LOCATION WITHIN ENTERPRISE OR REINVESTMENT ZONE At the time of the Application Approval Date, the Land is within an area designated either as an enterprise zone, pursuant to Chapter 2303 of the TEXAS GOVERNMENT CODE, or a reinvestment zone, pursuant to Chapter 311 or 312 of the TEXAS TAX CODE. The legal description, and information concerning the designation, of such zone is attached to this Agreement as EXHIBIT 1 and is incorporated herein by reference for all purposes.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Pre-existing Intellectual Property 4.1
How Much May I Contribute to a Xxxx XXX As a result of the Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act (“EGTRRA”) of 2001, the maximum dollar amount of annual contributions you may make to a Xxxx XXX is $5,500 for tax years beginning in 2013 with the potential for Cost-of-Living Adjustment (COLA) increases in $500 increments. However, these amounts are phased out or eliminated entirely if your adjusted gross income is over a certain level, as explained in more detail below. Year 2020 2021 Xxxx XXX Contribution Limit $6,000 $6,000 You may make annual contributions to a Xxxx XXX in any amount up to 100% of your compensation for the year or the maximum contribution limits shown in the table above, whichever is less. The limitation is reduced by any contributions made by you or on your behalf to any other individual retirement plan (such as a Traditional IRA) except SEP IRAs and SIMPLE IRAs. Your annual contribution limitation is not reduced by contributions you make to a Xxxxxxxxx Education Savings Account that covers someone other than yourself. In addition, qualifying rollover contributions and transfers are not subject to these limitations. If you are age 50 or older by the end of the year, you may make additional “catch-up” contributions to a Xxxx XXX. The “catch-up” contribution limit is $1,000 for tax years 2009 and beyond. If you are married and file a joint return, you may make contributions to your spouse’s Xxxx XXX. However, the maximum amount contributed to both your own and to your spouse’s Xxxx XXX may not exceed 100% of your combined compensation or the maximum contribution shown in the table above, whichever is less. The maximum amount that may be contributed to either your Xxxx XXX or your spouse’s Xxxx XXX is shown in the table above. Again, these dollar limits are reduced by any contributions made by or on behalf of you or your spouse to any other individual retirement plan (such as a Traditional IRA) except SEP IRAs and SIMPLE IRAs. Again, the limit is not reduced for contributions either of you make to a Xxxxxxxxx Education Savings Account for someone other than yourselves. As noted in Item 1, your eligibility to contribute to a Xxxx XXX depends on your AGI (as defined below). The amount that you may contribute to a Xxxx XXX is reduced proportionately for AGI which exceeds the applicable dollar amount. For the 2020 and 2021 tax years, the amount that you may contribute to your Xxxx XXX is as follows: Single Individual Year Eligible to Make a Contribution if AGI is Less Than: Eligible to Make a Partial Contribution if AGI is Between: Not Eligible to Make A Contribution if AGI is Over: 2020 $124,000 $124,000 - $139,000 $139,000 2021 & After - sub- ject to COLA increases $125,000 $125,000 - $140,000 $140,000 Married Individual Filing a Joint Income Tax Return Year Eligible to Make a Contribution if AGI is Less Than: Eligible to Make a Partial Contribution if AGI is Between: Not Eligible to Make A Contribution if AGI is Over: 2020 $196,000 $196,000 - $206,000 $206,000 2021 & After - sub- ject to COLA increases $198,000 $198,000 - $208,000 $208,000 If you are a married taxpayer filing separately, your contribution phases out over the first $10,000 of AGI, so that if your AGI is $10,000 or more you may not contribute to a Xxxx XXX for the year. Note that the amount you may contribute to a Xxxx XXX is not affected by your participation in an employer-sponsored retirement plan. To determine the amount you may contribute to a Xxxx XXX (assuming it does not exceed 100% of your compensation), you can refer to IRS Publication 590-A: Modified Adjusted Gross Income for Xxxx XXX Purposes and Determining Your Reduced Xxxx XXX Contribution Limit. The amount you contribute may not exceed the maximum contribution limits shown in the table above reduced by the amount contributed on your behalf to all other individual retirement accounts (except SEP IRAs and SIMPLE IRAs). Your contribution to a Xxxx XXX is not reduced by any amount you contribute to a Xxxxxxxxx Education Savings Account for the benefit of someone other than yourself. If you are the beneficiary of a Xxxxxxxxx Education Savings Account, additional limits may apply to you. Please contact your tax advisor for more information.
Pendahuluan Lembaga keuangan yang disebut bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan xxxx dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran xxxxxx xxx keterbatasan sumber xxxx xxxx dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikan ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan xxxx xxxxx xxxx sangat dominan xxx dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan xxxx xxxx diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang xxxx xxxx lebih fleksibel xxx moderat daripada bank yang dalam xxx-xxx tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran xxxx terhadap pihak- pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu xxxxxx xxx pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun xxxx dengan jalan mengeluarkan surat berharga xxx menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Xxxxx 0 Angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Adanya petumbuhan xxx perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari–hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki xxx menikmati produk yang dibutuhkannya. Produk xxxx xxxxxx dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture xxx kendaraan bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. Sejak adanya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20/88) mulai diperkenalkan pranata hukum, diantaranya pembiayaan konsumen. Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan. Di samping alasan tersebut ada beberapa xxxxxx xxxx dapat dilihat sebagai berikut :
a. Keterbatasan sumber xxxx formal dengan sistim pembiayaan yang fleksibel xxx Tidak memerlukan penyerahan barang jaminan
b. Koperasi pembiayaan sulit berkembang, hal ini dipengaruhi oleh manajemen koperasi di tangani oleh orang–orang yang tidak profesional atau masih bermental individualis (tidak berorientasi kepada kepentingan bersama) dimana pembiayaan xxx pengawasan lebih menekankan pada keberadaannya bukan pada pemanfaatan modal usaha dimana apabila telah mampu menghimpun xxxx xxxx besar, maka cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan modal untuk kepentingan diri sendiri.
c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, karena Bank tidak melayani kredit yang bersifat konsumtif xxx Bank menerapkan prinsif jaminan dalam pemberian kredit. Dengan adanya lembaga Pembiayaan Konsumen dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki prodak barang yang mereka butuhkan xxx seringkali barang tersebut mereka jadikan sebagai alat untuk mencari uang guna mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai terobosan terhadap jual beli secara angsuran. Perjanjian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan xxx memberikan jalan keluar apabila pihak supplier menghadapi banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara tunai. Dalam memenuhi permohonan suatu barang, pihak supplier melibatkan pihak ke 3 (tiga) yaitu perusahaan pembiayaan sebagai penyadang xxxx. Dalam praktek perjanjian yang melibatkan tiga pihak ini yaitu konsumen, supplier xxx perusahaan pembiayaan konsumen, karena pihak supplier pada dasarnya lebih megutamakan penjualan secara tunai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya, sehingga untuk memenuhi permohonan kredit dari pembeli, pihak supplier melibatkan perusahaan pembiayaan yang menyediakan xxxx untuk membeli barang dari supplier secara tunai. Supplier sebagai pemilik barang atau produsen wajib memberikan informasi atas barang yang dibeli oleh konsumen atas kualitas xxx keadaan barang yang akan dipakai sehingga konsumen memperoleh informasi yang jelas dari karakter xxx sifat barang yang akan digunakan oleh konsumen, sehingga konsumen dapat menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan xxx petunjuk penggunaan, xxxx xxx kualitas barang sangat mempengaruhi kelangsungan dalam berusaha penjualan barang. Maka perlu adanya suatu jaminan atas barang yang dipakai oleh konsumen, xxx perlunya suatu kepastian penggantian bila terjadi kesalahan produksi. Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur xxxx xxxxx melainkan konsumen yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang dibeli konsumen dari pemasok (supplier) dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Akan tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen seperti ini bukan berarti tidak mengandung resiko. Resiko akan muncul apabila konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran secara berkala sebagai kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Disamping itu ada juga konsumen yang menghilangkan atau menjual barang sebagai objek perjanjian tersebut sehingga keberadaan barang tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen Perkembangan prilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdampak pada perkembangan hukum . Hal ini sesuai dengan teori Xxx Xxxxxxx yang menyatakan bahwa perkembangan hukum terjadi karena perubahan prilaku masyarakat, lebih tepat adalah bahwa jiwa rakyatlah (volksgeit) yang hidup xxx bergerak dalam diri semua individu yang menciptakan hukum (Xxxx Xxxxxxx, 2006: 89). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat (Xxxxxxx L Xxxxx, 2010: 105). Teori tersebut membawa dampak lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal seperti ini apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang Nomr 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Xxxx xxxxxx terjadi dalam masyarakat adalah perusahaan lebih suka penyelesaiannya diluar pengadilan atau non litigasi. Dengan tujuan agar citra perusahaan tetap dipandang xxxx xxxx masyarakat, karena prosedur-prosedur penyelesaian diluar pengadilan bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat seperti xxxx xxxxxx kali ditentukan dalam konferensi penyelesaian masalah (Rachmadi Usman,2002: 13). Selanjutnya Xxxxxxxx Xxxxx, menyatakan bahwa sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit seyogianya harus melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, xxx xxxxxx dengan didasarkan pada yang actual xxx akurat, sehingga tidak akan keliru dalam pengambilan keputusan (Rachmadi Usman, 2001: 255). Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan- ketentuan xxxx xxx xxx sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran xxx bunga kredit oleh konsumen. Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau xxxxxx xxxxxx-xxxxxx xxxx cukup menurut Undang- Undang xxx harus dilaksanakan dengan itikad baik (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 2000: 233). Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan xxxxxx xxxx telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang- undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat xxx-xxx xxxx tidak ditentukan, xxxx xxx-xxx dimaksud tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan- ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan xxx masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan latar belakang di atas, xxxx xxxx menjadi permasalahan adalah Bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak sebagai akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk ?
Conhecimento da Lingua O Contratado, pelo presente instrumento, declara expressamente que tem pleno conhecimento da língua inglesa e que leu, compreendeu e livremente aceitou e concordou com os termos e condições estabelecidas no Plano e no Acordo de Atribuição (“Agreement” xx xxxxxx).
XXXREAS the Trust is registered under the Investment Company Act of 1940, as amended, (the "1940 Act") as an open-end, series management investment company; and
meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepada semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya ("Pembeli") dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. HAKMILIK : Hakmilik strata bagi hartanah ini masih belum dikeluarkan HAKMILIK INDUK / NO. LOT : Pajakan Negeri 35263, Lot No.29096 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Setapak / Kuala Lumpur / Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PEGANGAN : Pajakan selama 82-tahun berakhir pada 08/08/2085 KELUASAN LANTAI : 81.104 meter persegi ( 873 kaki persegi ) PEMAJU/PENJUAL : Mega Planner Jaya Sdn Bhd (326287-W)(Dalam Likuidasi) TUANPUNYA : Datuk Bandar Kuala Lumpur PEMBELI : Xxxxxxxx Bin Xxxxx @ Xxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Bank Berhad [196501000373 (6171-M)] Hartanah tersebut terletak di tingkat 9 pada bangunan apartment 14-tingkat terletak di Melati Impian Apartment, Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur. Hartanah tersebut adalah sebuah unit apartment 3 xxxxx dikenali sebaga Xxxxx Pemaju No. 9, Tingkat No.9, Pembangunan dikenali sebagai Melati Impian Apartment Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur xxx mempunyai alamat surat-xxxxxxxx xx Xxxx Xx. 0-0, Xxxxxx Impian Apartment, Xxxxx 0/00X, Xxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 300,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanjian yang dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syarat-syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Xxxxx Xxxxxxx.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Bank Berhad melalui Bank Draf / XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan Zahrin Emrad & Sujaihah. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN ZAHRIN EMRAD & SUJIAHAH, yang beralamat di Suite 10.3, 10th Floor, Xxx Xxxx Building, Xx.00, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx. Tel: 00-0000 0000 / Fax: 00-0000 0000. [ Ruj: ZES/ZHR/RHB-FC/16250-17/0614-pae ], peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah.
Sarnia-Lambton The full-time Nurse(s) assigned to a team will have first priority for RN work assignment within the team. Continuity of care for the patients shall be considered when determining patient assignments. The primary Nurse for a patient may be a full-time Nurse or a part-time Nurse. In all cases where there is work, which cannot be done by the full-time Nurse, the work shall be assigned to other Nurses in the following order:
Sxxxxxxx-Xxxxx Compliance As soon as it is legally required to do so, the Company shall take all actions necessary to obtain and thereafter maintain material compliance with each applicable provision of the Sxxxxxxx-Xxxxx Act of 2002 and the rules and regulations promulgated thereunder and related or similar rules and regulations promulgated by any other governmental or self-regulatory entity or agency with jurisdiction over the Company.
SEC Filings and the Xxxxxxxx-Xxxxx Act (a) As of the date hereof, the Company has Made Available to Parent complete and correct copies of (i) the Company’s annual report on Form 10-K for its fiscal year ended December 31, 2019, (ii) its proxy or information statements relating to meetings of the stockholders of the Company since January 1, 2018 and (iii) all of its other Company SEC Documents.
(b) Since January 1, 2018 through the date hereof, the Company has timely filed with the SEC (subject to extensions pursuant to Exchange Act Rule 12b-25) each report (including each report on Forms 8-K, 10-Q and 10-K), statement (including proxy statement), schedule, exhibit, form or other document or filing required by Applicable Law to be filed by the Company at or prior to the time so required, including all certificates required pursuant to the Xxxxxxxx-Xxxxx Act. No Subsidiary of the Company is required to file or furnish any report, statement, schedule, exhibit, form, certificate or other document with the SEC.
(c) As of its filing date (or, if amended or superseded by a filing prior to the date hereof, on the date of such filing), each Company SEC Document complied as to form in all material respects with the applicable requirements of the Securities Act, the Exchange Act and the Xxxxxxxx-Xxxxx Act and all other Applicable Law.
(d) As of its filing date (or, if amended or superseded by a filing prior to the date hereof, on the date of such filing), no Company SEC Document filed pursuant to the Exchange Act contained any untrue statement of a material fact or omitted to state any material fact necessary in order to make the statements made therein, in light of the circumstances under which they were made, not misleading. No Company SEC Document that is a registration statement, as amended or supplemented, if applicable, filed pursuant to the Securities Act, as of the date such registration statement or amendment became effective, contained any untrue statement of a material fact or omitted to state any material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading.
(e) The Company has Made Available to Parent correct and complete copies of all comment letters received by the Company from the SEC relating to the Company SEC Documents since January 1, 2019, together with all written responses of the Company thereto. Since the date of the Company’s annual report on Form 10-K for its fiscal year ended December 31, 2019 and as of the date hereof, (i) there are no outstanding or unresolved comments received by the Company from the SEC that would be required to be disclosed under Item 1B of Form 10-K under the Exchange Act, and (ii) to the Knowledge of the Company, none of the Company SEC Documents is the subject of any ongoing investigation by the SEC.
(f) Each required form, report and document containing financial statements that has been filed with or furnished to the SEC by the Company since January 1, 2018 through the date hereof was accompanied by the certifications required to be filed or submitted by the Company’s principal executive officer and principal financial officer, as applicable, pursuant to the Xxxxxxxx-Xxxxx Act and, at the time of filing or submission of each such certification, such certification was true and accurate and complied with the Xxxxxxxx-Xxxxx Act. For purposes of this Section 4.07, “principal executive officer” and “principal financial officer” shall have the meanings given to such terms in the Xxxxxxxx-Xxxxx Act. Neither the Company, any current executive officer nor, to the Knowledge of the Company, any former executive officer of the Company, has received written notice from any Governmental Authority challenging or questioning the accuracy, completeness, form or manner of filing of such certifications made with respect to the Company SEC Documents filed prior to the date hereof. Neither the Company nor any of its Subsidiaries has outstanding (nor has arranged or modified since the enactment of the Xxxxxxxx-Xxxxx Act) any “extensions of credit” (within the meaning of Section 402 of the Xxxxxxxx-Xxxxx Act) to directors or executive officers (as defined in Rule 3b-7 under the Exchange Act) of the Company or any of its Subsidiaries. The Company is otherwise in compliance with all applicable provisions of the Xxxxxxxx-Xxxxx Act and the applicable listing and corporate governance rules of Nasdaq, in each case in all material respects.
