PERATURAN DESA

DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

RKPDES 2022

DILAPORKAN KEPADA PADA TANGGAL NOMOR SURAT

BUPATI SUKOHARJO

SALINAN

KEPALA DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA GEDANGAN NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEDANGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GEDANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kedua yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gedangan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

20. Peraturan Desa Gedangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 1);

21. Peraturan Desa Gedangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN

dan

KEPALA DESA GEDANGAN MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEDANGAN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2 RKP Desa Tahun 2022 memuat:

a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;

b. rancangan kerangka ekonomi;

c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan

d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan

b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III

RKP Desa

Pasal 5

1) RKP Desa Gedangan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2024

2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Gedangan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gedangan .

Ditetapkan di Gedangan

pada tanggal 30 September 2021 PJ.KEPALA DESA GEDANGAN,

TTD

XXXX XXXXXXX

Diundangkan di Gedangan

pada tanggal 30 September 2021 SEKRETARIS DESA GEDANGAN,

TTD

XXXXX XXXXXXX

LEMBARAN DESA GEDANGAN TAHUN 2021 NOMOR 5

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN DENGAN

KEPALA DESA GEDANGAN

NOMOR : 144 / 5 / IX / BPD / 2021 NOMOR : 141 / 5 / IX /GED / 2021

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

Nama Jabatan Alamat

: XXXXXXXXX

: Ketua BPD Desa mGedangan

: Ngemplak Rt. 01 Rw. 03 Desa Gedangan, Kecamatan Grogol.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Nama Jabatan Alamat

: XXXX XXXXXXX

: Pj. Kepala Desa Gedangan

: Wirogunan, Rt. 002/004, Desa Wirogunan, Kec.

Kartosuro.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Gedangan dengan Kepala Desa Gedangan membahas Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gedangan dengan Kepala Desa Gedangan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BPD DESA GEDANGAN KETUA

TTD XXXXXXXXX

XX. KEPALA DESA GEDANGAN TTD

XXXX XXXXXXX

DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

Hari /Tanggal Jam

Tempat Keperluan

Sabtu / 23 Oktober 2021

19.30 s/d Selesai Kantor Desa Gedangan

Rapat Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2022, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kab. Sukoharjo.

NAMA

JABATAN

TANDA

TANGAN

XXXXXXXXX

Xxxxx

XXXXXXX, SE.

Wakil Ketua

SURYAWAN, S.Pd. I

Sekretaris

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Ketua Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

XXXXXXXX XXXX XXXXXX

Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat

XXXX XXXXXX XXXXXXX

Anggota

XXXX XXXXXXXXXX

Anggota

XXX XXXXXXX

Anggota

SRI WALUYO

Anggota

KETUA BPD DESA GEDANGAN TTD

XXXXXXXXX

DAFTAR HADIR

KEPALA DESA dan PERANGKAT DESA

Hari /Tanggal Jam

Tempat Keperluan

Sabtu / 23 Oktober 2021

19.30 s/d Selesai Kantor Desa Gedangan

Rapat Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa ( RKPDes ) Tahun 2022, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kab. Sukoharjo.

NAMA

JABATAN

TANDA

TANGAN

Xxx. XXXX XXXXXXX

Xxxxxx Desa

XXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxx desa

XXXXXXX

Xxxx pemerintahan

XXXXXXX

Xxxx Kesejahteraan & Pelayanan

XXXXXXX

Xxxx Umum / Tatausaha

XXXXXXXX XXXXXXXX.

Kaur Perencanaan

XXX XXXXX XXXX

Xxxx Keuangan

XXXXXXXX

Xxxxx I

SRI ABADI, S. Sos

Kadus II

KETUA BPD DESA GEDANGAN TTD

XXXXXXXXX

XXXXXXXX I : PERATURAN DESA GEDANGAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang di buat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh TPKD sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya di masukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

20. Peraturan Desa Gedangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 1);

21. Peraturan Desa Gedangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2024 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 3);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakann dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2022 adalah :

a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2022 yang merupakan penjabaran RPJM Desa tahun keempat yang berkesinambungan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;

c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;

d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan di padukan dengan program pembangunan supra desa.

e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :

a. RKP Desa sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih Rencana Pembangunan 6 tahun (2019-2024).

c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.

d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.

e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

D.PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Xxx Xxnyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

a. Proses Pencermatan Dan Penyelarasan Program Kegiatan.

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana desa yang bersumber dari APBN

• Dana Desa senilai Rp. 869.316.000,-

2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD).

• Alokasi Dana Desa senilai Rp. 709.268.000,-

3. Rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Dana Bagi hasil senilai Rp. 278.255.000,-

4. Rencana Bantuan Keuangan.

• Bantuan Keuangan Provinsi senilai	Rp.	5.000.000,-
• Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	97.500.000,-

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/ kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan Provinsi.

• RTLH.

• KPMD.

b. Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Gedangan Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:

a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

c. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

d. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;

a. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

b. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan

c. Serta Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

3. Tim Penyusunan RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.

4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

5. Xxx Xxnyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada :

a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;

b. Pagu indikatif Desa, Pendapatan Asli Desa;

c. Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;

d. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;

e. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

f. Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa;

g. Sentra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ke tiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Xxxxxx melalui Camat untuk mendapat masukan.

8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan di sepakati.

9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;

b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa;

d. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);

e. Penyediaan Tunjangan BPD;

f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);

g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);

i. Tunjangan Hari Raya;

j. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;

k. Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa;

l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;

m. Penyususnan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa);

n. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dll)

o. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;

p. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;

q. Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

r. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong Royong, Kampung KB, TMMD, KPMD); dan

s. Administrasi PBB.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA Non Formal Milik Desa;

b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa;

c. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia);

d. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;

e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;

f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;

g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan);

h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai desa/Balai Kemasyarakatan;

i. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Huni;

j. Penyelengaraan Informasi Publik (Poster, Baliho dll);

k. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

3. Bidang Pembinaan Masyarakat.

a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;

b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, dll);

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;

d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa;

e. Pembinaan LPM;

f. Pembinaan PKK;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tehnologi Tepat Guna untuk pertanian/Peternakan;

b. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;

c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;

d. Peningkatan Kapasitas BPD;

e. Penyertaan Modal BUM Desa.

f. Pembangunan /Kios Milik Desa (Ruko)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

a. Penanggulangan Bencana Alam; dan

b. Penanggulangan Keadaan Mendesak.

c. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang di ikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa.

E. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP Desa

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Gedangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Proses Penyusunan

1.5. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun sebelumnya BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA GEDANGAN

a. Gambaran Umum

Sejarah Desa pada jaman dahulu Desa Gedangan, Di kota makmur ini / Kabupaten Sukoharjo terdapat Desa yang luasnya hanya + 174.6740 Ha ialah Desa Gedangan dengan Batas Wilayah:

Sebelah Utara : Desa Madegondo dan Desa Kwarasan serta Desa Sanggrahan Kec. Grogol

Sebelah Barat : Desa Kadilangu Kec. Baki

Sebelah Selatan : Desa Langenharjo Kec. Grogol dan Desa Kudu Kec. Baki Sebelah Timur : Desa Madegondo dan Desa Langenharjo.Kec. Grogol

dinamakan Gedangan? Gedangan berasal dari kata “DANGAN” yang berasal dari kata jawa yang artinya Legha (Longgar) ini didapat pada zaman Kerajaan Kasunanan Surakarta pada Pemerintahan “KGPH PAKU BUWANA Ke 10” pada masa itu bangsa kita sedang dilanda peperangan oleh para tentara sekutu Belanda dan Inggris, sekitar Tahun 1900-an Pemerintahan kerajaan itu pun terdesak oleh penjajah, harus berjuang dan mengamankan diri ke berbagai wilayah, dari punggawa/pembesar kerajaan itulah yang kemudian dimana dia lewati atau punggawa itu singgah/istirahat sambil memberikan nama suatu perkampungan atau perdesaan termasuk salah satunya adalah Desa Gedangan yang berasal dari kata Dangan yang saat itu punggawa kerajaan yang sedang bersinggah di tempat itu merasakan ketenangan longgar dan merasa nyaman. Pada waktu itu Negara Republik Indonesia belum Merdeka.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia diProklamirkan oleh Xx. XXXXXXXX xxx XXX. HATTA pada Tanggal 17 Agustus 1945, mulailah terbentuk Pemerintahan Tingkat Pusat hingga Pemerintah Desa.

Desa Gedangan pada awal Pemerintahan pada tahun 1945 – 1950 di pimpin seorang Kepala Kelurahan yaitu X. Xxxxx Xxxxxx. ( Kepala Desa yang ke 1) dilanjutkan Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx pada tahun 1951 – 1960 ( Kepala Desa yang ke 2 ) pada waktu itu Pemerintahan penuh dengan dinamika berdirinya ormas–ormas di masyarakat sehingga terjadi pergantian pimpinan di desa Gedangan yang pada waktu itu Pemerintah Kabupaten pun masih dalam pengawasan dan sangat dipengaruhi oleh keraton Kasunanan Surakarta dan telah ditunjuk seorang pimpinan yang selanjutnya kepala Desa Gedangan ke tiga (3) yaitu Xxxxx XXXXX XXXXXXX yang sebelum nya sudah menjabat sebagai sekretaris Desa Gedangan kemudian memimpin pemerintahan di Desa Gedangan pada tahun 1961- 1970, pada masa itupun kondisi masyarakat belum stabil karena pengaruh pecahnya organisasi Partai Komunis Indonesia yang membuat situasi pemerintahan tidak stabil, sedikit agak kacau yang diwarnai kekawatiran disana sini, yang saling mencari kesempatan berkuasa, kemudian pimpinan pemerintahan desa di Desa Gedangan pun

susah untuk menentukan seorang kepala Desa yang di segani, tegas dan yang berwibawa. Yang pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan suatu kebijakan, yaitu menunjuk dari aparat Kepolisian Polsek Grogol sebagai kepala Desa Gedangan yang ke empat (4) yang netral dari golongan manapun yaitu Xxxxx XXXXXX XXXX XXXXXXX untuk menjabat sebagai Kepala Desa ( PJ ) pada tahun 1971–1979, karena masyarakat Desa Gedangan sudah mulai berpikir maju dan memberanikan diri untuk mengadakan Pemilihan Kepala Desa secara langsung, terpilihlah XXXXXXX seorang Pegawai Negeri Sipil ( Guru SD ) sebagai kepala Desa Gedangan yang ke Lima (5) untuk memimpin Pemerintahan Desa Gedangan mulai 1980 – 1997, kemudian pada tahun 1998 diadakan pemilihan yang selanjutnya, pemilihan pereode berikutnya terpilihlah SUTRISNO seorang wiraswasta memimpin sebagai kepala kelurahan Gedangan yang ke Enam (6) pada tahun 1998-2006 selama 8 tahun ( satu pereode ) kemudian kembali diadakan pemilihan Kepala Desa pada tahun 2006 terpilihlah H XXXX XXX XXXXXXX seorang pengusaha Percetakan Buku di Desa Gedangan sebagai Kepala Desa yang ke (7) memimpin sejak tahun 2006 hingga tahun 2014, yang memberikan kontribusi memajukan masyarakat di berbagai bidang yakni bidang, Mental spiritual, pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi dan kebudayaan serta kerukunan umat beragama dan antar pemeluk umat beragama dan juga membentuk kondisi pemerintahan yang terbuka dengan mengutamakan pelayanan cepat yang intelektual dengan administrasi transparansi GOOD GOOVERMENT, H,Xxxx Xxx Xxxxxxx menjabat Kepala Desa pada pereode Ke 2 (dua) hanya selama 2 tahun karena beberapa pertimbangan kemudiaan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Gedangan selanjutnya mulai pada tanggal 17 Desember 2014 diteruskan oleh XXXXXXX X.Xxx sebagai Pejabat Kepala Desa yang sekaligus sebagai Sekretaris Desa Hingga bulan april 2016, kemudian dilanjutkan Pejabat Kepala Desa oleh Xxxxx XXXXXXX, SH. M. Si ( Sekretaris Kecamatan Grogol ) sampai terpilihnya kepala Desa Definitif, kemudian dilanjutkan kepala Desa terpilih xxxxxxx XXXXX XXX XXXXXXXX sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai 6 Oktober 2020, diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan kemudian dilanjutkan Pj. Kepala Desa oleh Xxx. XXXX XXXXXXX ( Sekretaris Kecamatan Grogol ) sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif.

Sejarah Pemerintahan Desa.

Secara lebih terperinci di bawah ini adalah sejarah pimpinan pemerintahan Desa Gedangan :

Xxxxx X. Xxxxx Xxxxxx

Bapak R. Ngabei Xxxx Xxxxxxx Bapak R. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxx

19.. – 1950

1951 – 1960

1961 – 1970

1971 – 1979

1980 – 1997

1998 - 2006

2007 – 2014

10.

11.

Xxxxx Xxxxxxx ( Pj. )

Xxxxx Xxxxxxx SH. M. Si ( Pj.) Xxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx

Bapak Xxx. Xxxx Xxxxxxx

2014 - 2016

2016 - 2018

2018 - 2020

2020 - 2021

b. Kondisi Pemerintahan Desa

I. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Adapun Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Gedangan adalah sebagai berikut :

KEPALA DESA

SEKERTARIS DESA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KEPALA URUSAN TU

dan UMUM

KEPALA DUSUN 01

KEPALA DUSUN 02

II. Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa;

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja negara:

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

5. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

III. Pemerintah Umum meliputi :

a. Luas Wilayah Desa Gedangan

Luas Wilayah Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ± 174.6740 Ha. Hadengan penggunaan tanah sebagai berikut :

1. Tanah sawah : 10 ha

2. Tanah kering : 162.1970 ha

3. Fasilitas Umum : 2.3770 ha

b. Letak Geografis

Desa Gedangan, Kecamatan Grogol berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Kwarasan dan Desa Madegondo serta

Desa Sanggrahan

2. Sebelah Timur : Desa Madegondo dan Desa Langenharjo

3. Sebelah Selatan : Desa Langenharjo Desa Kudu Kec. Baki

4. Sebelah Barat : Desa Kadilangu Kec. Baki

Dengan kondisi Geografis :

1. Ketinggian tanah dari permuakaan Laut : 100 m

2. Tofografi : Dataran rendah

3. Suhu rata-rata : 31 Derajat Celsius

Orbitan Jarak :
1. Dari Pemerintah Kecamatan :	1000	Meter
2. Dari Pemerintah Kabupaten :	7	Km
3. Dari Pemerintah Propinsi :	237	Km
4. Dari Pemerintah Pusat :	640	Km

c. Sarana Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gedangan Kecamatan Grogol sudah dilengkapi Sarana dan Prasarana Pemerintahan antara lain :

1. Sarana dan Prasarana Kantor; dan

2. Inventarisasi Pembangunan.

d. Jumlah Penduduk :

1. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Agustus 2021

2. Jumlah Penduduk laki laki : 4.411 orang

3. Jumlah Penduduk perempuan : 4.808 orang

4. Jumlah Penduduk Keseluruhan : 9.219 orang

5. Jumlah KK : 2.489 KK

e. Pemeluk Agama

1. Islam :	6.983	orang
2. Xxxxxxx :	535	orang
3. Katholik :	328	orang
4. Hindu :	83	orang
5. Budha :	58	orang

f. Lain – lain.

Wilayah Desa Gedangan dibagi menjadi 2 (tiga) wilayah Kepala Dusun dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Kadus I	: Membawahi	3	RW	25	RT
2. Kadus II	: Membawahi	3	RW	18	RT

3. Jumlah Rukun Warga : 6 RW

4. Jumlah Rukun Tetangga : 43 RT

5. Jumlah Dukuh : 9 Dukuh

B. EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2021

a. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisi h	Ket
1	Pendapatan Asli Desa ( PADesa)	32.900.000,-	32.900.000,-	-
2	Xxxx Xxxx	869.316.000,-	869.316.000,-	-
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	278.255.000,-	278.255.000,-	-
4	ADD	723.856.000,-	723.856.000,-	-
5	Bantuan Keuangan kabupaten	97.500.000	97.500.000	-
6	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	5.000.000	-
7	Pendapatan lain-Lain	0,00	0,00	-
	JUMLAH			-

b. Penggunaan Anggaran

Uraian Belanja

Rencana

Realisasi

Selisih

Ket era nga n

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

1.102.992.745

1.157.992.745

55.000.000

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan

408.064.000

353.064.000

(55.000.000

)

Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat

66.965.800

Belanja Pemberdayaan Masyarakat

239.353.000

Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

512.000.000

JUMLAH

2.329.375.545

c. Program Kegiatan Yang Sudah Terealisasi

I. RKP tahun 2021 Bidang Pemerintahan yang telah dilaksanakan diantaranya :

a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;

b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;

c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

d. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);

e. Penyediaan Tunjangan BPD;

f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian seragam, Listrik dll);

g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);

i. Tunjangan Hari Raya;

j. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;

k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa);

l. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dll);

m. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral; dan

n. Administrasi PBB;

II. RKP Tahun 2021 Bidang Pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya :

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/sarana/Pra sarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ;

b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dst);

c. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif);

d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;

e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/sarana/Pra sarana jalan desa (Gorong-Gorong/Selokan/ parit/Drainase dll);

III. RKP Tahun 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes : Linmas dan KST;

b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan);

c. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa : Pembinaan Karang Taruna;

d. Pembinaan LPM;

e. Pembinaan PKK;

IV. RKP Tahun 2021 Bidang Pemberdayaan yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;

b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;

c. Peningkatan Kapasitas BPD;

d. Pembentukan BUMDesa

e. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa

f. Pembangunan Kios Milik Desa

V. RKP Tahun 2021 Bidang Penanggulangan Bencana Alam yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Penanggulangan Bencana Alam; dan

b. Penanggulangan Keadaan Mendesak.

d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

• Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;

• Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Gedangan yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan Desa Gedangan, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Gedangan, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

3.1.3 Infrastruktur

• Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan aset besar dalam proses pembangunan Desa Gedangan, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

• Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah ( LPM, BPD ). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP ), Organisasi masyarakat (Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Mayarakat Desa (KPMD)).

3.1.4 Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan

• PAUD : 2 kelompok

• TK : 5 kelompok

• SD : 4 kelompok

• SLTP : 2 kelompok

• SLTA /SMK/MI sederajat : 2 kelompok

• TPQ : 15 kelompok

• Perguruan Tinggi : 1 kelompok

• Tersedia Guru Profesional : - kelompok

3.1.5 Potensi Kesenian

Di Desa Gedangan tersedia potensi kesenian diantaranya :

• Karawitan : 1

3.1.6 Potensi Kesehatan

• Tersedia 1 Pos Kesehatan Desa Gedangan; dan

• Di Desa Gedangan terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 8 kelompok dan Posyandu lansia 8 kelompok.

3.1.7 Potensi Pertanian

• Tidak Ada

3.1.8 Potensi Perumahan

• Tersedia tenaga tukang dan pekerja;

• Tersedia tenaga teknik bangunan;

• Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk; dan

• Tersedia sebagian bahan bangunan.

B. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

a. Bidang Pembangunan Fisik ( Infrastruktur )

1) Perbaikan Jalan Desa.

2) Kelancaran Drainase.

3) Jalan Beton.

4) Perbaikan Gorong gorong.

5) Pembangunan dan pemeliharaan Talud.

6) Pembangunan Gedung Olah Raga.

7) Rehabilitasi Gedung Perkantoran Desa.

b. Bidang Ekonomi

1) Pemberdayaan Usaha Kecil.

2) Pemberdayaan Perempuan.

3) Pengembangan BUM Desa

4) Peningkatan Kios Desa

a. Bidang Sosial

1) RTLH.

2) Bantuan Difable.

3) Penanganan Stanting.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
01	Penyelenggaraan Pemerintah Desa
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;	12 bln	Desa Gedangan	69.000.000
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;	96 OB	Desa Gedangan	315.000.000
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa;	96 OB	Desa Gedangan	13.166.400
01.01.04	Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);	1 Paket	Desa Gedangan	133.310.000
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD;	9 OB	Desa Gedangan	55.200.000
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);	1 paket	Desa Gedangan	10.380.000
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;	1 Paket	Desa Gedangan	176.400.000
01.01.09	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);	1 Th	Desa Gedangan	102.000.000
01.01.92	Tunjangan Hari Raya; Kepala Desa dan Perangkat Desa.	12 OB	Desa Gedangan	12.500.000
01.01.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Unit	Desa Gedangan	12.272.500
01.01.02	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	12 Bulan	Desa Gedangan	8.000.000
01.01.04	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1 Kegiatan	Desa Gedangan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa;	1 Unit	Desa Gedangan	8.500.000
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)	1 paket	Desa Gedangan	8.600.000
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1 paket	Desa Gedangan	9.000.000
01.04.92	Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakthi Gotong Royong, Kampung KB, TMMD, KPMD);	1 Kegiatan	Desa Gedangan	19.000.000
01.05.06	Administrasi PBB;	1 Paket	Desa Gedangan	9.040.285
	JUMLAH

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
02	Pelaksanaan Pembangunan Desa
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/ TKA Non Formal Milik Desa	1 Paket	Desa Gedangan
02.02.01	Penyuluhan dan Pelatihan Untuk Mayarakat (Kader dan Kader Kesehatan	1 Tahun	Desa Gedangan
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	1 Paket	Desa Gedangan
02.02.02	Penyelenggara Posyandu PMT	1 Paket	Desa Gedangan
02.02.04	Desa Siaga Kesehatan	1 paket	Desa Gedangan
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1 Paket	Desa Gedangan
02.03.06	Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/balai Kemasyarakatan	1 Paket	Desa Gedangan
02.03.10	Aspal Sheet 3 cm Jl.KS Tubun Rt.02/Rw.08	1 titik	Desa Gedangan
02.03.14	Aspal Sheet 3cm Dk.Suronandan Rt.03/Rw.02	1 Titik	Desa Gedangan
02.03.14	Selokan Xx.XX Haryono Rw.08	1 titik	Desa Gedangan
02.03.91	Rehap Gedung Paud Desa	1 titik	Desa Gedangan
02.03.10	Padat Karya Tunai	1 Titik	Desa Gedangan
02.04.01	RTLH	3 titik	Desa Gedangan
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1 tahun	Desa Gedangan
02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1 Tahun	Desa Gedangan
	JUMLAH

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
03	Pembinaan Kemasyarakatan Desa
03.01.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (linmas dan KST)	1 Paket	Desa Gedangan
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian (HUT RI dll)	1 Paket	Desa Gedangan
03.03.05	Pembangunan Gedung Olah Raga	1 unit	Desa Gedangan
03.03.05	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa	1 Paket	Desa Gedangan
03.04.02	Pembinaan LPM	1 Paket	Desa Gedangan
03.04.03	Pembinaan PKK	1 Paket	Desa

			Gedangan
	JUMLAH

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
04	Pemberdayaan Masyarakat
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1 kali	Desa Gedangan
04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11 Orang	Desa Gedangan
04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	9 Orang	Desa Gedangan
04.04.01	Peningkatan Kios Desa	11 Titik	Desa Gedangan
04.06.02	Penyertaan Modal BUM Desa	1 Paket	Desa Gedangan
	JUMLAH

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
05	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
05.01.01	Penanggulangan Bencana;	1 paket	Desa Gedangan
05.03.01	Penanggulangan Keadaan Mendesak	1 Paket	Desa Gedangan
	JUMLAH

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

a. Gambaran Umum Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022.

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Sukoharjo dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;

2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa; dan

3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa. 4.

b. Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022

No	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
A	Bidang Fisik
1
2

B	Bidang Sosial
1	RTLH	Desa Gedangan	16 Unit	Untuk Memerangi Kemiskinan Desa
2	Bea Siswa anak Kurang Mampu	Desa Gedangan	50 anak	Membantu anak sekolah
4	Bantuan Difable	Desa Gedangan	30 Orang	Membantu Kelompok Difable agar lebih aktif

C	Bidang Ekonomi
1	Pengembangan BUMDes/TPS 3 R
2	Pelatihan Pengelolaan BUMDes
3	Pengembangan Usaha kecil /Mikro Desa

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019-2024 dan kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Gedangan secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2022.

Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;

2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;

2. Keberpihakan kepada masyarakat; dan

3. Peran serta aktif masyrakat.

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

⮚ Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Gedangan tahun 2019-2024, kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab;

⮚ Forum Musrenbangdes menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa serta kebijakan Kepala Desa Terpilih;

⮚ Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa/LPM/RT/RW/PKK/Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) tahun 2019-2024, Kebijakan Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022.

PJ. KEPALA DESA GEDANGAN TTD

XXXX XXXXXXX

MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
01	Penyelenggaraan Pemerintah Desa
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;	12 bln	Desa Gedangan	69.000.000
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;	96 OB	Desa Gedangan	315.000.000
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa;	96 OB	Desa Gedangan	13.166.400
01.01.04	Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);	1 Paket	Desa Gedangan	133.310.000
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD;	9 OB	Desa Gedangan	55.200.000
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);	1 paket	Desa Gedangan	10.380.000
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;	1 Paket	Desa Gedangan	176.400.000
01.01.09	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);	1 Th	Desa Gedangan	102.000.000
01.01.92	Tunjangan Hari Raya; Kepala Desa dan Perangkat Desa.	12 OB	Desa Gedangan	12.500.000
01.01.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Unit	Desa Gedangan	12.272.500
01.01.02	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	12 Bulan	Desa Gedangan	8.000.000
01.01.04	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1 Kegiatan	Desa Gedangan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa;	1 Unit	Desa Gedangan	8.500.000
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)	1 paket	Desa Gedangan	8.600.000
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1 paket	Desa Gedangan	9.000.000
01.04.92	Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakthi Gotong Royong, Kampung KB, TMMD, KPMD);	1 Kegiatan	Desa Gedangan	19.000.000
01.05.06	Administrasi PBB;	1 Paket	Desa Gedangan	9.040.285
	JUMLAH

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA GEDANGAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEDANGAN TAHUN 2022

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Proses Penyusunan

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

C. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.

D. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022 BAB V. PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa Gedangan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RKP Desa Gedangan ini merupakan rencana strategis Desa Gedangan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RKP Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Goverment) seperti patisipasif, transparan dan akuntanbilitas.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah :

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 181);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);

16. Peraturan Desa Gedangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2019 Nomor 3);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Gedangan sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa ( Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha ) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Desa Gedangan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik, Desa Gedangan sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu)

tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;

2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;

3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;

4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar – benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;

5. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

D. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;

2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :

a. Mencermati pagu indikatif desa;

b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;

c. Mencermati dokumen RPJM Desa;

d. Penyusunan rancangan RKP Desa;

e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;

f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;

4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;

5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peratuan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA GEDANGAN DAN EVALUASI HASIL RKP Desa GEDANGAN TAHUN 2021

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

a. Sejarah Desa

Pada jaman dahulu Desa Gedangan, Di kota makmur ini / Kabupaten Sukoharjo terdapat Desa yang luasnya hanya + 174.6740 Ha ialah Desa Gedangan dengan Batas Wilayah:

Sebelah Utara : Desa Madegondo dan Desa Kwarasan Kec. Grogol Sebelah Barat : Desa Manang Kec. Grogol dan Desa Kadilangu Kec.

Baki

Sebelah Selatan : Desa Langenharjo Kec. Grogol dan Desa Kudu Kec.

Baki

Sebelah Timur : Desa Madegondo dan Desa Langenharjo.Kec. Grogol

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia diProklamirkan oleh Xx. XXXXXXXX xxx XXX. HATTA pada Tanggal 17 Agustus 1945, mulailah terbentuk Pemerintahan Tingkat Pusat hingga Pemerintah Desa.

sedikit agak kacau yang diwarnai kekawatiran disana sini, yang saling mencari kesempatan berkuasa, kemudian pimpinan pemerintahan desa di Desa Gedangan pun susah untuk menentukan seorang kepala Desa yang di segani, tegas dan yang berwibawa. Yang pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan suatu kebijakan, yaitu menunjuk dari aparat Kepolisian Polsek Grogol sebagai kepala Desa Gedangan yang ke empat (4) yang netral dari golongan manapun yaitu Xxxxx XXXXXX XXXX XXXXXXX untuk menjabat sebagai Kepala Desa ( PJ ) pada tahun 1971–1979, karena masyarakat Desa Gedangan sudah mulai berpikir maju dan memberanikan diri untuk mengadakan Pemilihan Kepala Desa secara langsung, terpilihlah XXXXXXX seorang Pegawai Negeri Sipil ( Guru SD ) sebagai kepala Desa Gedangan yang ke Lima (5) untuk memimpin Pemerintahan Desa Gedangan mulai 1980

– 1997, kemudian pada tahun 1998 diadakan pemilihan yang selanjutnya, pemilihan pereode berikutnya terpilihlah SUTRISNO seorang wiraswasta memimpin sebagai kepala kelurahan Gedangan yang ke Enam (6) pada tahun 1998-2006 selama 8 tahun ( satu pereode ) kemudian kembali diadakan pemilihan Kepala Desa pada tahun 2006 terpilihlah H XXXX XXX XXXXXXX seorang pengusaha Percetakan Buku di Desa Gedangan sebagai Kepala Desa yang ke (7) memimpin sejak tahun 2006 hingga tahun 2014, yang memberikan kontribusi memajukan masyarakat di berbagai bidang yakni bidang, Mental spiritual, pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi dan kebudayaan serta kerukunan umat beragama dan antar pemeluk umat beragama dan juga membentuk kondisi pemerintahan yang terbuka dengan mengutamakan pelayanan cepat yang intelektual dengan administrasi transparansi GOOD GOOVERMENT, H,Xxxx Xxx Xxxxxxx menjabat Kepala Desa pada pereode Ke 2 (dua) hanya selama 2 tahun karena beberapa pertimbangan kemudiaan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Gedangan selanjutnya mulai pada tanggal 17 Desember 2014 diteruskan oleh XXXXXXX X.Xxx sebagai Pejabat Kepala Desa yang sekaligus sebagai Sekretaris Desa Hingga bulan april 2016, kemudian dilanjutkan Pejabat Kepala Desa oleh Xxxxx XXXXXXX, SH. M. Si ( Sekretaris Kecamatan Grogol ) sampai terpilihnya kepala Desa Definitif, kemudian dilanjutkan kepala Desa terpilih xxxxxxx XXXXX XXX XXXXXXXX sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai 6 Oktober 2020, diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan kemudian dilanjutkan Pj. Kepala Desa oleh Xxx. XXXX XXXXXXX ( Sekretaris Kecamatan Grogol ) sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif.

b. Sejarah Pemerintahan Desa.

Secara lebih terperinci di bawah ini adalah sejarah pimpinan pemerintahan Desa Gedangan :

Xxxxx X. Xxxxx Xxxxxx

Bapak R. Ngabei Xxxx Xxxxxxx Bapak R. Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx

19.. – 1950

1951 – 1960

1961 – 1970

1971 – 1979

10.

11.

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx ( Pj. )

Xxxxx Xxxxxxx SH. M. Si ( Pj.)

Xxxxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx Bapak Xxx. Xxxx Xxxxxxx

1980 – 1997

1998 - 2006

2007 – 2014

2014 - 2016

2016 - 2018

2018 - 2020

2020 - 2021

2.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Gedangan secara keseluruhan pada akhir tahun 2021 tercatat 6400 jiwa.

Jumlah Komposisi Penduduk dan KK Miskin Desa Gedangan Berdasarkan Wilayah

Wilayah		Komposisi Penduduk
Kadus		Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Jml Penduduk		Jumlah KK Miskin	Jumlah Jiwa Miskin
Kadus		Jumlah KK	Jumlah Jiwa	L	P	Jumlah KK Miskin	Jumlah Jiwa Miskin
Kadus	I					147	559
Kadus	II					160	353
Jumlah			6400	3190	3210	307	912

2.1.3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Gedangan Kecamatan Grogol

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Tidak Sekolah	598
2.	Tidak Lulus SD	900
3.	SD	1100
4.	SMP / SLTP / MTs	1190
5.	SMA / SMK / MA	1700
6.	Perguruan Tinggi	600
7.	Buta Huruf	-
Jumlah		6400

2.1.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (orang)
1.	Petani	107
2.	Buruh	1104
3.	Karyawan Swasta	2130
4.	Wiraswasta / Dagang	120
5.	PNS	45
6.	TNI / Polri	11
7.	Pensiunan	45
8.	Jasa	15
9.	Guru / Dosen	35
10.	Aneka Usaha	10

11.	Tenaga Kesehatan	25
12.	Lain-lain	-

2.1.5. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Pasangan Usia Subur	797
2.	Jumlah Peserta KB menurut umur
	a. Kurang 20 tahun	0
	b. 21 – 30 tahun	37
	c. 31 – 40 tahun	230
	d. Lebih dari 40 tahun	314
Jumlah		581
Jumlah Seluruhnya		1378

2.1.5 Kader/Lembaga Pembangunan Desa

No	Nama	Keterangan
1	KPMD	5
2	LPM	15
Jumlah		20

2.1.7 Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Dokter Umum	5
2.	Dokter Gigi	-
3.	Dokter Spesialis	1
4.	Dokter Hewan	-
5.	Bidan	15
6.	Mantri Kesehatan	-
7.	Perawat	25
8.	Dukun Bayi	1
Jumlah		47

2.1.8 Keadaan Sosial

Desa Gedangan adalah sebuah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan penduduk Desa Gedangan saat ini masih bisa dikategorikan maju, hal ini karena didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program Keluarga Berencana.

Pada sektor pendidikan, data penyandang buta huruf di desa Gedangan semakin berkurang hal ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

No	Lulusan Sekolah	Jumlah (jiwa)
1.	SD atau yang sederakjat	607

2.	SMP atau yang sederajat	1020
3.	SMA / SMK	1800
4.	Akademi / Diploma	212
5.	Sarjana	91
Jumlah		3730

2.1.9 Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Gedangan, yang paling signifikan adalah sektor perdagangan dan usaha kecil menengah juga tumbuh sangat baik.

Hal ini sangat membantu upaya pemerintah desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistik terakhir perkembangan penduduk di Desa Gedangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada penguatan terutama di bidang peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Penduduk Menurut Mata Pencaharian

A. Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No	Status	Jumlah (orang)
1.	Petani pemilik sawah	20
2.	Petani penggarap	27
3.	Buruh tani	31
Jumlah		78

B. Sektor Peternakan

No	Status	Jumlah (orang)
1.	Pemilik ternak sapi	4
2.	Pemilik ternak kerbau	-
3.	Pemilik ternak kuda	-
4.	Pemilik ternak kambing	8
5.	Pemilik ternak ayam	-
6.	Pemilik ternak itik	5
7.	Pemilik ternak burung	51
8.	Buruh / pekerja usaha peternakan	-
Jumlah		68

C. Sektor Industri Kecil / Kerajinan

No	Status	Jumlah (orang)
1.	Pemilik usaha kerajinan	5
2.	Pemilik usaha industri rumah tangga	5
3.	Buruh pekerja industri kecil /	30

	kerajinan rumah tangga
Jumlah		40

D. Sektor Industri Besar / Sedang

No	Status	Jumlah (orang)
1.	Pemilik usaha industri besar	-
2.	Pemilik usaha industri sedang	5
3.	Buruh pekerja industry	30
Jumlah		35

E. Sektor Pertanian

Potensi irigasi yang dimiliki digunakan untuk irigasi

a. Pertanian

No	Jenis Potensi Irigasi	Ada / Tidak
1.	Danau	Tidak
2.	Sungai	Ada
3.	Mata Air	Tidak
4.	Sumur lading	Ada

b. Hasil Palawija

No	Jenis Palawija	Hasil Panen Ton/Ha	Rata-rata di Tk. Kec (ton/ha)
1.	Kedelai	-
2.	Kacang tanah	-
3.	Koro benguk	-
4.	Kacang tunggak	-
5.	Kacang hijau	-
6.	Jagung	-
7.	Ubi jalar	-
8.	Talas	-
9.	Ubi kayu	-
Jumlah		-

2.1.9 Letak Geografis

a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas Wilayah Desa Gedangan secara administratif seluas

±174.6740 Ha yang terdiri dari :

Tanah sawah	: 10 Ha
Tanah tegal	: - Ha
Tanah pekarangan / perkampungan	: 162.1970 Ha
Lain-lain (sungai, kuburan, jalan)	: 2.3770 Ha

3 Batas Wilayah Desa Gedangan

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Kwarasan & Sanggrahan	Grogol

Sebelah Selatan	Langenharjo Kudu	Grogol & Baki
Sebelah Barat	Kadilangu	Baki
Sebelah Timur	Langenharjo & Madegondo	Grogol

4 Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan	2 km
2.	Jarak ke ibu kota kabupaten	8 km
3.	Jarak ke ibu kota provinsi	90 km
4.	Waktu tempuh ke kecamatan	10 menit
5.	Waktu tempuh ke kabupaten	20 menit

5 Ketersediaan Alat Angkutan

No	Keterangan	Ada / Tidak
1.	Setiap saat (menit), tiap jam	Tidak
2.	Setiap hari	Tidak
3.	Setiap minggu	Tidak

6 Letak Desa : Dataran Rendah

No	Uraian	Keterangan
1.	Tinggi tempat dari permukaan laut	3,5 m
2.	Curah hujan rata-rata per bulan	20 mm / bulan
3.	Keadaan suhu rata-rata	26-32° C
4.	Curah hujan bulan	-
5.	Ketinggian dari permukaan	-

7 Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)
1.	Sangat subur
2.	Subur	10
3.	Sedang	-
4.	Tidak subur / kritis	-
Jumlah		10

8 Erosi Tanah

No	Tingkat Erosi	Ada / Tidak
1.	Erosi ringan	Tidak
2.	Erosi sedang	Tidak
3.	Erosi berat	Tidak

9 Kualitas Lingkungan Fisik

Lingkungan Fisik

Keadaan Tercemar / Tidak

1.	Sangat	-
2.	Air sumur	Tidak
3.	Udara	Tidak
4.	Lahan pertanian	Tidak
5.	Air irigasi	Tidak
6.	Lingkungan kumuh	Tidak

2. 1 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Gedangan dibagi menjadi 7 (tujuh) dukuh, yaitu :

1. Dukuh Gedangan

2. Dukuh Beran

3. Dukuh Ngemplak

4. Dukuh Jlopo

5. Sektor 9

6. Sektor 10

7. Dukuh Gadungkerep

Wilayah Desa Gedangan dibagi menjadi 2 (dua)Kadus, yaitu :

1. Kadus I :

(RW.01): RT.01,RT.02,RT.03RT.04,RT.05 RT.06, RT.07 RT.08,

RT.09

(RW.02): RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, RT.06

(RW.05): RT.01, RT.02, RT.03 RT.04, RT.05 RT.06, RT.07 RT.08, RT.01, RT.02, (RW.06); = 25 RT.

2. Kadus II :

(RW.03); RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, RT.06,

(RW.04); RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, RT.06.

(RW.06); RT.03, RT.04, RT.05, RT.06, RT.07, RT.08 = 18 RT.

Untuk wilayah Desa Gedangan terbagi menjadi 2 (dua) Kadus dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel Pembagian Kepala Dusun dan Jumlah RT/RW di Desa Gedangan

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Kadus I	3	25
2.	Kadus II	3	18
Jumlah		6	43

2.2.1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

KAUR PERENCANAAN

KAUR KEUANGAN

KAUR T.U DAN UMUM

SEKRETARIS DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANESASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA GEDANGAN

KASI PEMERINTAHAN

KASI KESRA DAN PELAYANAN

KADUS I

KADUS II

KEPALA DESA GEDANGAN

Tingkat Pendidikan Aparat Desa

No	Keterangan	Jumlah
No	Keterangan	SD	SLTP	SLTA	S1	S2
1.	Kepala Desa			✓
2.	Sekretaris Desa			✓
3.	Kasi Pemerintahan			✓
4.	Kasi Kesra & Pelayanan				✓
5.	Kaur Keuangan			✓
6.	Kaur Umum & Tata Usaha			✓
7.	Kaur Perencanaan			✓
8.	Kadus I			✓
9.	Kadus II				✓
Jumlah				7	2

2.2.2 Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa

No	Keterangan	Jumlah
No	Keterangan	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1.	Ketua BPD			✓
2.	Wakil Ketua BPD					✓
3.	Sekretaris BPD					✓
4.	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan			✓

5.	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		✓
6.	Anggota 1	✓
7.	Anggota 2	✓
8.	Anggota 3	✓
9.	Anggota 4			✓
Jumlah		6	1	2

2.2.5 Lembaga Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah	Ket
1.	PAUD	2
2.	TK	4
3.	SD / sederajat	4
4.	SLTP / sederajat	2
5.	SLTA / sederajat	1
6.	TPQ	14
7	Perguruan Tinggi	1
Jumlah		28

2.2.6 Lembaga Kesenian

No	Nama Kelompok
1	Laras Manunggal

2.3 EVALUASI HASIL RKP DESA GEDANGAN TAHUN 2021

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Gedangan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada RKP Desa Tahun 2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, PAD serta Swadaya Masyarakat yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana tahun 2021 yaitu :

C. EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2021

e. Realisasi Pendapatan

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

N o	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisi h	Ket era nga n
1	Pendapatan Asli Desa ( PADesa)	197.500.000	197.500.000	-
2	Dana Desa	910.705.000	910.705.000	-
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	393.726.000	393.726.000	-
4	ADD	720.381.000	720.381.000	-
5	Bantuan Keuangan kabupaten	82.500.000	82.500.000	-
6	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	5.000.000	-
7	Pendapatan lain-Lain	0,00	0,00	-
	JUMLAH	2.309.812.00 0	2.309.812.00 0	-

f. Penggunaan Anggaran

Uraian Belanja

Rencana

Realisasi

Selisih

Ket era nga n

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

1.102.992.745

1.157.992.745

55.000.000

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan

408.064.000

353.064.000

(55.000.000

)

Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat

66.965.800

Belanja Pemberdayaan Masyarakat

239.353.000

Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

512.000.000

JUMLAH

2.329.375.545

Bidang/Kegiatan

Tar

get

Reali

sasi

Prosent

ase

I 1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pembayaran BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja Operasional Pemerintahan Desa

Operasional BPD

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pengelolaan Sistem Informasi Desa

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Penyusunan Dokumen Perencanaan RKPDes Operasional RT/RW

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pembayaran PBB

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat

Peningkatan Kapasitas BPD

100 %

II 1

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD Rehap Saluran Air

Perbaikan Gorong-Gorong Penanganan Sampah

Pembangunan RTLH

- 1

0 %

100 %

0 %

100 %

0 %

III 1

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK

Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Pendidikan Anak Usia Dini

Pembentukan Dan Penguatan Bina Kaum Muda

- 1

0 %

100 %

IV 1

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Pola Hidup Sehat PHBS Penguatan PKH (Program Keluarga Harapan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pembelian Peralatan PKD (Pos Kesehatan Desa)

Operasional KPMD

- 1

100 %

0 %

100 %

V 1

Bidang Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Alam Keadaan Darurat

Keadaan Mendesak

- 1

100 %

0 %

100 %

Mengacu hasil evaluasi RKP Desa Tahun 2021 masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 dengan melihat situasi dan kondisi kegiatan tersebut masih relevan dan bersifat untuk kepentingan umum/masyarakat dapat diprioritaskan dan dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 dx.

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

• Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;

• Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Gedangan yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

3.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan desa Gedangan, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Gedangan, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

3.1.9 Infrastruktur

3.1.2.1 Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan olahraga desa juga merupakan aset besar dalam proses pembangunan desa Gedangan, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

3.1.2.2 Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah ( LPMD, BPD ). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP ), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, Koperasi, dan lain-lain),

Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Xxxxx Xxxxxxxx, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Mayarakat Desa (KPMD)).

3.1.10 Potensi Pendidikan

Tersedia Lembaga Pendidikan

PAUD TK SD SLTP

SLTA/SMK/MI sederajat TPQ

Perguruan Tinggi

Tersedia Guru professional Kursus Bahasa Asing

: 2 kelompok

: 4 kelompok

: 1 kelompok

: 14 kelompok

: 1 kelompok

: -

3.1.4. Potensi Kesenian

Di Desa Gedangan tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

• Karawitan : 1

3.1.5 Potensi Kesehatan

• Tersedia sebuah Pos Kesehatan / Polindes Desa Gedangan;

• Tersedia 1 bidan Desa yang berdomisili di Desa Gedangan;

• Tersedia dokter umum, Dokter Spesialis;

• Di Desa Gedangan terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 8 dan kelompok Posyandu lansia 8, Pos Bindu, Desa Siaga Sehat, Kampung KB.

3.1.6. Potensi Pertanian

• Tanah di wilayah Desa Gedangan yang subur;

• Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;

• Tersedia Gapoktan Desa Gedangan;

• Tenaga pertanian yang profesional dari PPL;

• Sebagian penduduk memelihara ternak sapi, kambing dan ayam.

3.1.6 Potensi Perumahan

• Tersedia tenaga tukang Profesional, tukang dan kuli;

• Tersedia tenaga teknik bangunan;

• Tersedia lahan untuk peluasan pemukiman penduduk;

• Tersedia sebagian bahan bangunan.

3.2 MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, sosial, ekonomi, keamanan dan sebagainya.

Pengkajian masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan :

• Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut;

• Luas serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi.

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Gedangan yang menghadirkan masing – masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur – unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa. Diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing – masing bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar – benar maslah pokok dan penting.Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

3.2.1. Xxxxxxx Xxxdidikan

• Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;

• Belum adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;

• Honor guru swasta perlu ada peningkatan;

• Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;

• Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi;

• Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.

3.2.2. Masalah Kesehatan

• Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih sangat kurang;

• Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;

• Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui serta Lansia;

• Masih ada sebagian masyarakat Desa Gedangan yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor.

• Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih sangat kurang

• Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa yang masih kurang.

3.2.3. Masalah Pertanian

• Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;

• Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;

• Perlu diadakan pelatihan dalam xxxx xxxx tanaman alternatif;

• Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;

• Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil;

• Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian dan ladang.

3.2.4. Masalah Perumahan

• Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;

• Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;

• Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga.

• Penataan Perumahan yang kurang tertata

3.2.5. Masalah Perekonomian

• Masih adanya pengangguran;

• Kurangnya Modal Usaha;

• Kurangnya pendidikan Ketrampilan, kewirausahaan dll

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

t. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

u. Operasional Pemerintah Desa

v. Operasional BPD

w. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

x. Pengelolaan Sistem Informasi Desa

y. Penyertipikatan Tanah Kas Desa

z. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

aa. Penyusunan Dokumen Perencanaan RKPDes bb. Operasional RT/RW

cc. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dd. Pembayaran PBB

4.1.1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

l. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa

m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

o. Pemberian Honor Guru : TK., PAUD.

p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gapura dan Batas Desa

q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud

r. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Air

s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gorong-Gorong

t. Penanganan Sampah/TPS 3 R

u. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Olah Raga

v. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan RTLH

4.1.2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

g. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

h. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

i. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

j. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat

k. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

l. Pendidikan Anak Xxxx Xxxx

m. Pembentukan dan Penguatan Bina Kaum Muda

4.1.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

g. Peningkatan Kapasistas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD,

Serta Lembaga Masyarakat Lainnya

h. Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB

i. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

j. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

k. Penguatan PKH (Program Keluarga Harapan)

l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga

m. Pengadaan Peralatan PKD (Pos Kesehatan Desa)

n. Operasinal KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

4.1.4. Bidang Penanggulangan Bencana

a. Penanggulangan Bencana Alam

b. Keadaan Darurat

c. Keadaan Mendesak

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana

5. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

4.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

4.3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyaratan

4.3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4.3.5. Bidang Penanggulangan Bencana

4.3. Total Pagu Indikatif

Rp. 1.180.900.131,00

Rp. 1.090.788.000,00

Rp. 382.900.000,00

Rp. 71.152.500,00

Rp. 10.420.500,00

Rp. 2.736.161.131,00,-

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (Satu) tahun, dimulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019-2024. arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa ( SKPD ), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2022 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2022. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;

Keberpihakan kepada masyarakat; Peran serta aktif masyrakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Gedangan tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab;

Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;

Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2022.

PJ. KEPALA DESA GEDANGAN TTD

XXXX XXXXXXX

MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

Document Metadata

Table of Contents

PERATURAN DESA

Document Metadata