DAFTAR ISI

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..................................................................................... 1

DAFTAR TABEL ................................................................................. 3

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. 4

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN…………………………………………. 5

BAB I PENDAHULUAN 12

1.1 Latar Belakang 12

1.2 Landasan Hukum 13

1.3 Maksud dan Tujuan 18

1.4 Sistematika Penulisan 19

BAB II GAMBARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA 20

SEMARANG …....................................................................

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan

Pendapatan Daerah Kota Semarang 20

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang 28

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota 37

Semarang .......................................................................

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan 48

Pendapatan Daerah Kota Semarang ..............................

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN 50

PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG ........................

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang 50

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih 50

3.3 Telaahan Rencana Strategis Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ........................................................... 52

	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………................	54
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN ....................................……………	56
	Tujuan dan Sasaran …………………….…………………………....	56
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN ………….............................…	58
	Strategi dan Kebijakan ….…………………….……………………	58
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 67

BAB VII PENUTUP 69

LAMPIRAN PENJABARAN (CASCADING) KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEPALA DAERAH

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Bapenda Kota Semarang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan …………………………. 29

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Bapenda Kota Semarang

Berdasarkan Golongan ……………………………….......... 29

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Bapenda Kota Semarang

	Berdasarkan Jenis Kelamin …………………………………	30
Tabel 2.4.	Jumlah Aset yang dimiliki Bapenda Kota Semarang …..	31
Tabel 2.5.	Jumlah Wajib Pajak Daerah daerah Kota Semarang......	36
Tabel 2.6.	Sistem Pendapatan Daerah Kota Semarang ....................	36

Tabel 2.7. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016 ……………………... 39

Tabel 2.8. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016 42

Tabel 2.9. Target dan Realisasi PAD Kota Semarang Tahun 2012 –

2016 42

Tabel 2.10. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016 44

Tabel 2.11. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016 45

Tabel 2.12. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Semarang Tahun 2012 – 2016 46

Tabel 2.13. Target dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016 ……………………........... 47

Tabel 2.14. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016 …………………….... 47

Tabel 2.15 Rincian Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Semarang Tahun 2012-2016 49

Tabel 2.16 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016 .………………... 50

Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKAD Kota Semarang Tahun 2012-2016 51

Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 52 2012 – 2016 ...................................................................

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda Kota Semarang

Tahun 2016 - 2021 62

Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Bapenda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 64

Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapenda Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 66

Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengacu 73 pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021..............

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1. Bagan Organisasi Badan pendapatan Daerah Kota Semarang 28

Tabel 2.2. Konstribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap pendapatan daerah ……………………….......... 41

Tabel 2.3. Konstribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah (A) PAD, (B) Dana Perimbangan, (C) Lain-lain 35 Pendapatan Yang Sah ...........…………………………………

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513366, 0000000 Psw. 1250 Fax. (000) 0000000 Semarang - 50132

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR : 050/80

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah ;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 342 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

PERTAMA : Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dan penentu arah bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

H. A. XXXX XXXXXXXX, SH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19620306 198912 1 001

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 050 / 80 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2016-2021

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi pendapatan asli daerahsesuai dengan kewenangannyayang dimiliki, baik bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan tersusunnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka terbentuklah Organisasi Perangkat Daerah baru yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis tahun 2016-2021. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan ditetapkannya Kepala Daerah dan seiring dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 maka perangkat daerah wajib menyusun Renstra lima tahun.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang disusun guna menentukan arah dan kebijakan di bidang pendapatan daerahsesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, dan sejalan dengan strategi dan kebijakan RPJMD sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2016- 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

LandasanHukumdalampenyusunanRencanaStrategisBadan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta( Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ).

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54);

37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);

39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);

40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);

41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);

42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14).

43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11, Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

44. Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 89).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RenstraBadan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021adalahdokumen perencanaan lima tahun untuk menentukan arah pembangunan di bidang pendapatan daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 bertujuanuntuk:

a. Menjabarkan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota kedalam tujuandansasaran, strategidankebijakan bidangpendapatan daerah Kota Semarang tahun 2016 hinggatahun 2021.

b. Memberikan acuan program dan kegiatandalam penyusunan RencanaKerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

c. Memberikan tolak ukur kinerja dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RenstraBadan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, antara lain:

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V I : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, dimana sebelumnya sebagai SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pecah menjadi 2 (dua) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Derah Kota Semarang.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

b. penyusunan rencana strategis sesuai misi dan visi Walikota;

c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daear Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

g. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah;

h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;

j. penyelenggaraan monitoring dan evalasi program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang tugasnya.

Adapun penjabaran tugas dan fungsi dari kepala dan bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyaifungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2. pendistribusian tugas kepada bawahan;

3. pemberian petunjuk kepada bawahan;

4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. pengkoordinasian sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

7. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

8. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

9. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;

10. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;

11. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah;

12. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;

13. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah;

14. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;

15. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan Pendapatan Daerah;

17. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

18. pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, domentasi, keprotokolan dan kehumasan Badan Pendapatan Daerah;

19. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

20. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

21. pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;

22. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;

23. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;

24. pelaksananan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Badan Pendapatan Daerah;

25. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

26. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

27. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;

28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pajak I

BidangPajak Daerah I berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, Kepala Bidang Pajak I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I, Subbidang Penetapan Pajak Daerah I, dan Subbidang Penagihan Pajak Daerah I. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pajak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2. pendistribusian tugas kepada bawahan;

3. pemberian petunjuk kepada bawahan;

4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pajak Daerah I;

8. pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I, Subbidang Penetapan Pajak Daerah I, dan Subbidang Penagihan Pajak Daerah I;

9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pajak Daerah I;

10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan di Bidang Pajak Daerah I;

11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

13. pelaksanaan penyusunan laporan program kegiatan;

14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pajak II

BidangPajak Daerah II berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, Kepala Bidang Pajak II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II, Subbidang Penetapan Pajak Daerah II, dan Subbidang Penagihan Pajak Daerah II.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pajak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2. pendistribusian tugas kepada bawahan;

3. pemberian petunjuk kepada bawahan;

4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pajak Daerah II;

8. pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II, Subbidang Penetapan Pajak Daerah II, dan Subbidang Penagihan Pajak Daerah II;

9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pajak Daerah II;

10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan di Bidang Pajak Daerah II;

11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dilingkungan Bidang Pajak Daerah I;

12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

13. pelaksanaan penyusunan laporan program kegiatan;

14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pendapatan Bukan Pajak

Bidang Pendapatan Bukan Pajak berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Perimbangan, Subbidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan Subbidang Penatausahaan Retribusi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pajak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2. pendistribusian tugas kepada bawahan;

3. pemberian petunjuk kepada bawahan;

4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendapatan Bukan Pajak;

8. pelaksanaan kegiatan Subbidang Perimbangan, Subbidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan Subbidang Penatausahaan Retribusi;

9. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan di Bidang Pendapatan Bukan Pajak;

10. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

12. pelaksanaan penyusunan laporan program kegiatan;

13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerahberkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerahmempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pajak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

2. pendistribusian tugas kepada bawahan;

3. pemberian petunjuk kepada bawahan;

4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

8. pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

9. pelaksanaan penyusunan data dan informasi di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

13. pelaksanaan penyusunan laporan program kegiatan;

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 maka struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2) Sub Bagian Keuangandan Aset ; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pajak Daerah I , terdiri dari :

1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I;

2) Subbidang Penetapan Pajak Daerah I; dan

3) Subbidang Penagihan Pajak Daerah I.

d. Bidang Pajak Daerah I , terdiri dari :

1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II;

2) Subbidang Penetapan Pajak Daerah II; dan

3) Subbidang Penagihan Pajak Daerah II.

e. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, terdiri dari :

1) Subbidang Perimbangan;

2) Subbidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah; dan

3) Subbidang Penatausahaan Retribusi.

f. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;

2) Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan

3) Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah

KEPALA

BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PAJAK DAERAH I

BIDANG PAJAK DAERAH II

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PENDAPATAN BUKAN PAJAK

BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAYANAN

PENDAPATAN DAERAH

SUBBID PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

SUBBID PERIMBANGAN

SUBBID PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

SUBBID PENETAPAN

SUBBID

LAIN-LAIN PAD DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

SUBBID PENYULUHAN DAN PELAYANAN

PENDAPATAN DAERAH

SUBBID PENAGIHAN

SUBBID PENATAUSAHAAN RETRIBUSI

SUBBID SISTEM INFORMASI

PENDAPATAN DAERAH

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2.2.1. Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah perlu didukung oleh personil atau SDM yang berkualitas dan handal. Pada saat ini Badan Pendapatan Daerah memiliki Pegawai sebanyak 134 orang ASN adalah pegawai tetap yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional dan 2 orang TPHL adalah pegawai dengan Surat Keputusan Walikota dan 22 orang PPPK adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan Jenjang Pendidikan jumlah dapat dilihat secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Bapenda Kota Semarang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Per Oktober 2017

No.	Status Pendidikan	Jumlah
1.	ASN : Pasca Sarjana Sarjana Akademi / D4 Akademi / D3 SLTA SLTP	15 Orang 95Orang 3 Orang 3 Orang 15 Orang 2 Orang
	Jumlah	134	Orang
2.	TPHL : Sarjana SLTA	1 1	Orang Orang
	Jumlah	2	Orang
3.	PPPK : Sarjana Akademi / D3 SLTA	15 3 4	Orang Orang Orang
	Jumlah	22	Orang
	Total Jumlah Pegawai	158	Orang

Berdasarkan Tingkat Golonganjumlah pegawai dalam kedinasan Badan Pendapatan secara rinci dalam dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Bapenda Kota Semarang Berdasarkan Tingkat Golongan

Per Oktober 2017

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	12 Orang
2	Golongan III	104 Orang
3	Golongan II	17 Orang
4	Golongan I	1 Orang
	Jumlah	134 Orang
5	TPHL	2 Orang
	Jumlah	136 Orang
6	PPPK	22 Orang
	Jumlah	158 Orang

Pegawai Badan Pendapatan Daerah apabila dihitung berdasarkan jenis kelaminjumlah Pegawai sebanyak 74laki-laki dan 60 Perempuan,secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Bapenda Kota Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin

Per Oktober 2017

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	85 Orang
2	Perempuan	73 Orang
	Jumlah	158Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang memiliki 2 (dua) lantai yang bertempat di xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000 Semarang Komplek Balaikota Semarang dan 4 (empat) wilayah POS Pelayanan PBB yaitu :

1. POS Pelayanan PBB Wilayah I, Jl. Kanguru Raya No. 3 Semarang

2. POS Pelayanan PBB Wilayah II, Jl. Xxx Xxxx Xxxxxxx No. 24 Semarang

3. POS Pelayanan PBB Wilayah III, Jl. Ronggolawe No. 2 Semarang

4. POS Pelayanan PBB Wilayah IV, Jl. Prop. Xxxxxxx Xx. 116 Semarang

Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan, Badan Pendapatan DaerahKota Semarang memiliki barang-barang inventaris sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Jumlah Aset yang dimiliki Bapenda Per Oktober 2017

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Lemari Besi Sliding Kaca	5	Baik
2	Mesin Penghancur Kertas	2	Baik
3	LCD Proyektor	6	Baik
4	Kursi Rapat Metal dengan meja	12	Baik
5	Kursi kerja Putar Komputer	4	Baik
6	Lemari Es	4	Baik
7	Audio Public Area	1	Baik
8	Ipad	3	Baik
9	Direct Box	4	Baik
10	Stabilizer	10	Baik
11	Snake Kabel	1	Baik
12	Rak Mixer	1	Baik
13	Stand Keyboard Double	1	Baik
14	Kendaraan roda empat (4)	19	Baik
15	Sepeda Motor	109	Baik
16	Mesin Hitung Uang	2	Baik
17	Mesin Antrian Elektronik Multimedia	5	Baik
18	White Board	3	Baik
19	Alat Deteksi Uang Palsu	6	Baik
20	Troly Kecil	2	Baik
21	AC Split	13	Baik
22	Komputer PC Branded	12	Baik
23	PC Unit	18	Baik
24	Laptop	37	Baik
25	Hardisk Eksternal	3	Baik
26	Wifi Router	3	Baik
27	Monitor LED	13	Baik
28	Printer	106	Baik

29	Finger Print	3	Baik
30	Server	6	Baik
31	DVR Chanel	1	Baik
32	Kursi Putar Eselon II	1	Baik
33	Kursi Putar Eselon III	2	Baik
34	Kursi Putar Eselon IV	3	Baik
35	Kursi Kerja	75	Baik
36	Kamera	41	Baik
37	Kamera CCTV	5	Baik
38	Audio System	3	Baik
39	Camera, DVR, Instalasi kabel	1	Baik
40	Tripod Camera	1	Baik
41	Auto Flash Nissin	1	Baik
42	Alat Pemadam	3	Baik
43	Air Purifier/Penyaring Udara	1	Baik
44	Rak Siku	9	Baik
45	Papan Visual	1	Baik
46	Proyektor Portable PICO C120	2	Baik
47	Meja Rak Serbaguna	1	Baik
48	Meja Teller	2	Baik
49	Kursi Tunggu 2 seat	2	Baik
50	Kursi Tunggu 3 seat	4	Baik
51	Meja Counter Finishing Top Marmer	1	Baik
52	Almari Dinding Ruang Kas Daerah Lt.1	1	Baik
53	AC Cassette	6	Baik
54	Gorden	2	Baik
55	Server IBM system X3250 M4 Mon.16"	1	Baik
56	Kabel UTP RJ-451	1	Baik
57	Meja kerja Eselon III	7	Baik
58	Meja kerja Eselon IV	6	Baik
59	Meja staf	170	Baik
60	Kursi Kerja Eselon III	4	Baik

61	Kursi Kerja Eselon IV	5	Baik
62	Mesin Faximile	1	Baik
63	Software aplikasi Surat Menyurat	1	Baik
64	Instalasi Software E-Payment dan E- Reporting	1	Baik
65	Mesin fotocopy	5	Baik
66	Mesin ketik manual	13	Baik
67	Mesin Cash Register	1	Baik
68	Rak besi serba guna	49	Baik
69	Filling kabinet	52	Baik
70	Penyekat ruangan	10	Baik
71	Laser Pointer	3	Baik
72	Rak buku	27	Baik
73	Radio tape polytron	1	Baik
74	Televisi	5	Baik
75	Dispenser	3	Baik
76	LCD TV 32"	1	Baik
77	Panel pengaman	1	Baik
78	Notebook	6	Baik
79	Kelengkapan komputer	2	Baik
80	Komputer wireless	2	Baik
81	Mesin generator	1	Baik
82	Brankas	1	Baik
83	Vacum cleaner	2	Baik
84	Wireless	1	Baik
85	Audio Visual	1	Baik
86	Mesin ketik Elektric	4	Baik
87	Rak Arsip	19	Baik
88	Meja rapat	2	Baik
89	Karpet 4 m2	1	Baik
90	Karpet 49 m2	1	Baik
91	Side Desk	5	Baik
92	Kursi Pimpinan Rapat	1	Baik

93	Cash Box	8	Baik
94	White Board Electronic	1	Baik
95	Almari Kantor 2 pintu	2	Baik
96	Meja panjang dengan almari	1	Baik
97	Kipas angin	1	Baik
98	DVD Samsung	1	Baik
99	Meja Troli Kecil	1	Baik
100	Kursi Tamu Kepala	1	Baik
101	Handycam	1	Baik
102	Pesawat Telepon	1	Baik
103	Lemari kayu	2	Baik
104	UPS	6	Baik
105	Mesin Porporasi	6	Baik
106	Almari Buku tinggi	1	Baik
107	Rak Buku	5	Baik
108	Meja Panjang	2	Baik
109	Loket Layanan Mesin Antrian	4	Baik
110	Digital Laser Distance Meter	1	Baik
111	Router	2	Baik
112	Sms getway modem	1	Baik
113	Rak server	1	Baik
114	Rak mount monitor	1	Baik
115	Managed switch 24 port	1	Baik
116	Peralatan jaringan	1	Baik
117	Intel Recmount Server 2U	1	Baik
118	Server Maping	1	Baik
119	Kursi Rapat Eselon II	1	Baik
120	Layar Tripod	2	Baik
121	Mainframe server Rackmon	1	Baik
122	Personal Komputer	5	Baik
123	Monitor LCD PC 24"	1	Baik
124	Layar 84 (213 x 213 cm)	2	Baik

125	Monitor LCD	2	Baik
126	Pointer presentasi	1	Baik
127	Pesawat Faximile	1	Baik
128	Genset	4	Baik
129	Stapler besar	1	Baik
130	Pemotong Kertas	2	Baik
131	Windows terminal	1	Baik
132	Keyboard (e-payment & e-reporting)	1	Baik
133	Server Intel Xeon 6 C E5-2620 (e- payment & e-reporting)	1	Baik
134	HDD HS HP 300gb 2.5" SAS	2	Baik
135	Online UPS For Server 1500VA	4	Baik
136	Power supply redundatly	1	Baik
137	LCD + Layar	1	Baik
138	Rak Kayu	4	Baik
139	Komputer Server	1	Baik
140	Dump Terminal	3	Baik
141	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III/ Sofa	3	Baik
142	Kursi kerja kayu	23	Baik
143	Rak Besi	17	Baik
144	Meja kerja Biro	2	Baik
145	Meja 1/2 biro	14	Baik
146	Almari Arsip	5	Baik
147	Filling Kayu	7	Baik
148	Kursi teller	6	Baik
149	Mesin hitung uang koin	2	Baik
150	Hub (active)	2	Baik
151	Bank Note Centre (Second)	2	Baik

Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan, memiliki barang-barang inventaris Badan Pendapatan DaerahKota Semarang, mempunyai data jumlah Wajib Pajak Daerah di Kota Semarang, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Jumlah Wajib Pajak Daerah Kota Semarang Per Oktober 2017

NO	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH WP
1	Pajak Hotel	804 WP
2	Pajak Restoran	581 WP
3	Pajak Hiburan	253 WP
4	Pajak Reklame	4.846 WP
5	Pajak Penerangan Xxxxx	00 WP
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2 WP
7	Pajak Parkir	471 WP
8	Pajak Air Tanah	562 WP
9	Pajak Sarang Burung Walet	2 WP
10	Pajak BPHTB	Sesuai transaksi yang ada dalam 1 thn
11	PBB	545.707 WP

Badan Pendapatan DaerahKota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga mempunyai sistem dalam meningkatkan pendapatan daerah, antara lain sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Sistem Pendapatan Daerah Kota Semarang Per Oktober 2017

JENIS SISTEM

FUNGSI

SIMPAD

Sistem Informasi Pajak Daerah digunakan untuk :

- Membuat Ketetapan Offocial Assessment (Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, SKPDKB

- Pembayaran Self Assesment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Bu rung Walet

- Membuat laporan monitoring pendapatan dan kendali wajib pajak

2	SIMBPHTB	Sistem Informasi BPHTB digunakan untuk : - Menerima setoran BPHTB - Membuat verifikasi BPHTB
3	SIMPBB	Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk : - Membuat Ketetapan PBB beserta cetak masalnya - Membuat dan mengelola pelayanan PBB (perubahan, keberatan, salinan dst) - Untuk pembayaran dari Wajib Pajak PBB
4	E-Tax Restoran dan Hiburan	E-Tax Restoran dan Hiburan digunakan untuk : - Memonitoring besaran penerimaan dari wajib pajak restoran dan hiburan secara realtime
5	E-Tax Parkir	E-Tax Parkir digunakan untuk : - Memonitoring besaran penerimaan dari wajib pajak parkir secara realtime
6	Monitoring Pajak Realtime	Monitoring Pajak Realtime digunakan untuk: - Melihat jumlah penerimaan pajak daerah secara realtime

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelerasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Struktur APBD Kota Semarang terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang komponen memiliki struktur APBD terfokus pada Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Pendapatan Transfer Kota Semarang terdiri dari beberapa komponen diantaranya: (1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, yang terdiri dari (a) Dana Bagi Hasil Pajak, (b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), (c) Dana Alokasi Umum, dan (d) Dana Alokasi Khusus. (2) Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari (a) Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, (b) Dana Penyesuaian, (3)Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari (a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak, (b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (bantuan keuangan propinsi/pemda lainnya). Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari beberapa komponen diantaranya (1) Pendapatan Hibah, (2) Pendapatan Dana Darurat, dan (3) Pendapatan Lainnya.

2.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Semarang mengalami trenpeningkatan tiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Semarang terlihat di tabel 2.5 dan dari tabel terlihat rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Semarang selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016) Kota Semarang mengalami realisasi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan 12,97%. PAD memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya dengan tingkat pertumbuhan rata-rata PAD sebesar 17,85%.

Ini dikarenakan PAD merupakan sumber pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dibanding jenis komponen pendapatan lainnya. Dana Perimbangan Daerah Kota Semarang mengalami rata-rata peningkatan yang terendah yakni

9,54%. Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami tingkat pertumbuhan 13,34%.

Berikut kondisi pendapatan Kota Semarang dilihat dari tabel realisasi selama 5 tahun terakhir (2012-2016):

Tabel 2.7

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-Rata (%)
1	Pendapatan	2.533.676.148.800	2.796.570.726.860	3.166.016.041.565	3.390.172.448.717	4.103.151.795.843	12,97
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	779.616.535.594	925.919.310.506	1.138.367.228.493	1.244.594.020.738	1.491.645.900.065	17,85
1.1.1	Pajak Daerah	597.519.522.248	683.708.489.950	791.509.586.089	816.208.853.784	1.006.487.472.776	14,16
1.1.2	Retribusi Daerah	00.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000	12,01
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.777.319.253	7.650.778.888	8.036.099.560	00.000.000.000	00.000.000.000	111,43
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	00.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000	38,13
1.2.	Dana Perimbangan	1.167.239.525.118	1.191.097.523.757	1.274.767.390.279	1.270.371.271.674	1.644.277.729.716	9,54
1.2.1	Xxxx Xxxx Hasil Pajak	156.564.967.132	120.223.608.244	137.759.893.153	00.000.000.000	000.000.000.000	19,19
	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.537.731.986	1.878.324.513	3.031.059.126	1.738.332.174	2.731.426.525	24,50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	936.865.926.000	1.054.002.569.000	1.104.739.473.000	1.126.847.634.000	1.211.708.204.000	6,71
1.2.3	Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000	126,11
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	586.820.088.088	679.553.892.597	752.881.422.793	875.207.156.305	967.228.165.702	13,34
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	497.402.508.000	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Xxxx Xxxx Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/ Kota	309.030.650.088	266.894.650.000	399.557.971.017	432.645.344.655	427.901.413.702	10,82
1.3.4	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah	191.552.502.000	329.977.231.976	283.917.499.000	355.298.952.000	0	- 4,14
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000	-15,33
1.3.6	Dana Insentif Daerah	0	0	0	20.730.023.000	0	-25,00

Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

Rencana pembangunan di Kota Semarang tidak akan direalisasikan tanpa dukungan dari kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan dari struktur anggaran, pendapatan daerah yang berasal dari pos pendapatan asli daerah memiliki korelasi.Semakin besar proporsi pendapatan asli daerah sebagai penyumbang pendapatan daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut.

Hasil perhitungan kontribusi realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukan bahwa Dana Perimbangan memiliki rata-rata kontribusi tertinggi dibandingkan PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Grafik kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah tersaji di gambar 2.2

PAD

24%

35%

Dana Perimbangan

41%

Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

Gambar 2.2

Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah

Jika melihat dari gambar 2.2, maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang baru menyumbang rata-rata sebesar 35% terhadap total pendapatan daerah Kota Semarang. Kontribusi pendapatan terbesar justru berasal dari dana perimbangan yang ternyata mampu menyumbang sebesar 41%. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi hanya 24%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang belum sepenuhnya mandiri dalam mendanai pembangunannya, dimana ketergantungan Pemerintah Kota Semarang terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih cukup tinggi.

Untuk itu, diperlukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD guna meningkatkan pendapatan daerah Kota Semarang, seperti dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi

dengan tidak membebani masyarakat. Perlu juga upaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari retribusi daerah, seperti parkir.

Gambar 2.3 menyajikan tentang kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah dirinci per sub komponen.

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

19%

70%

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah

6% 11%

Dana Bagi Hasil

Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi

Umum

83%

Hibah

13%

30%

Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi atau Kabupaten/ Kota

48%

Dana Penguatan

Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah

Sumber: Analisis, 2016

Gambar 2.3

Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatan Daerah(A) PAD, (B) Dana Perimbangan, (C) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

A. Untuk Pendapatan Asli Daerah, kontribusi terbesar diberikan oleh pemasukan dari Pajak Daerah dengan persentase kontribusi rata-rata sebesar 70%. Disusul oleh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi sebesar 19%.

B. Untuk Dana Perimbangan kontribusi terbesar diberikan oleh komponen Dana Alokasi Umum sebesar 83%.

C. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kontribusi terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 48%.

Jika dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target pendapatan, realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Semarang telah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya dimana

rata-rata realisasi mencapai 108,19%. Tahun 2012 adalah tahun capaian realisasi tertinggi sebesar 111,21%. Adapun realisasi pendapatan terendah adalah di tahun 2015 dimana realisasi pendapatan hanya sebesar 102,55%. Berikut tabel target dan realisasi capaian pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2012 – 2016:

Tabel 2.8

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target Anggaran Pendapatan (APBD-P)	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Pendapatan	Kelebihan/ Kekurangan
2012	2.278.353.606.000	2.533.676.148.800	111,21	255.322.542.800
2013	2.594.562.688.000	2.796.570.726.860	107,78	202.008.038.860
2014	2.865.509.578.000	3.166.016.041.565	110,48	300.506.463.565
2015	3.263.824.536.000	3.347.160.206.438	102,55	83.335.670.438
2016	3.767.910.297.000	4.103.151.795.483	108,90	335.241.498.483
Total	14.770.160.705.000	15.946.574.919.146	108,19	1.176.414.214.146

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

Jika dirinci per masing-masing komponen, maka target dan realisasi masing-masing komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Selama periode Tahun Anggaran 2012-2016, total target anggaran PAD sebanyak Rp 4.782.124.063.000,- Namun realisasinya lebih banyak dari target anggaran yakni sebanyak Rp 5.537.130.756.117,- atau sebanyak 116,69%. Realisasi anggaran PAD tertinggi terjadi di tahun 2014 dengan angka realisasi 127,72%. Kondisi target dan realisasi PAD tahun 2012-2016 terjelaskan di tabel 2.7

Tabel 2.9

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target Anggaran PAD (APBD-P)	Realisasi PAD	% Realisasi PAD	Kelebihan/ Kekurangan
2012	667.883.642.000	779.616.538.594	116,73	111.732.893.594
2013	778.866.930.000	925.919.310.506	118,88	147.052.380.506
2014	891.280.705.000	1.138.367.228.493	127,72	247.086.523.493
2015	1.107.053.257.000	1.201.581.778.459	108,54	94.528.521.459
2016	1.337.039.529.000	1.491.645.900.065	111,56	154.606.371.065
Total	4.782.124.063.000	5.537.130.756.117	116,69	755.006.690.117

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

Jika dibandingkan dengan kondisi Pendapatan Daerah, PAD memiliki fluktuasi yang sama dengan Pendapatan daerah. Pajak daerah selama tahun 2012 hingga 2016 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 14,16%.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Kota Semarang Pajak Daerah memiliki beberapa jenis. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang sebagai fungsi pengelolaan pendapatan. Adapun jenis Pajak Daerah yang dipungut Badan Pendapatan Daerah meliputi (11) sebelas mata pajak meliputi :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

11. Pajak Bumi dan Bangunan

Jika dilihat dari kondisinya, Pertumbuhan Pajak Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan PAD secara total. Pajak daerah dipengaruhi oleh gejolak perekonomian dimana melemahnya aktivitas perekonomian akan berpengaruh signifikan pada kondisi pajak daerah. Di Kota Semarang, jenis pajak daerah

PBB masuk kedalam komponen pajak daerah pada tahun 2012 sehingga berpengaruh terhadap kondisi keseluruhan pajak daerah.

Tabel 2.10

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target Anggaran Pajak Daerah (APBD-P)	Realisasi Pajak Daerah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2012	501.850.000.000	597.519.522.248	119,06	95.669.522.248
2013	587.050.000.000	683.708.489.950	116,47	96.658.489.950
2014	642.700.000.000	791.509.586.089	123,15	148.809.586.089
2015	783.000.000.000	816.208.853.784	108,82	33.208.853.784
2016	886.964.751.000	1.006.487.472.776	113,48	119.522.721.776
Total	3.401.564.751.000	3.895.433.924.847	115	493.869.173.847

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

Target dan realisasi Pajak Daerah yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, secara rinci sebagaimana tabel 2.9

Tabel 2.11

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

NO	JENIS PAJAK	2012			2013			2014			2015			2016
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Hotel	32.000.000.000	00.000.000.000	118.52	38.000.000.000	00.000.000.000	117.57	44.000.000.000	00.000.000.000	114.98	50.000.000.000	00.000.000.000	110,00	00.000.000.000	00.000.000.000	117.78
2.	Restoran	00.000.000.000	00.000.000.000	125.10	40.000.000.000	00.000.000.000	120.97	45.000.000.000	00.000.000.000	139.45	00.000.000.000	00.000.000.000	119,00	00.000.000.000	00.000.000.000	104.90
3.	Hiburan	7.500.000.000	00.000.000.000	138.89	12.000.000.000	00.000.000.000	103.38	11.250.000.000	00.000.000.000	130.41	00.000.000.000	00.000.000.000	109,83	17.000.000.000	00.000.000.000	103.54
4.	Reklame	15.000.000.000	00.000.000.000	114.64	00.000.000.000	00.000.000.000	123.90	00.000.000.000	00.000.000.000	108.13	25.000.000.000	00.000.000.000	103,64	28.135.000.000	00.000.000.000	104.60
5.	Penerangan Jalan	103.500.000.000	114.180.202.647	110.32	118.000.000.000	137.411.660.918	116.45	136.687.500.000	163.497.269.621	119.61	163.500.000.000	185.505.501.940	113,45	186.000.000.000	189.895.462.761	102.09
6.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	800.000.000	1.122.774.154	140.35	1.000.000.000	1.367.379.075	136.74	800.000.000	25.199.840	3.15	100.000.000.000	120.188.240	120,00	000.000.000	000.000.000	53.00
8.	Parkir	4.000.000.000	4.912.611.413	122.82	5.000.000.000	5.658.633.242	113.17	5.600.000.000	7.508.343.122	134.08	9.000.000.000	9.574.487.370	106,38	10.000.000.000	00.000.000.000	113.80
9.	Air Tanah	3.500.000.000	4.371.739.057	124.91	4.500.000.000	4.679.097.924	103.98	4.500.000.000	4.873.574.208	108.30	4.750.000.000	5.543.419.678	116,70	5.343.750.000	6.296.980.828	117.84
10.	Sarang Burung Walet	50.000.000	0	-100	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	750.000	1.50
11.	BPHTB	145.000.000.000	208.003.747.971	143.45	180.000.000.000	200.909.156.797	122.73	188.000.000.000	254.085.540.258	135.15	235.000.000.000	232.877.793.324	99,096	254.505.000.000	331.793.233.942	130.37
12.	PBB	159.000.000.000	161.334.468.066	101.47	170.000.000.000	185.292.332.200	109.00	186.000.000.000	211.001.447.064	113.44	215.000.000.000	207.346.969.699	96,440	241.875.000.000	261.821.528.028	108.25
JUMLAH		501.850.000.000	598.872.260.463	119.06	587.050.000.000	683.708.489.950	116.47	642.700.000.000	791.509.586.089	123.15	783.000.000.000	816.208.853.784	108,82	886.964.751.000	1.006.487.472.776	113.48

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

Komponen lain dari PAD adalah retribusi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 retribusi daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,42%. Pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung tidak sejalan dengan pola pertumbuhan PAD,dikarenakan PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern mencakup komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan aturanpemungutan Retribusi Daerah dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai koordinator dan penentu target oleh masing-masing OPD Penghasil Retribusi.

Komponen lain dari PAD adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan rata-rata 126,11%.

Jika dilihat dari kondisinya, realisasi PAD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berjalan kurang seimbang. Ini dikarenakan laba yang diperoleh BUMD belum sejalan dengan perusahaan pada umumnya.

Tabel 2.12

Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (APBD-P)	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2012	6.361.379.000	6.777.319.253	106.54	415.940.253
2013	6.872.760.000	7.650.778.888	111.32	778.018.888
2014	7.989.867.000	8.036.099.560	100.58	46.232.560
2015	9.306.898.000	00.000.000.000	113.15	1.223.678.700
2016	51.979.633.000	00.000.000.000	100.64	330.346.748
Total	00.000.000.000	00.000.000.000	106.44	2.794.217.149

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

Komponen PAD yang terakhir adalah Lain-Lain PAD yang Sah. Kondisi realxxxxx Xxxx-Xxxx PAD yang sah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 realisasinya mencapai 145,2 % per tahun.

Realisasi terendah di tahun 2016 yang hanya sebesar 114,44 % dan yang tertinggi di tahun 2014 dengan realisasi sebesar 167,76 %.

Tabel 2.13

Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target Anggaran Lain-lain PAD yang sah (APBD-P)	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah	%	Kelebihan/ Kekurangan
2012	62.772.265.000	00.000.000.000	144.08	00.000.000.000
0000	00.000.000.000	000.000.000.000	164.28	00.000.000.000
0000	000.000.000.000	000.000.000.000	167.76	00.000.000.000
0000	000.000.000.000	000.000.000.000	135.53	00.000.000.000
0000	000.000.000.000	000.000.000.000	114.44	00.000.000.000
Total	761.070.841.000	1.046.694.386.558	145.22	285.623.545.558

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

B. Dana Perimbangan

Selama periode Tahun Anggaran 2012-2016, total target anggaran Dana Perimbangan sebanyak Rp 6.347.400.246.000,- dan realisasinya lebih sebanyak Rp 6.547.753.440.544,- atau meningkat sebanyak 102,91%.

Realisasi anggaran dibandingkan target anggaran terbesar terjadi tahun 2016 yang realisasinya mencapai 113,58% dan yang paling rendah pada tahun 2015 yakni sebesar 97,24 %. Kondisi target dan realisasi Xxxx Xxximbangan tahun 2012-2016 terjelaskan di tabel 2.14

Tabel 2.14

Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target Anggaran Dana Perimbangan (APBD-P)	Realisasi	%	Kelebihan/ Kekurangan
2012	1.107.004.326.000	1,167,239,525,118	105.44	60.235.199.118
2013	1.219.637.347.000	1,191,097,523,757	97.66	(00.000.000.000)
2014	1,266.631.093.000	1,274,767,390,279	102.64	8.136.297.279
2015	1.306.428.964.000	1.270.371.271.674	97,24	(00.000.000.000)
0000	0.000.000.000.000	0.000.000.000.000	113,00	000.000.000.000
Total	6.347.400.246.000	6.547.753.440.544	102,91	200.353.194.544

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

Xxxx Xxximbangan tahun 2012 hingga tahun 2016 tumbuh rata- rata sebesar 9,54%,yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak meningkat sebesar 13,19% per tahun dan Dana Bagi HasilBukan Pajak pertumbuhannya meningkat rata-rata sebesar 24,50% per tahun.

Sementara itu, Xxxx Xxxxxxx Umum meningkat sebesar 6,71% per tahun dan Dana Alokasi Khusus sebesar 126,11% per tahun. Besarnya Xxxx Xxximbangan yang diterimaditentukan oleh Pemerintah setiap tahunnya dengan memperhitungkan potensi objekpendapatan yang belum tergali, secara rinci target dan realisasi dana Perimbangan sebagaimana tabel 2.15.

Tabel 2.15

Rincian Target dan Realisasi Xxxx Xxximbangan Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

URAIAN	2012			2013			2014			2015			2016
URAIAN	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Xxxx Xxximbangan	1.107.004.326.000	1.167.239.525.118	105,44%	1.219.637.347.000	1.191.097.523.757	97,66%	1.266.631.093.000	1.274.767.390.279	100,64%	1.272.530.064.000	1.270.371.271.674	99,83%	1.447.698.516.000	1.644.277.729.712	113,58%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	00.000.000.000	000.000.000.000	161,55%	115.658.038.000	122.101.932.757	105,57%	122.909.000.000	140.790.952.279	114,55%	120.778.000.000	00.000.000.000	80,20%	199.704.893.000	185.682.778.746	92,98%
Bagi Hasil Pajak	00.000.000.000	000.000.000.000	160,89%	114.600.538.000	120.223.608.244	104,91%	120.850.000.000	137.759.893.153	113,99%	118.900.000.000	00.000.000.000	80,00%	196.616.059.000	182.951.352.221	93,05%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	557.500.000	1.537.731.986	275,83%	1.057.500.000	1.878.324.513	177,62%	2.059.000.000	3.031.059.126	147,21%	1.878.000.000	1.738.332.174	92,56%	3.088.834.000	2.731.426.525	88,43%
Xxxx Xxxxxxx Umum	936.865.926.000	936.865.926.000	100,00%	1.054.002.569.000	1.054.002.569.000	100,00%	1.104.739.473.000	1.104.739.473.000	100,00%	1.126.847.634.000	1.126.847.634.000	100,00%	992.311.186.000	1.211.708.204.000	122,11%
Xxxx Xxxxxxx Umum	936.865.926.000	936.865.926.000	100,00%	1.054.002.569.000	1.054.002.569.000	100,00%	1.104.739.473.000	1.104.739.473.000	100,00%	1.126.847.634.000	1.126.847.634.000	100,00%	992.311.186.000	1.211.708.204.000	122,11%
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx	00.000.000.000	00.000.000.000	100,00%	00.000.000.000	00.000.000.000	30,00%	00.000.000.000	00.000.000.000	75,00%	00.000.000.000	00.000.000.000	187,36%	255.682.437.000	246.886.746.970	96,56%
Xxxx xxxxxxx khusus	00.000.000.000	00.000.000.000	100,00%	00.000.000.000	00.000.000.000	30,00%	00.000.000.000	00.000.000.000	75,00%	00.000.000.000	00.000.000.000	187,36%	255.682.437.000	246.886.746.970	96,56%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	503.465.638.000	586.820.088.088	116,56%	596.058.411.000	679.553.892.597	114,01%	707.597.780.000	752.881.422.793	106,40%	717.894.975.000	875.207.156.305	121,71%	983.172.252.000	967.228.165.702	98,38%
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	222.401.850.000	309.030.650.088	138,95%	244.901.850.000	329.977.231.976	134,74%	345.255.000.000	399.557.971.017	115,73%	344.158.000.000	432.645.344.655	125,71%	448.160.000.000	427.901.413.702	95,48%
Xxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx dari Provinsi	222.401.850.000	309.030.650.088	138,95%	244.901.850.000	329.977.231.976	134,74%	345.255.000.000	399.557.971.017	115,73%	344.158.000.000	432.645.344.655	125,71%	448.160.000.000	427.901.413.702	95,48%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.552.502.000	191.552.502.000	100,00%	266.894.650.000	266.894.650.000	100,00%	283.917.499.000	283.917.499.000	100,00%	353.006.952.000	355.298.952.000	100,65%	0	0	0,00%
Tambahan Penghasilan	191.552.502.000	191.552.502.000	100,00%	266.894.650.000	266.894.650.000	100,00%	283.917.499.000	283.917.499.000	100,00%	353.006.952.000	355.298.952.000	100,65%	0	0	0,00%
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lain	00.000.000.000	00.000.000.000	96,34%	00.000.000.000	00.000.000.000	98,13%	00.000.000.000	00.000.000.000	88,50%	00.000.000.000	00.000.000.000	320,95%	00.000.000.000	00.000.000.000	97,48%
Bantuan Keuangan dari Provinsi Tingkat I	00.000.000.000	00.000.000.000	96,34%	00.000.000.000	00.000.000.000	98,13%	00.000.000.000	00.000.000.000	88,50%	00.000.000.000	00.000.000.000	320,95%	00.000.000.000	00.000.000.000	97,48%

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selama periode Tahun Anggaran 2012-2016, total target anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebanyak Rp 3.640.636.396.000,- Namun realisasinya lebih banyak dari target anggaran yakni sebanyak Rp 3.861.690.725.485,- atau meningkat sebanyak 107.65%. Realisasi anggaran dibandingkan target anggaran terbesar terjadi tahun 2012 yang realisasinya mencapai

116.55 %.

Kondisi target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2012-2016 terjelaskan di tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2.16

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2012 – 2016

Tahun	Target Anggaran Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah (APBD-P)	Realisasi	%	Kelebihan/ Kekurangan
2012	503.465.638.000	586,820,088,088	116.55	00.000.000.000
0000	000.000.000.000	679,553,892,597	114.00	00.000.000.000
0000	000.000.000.000	752,881,422,793	106.39	00.000.000.000
0000	000.000.000.000	000.000.000.000	102.92	00.000.000.000
0000	000.000.000.000	000.000.000.000	98,38	-15.944.086.298
Total	3.640.636.396.000	3.861.690.725.485	107.65	221.054.319.485

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kontribusi Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Kontribusi lain berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Insentif Daerah.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun anggaran 2012 – 2016 secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2.17 sebagai berikut :

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

Tabel 2.17

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2012 – 2016

Tujuan

Sasaran

Program yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Program

Target Renstra Perangkaat Daerah

Realisasi Capaian Target pada Tahun ke

Rasio Capaian pada Tahun ke

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat

1. Meningkatnya persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12,5%

2. Meningkatnya tertib Rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan mencapai 25%

3. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersiaan data aset daerah sebesar 100%

4. Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rasio Pendapatan Asli daerah terhadap Volume

Pendapatan Daerah

21.40

24.70

26.10

27.10

25,39

30,77

33,11

35,96

36,71

1,18

1,24

1,34

1,37

1,35

Tertib Administrasi Keuangan Daerah

100%

Akuntabilitas Administrasi Keuangan Daerah

100%

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat Kemampuan

/Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan

Keuangan

100%

Program Pengelolaan Aset Daerah

Tingkat Ketersediaan Data Aset Pemerintah Daerah

100%

Tingkat Akurasi Hasil Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah

100%

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2011-2016

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Selama periode Tahun Anggaran 2012-2016, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, dijelaskan di tabel 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.18

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2010 – 2016

Uraian

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Anggaran

Realisasi

BTL

125.716.742.000

00.000.000.000

0,70

0,87

0,93

0,79

0,85

0,903

0,901

00.000.000.000

000.000.000.000

00.000.000.000

000.000.000.000

0,77

0,74

0,38

0,52

0,84

1,18

1,08

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2012-2016

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi pengelola pendapatan daerah harus mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal tersebut dibutuhkan guna melihat dan menganilisis sejauh mana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan memahami lingkungan, baik internal maupun eksternal, sebuah organisasi dapat mempelajari kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang pada akhirnya berguna untuk menyusun sebuah rencana meningkatkan Pendapatan Daerah secara optimal.

2.4.1.Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1) Kurang optimalnya pengawasan pendapatan, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak.Hal ini menjadi tantangan bagi dinas pendapatan daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

2) Penggalian sumber-sumber penerimaan asli daerah.

3) Pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan

4) Tuntutan transparansi informasi publik.

5) Adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke propinsi dan kabupaten / kota seluruh Indonesia termasuk Kota Semarang, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU ) maupun Dana Alokasi Khusus ( DAK).

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Kota Semarang berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah.

2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehinggamudah diakses masyarakat.

3) Adanya website sebagai media informasi publik.

4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.

5) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang dapat meningkatkan pajak daerah.

6) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. Ketiga jenis retribusi ini dimungkinkan terjadi penambahan jenis penerimaan disamping ada revisi terhadap tarif yang menyesuaikan dengan harga pasar.

7) Modernisasi sarana dan prasaranaserta pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.

8) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

b. Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur (SDM), Sarana dan Prasara dalam menunjang peningkatan kinerja pendapatan asli daerah.

c. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.

d. Potensi pertumbuhan dan obyek pajak daerah yang belum terdata.

e. Data base wajib pajak masih kurang valid.

f. Kurangnya tingkat kepatuhan dan keterbukaan wajib pajak self assesment dalam pembayaran pajak.

g. Ketidak sesuaian antara angka DAU yang disampaikan APBD dengan realisasi tahun berjalan kaarena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga dapat mengakibatkan perubahan keuangan daerah.

m. Kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan Provinsi tidak segera dilakukan diawal tahun anggaran.

n. Penatausahaan Retribusi belum optimal karena merupakan tupoksi baru belum ada Sistem dan Prosedurnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Kota Semarang periode 2016-2021 adalah: “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera“

Visi tersebut bermakna bahwa:

Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.

Dari definisi hebat dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut misi yang ditempuh sebanyak 4 (empat) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.

3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.Selain itu Badan Pendapatan Daerah masuk dalam tujuan RPJMD yaitu Tujuan ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan melayani serta Sasaran RPJMD sasaran ke-7 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan melayani, dengan arah kebijakan peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Tujuan Renstra seperti halnya RPJMD sasaran ke-7 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan melayani dan Meningkatkan kemampuan keuangan dalam pembiayaan pembangunan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018

3.3.1.Visi dan Misi Dinas DPPAD

3.3.1.1.Visi jangka menengah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah:

Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel Didukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna

3.3.1.2. Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM.

2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.

3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.

4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.

7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

3.3.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu 2013 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur.

2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.

3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.

4. Meningkatnya kepuasan publik .

5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja.

6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja. dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung. pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.

8. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.

9. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.

10. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.

11. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah.

12. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

3.3.3.Strategi dan Kebijakan DPPAD Provinsi Jawa Tengah

3.3.3.1 Strategi

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Daerah dan pengelolaan aset daerah, strategi yang ditempuh melalui :

1. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejangan, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.

2. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.

3. Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).

4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsiten dan memberikan rewards and punishment.

5. Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.

6. Meningkatkan pelaksanakan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten.

7. Meningkatkan pelaksanakan ketentuan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain secara konsisten.

8. Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi.

9. Memasarkan asset daerah yang lebih efektif dan efisien.

3.3.3.2 Kebijakan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isue strategis yang berkembang, maka ditempuh kebijakan :

1. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional, dan produktifitas SDM.

2. Pengembangan implementasi teknologi informasi.

3. Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.

4. Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

6. Intensifikasi pemungutan pajak daerah.

7. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

8. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

9. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Adapun isu strategis yang disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kondisi dari Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah.

2. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi.

3. Belum optimalnya pemanfaatkan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya.

4. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan reribusi yang ada.

5. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan tujuan dan sasaran mengacu pada Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016-2021.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1.1 Tujuan

Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan Indikator : Prosentase Peningkatan Pendapatan Daerah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2016-2021 adalah Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Indikator :

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Prosentase Realisasi Terhadap Target Dana Transfer yang ditentukan.

Tabel 4.1

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Indikator Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Tahun 2016-2021

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Kondisi Awal

Target Indikator Sasaran

Kondisi Akhir Renstra

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

22.59

-0.01

6.59

8.86

9.34

8.16

1. Tingkat kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah)

35.98

39.82

40.86

42.58

44.65

47.43

2. Prosentase Realisasi Terhadap Target Dana Transfer yang ditentukan

100

Sumber: Bapenda Kota Semarang, 2017

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.Strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kota Semarang yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

5.1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 2016-2021 dalam mencapai tujuan dansasaran adalah :

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer.

2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bapenda.

5.2. Kebijakan

Adapun Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah :

1. Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bapenda.

3. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bapenda.

4. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Bapenda. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan KebijakanBadan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer.

1. Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bapenda.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bapenda.

3. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bapenda.

4. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Bapenda.

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapa isasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkri untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan tujuan sasaran, strategi dan kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang telah menyusun berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumberdaya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsio rganisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun program prioritas yang akandiselenggarakanolehBadan Pendapatan Daerah adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Selengkapnya, Rencana Program dan Kegiatan serta PendanaanBadan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 tersajipada tabel berikut :

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

Tabel 6.1.

Rencana Program Xxx Xxgiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

TAHUN 2020

TAHUN 2021

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA

TARGET

(Rp.)

TARGET

(Rp.)

TARGET

(Rp.)

TARGET

(Rp.)

TARGET

(Rp.)

TARGET

(Rp.)

TARGET

(Rp.)

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Tingkat kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding

Pendapatan Daerah)

3.1.02.15

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah)

39,98

5.524.065.600

40,00

6.679.424.400

42,00

6.486.447.200

44,00

8.009.851.600

47,00

8.673.987.200

47,00

8.673.987.200

Prosentase Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB setiap tahunnya

32,49

7,82

6,25

12,50

3.1.02.15.27

Validasi Data Penerimaan Bphtb

Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB (100 persen)

8.000 WP

50.000.000

8.000

40.000.000

8.000

90.000.000

8.000

120.000.000

8.000

130.000.000

8.000

130.000.000

3.1.02.15.46

Updating Objek Pajak Dan Njop Pbb

Prosentase pendataan dan pemutakhiran 500.000 obyek pajak (100 persen)

100%

370.000.000

100%

380.000.000

100%

370.000.000

100%

460.000.000

100%

510.000.000

100%

510.000.000

3.1.02.15.26

Pekan Panutan Pbb

Jumlah WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih

awal (75.000 WP)

1.500 WP

100.000.000

1.500

70.000.000

1.500

70.000.000

1.500

90.000.000

1.500

110.000.000

1.500

110.000.000

3.1.02.15.39

Pengadministrasian, Penertiban Dan Penyampaian Sppt Pbb

SPPT PBB tepat waktu yang tersampaikan (100 persen)

100%

956.065.600

100%

1.055.000.000

100%

1.000.000.000

100%

1.250.000.000

100%

1.320.000.000

100%

1.320.000.000

3.1.02.15.48

Penatausahaan Pelaksanaan Pbb

Prosentase tertib administrasi pelaksanaan PBB (100 persen)

100%

550.000.000

100%

690.000.000

100%

690.000.000

100%

900.000.000

100%

950.000.000

100%

950.000.000

3.1.02.15.28

Monitoring Dan Evaluasi Pembayaran Pbb

Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB (100 persen)

100%

100.000.000

100%

75.000.000

100%

75.000.000

100%

90.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

3.1.02.15.54

Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir Pbb

Operasi bhakti 7.000 SSPD, Operasi Sisir 700 SSPD (100 persen)

100%

150.000.000

100%

155.000.000

100%

155.000.000

100%

190.000.000

100%

200.000.000

100%

200.000.000

3.1.02.15.55

Konfirmasi Tunggakan Pbb

Konfirmasi tunggakan PBB di 16 Kecamatan dan 177

Keluarahan (100 persen)

100%

250.000.000

100%

250.000.000

100%

200.000.000

100%

240.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

3.1.02.15.42

Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan Dan Kompensasi Pbb Dan

Bphtb

Restitusi PBB dan BPHTB tersampaikan (100 persen)

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

140.000.000

100%

180.000.000

100%

200.000.000

100%

200.000.000

Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Non PBB dan BPHTB setiap tahunnya

9,7

6,74

18,13

16,84

19,63

3.1.02.15.09

Pemeriksaan Pajak Daerah

Prosentase kepatuhan pembayaran pajak daerah (100 persen)

100%

100.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

96.000.000

100%

110.000.000

100%

110.000.000

3.1.02.15.37

Pengawas, Pemungutan Dan Penungguan Pajak Daerah

Prosentase terpungutnya setoran pajak (100 persen)

100%

150.000.000

100%

160.000.000

100%

160.000.000

100%

192.000.000

100%

210.000.000

100%

210.000.000

3.1.02.15.38

Updating Dan Validasi Data Pajak Daerah

Prosentase tersedianya validasi Data Pajak Daerah 100 persen)

100%

100.000.000

100%

140.000.000

100%

140.000.000

100%

170.000.000

100%

190.000.000

100%

190.000.000

3.1.02.15.43

Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem

Elektronik Pajak Daerah

e-SSPD Pajak Daerah (100 persen)

100%

120.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

100.000.000

100%

120.000.000

100%

120.000.000

3.1.02.15.18

Verifikasi Lapangan Perpanjangan SKPD Reklame

Prosentase verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame (100 persen)

100%

50.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

40.000.000

100%

45.000.000

100%

45.000.000

3.1.02.15.32

Penilaian Ketetapan Pajak Daerah

Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN ( 15

dokumen)

3 Dok

60.000.000

3 Dok

45.000.000

3 Dok

45.000.000

3 Dok

55.000.000

3 Dok

60.000.000

3 Dok

60.000.000

3.1.02.15.13

Pendukung Yustisi Pajak Daerah

Prosentase peningkatan kepatuhan para wajib pajak (100 persen)

100%

400.000.000

100%

360.000.000

100%

360.000.000

100%

440.000.000

100%

465.000.000

100%

465.000.000

3.1.02.15.47

Konfirmasi Pencairan Tunggakan Pajak Daerah Non Pbb

Prosentase piutang pajak daerah yang tertagih (100 persen)

100%

200.000.000

100%

215.500.000

100%

220.000.000

100%

270.000.000

100%

290.000.000

100%

290.000.000

Tertib Pelaporan Pendapatan

12 Dok

3.1.02.15.08

Evaluasi Pendapatan Dan Penyerapan Anggaran

Prosentase penerimaan pajak dan peningkatan PAD (100 persen)

100%

130.000.000

100%

3.1.02.15.61

Evaluasi Pendapatan Dan Penyerapan Pendapatan

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) (100 persen)

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

180.000.000

100%

200.000.000

100%

200.000.000

3.1.02.15.62

Penatausahaan Pendapatan Daerah

Target penerimaan PAD tercapai (100 persen)

100%

110.000.000

100%

110.000.000

100%

132.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

3.1.02.15.63

Monitoring Dan Evaluasi Pembukuan Dan Pelaporan

Data pendapatan pajak daerah yang valid tercapai (100 persen)

100%

130.000.000

100%

130.000.000

100%

160.000.000

100%

170.000.000

100%

170.000.000

3.1.02.15.10

Pemberian Hadiah Kepada Wp & Petugas Pbb Berprestasi

Prosentase Wajib Pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran

kewajibannya (100 persen)

100%

450.000.000

100%

450.000.000

100%

450.000.000

100%

500.000.000

100%

540.000.000

100%

540.000.000

3.1.02.15.11

Pemberian Hadiah Kepada Wp Daerah Yang Berprestasi

Jumlah pemberian hadiah kepada WP Daerah yang berprestasi (125 WP)

25 WP

250.000.000

25 WP

160.000.000

25 WP

160.000.000

25 WP

200.000.000

25 WP

230.000.000

25 WP

230.000.000

3.1.02.15.67

Sosialisasi Dan Penyuluhan Pajak

Prosentase kesadaran

100%

420.000.000

100%

320.000.000

100%

420.000.000

100%

440.000.000

100%

440.000.000

Daerah

Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah (100 persen)

3.1.02.15.72

Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Fasilitas dan pelayanan kepada wajib pajak (100 persen)

100%

200.000.000

100%

200.000.000

100%

240.000.000

100%

270.000.000

100%

270.000.000

3.1.02.15.64

Pengelolaan Informasi Pendapatan

Prosentase tersedianya Website, teksbook dan informasi pendapatan secara elektronik (100

persen)

100%

105.000.000

100%

100.000.000

100%

120.000.000

100%

140.000.000

100%

140.000.000

3.1.02.15.65

Pemeliharaan Dan Pengembangan IT

Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah yang memadai (100 persen)

100%

140.000.000

100%

140.000.000

100%

170.000.000

100%

190.000.000

100%

190.000.000

3.1.02.15.66

Monitoringg Sistem Informasi Pendapatan Daerah

2 paket modul Sistem Informasi Pendapatan

Daerah ter update (100 persen)

100%

210.000.000

100%

200.000.000

100%

240.000.000

100%

250.000.000

100%

250.000.000

3.1.02.15.71

Penyusunan Dan Evaluasi Peraturan Tentang Pendapatan

Daerah

Peraturan tentang pendapatan daerah tersusun (100 persen)

295.674.400

100%

272.447.200

100%

324.851.600

100%

330.487.200

100%

330.487.200

2. Prosentase realisasi Terhadap Target Dana Transfer yang ditentukan

Prosentase Realisasi Penerimaan Terhadap Target Penerimaan Dana Transfer

100%

3.1.02.15.50

Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Prosentase hasi penggalian pajak penghasilan (100 persen)

100%

130.000.000

100%

26.000.000

100%

25.000.000

100%

30.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

3.1.02.15.49

Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat Dan Dana Bagi Hasil Provinsi

Jumlah laporan Penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi (5

dokumen)

1 dok

70.000.000

1 dok

25.600.000

1 dok

26.000.000

1 dok

33.000.000

1 dok

36.000.000

1 dok

36.000.000

3.1.02.15.52

Monitoring Xxx Xxxxxxxxxx DAK dan DAU

Prosentase tersajinya data DAU dan DAK yang tepat

waktu dan tepat sasaran (100 persen)

100%

50.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

40.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

3.1.02.15.56

Pengelolaan Dana Transfer

Prosentase koordinasi

penggunaan dana transfer (100 persen)

100%

80.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

40.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

3.1.02.15.36

Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Provinsi

Koortdinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan Provinsi

1 dok

110.000.000

1 dok

30.000.000

1 dok

30.000.000

1 dok

40.000.000

1 dok

45.000.000

1 dok

45.000.000

3.1.02.15.51

Asistensi Xxx Xxxxxxxxxx Lain-lain Pendapatan

Dokumen laporan penerimaan lain-lain pendapatan daerah (5

dokumen)

1 dok

100.000.000

1 dok

38.000.000

1 dok

38.000.000

1 dok

46.000.000

1 dok

52.500.000

1 dok

52.500.000

3.1.02.15.68

Sosialisasi Penarikan Retribusi

Prosentase SDM mampu dan menguasai administrasi penatausahaan retribusi

(100 persen)

18.150.000

100%

20.000.000

100%

30.000.000

100%

35.000.000

100%

35.000.000

3.1.02.15.69

Optimalisasi Penerimaan Retribusi

Target penerimaan Retribusi daerah tercapai (100 persen)

75.500.000

100%

80.000.000

100%

96.000.000

100%

105.000.000

100%

105.000.000

3.1.02.15.70

Penyusunan Laporan

Laporan realisasi

60.000.000

1 dok

70.000.000

1 dok

85.000.000

1 dok

95.000.000

1 dok

95.000.000

Realisasi Penerimaan Retribusi

penerimaan retribusi yang sudah diverifikasi (4

dokumen)

00.0.00.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100%

4.021.038.700

100%

4.944.606.770

100%

5.231.228.150

100%

5.677.473.800

100%

5.779.094.700

100%

5.779.094.700

00.0.00.01.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Surat-surat dinas terkirim ( 45.000 paket )

9.000

paket

75.000.000

9.000

paket

77.900.000

9.000

paket

90.900.000

9.000

paket

90.000.000

9.000

paket

95.000.000

9.000

paket

95.000.000

00.0.00.01.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jasa komunikasi, SDA dan Listrik tersedia (100 persen)

100%

401.812.000

100%

371.500.000

100%

450.600.000

100%

520.000.000

100%

550.000.000

100%

550.000.000

00.0.00.01.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa kebersihan kantor (100 persen)

100%

40.000.000

100%

64.300.000

100%

70.000.000

100%

80.000.000

100%

90.000.000

100%

90.000.000

00.0.00.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kebutuhan ATK dinas terpenuhi (100 persen)

100%

100.000.000

100%

104.000.000

100%

110.000.000

100%

115.000.000

100%

120.000.000

100%

120.000.000

00.0.00.01.11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan tersedia (100 persen)

100%

400.000.000

100%

440.000.000

100%

480.000.000

100%

490.000.000

100%

500.000.000

100%

500.000.000

00.0.00.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (100 persen)

100%

25.000.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

65.000.000

100%

65.000.000

00.0.00.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Bbahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan tersedia (100 persen)

100%

7.500.000

100%

7.500.000

100%

8.000.000

100%

8.500.000

100%

9.000.000

100%

9.000.000

00.0.00.01.17

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jamuan makan minum rapat dan tamu (100 persen)

100%

82.500.000

100%

158.000.000

100%

160.000.000

100%

165.000.000

100%

170.000.000

100%

170.000.000

00.0.00.01.18

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (100 persen)

100%

1.582.026.700

100%

500.000.000

100%

550.000.000

100%

610.000.000

100%

650.000.000

100%

650.000.000

00.0.00.01.28

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (100 persen)

1.463.406.770

100%

1.472.628.150

100%

1.648.973.800

100%

1.555.094.700

100%

1.555.094.700

00.0.00.01.124

Penyediaan Jasa Dan Pengelolaan Grup Band / Korps Musik Pemerintah Kota Semarang

Group band/korps musik Pemkot untuk kegiatan seremonial (100 persen)

100%

592.200.000

100%

650.000.000

100%

680.000.000

100%

730.000.000

100%

750.000.000

100%

750.000.000

00.0.00.01.131

Penataan Arsip Kantor

Penataan arsip kantor yang rapi dan aman (100 persen)

100%

25.000.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

100%

60.000.000

100%

75.000.000

100%

75.000.000

00.0.00.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Dokumen pembayaran honorarium bagi TPHL (100 persen)

100%

690.000.000

100%

1.008.000.000

100%

1.050.000.000

100%

1.100.000.000

100%

1.150.000.000

100%

1.150.000.000

00.0.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

1.826.871.000

100%

1.943.167.080

100%

1.229.690.400

100%

1.452.638.400

100%

1.501.698.000

100%

1.501.698.000

00.0.00.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kendaraan dinas/operasional (unit)

2 unit

600.000.000

0 unit

1 unit

180.000.000

1 unit

200.000.000

1 unit

200.000.000

1 unit

200.000.000

00.0.00.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan gedung kantor tersedia (100 persen)

100%

135.000.000

100%

140.000.000

100%

120.000.000

100%

140.000.000

100%

149.000.000

100%

149.000.000

00.0.00.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Peralatan gedung kantor tersedia (100 persen)

100%

127.500.000

100%

130.000.000

100%

120.000.000

100%

140.000.000

100%

145.000.000

100%

145.000.000

00.0.00.02.10

Pengadaan Mebeluer

Kebutuhan mebeleur kantor tersedia (100 persen)

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

75.500.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

00.0.00.02.24

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Kendaraan dinas/operasional terpelihara (100 persen)

100%

600.000.000

100%

620.000.000

100%

400.690.400

100%

460.638.400

100%

480.698.000

100%

480.698.000

00.0.00.02.26

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (100 persen)

100%

199.371.000

100%

213.167.080

100%

209.000.000

100%

250.000.000

100%

255.000.000

100%

255.000.000

00.0.00.02.28

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor (100 persen)

100%

90.000.000

100%

120.000.000

100%

100.000.000

100%

126.500.000

100%

127.000.000

100%

127.000.000

00.0.00.02.29

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer

Mebeleur kantor terpelihara secara berkala (100 persen)

100%

25.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

60.000.000

100%

65.000.000

100%

65.000.000

00.0.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparatur

100%

161.200.000

100%

88.300.000

100%

115.552.000

100%

143.428.000

100%

154.708.800

100%

154.708.800

00.0.00..05.02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya biaya bagi peserta sosialisasi, bintek dan workshop (100 persen)

100%

32.000.000

100%

40.300.000

100%

60.552.000

100%

78.428.800

100%

84.708.800

100%

84.708.800

00.0.00.05.41

Peningkatan Sdm Bendahara & Bendahara Pembantu

Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusun pelaporan pertanggungjawaban

Pemkot yang sesuai dengan aturan (100 persen)

100%

38.700.000

100%

48.000.000

100%

55.000.000

100%

65.000.000

100%

70.000.000

100%

70.000.000

00.0.00.05.42

Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

Fasilitas dan pelayanan kepada wajib pajak (100 persen)

100%

90.500.000

100%

00.0.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

424.100.000

100%

680.792.250

100%

269.320.500

100%

337.367.500

100%

368.898.000

100%

368.898.000

00.0.00.06.05

Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Penunjang Kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu Bendahara terwujud (100 persen)

100%

235.000.000

100%

400.000.000

100%

179.320.500

100%

231.367.500

100%

232.898.000

100%

232.898.000

00.0.00.06.06

Penyusunan Lkpj OPD

Laporan keterangan pertanggungjawaban OPD (5 dokumen)

1 Dok

17.500.000

1 Dok

17.500.000

1 Dok

11.000.000

1 Dok

13.000.000

1 Dok

13.000.000

1 Dok

13.000.000

00.0.00.06.10

Penyusunan Lakip

Dokumen LAKIP/LKjIP OPD (5 dokumen)

1 Dok

17.500.000

1 Dok

17.500.000

1 Dok

10.000.000

1 Dok

12.000.000

1 Dok

13.000.000

1 Dok

13.000.000

00.0.00.06.20

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun (5 dokumen)

100%

38.000.000

100%

40.000.000

100%

13.000.000

100%

15.000.000

100%

17.000.000

100%

17.000.000

00.0.00.06.21

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

Laporan keuangan bulanan (12 dokumen)

44.292.250

100%

00.0.00.06.22

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Bahan laporan capaian kinerja dan keuangan semesteran (10 dokumen)

2 Dok

34.300.000

2 Dok

45.000.000

2 Dok

11.000.000

2 Dok

13.000.000

2 Dok

15.000.000

2 Dok

15.000.000

00.0.00.06.23

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan pronogsis dan realisasi anggaran (5 dokumen)

1 Dok

34.300.000

1 Dok

36.000.000

1 Dok

11.000.000

1 Dok

13.000.000

1 Dok

15.000.000

1 Dok

15.000.000

00.0.00.06.28

Penyusunan Renja Skpd

Pedoman untuk melaksanakan kegiatan di Bapenda (5 dokumen)

1 Dok

17.500.000

1 Dok

17.500.000

1 Dok

12.000.000

1 Dok

14.000.000

1 Dok

16.000.000

1 Dok

16.000.000

00.0.00.06.29

Penyusunan Renstra Skpd

Dokumen Renstra Bapenda (1 dokumen)

1 Dok

15.000.000

1 Dok

15.000.000

00.0.00.06.31

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Murni

Dokumen RKA dan DPA Murni (10 dokumen)

31.500.000

2 Dok

11.000.000

2 Dok

13.000.000

2 Dok

15.000.000

2 Dok

15.000.000

00.0.00.06.33

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Dokumen RKA dan DPA Perubahan (10 dokumen)

2 Dok

30.000.000

2 Dok

31.500.000

2 Dok

11.000.000

2 Dok

13.000.000

2 Dok

15.000.000

2 Dok

15.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang (2016-2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuandan sasaran RPJMD Kota Semarang 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok fungsi serta kewenangannya, Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah Penunjang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lembaga pengelolaan keuangan daerah bidang pendapatan daerah, yang selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut :

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

Tabel 7.1.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang mengacu pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

Strategi

Arah Kebijakan

Program

Indikator kinerja program

Satuan

Kinerja awal periode RPJMD 2015

Target Kinerja

Target kinerja akhir RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Reformasi Birokrasi

Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

35,60

35,98

39,82

40,86

42,58

44,65

47,43

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

BAB VIII PENUTUP

Perubahan RencanaStrategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016–2021 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang yaituTahun 2016–2021.

Perubahan RencanaStrategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 disusun untuk member arah, pedoman, sasaran dan tujuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah yang penyusunannya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016–2021 sesuaidengantugaspokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka terbentukan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016–2021 ini disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi segenap aparat di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah yang setiap tahunnya dengan indikasi pendanaan yang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi sekaligus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang.

Semarang, 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

H. A. XXXX XXXXXXXX, SH, MM

RENSTRA BAPENDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 -2021

Pembina Utama Muda NIP. 19620306 198912 1 001

SASARAN : Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA

FORMULASI INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

2021

1. Tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah)

2. Prosentase realisasi terhadap dana transfer yang telah

ditentukan.

Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah

39,82%

40,86%

42,58%

44,65%

47,43%

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR OUTCOME

FORMULASI INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

2021

Peningkatan pendapatan PBB dan BPHTB tiap tahun

Prosentase peningkatan pendapatan PBB dan BPHTB tiap tahun

Prosentase pendapatan PBB dan BPHTB tiap tahun

7,82%

6,25%

12,50%

1. Validasi Data Penerimaan BPHTB

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

FORMULASI INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

2021

Wajib Pajak BPHTB

Jumlah Wajib Pajak dalam pelayanan pembayar BPHTB

Jumlah Wajib Pajak BPHTB yang bertransaksi

8.000

2. Updating objek pajak dan NJOP PBB

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

FORMULASI INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

2021

WP PBB

Prosentase pendataan dan pemutakhiran data

500.000 obyek pajak

Prosentase kesesuaian antara obyek dan ketetapan pajak

100%

PENJABARAN (CASCADING) KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEPALA DAERAH

3. Penatausahaan Pelaksanaan PBB
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP PBB	Prosesntase Tertib administrasi pelaksanaan PBB	Prosentase Tertib administrasi PBB	%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Pekan Panutan PBB
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP PBB	Jumlah Wajib Pajak PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak	Jumlah WP membayar pada Pekan Panutan	WP	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

5. Pengadministrasian, penerbitan dan penyampaian SPPT PBB
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP PBB	Tersampaikannnya SPPT PBB tepat waktu	Prosentase diterimanya SPPT PBB oleh Wajib Pajak	%	100%	100%	100%	100%	100%

6. Penyelesaian Restitusi / Kelebihan PBB dan BPHTB
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP PBB dan BPHTB	Terealisasinya restitusi PBB dan BPHTB	Prosentase Tidak ada kelebihan pembayaran	%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Monitoring dan Evaluasi Pembayaran PBB

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

FORMULASI INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

2021

Target penerimaan PBB

Sinkronisasi dan validasi penerimaan pembayaran PBB

Prosentase target penerimaan PBB

100%

8. Operasi Bhakti dan Sisir PBB
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP PBB	Operasi bhakti 7.000 SSPD, Operasi Sisir 700 SSPD	Prosentase penerimaan pembayaran PBB	%	100%	100%	100%	100%	100%

11. Updating dan Validasi Data Pajak Daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Data WP Pajak Daerah	Prosentase tersedianya validasi data pajak daerah	Prosentase data pajak daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

12. Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan sistem elektronik pajak daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
e-SSPD Pajak Daerah	e-SSPD Pajak Daerah	Prosentase e-SSPD pajak daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

13. Verifikasi Laporan Perpanjangan SKPD Reklame
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP Reklame	Prosentase verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	Prosentase Kesesuaian data dengan obyek dilapangan	%	100%	100%	100%	100%	100%

14. Penilaian Ketetapan Pajak Daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Data WP	Jumlah dokumen penatausahaanSKPD, SKPDKB dan SKPDN	Jumlah Data Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan	Prosentase	Prosentase	%	6,74%	18,13%	16,04%	16,84%	19,63%

9. Pemeriksaan Pajak Daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan	Prosentase kepatuhan pembayaran pajak daerah	Prosentase Kepatuhan pembayaran pajak daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

10. Pengawas, Pemungutan dan Penungguan Pajak Daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP pajak daerah	Prosentase terpungutnya setoran pajak	Prosentase Kepatuhan pembayaran pajak daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

15. Pendukung Yustisi Pajak Daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP Pajak Daerah	Prosesntase peningkatan kepatuhan para wajib pajak	Prosentase Tingkat kepatuhan wajib pajak	%	100%	100%	100%	100%	100%

16. Konfirmasi pencairan tunggakan Pajak Daerah Non PBB
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP Non PBB dan BPHTB	Prosentase piutang pajak daerah yang tertagih	Prosentase Validasi data (tunggakan) pajak Non PBB dan BPHTB	%	100%	100%	100%	100%	100%

19. Monitoring dan Koordinasi DAK, DAU, dan Dana Penyesuaian

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

FORMULASI INDIKATOR

SATUAN

TARGET

2017

2018

2019

2020

2021

Penyusunan Data DAK dan DAU

Prosentase tersajinya data DAK, DAU yang tepat waktu dan tepat sasaran

Pr0sentase Tersajinya data DAK, DAU yang tepat waktu dan tepat sasaran

100%

20. Pengelolaan Dana Transfer
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
OPD Penerima Dana DAK, DAU	Prosentase koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	Prosentase Dana DAK, DAU non fisik dapat dimanfaatkan secara optimal	%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	Prosentase realisasi	Prosentase realisasi	%	100%	100%	100%	100%	100%

17. Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
OPD penerimaan dana bagi hasil pajak penghasilan	Peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak penghasilan	Prosentase Peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak penghasilan	%	100%	100%	100%	100%	100%

18. Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Dana Bagi Hasil Provinsi
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
OPD penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi	Jumlah Penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi	Jumlah laporan Penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi secara tepat sasaran dan merata	dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

21. Koordinasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Provinsi
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
OPD Penerima Dana DAK, DAU	Pemanfaatan bantuan provinsi yang tepat guna, evaluasi penggunaan bantuan provinsi	Prosentase pemanfaatan bantuan provinsi yang tepat guna, evaluasi penggunaan bantuan provinsi	%	100%	100%	100%	100%	100%

22. Asistensi dan Koordinasi Lain-lain Pendapatan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
OPD Pengelolaan lain-lain pendapatan daerah	Dokumen laporan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	Dokumen laporan Pengelolaan lain-lain pendapatan daerah menjadi terkendali	dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

23. Sosialisasi Penarikan Retribusi
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
OPD Pengelola Retribusi	Peningkatan SDM mampu dan mneguasai administrasi penatausahaan retribusi	Prosentase Peningkatan penerimaan retribusi	%	100%	100%	100%	100%	100%

24. Optimalisasi Penerimaan Retribusi
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
OPD Pengelola Retribusi	Tercapainya target penerimaan retribusi daerah	Prosentase target penerimaan retribusi	%	100%	100%	100%	100%	100%

25 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
OPD Pengelola Retribusi	Laporan realisasi penerimaaan retribusi yang sudah diverifikasi	Dokumen laporan penerimaan retribusi	dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Pelaporan Pendapatan	Tertib Pelaporan Pendapatan	Penyusunan Pelaporan Pendapatan setiap bulan	Dokumen	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok

26. Evaluasi Pendapatan dan Penyerapan Anggaran
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan pajak dan PAD	Peningkatan penerimaan pajak dan peningkatan PAD	Prosentase laporan penerimaan pajak dan PAD	%	100%	100%	100%	100%	100%

27. Penatausahaan Pendapatan Daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Laporan penerimaan pajak dan PAD	Tersedianya laporan antara OPD pelaksana pajak daerah dan tertib administrasi	Prosentase laporan penerimaan pajak dan PAD	%	100%	100%	100%	100%	100%

28. Monitoring dan Evaluasi Pembukuan dan Pelaporan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan pajak dan PAD	Tercapainya data pendapatan daerah yang valid	Prosentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

29. Pemberian hadiah kepada WP dan petugas PBB berprestasi
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP PBB	Prosentase wajib pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya	Prosentase tercapainya kegiatan pemberian hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi	%	100%	100%	100%	100%	100%

29. Pemberian hadiah kepada WP Daerah berprestasi
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
WP Pajak Daerah Non PBB	Jumlah pemberian hadiah kepada WP daerah yang berprestasi	Prosentase tercapainya kegiatan pemberian hadiah kepada WP berprestasi	WP	25	25	25	25	25

30. Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak Daerah	Prosentase kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah	Prosentase kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

31. Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak Daerah	Terpenuhinya fasilitas dan pelayanan kepada Wajib Pajak	Prosentase tercapainya pelayanan kepada Wajib Pajak	%	100%	100%	100%	100%	100%

32. Pengelolaan Informasi Pendapatan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Data Informasi Pendapatan	Prosentase tersedianya data website, teksbook dan informasi pendapatan secara elektronik	Prosentase tersedianya data informasi pendapatan secara elektronik	%	100%	100%	100%	100%	100%

33. Pemeliharaan dan Pengembangan IT
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Aplikasi pendapatan	Prosentase pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah yang memadai	Prosentase Terpeliharanya ketahanan sistem aplikasi pendapatan	%	100%	100%	100%	100%	100%

34. Monitoring Sistem Informasi Pendapatan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Aplikasi elektronik pendapatan daerah	Terupdatenya 2 modul sistem informasi pendapatan daerah	Prosentase Updating aplikasi elektronik pendapatan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan kapasitas pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Pelayanan administrasi surat menyurat	Terkirimya surat-surat dinas	Prosentase pelayanan administrasi surat menyurat	paket	9000	9000	9000	9000	9000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Jasa komunikasi, SDA dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik	Prosentase Jasa komunikasi, SDA dan listrik	%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Alat Tulis Kantor	Tepenuhinya jasa alat tulis kantor	Prosentase pelayanan jasa alat tulis kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Prosentase pelayanan barang cetakan dan penggandaan	%	100%	100%	100%	100%	100%

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase pelayanan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	%	100%	100%	100%	100%	100%

8. Penyediaan Makanan Xxx Xxxxxxx
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Jamuan makan minum rapat dan tamu	Tersedianya jamuan makan minum rapat dan tamu	Prosentase pelayanan jamuan makan minum rapat dan tamu	%	100%	100%	100%	100%	100%

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Telaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Prosentase pelayanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

11. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup Band/Korsik Pemkot Semarang
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Band/Korsik Pemkot Semarang untuk kegiatan seremonial	Tersedianya Grup Band/Korsik Pemkot Semarang untuk kegiatan seremonial	Prosentase pelayanan Band/Korsik Pemkot Semarang untuk kegiatan seremonial	%	100%	100%	100%	100%	100%

12. Penataan Xxxxx Xxxxxx
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Pengelolaan arsip yang baik	Terlaksananya penataan arsip kantor yang rapi dan aman	Prosentase pelayanan pengelolaan arsip yang baik	%	100%	100%	100%	100%	100%

13. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak dan masyarakat	Dokumen pembayaran honorarium dagi TPHL	Prosentase pelayanan Wajib Pajak dan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100%	100%	100%	100%	100%

14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Kebutuhan transportasi operasional kedinasan	Tersedianya kebutuhan transportasi operasional kedinasan	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Aparatur	Unit	2 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit

15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan perlengkapan gedung kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%

16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan Peralatan Gedung Kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%

17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Mebeleur Kantor	Tersedianya Mebeleur Kantor	Prosentase penyediaan mebeleur kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Kendaraan Dinas / Operasional	Terpemeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase penyediaan pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	%	100%	100%	100%	100%	100%

19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%

20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Peralatan Gedung Kantor	Terpemeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Prosentase penyediaan pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%

21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Mebeleur kantor	Terpeliharanya mebeleur kantor secara berkala	Prosentase penyediaan pemeliharaan mebeleur kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100%	100%	100%	100%	100%

22. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Biaya untuk sosialisasi, bintek dan workshop	Tersedianya biaya untuk sosialisasi, bintek dan workshop	Prosentase Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100%	100%	100%	100%	100%

23. Peningkatan SDM Bendahara dan Bendahara Pembantu
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Petugas Pelaporan	Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusun program laporan pertanggungjawaban Pemkot sesuai aturan	Prosaentase Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100%	100%	100%	100%	100%

4. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%

24. Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Laporan keuangan	Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

25. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran-
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Laporan keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran	dokumen	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

26. Penyusunan Pelaporan Prognosis
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Laporan keuangan	Terwujudnya laporan prognosis dan realisasi anggaran	Dokumen Laporan keuangan pronogsis	dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

27. Penyusunan RKA dan DPA Murni
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
RKA dan DPA Murni	Tersusunnya RKA dan DPA Murni	Jumlah dokumen RKA dan DPA Murni	dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

28. Penyusunan RKA dan DPA Perubahan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
RKA dan DPA Perubahan	Tersusunnya RKA dan DPA Perubahan	Jumlah dokumen RKA dan DPA Perubahan	dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

29. Penunjang Kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
PA, PPK Bendahara dan Pembantu	Terwujudnya penunjang kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu	Prosentase penunjang kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu	%	100%	100%	100%	100%	100%

30. Penyusunan LAKIP
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
LKPJ	Tersusunnya laporan keterangan pertanggungjawabanOP D	Jumlah dokumen laporan pertanggung- jawaban	dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

31. Penyusunan LKPJ
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
LAKIP	Terwujudnya dokumen LAKIP/LKjIP OPD	Jumlah dokumen LAKIP/LKjIP	dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

32. Penyusunan Renja SKPD
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
Renja	Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di Bapenda	Jumlah dokumen Renja Bapenda	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

35. Penyusunan dan Evaluasi Peraturan tentang Pendapatan
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET
				2017	2018	2019	2020	2021
NA, Kajian, Perda, Perwal, SOP, Mou	Tersusunnya peraturan tentang pendapatan daerah	TersususnyaDokumen NA, Kajian, SOP, Perda, Perwal dan peraturan lainnya tentang pendapatan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

Document Metadata

Table of Contents

DAFTAR ISI

Document Metadata