PERATURAN DESA BEJIHARJO NOMOR: 5 TAHUN 2015Peraturan Desa • February 12th, 2017
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bejiharjo dipandang perlu mengadakan Perubahan Pungutan Desa;b. bahwa Perubahan Pungutan Desa telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bejiharjo tentang Perubahan Pungutan Desa. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa;7. Peraturan Pemerintah Repub
DESA ....................Peraturan Desa • September 5th, 2014
Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa;
KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETANPeraturan Desa • February 27th, 2023
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang –Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18,19 hurup (a) hurup (b) dan Pasal 20 , dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UndangUnadang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 hurup (a), hurup (b) dan Pasal 34 hurup (d) Tanah desa merupakan kekayaan desa yang perlu diadakan identivikasi dan inventarisasi sesui dengan hak asal usul,dan pengaturan agar dapat bermanfaat secara maksimal untuk mendukung kegiatan pemerintah Desa,serta untuk menyelamatkan kekayaan Desa ;
PERATURAN DESAPeraturan Desa • January 19th, 2022
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;