ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMAPerjanjian Kerja Sama • October 4th, 2024
Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Taman Pelajar Indonesia Nomor. 149/13/TPI/I/2023 dan Nomor. 3.5.1/UN32.27/DN/2023 pada 03 Mei 2023, KEDUA PIHAK bersepakat untuk mengembangkan kerja sama program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daring Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 . Adapun detail kesepakatan ini diatur dalam pasal- pasal di bawah ini.
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORSWork Guidelines and Regulations • January 20th, 2020
Bulan Tahun /Month Year Keterangan Perubahan/Amendment Remarks Diupdate Oleh/Updated By Disetujui Oleh/Approved By June 2016 Corporate Services Direksi/ Board of Directors December 2019 • Penyesuaian dasar hukum dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia; Corporate Services Direksi/ Board of Directors To adjust the legal basis with the new regulations issued by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia; • Penambahan tugas dan tanggung jawab terkait dengan Internal Auidt; To add duties & responsibilities related to Internal Audit; • Penambahan tugas dan tanggung jawab terkait dengan Budaya Risiko. To add duties & responsibilities related to Risk Culture.
ANGGARAN DASAR PT LIPPO CIKARANG TBKAnggaran Dasar • July 12th, 2023
Pasal-pasal dan/atau ketentuan dalam akta-akta tersebut di atas, secara keseluruhan berbunyi dan mengatur hal- hal sebagai berikut:
LAMPIRAN 2/APPENDIX 2: KATALOG PERKHIDMATAN/SERVICES CATALOGUEPerjanjian Tambahan • September 27th, 2023
MENTERIKEUANGAN REPUBUK INPONESJAPeraturan Menteri Keuangan • June 15th, 2017
ContractPeraturan Menteri Keuangan • January 11th, 2021
ABSTRAKPERATURAN PERUBAHAN– PERJANJIAN INTERNASIONAL –PAJAKPENGHASILAN 2020 PERMENKEU RI NOMOR 236/PMK.010/2020TANGGAL30DESEMBER 2020(BN TAHUN 2020NO. 1684) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.010/2017 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADAKETENTUANDALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional masih belum menampung kebutuhan pelaksanaan perjanjian internasional yang mendapat perlakuan khusus di bidang Pajak Penghasilan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinta
AMANDEMEN SYARAT DAN KETENTUAN BANK REKENING PERUSAHAANBank Account Terms and Conditions Amendment • February 27th, 2023
Bagian Sub Bagian Hal Ketentuan berlaku saat ini Perubahan Ketentuan Ketentuan Umum Produk Bank 1. REKENINGa. Pembukaan Rekening iii. 2 Bank berhak secara sepihak dengan pertimbangan internal untuk menol k permohonan pembukaan rekening dari calon Nasabah Bank, dengan pertimbangan internal, berhak untuk menolak permohonan Pembu aan Rekening dari calon Nasabah dengan menginformasikan alasan penolakan tersebut kepada calonNasabah. b. Penyetoran dan Penarikan Dana i. Penyetoran poin ke-4 2 Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerugian, atau kewajiban yang ditimbulkan atau yang menjadi beban Nasabah, baik sebagai akibat peraturan pemerintah, eputusan hukum, pungutan pajak, pembatasan devisa atau tindakan lain yang diambil pemerintah dansepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Nasabah Atas setiap kehilangan, kerugian atau kewajiban yang ditimbulkan atau yang menjadi beban Nasabah, baik sebagai akibat peraturan, pemerintah, keputusan hukum, pungutan pajak, pembatasan dev
ADDENDUMAddendum to Research Assignment Agreement • March 13th, 2023
Addendum Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, Nomor Un.01/PUSLITPEN/TL.01/ /2016 ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal Satu, bulan November tahun dua ribu enam belas oleh dan diantara:
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANAPerformance Agreement • March 17th, 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGORPerubahan Perjanjian Kinerja • February 7th, 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAHPerformance Agreement • March 31st, 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA CIPTA SAKURA CASHPerubahan Kontrak Investasi Kolektif • October 25th, 2022
Pasal Perihal Sebelum Menjadi Pasal 1.2 huruf k Definisi Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen “Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen” adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. “Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen” adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 1.2 huruf l Definisi Laporan Bulanan ”La
ADENDUM NOMOR 1 KESEPAKATAN BERSAMA ANTARAKesepakatan Bersama • March 13th, 2023
Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Bêlas (26 - 09 - 2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGORPerformance Agreement • February 14th, 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
PERATURAN BUPATIPeraturan Bupati Tolitoli Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tolitoli • June 13th, 2024
Menimbang : a. Bahwa untuk rangka optimalisasi pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan perlu penyesuaian kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
ADDENDUM PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REGULER PT BCA SEKURITAS (“BCAS”)Addendum to Securities Account Opening Agreement • April 30th, 2019
This Agreement Addendum to Regular Securities Account Opening (“The Addendum”) is valid to the Securities Account Opening Agreement (individual/institution) or Customer Contract No. (to be filled in with
PELAKSANAAN ADDENDUM PERJANJIAN PEMBANGUNAN PASAR SEKETENG KABUPATEN SUMBAWA ANTARA BAPENDA KABUPATEN SUMBAWA DENGAN PT. CITRA PERSADA, KSO. JURNAL ILMIAHAddendum to Development Agreement • June 6th, 2023
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021Performance Agreement • March 13th, 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJAPerformance Agreement • June 23rd, 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PERUBAHANPerformance Agreement • February 23rd, 2024
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANPerformance Agreement • March 30th, 2021
PERUBAHAN/ADDENDUM ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARAPerjanjian Kerja Sama • April 9th, 2022
Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019Performance Agreement • September 3rd, 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGORPerformance Agreement • December 7th, 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAKeputusan Menteri • January 19th, 2022
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Loan Agreement National Urban Development Project Loan IBRD NO. 8976-ID. yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan proyek harus dibentuk Organisasi Pelaksana Kegiatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 994/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional pada tanggal 13 Agustus 2021; b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Organisasi Pelaksana Kegiatan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 994/KPTS/M/2021 Tentang Pembentukan Organisasi Pelaksana Kegiatan ProyekPembangunan Perkotaan Nasional;
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJAPerformance Agreement • October 4th, 2024
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta beroriantasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANPerformance Agreement • March 13th, 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
SEKRETARIATPerformance Agreement • October 4th, 2024
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGORPerformance Agreement • February 14th, 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020Performance Agreement • October 4th, 2024
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ”PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KRAKATAU STEEL Tbk” disingkat “PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk”Perubahan Anggaran Dasar • May 8th, 2018
Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018), pukul 17.15 - WIB (tujuh belas lewat lima belas menit Waktu - - - Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE - - DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister - - - - - - - - - - -
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019Performance Agreement • September 9th, 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020Performance Agreement • April 15th, 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020Perubahan Perjanjian Kinerja • March 5th, 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021Performance Agreement • September 12th, 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: