low
Formatted: Left, Indent: Left: -0.03", Hanging: 0.19"
(…..) Exact ( X ) Proxy (…..) Activity
Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Formatted: Font: (Default) Calibri, 11 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt
Jenis Konsolidasi Periode
( X ) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU
(X) Cascading Peta (…) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading
(…) Indirect
(X) Direct
Metode Cascading
Polarisasi IKU
( X ) Maximize (.......) Minimize (........) Stabilize
(....) Bulanan ( X ) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan
Periode Pelaporan
Periode Pelaporan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | |
TAHUNAN | - | - | 1 | 1 | 2 |
s.d. Triwulan I | - | - | - | - | - |
s.d. Xxxxxxxx XX | - | - | - | - | - |
s.d. Xxxxxxxx XXX | - | - | - | - | - |
s.d. Triwulan IV | - | - | 1 | 1 | 2 |
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE IKU: S.2
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
( X ) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth |
SS.1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
Perspektif Sasaran Strategis
Kesepakatan kerja sama ekonomi internasional sebagai serangkaian tindakan yang untuk upaya mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi antar Negara. Adapun ruang lingkup dari kesepakatan ini adalah tercapainya kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral), ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi Kemenko Perekonomian, forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral, serta kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi internasional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian SS ini menunjukkan hasil dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi internasional. SS ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara produktif melalui kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra. |
Deskripsi Sasaran Strategis
IKU.2. Jumlah rekomendasi percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan kerja sama ekonomi regional dan sub regional yang disupervisi Kemenko Perekonomian |
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Definisi |
Implementasi perundingan kerja sama ekonomi regional dan sub regional yang disupervisi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diawali dengan proses diratifikasinya perundingan kerja sama ekonomi regional dan sub regional. Ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional adalah salah satu bentuk pengesahan atas perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional/proses adopsi perjanjian internasional ke dalam konstitusi hukum nasional (melalui persetujuan dari badan eksekutif dan legislatif) sehingga negara terkait dapat memanfaatkan perjanjian internasional tersebut pada negaranya masing-masing. Hal ini meliputi persetujuan/perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang telah disahkan maupun dalam proses Ratifikasi. Adapun target perjanjian yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Protokol Pertama Amandemen AJ-CEP 2. ASEAN Agreement on E-Commerce 3. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) |
Formula |
Jumlah ratifikasi dari perjanjian kerja sama ekonomi regional dan sub regional yang telah disupervisi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
Tujuan |
Mendorong terwujudnya hasil dari perjanjian kerja sama ekonomi internasional untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. |
Deskripsi IKU
Jumlah |
1. Asisten Xxxxxi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Luar Negeri; 4. Kementerian/Lembaga terkait lainnya |
Satuan Pengukuran
Unit/Pihak Penyedia Data
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
1. Nota Dinas terkait proses ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional 2. Laporan hasil koordinasi proses ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional |
Pejabat Penanggung Jawab Data Sumber Data
(…..) High ( …. ) Moderate ( X ) Low |
(…..) Exact ( X ) Proxy (…..) Activity |
( X ) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value |
(X) Cascading Peta (…) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading |
Tingkat Kendali IKU Tingkat Validitas IKU Jenis Konsolidasi Periode Jenis Cascading IKU
(…) Indirect
(X) Direct
( X ) Maximize (.......) Minimize (........) Stabilize |
(....) Bulanan ( X ) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan |
Metode Cascading Polarisasi IKU Periode Pelaporan
Periode Pelaporan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | |
TAHUNAN | - | - | 3 | 3 | 3 |
s.d. Triwulan I | - | - | 1 | 1 | - |
s.d. Triwulan II | - | - | 1 | 1 | - |
s.d. Xxxxxxxx XXX | - | - | - | - | - |
s.d. Triwulan IV | - | - | 1 | 1 | 3 |
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE IKU: S.3
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
( X ) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth |
SS.1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
Perspektif Sasaran Strategis
Kesepakatan kerja sama ekonomi internasional sebagai serangkaian tindakan yang untuk upaya mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi antar Negara. Adapun ruang lingkup dari kesepakatan ini adalah tercapainya kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Sub Regional, serta Multilateral), ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi Kemenko Perekonomian, forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral, serta kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi internasional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian SS ini menunjukkan hasil dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi internasional. SS ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara produktif melalui kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra. |
Deskripsi Sasaran Strategis
IKU.33. Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Kemenko Perekonomian |
Definisi |
Forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat Regional dan Sub Regional adalah forum di mana Kemenko Perekonomian menjadi koordinator pada forum tersebut Forum ini meliputi forum pada tingkat Deputi maupun tingkat Menteri. Adapun target yang ditetapkan sebagai berikut: 1. ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting 2. High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI) 3. BIMP-EAGA dan IMT-GT Ministerial Meeting 4. BIMP-EAGA dan IMT-GT Senior Official Meeting 5. CIMT Advisory Committee Meeting 6. BIMP-EAGA dan IMT-GT SPM 7. APEC Economic Committee 8. Structural Reforms Ministerial Meeting (SRMM) |
Formula |
Jumlah forum pada tingkat Deputi dan Menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. |
Tujuan |
Mendorong partisipasi aktif sebagai koordinator dalam forum kerja sama ekonomi internasional pada tingkat bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral untuk pengembangan kerja sama ekonomi internasional. |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deskripsi IKU
Jumlah |
1. Asisten Xxxxxi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Kementerian Perhubungan 6. Kementerian Luar Negeri 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8. Kementerian Komunikasi dan Informasi 9. Kementerian Ketenagakerjaan 10.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11.Kementerian Keuangan 12.Kementerian Energi dan SUmber Daya Manusia 13.Kementerian Agama 14.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 15.Badan Koordinasi Penanaman Modal |
Satuan Pengukuran
Unit/Pihak Penyedia Data
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
Pejabat Penanggung Jawab Data
1. Nota Dinas terkait forum kerja sama ekonomi internasional pada kerja sama regional dan sub regional. 2. Bahan rapat koordinasi persiapan forum kerja sama ekonomi internasional pada kerja sama regional dan sub regional. 3. Butir wicara untuk forum kerja sama ekonomi internasional pada kerja sama regional dan sub regional. 4. Laporan pertemuan forum kerja sama ekonomi internasional pada kerja sama regional dan sub regional. |
Sumber Data
(…) Indirect
(X) Direct
(X.) High ( …. ) Moderate (…..) Low |
(…..) Exact ( X ) Proxy (…..) Activity |
( X ) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value |
(X) Cascading Peta (…) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading |
( X ) Maximize (.......) Minimize (........) Stabilize |
(....) Bulanan ( X ) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan |
Tingkat Kendali IKU Tingkat Validitas IKU Jenis Konsolidasi Periode Jenis Cascading IKU Metode Cascading Polarisasi IKU
Periode Pelaporan
Periode Pelaporan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | |
TAHUNAN | - | - | 6 | 6 | 8 |
s.d. Xxxxxxxx X | - | - | - | - | 3 |
s.d. Xxxxxxxx XX | - | - | - | - | 2 |
s.d. Triwulan III | - | - | 2 | 2 | - |
s.d. Triwulan IV | - | - | 4 | 4 | 3 |
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE IKU: S.4
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
( X ) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth |
SS.1. Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional sebagai serangkaian tindakan dalam upaya mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama di bidang ekonomi antar Negara. Adapun ruang lingkup dari sasaran strategis ini adalah tercapainya kesepakatan kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regionall, jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional, serta kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi Regional dan Sub Regional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian SS ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regionall. SS ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara produktif melalui kerja sama ekonomi Regional dan Sub Regional. |
Perspektif Sasaran Strategis
Deskripsi Sasaran Strategis
IKU.4. Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara di Forum Ekonomi Regional dan Sub Regional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian |
Definisi |
Kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi Regional dan Sub Regional adalah perjanjian/persetujuan yang disepakati oleh Kepala Negara pada forum ekonomi Regional dan Sub Regional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai koordinator dalam forum ekonomi Regional dan Sub Regional tersebut, di mana pada pertemuan tingkat Kepala Negara tersebut dihasilkan butir-butir kesepakatan yang dimuat dalam Joint Leaders’ Statement. Adapun target yang ditetapkan yaitu Joint Statement KTT IMT-GT |
Formula |
Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara pada forum ekonomi Regional dan Sub Regional yang berhasil dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
Tujuan |
Mendorong peran dalam forum ekonomi Regional dan Sub Regional untuk dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat ditindaklanjut pada tingkat nasional. |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deskripsi IKU
Jumlah |
1. Bidang terkait di Lingkungan Kemenko Perekonomian; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Luar Negeri; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Agama; 6. Kementerian Pertanian; 7. Kementerian Ketenagakerjaan; 8. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota); 9. Kementerian/Lembaga terkait lainnya |
Satuan Pengukuran
Unit/Pihak Penyedia Data
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
1. Nota Dinas terkait kesepakatan tingkat Kepala Negara pada forum ekonomi Regional dan Sub Regional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Bahan rapat koordinasi persiapan pertemuan pada forum ekonomi Regional dan Sub Regional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Butir wicara dalam forum ekonomi Regional dan Sub Regional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4. Laporan kesepakatan tingkat Kepala Negara pada forum ekonomi Regional dan Sub Regional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
Pejabat Penanggung Jawab Data Sumber Data
(…..) High ( X ) Moderate (…..) Low |
(…..) Exact ( X ) Proxy (…..) Activity |
( X ) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value |
Tingkat Kendali IKU Tingkat Validitas IKU Jenis Konsolidasi Periode
(…) Indirect
(X) Direct
(X) Cascading Peta (…) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading |
( X ) Maximize (.......) Minimize (........) Stabilize |
(....) Bulanan ( X ) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan |
Jenis Cascading IKU Metode Cascading Polarisasi IKU Periode Pelaporan
Periode Pelaporan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | |
TAHUNAN | - | - | - | - | 1 |
s.d. Triwulan I | - | - | - | - | - |
s.d. Xxxxxxxx XX | - | - | - | - | - |
s.d. Xxxxxxxx XXX | - | - | - | - | - |
s.d. Triwulan IV | - | - | - | - | 1 |
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KODE IKU: IB.1
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
(…) Stakeholder (…) Customer (X) Internal Business Process (…) Learning & Growth |
SS.2 – Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
Perspektif Sasaran Strategis
Salah satu faktor pendukung terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing adalah peran dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum Kerjasama Internasional (bilateral, sub-regional, regional dan multilateral). Keberhasilan dan kemanfaatan yang diperoleh Indonesia ditentukan oleh Kebijakan Berkualitas yang diambill dan dijalankan oleh Pemerintah RI. Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional menjalankan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam forum kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional baik dengan sesama negara anggota maupun dengan negara diluar anggota yang tidak termasuk dalam kerjasama, dalam upaya meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi baik di sektor perdagangan maupun investasi, serta kerjasama sektoral lainnya. Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) di atas, maka Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional menyusun sekaligus mengkoordinasikan terwujudnya kebijakan bidang koordinasi kerja sama ekonomi internasional yang berkualitas. Sedangkan Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional mendudkung pencapaian tersebut melalui penyusunan rekomendasi kebijakan kerja sama ekonomi regional dan sub-regional yang berkualitas |
Deskripsi Sasaran Strategis
IKU.4 Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang diterima Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional |
Definisi |
Tersususunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kerjsasama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang berkualitas yang terkait dengan: Kerjasama Ekonomi Internal ASEAN; Kerjasama Ekonomi Eskternal ASEAN; Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Malaysia-Thailanda Growth Triangle (IMT-GT); Kerjasama Ekonomi Sub Regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA); Kerjasama Ekonomi APEC. Rekomendasi Kebijakan disampaikan melalui dokumen-dokumen usulan kebijakan atau konsep usulan kebijakan dalam bentuk Nota Dinas, Laporan, Surat atau dokumen analisis kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional. Rekomendasi kebijakan ini meliputi: partisipasi Indonesia dalam berbagai forum kerja sama regional dan sub- regional, percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan kerja sama ekonomi internasional, penguatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum kerja sama ekonomi regional dan sub- regional. Dokumen lain yang digunakan sebagai pendukung atau memperkuat rekomendasi kebijakan yang disampaikan antara lain berupa: posisi Indonesia, hasil pertemuan/perundingan, rekomendasi kebijakan, usulan/masukan/posisi Indonesia dalam joint-statement dan lainnya. Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang berkualitas diukur/dinilai dengan ditindaklanjutinya rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional berdasarkan arahan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional. |
Formula |
Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan arahan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional X 100% Jumlah Seluruh Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
Tujuan |
Meningkatkan kualitas Rekomendasi Kebijakan di Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Deskripsi IKU
(%) Persentase |
Satuan Pengukuran
● Keasdepan Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Kemenko Ekon (internal); ● Sekretariat ASEAN ● Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, BPS; ● Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kemendag; ● Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kemendag ● Direktorat Jenderal Kerjasma ASEAN, Kementerian Luar Negeri ● Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Kemenparekraf; ● Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan; ● Kementerian dan Lembaga terkait lainnya |
Unit/Pihak Penyedia Data
● Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Kemenko Ekon; ● Direktur Diseminasi Statistik, BPS; ● Direktur Perundingan ASEAN, Kemendag; ● Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Kemendag; ● Kepala Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kemendag; ● Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran I, Kemenparekraf; ● Direktur Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri, BKPM. ● Kepala Pusat Fasilitasi Kemintraan dan Kelembagaan Internasional, Kemenhub; |
Pejabat Penanggung Jawab Data
● Surat permintaan data nilai perdagangan, investasi dan pariwisata ● Statistik nilai ekspor-impor, statistik nilai penanaman modal, statistik kunjungan wisatawan asing ke Indonesia ● Joint leaders statement untuk pertemuan ASEAN, APEC, IMT-GT dan BIMP-EAGA dan joint Ministerial Statement untuk pertemuan ASEAN, IMT GT dan BIMP EAGA ● Laporan penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri IMT-GT dan BIMP-EAGA ● Brafaks laporan pertemuan tingkat Senior Official, tingkat Menteri dan Tingkat Kepala Negara untuk kerja sama ASEAN, APEC, IMT-GT dan BIMP-EAGA ● Policy Brief peningkatan daya saing nasional menghapai MEA 2025 |
Sumber Data
(…..) High (X) Moderate (…..) Low |
Tingkat Kendali IKU
(X) Exact (…..) Proxy (…..) Activity |
Tingkat Validitas IKU
(X) Sum (....) Average (…..) Take Last Known Value |
Jenis Konsolidasi Periode
(…) Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading |
Jenis Cascading IKU
(X) Indirect
(….) Direct
Metode Cascading
(X) Maximize (.......) Minimize (........) Stabilize |
Polarisasi IKU
(....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan |
Periode Pelaporan
Periode Pelaporan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | ||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | |
TAHUNAN | - | - | 100% | 100% | 100% |
s.d. Triwulan I | - | - | 25% | 25% | 25% |
s.d. Triwulan II | - | - | 40% | 40% | 40% |
s.d. Triwulan III | - | - | 70% | 70% | 70% |
s.d. Triwulan IV | - | - | 100% | 100% | 100% |