Common use of Pendahuluan Clause in Contracts

Pendahuluan. Kota Batam sebagai wilayah administrasi pemerintahan yang baru merupakan Daerah Otonom yang dibentuk bersama 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut wilayah Kota Batam telah dimekarkan dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kec. Xxxxxx xxx Kec. Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau xxx telah xxxxxx kembali wilayah administrasi kecamatannya. Kota Batam memiliki 8 (delapan) wilayah kecamatan yang meliputi beberapa pulau besar xxxx xxx di Kota Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Xxxxxx, Pulau Xxxxxx Baru, xxx Pulau Bulan, serta sejumlah gugus pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pesatnya perkembangan di Kota Batam, disadari bahwa perkembangan tersebut sesungguhnya masih terkonsentrasi pada wilayah Pulau Batam (wilayah perkotaan) xxx belum banyak menyentuh kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan (wilayah perdesaan) di luar Pulau Batam. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan sektor-sektor perkotaan (industri, perdagangan xxx xxxx, pariwisata kota) yang selama ini berlangsung di Pulau Batam, sekaligus mengindikasikan belum optimalnya upaya mengembangkan ruang xxx potensi SDA yang berada di wilayah kepulauan di luar Pulau Batam. Pengembangan pembangunan yang meningkatkan pesat di Kota Batam telah meningkatkan daya xxxxx xxxx pendatang untuk mengembangkan usaha xxx meningkatkan jumlah penduduk di beberapa wilayah Kecamatan xxx Kelurahan sangat variatif. Berdasarkan data statistik penduduk Kota Batam tahun 1984-2012, terlihat bahwa pola perkembangan penduduk Kota sangat dinamis. Sama halnya dengan pola perkembangan kegiatan ekonomi Kota Batam yang juga sangat dinamis. Pola perkembangan sosial ekonomi yang seperti ini tidak terlepas dari fungsi xxx peruntukkan Kota Batam , sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional , yang menjadi kutup pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penulis penelitian ini mengusulkan xxx membahas PT Lingga Jaya Konstruksi untuk mendukung program Pemerintah Batam, yang disadari Batam sebagai area strategis untuk memicu pembangunan xxx pertumbuhan ekonomi, dengan xxxxxx xxx tujuan umum untuk melaksanakan beberapa komponen kegiatan pembangunan seperti jasa konstruksi xxx pengadaan, perdagangan, industri, transportasi, percetakan, percetakan, bengkel dll. Didirikan di Jakarta, adalah perusahaan swasta milik negara yang bergerak di bidang jasa pengembangan. , Penambangan, pertanian xxx lainnya. Tujuan khusus pendirian PT Lingga Jaya Konstruksi adalah menjalankan sektor pembangunan dalam kerangka aktivitas fisik yang mencakup berbagai bidang jasa konstruksi xxx xxxx pengadaan yang mencakup berbagai negara. Tergantung pada kemampuan perusahaan tergantung pada kegiatan yang akan diadakan di bidang jasa konstruksi meliputi:

Appears in 2 contracts

Samples: Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Kerjasama

AutoNDA by SimpleDocs

Pendahuluan. Kota Batam Konsekuensi dari meratifikasi kebijakan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) xxx World Trade Organization (WTO), negara-negara anggota diminta membuat kebijakan- kebijakan perdagangan yang transparan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut tindakan-tindakan yang dipakai dalam GATT/WTO. Salah satu aspek yang dicakup oleh WTO adalah perdagangan xxxx xxxx diatur dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) yang merupakan salah satu lampiran (annex) dari Perjanjian Pembentukan WTO beserta Schedule of Specific Commitments yang berisi daftar komitmen Indonesia yang sifatnya spesifik xxx menjelaskan sektor xxx transaksi di bidang xxxx xxxx terbuka bagi pihak asing serta kondisi-kondisi khusus yang disyaratkannya. Memperhatikan keadaan alam, xxxxx, xxx fauna sebagai wilayah administrasi pemerintahan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, xxxx, xxx budaya yang baru dimiliki bangsa Indonesia merupakan Daerah Otonom sumber xxxx xxx modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran xxx kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila xxx Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, kita juga mengingat bahwa kebebasan melakukan perjalanan xxx memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari xxx xxxxx manusia. Mengingat juga bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dibentuk bersama 7 Kabupaten lainnya dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, xxx bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian xxx xxxx lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Terdapat perbandingan penelitian yang diambil yaitu penelitian pertama oleh Xxxx Xxxxxxx xxxx mengatakan bahwa penerapan hukum dalam konteks pariwisata masih belum memiliki keterkaitan isu hukum. Dikatakan bahwa Xxxxx Peneleh di Provinsi Riau berdasarkan Surabaya belum menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut wilayah Kota Batam telah dimekarkan dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kec. Xxxxxx xxx Kec. Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau xxx telah xxxxxx kembali wilayah administrasi kecamatannya. Kota Batam memiliki 8 (delapan) wilayah kecamatan yang meliputi beberapa pulau besar xxxx xxx di Kota Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Xxxxxx, Pulau Xxxxxx Baru, xxx Pulau Bulan, serta sejumlah gugus pulau10-pulau kecil di sekitarnya. Pesatnya perkembangan di Kota Batam, disadari bahwa perkembangan tersebut sesungguhnya masih terkonsentrasi pada wilayah Pulau Batam (wilayah perkotaan2009) xxx belum banyak menyentuh kelompok kesimpulannya seeing the development of tourism in Indonesia, especially in Surabaya, The attention of the Dutch cemetry in Peneleh Surabaya should take precedence.4 Penelitian kedua dimana kebudayaan masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan (wilayah perdesaan) di luar Pulau Batamhukum adat Bali merupakan sumber daya ekonomi bagi pariwisata. Hal ini Namun, masyarakat Bali relatif tidak dapat menikmati manfaat ekonomi tersebut. Pemerintah xxx pengusaha jasa pariwisata merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan sektor-sektor perkotaan (industri, perdagangan xxx xxxx, pariwisata kota) pemangku kepentingan yang selama ini berlangsung di Pulau Batam, sekaligus mengindikasikan belum optimalnya upaya mengembangkan ruang cenderung paling diuntungkan. Keadaan tersebut tentu membutuhkan penelusuran xxx potensi SDA yang berada di wilayah kepulauan di luar Pulau Batam. Pengembangan pembangunan yang meningkatkan pesat di Kota Batam telah meningkatkan daya penelitian terhadap instrumen xxxxx xxxx pendatang untuk mengembangkan usaha mengatur kebudayaan, masyarakat, xxx meningkatkan jumlah penduduk di beberapa wilayah Kecamatan pariwisata. Selain itu, perlu juga dilakukan dianalisis terhadap isu mengenai apakah peraturan perundang-undangan nasional terkait sudah mengatur xxx Kelurahan sangat variatif. Berdasarkan data statistik penduduk Kota Batam tahun 1984-2012, terlihat bahwa pola perkembangan penduduk Kota sangat dinamis. Sama halnya dengan pola perkembangan kegiatan ekonomi Kota Batam yang juga sangat dinamis. Pola perkembangan sosial ekonomi yang seperti ini tidak terlepas dari fungsi xxx peruntukkan Kota Batam , melindungi kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional sumber daya ekonomi pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang utamanya menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang- undangan nasional terkait hanya sebatas mengakui kebudayaan masyarakat adat. Bahkan peraturan-peraturan tersebut juga terlihat belum secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai sumber daya ekonomi 4 Xxxx Xxxxxxx, yang menjadi kutup pertumbuhan ekonomi Indonesia‘TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2019 <xxxxx://xxx.xxx/10.30996/dih.v15i2.2466>. Penulis penelitian ini mengusulkan xxx membahas PT Lingga Jaya Konstruksi untuk mendukung program Pemerintah Batam, yang disadari Batam sebagai area strategis untuk memicu pembangunan xxx pertumbuhan ekonomi, dengan xxxxxx xxx tujuan umum untuk melaksanakan beberapa komponen kegiatan pembangunan seperti jasa konstruksi xxx pengadaan, perdagangan, industri, transportasi, percetakan, percetakan, bengkel dll. Didirikan di Jakarta, adalah perusahaan swasta milik negara yang bergerak di bidang jasa pengembangan. , Penambangan, pertanian xxx lainnya. Tujuan khusus pendirian PT Lingga Jaya Konstruksi adalah menjalankan sektor pembangunan dalam kerangka aktivitas fisik yang mencakup berbagai bidang jasa konstruksi xxx xxxx pengadaan yang mencakup berbagai pariwisata.5 Penelitian ketiga yaitu kebijakan bebas visa kunjungan bagi pengunjung dari 169 negara. Tergantung Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian pada kemampuan perusahaan tergantung umumnya xxx peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada kegiatan khususnya. Dampak negatif dari kebijakan ini, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap xxxxx negara asing xxxx Xxxxxx Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan xxx hambatan yang akan diadakan dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen xxx wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap xxxxx negara asing xxxx Xxxxxx Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan didukung Xxx Pengawasan Orang Asing (Xxx XXXX). Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif xxx pengawasan lapangan. Hambatan yang dihadapi Xxxxxx Imigrasi Kelas II Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan adalah: keterbatasan dalam pengawasan yang diakibatkan oleh kurangnya personil, keterbatasan sarana/prasarana, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) xxxx Xxx Pengawasan Orang Asing (Xxx XXXX), xxx belum optimalnya sistem e-office yang dikembangkan pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).6 Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD) di bidang jasa konstruksi meliputi:Provinsi Bali. Dengan adanya kejenuhan pembangunan hotel berbintang lima, kemudian adanya masa krisis moneter serta perkembangan sosial, politik, xxx keamanan di dalam negeri, utamanya di Provinsi Bali maka ingin diketahui bagaimana penerapan kebijakan GATS terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali xxx Bagaimana dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi GATS. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah bagaimana penerapan kebijakan GATS terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali? Xxx dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi GATS? Metode Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.7 Hasil Penelitian Xxx Pembahasan

Appears in 1 contract

Samples: General Agreement on Trade in Services (Gats)

Pendahuluan. Kota Batam Pembangunan ekonomi xxx bisnis bidang Industri xxx Teknologi tidak terlepas peran serta pemerintah termasuk peran pelaku ekonomi xxx bisnis. Salah satu program kerja pemerintah adalah membuat “kebijakan program revitalisasi industri yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2010 dengan xxxx membutuhkan anggaran tertentu dengan hitungan sebesar Rp. 310 miliar dari APBN. Pada tahun 2010 rencananya dialokasikan untuk program revitalisasi industri, program ini harus diperkuat dengan orientasi jelas xxx transparan”, demikian pengamat ekonomi Xxxxxx Xxxxx dalam Diskusi Tentang “ Penyusunan Visi Indonesia 2030 xxx Roadmap 2015, diselenggarakan Kadin Indonesia di Jakarta pada tgl. 4 Agustus 2009 (Harian KOMPAS, 5 Agustus 2009). Berkaitan pembangunan ekonomi xxx bisnis di bidang industri xxx teknologi, Menteri Riset xxx Teknologi (selanjutnya disebut dengan Menristek) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx mengatakan, “bahwa ada tiga sektor industri yaitu industri berbasis hankam, industri kreatif (yang dalam hal ini menurut hemat peneliti adalah hasil dari industri HAKI atas Kekayaan Perindustrian khususnya bidang Desain Industri xxx Xxxxx, xxx industri berbasis SDA, berpeluang memenangi persaingan di pasar domestik maupun global pada saat ini maupun xxxx xxxx akan datang/depan”. Selanjutnya Xxxxxxxxxx mengatakan : “kalau kita bersaing dengan teknologi (industri) yang orang lain sudah duluan, maka kecil peluang kita untuk menang. Kita perlu upaya yang sangat besar. Tapi kalau pengembangan industri berbasis kekuatan sendiri, maka daya saingnya menjadi luar biasa.” Ini diungkapnya pada Lokakarya perencanaan xxx pengembangan teknologi dalam mencapai visi Indonesia sebagai wilayah administrasi pemerintahan negara industri baru 2020”. Xxxxxx Xxxxxxxxxx menjelaskan : “industri berbasis hankam memiliki peluang industri berdaya saing tinggi. Menurut dia, di negara manapun untuk produk hankam, pemerintah akan mengupayakan penggunaan produk hasil negeri sendiri. Sedangkan untuk produk kreatif, dia menilai kita memiliki peluang besar menjadi pemain dunia, seperti pada batik xxx produk kreatif lainnya termasuk musik xxx film” (Xxxxxx XXXXXXX, 7 Agustus 2009). Globalisasi xxx liberalisasi perdagangan, dihadapkan pada tantangan persaingan semakin tajam. Untuk itu agar bersaing dalam perdagangan bebas, kita meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengembangkan kreatifitas bangsa berorientasi pada HAKI khususnya Hak Kekayaan Perindustrian di bidang Desain Industri xxx Xxxxx. Sesjed Depdiknas Anggota Xxx Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI Dodi Nandika dalam Kata Pengantar Buku tentang Potensi Kekayaan Intelektual yang dikeluarkan xxx diterbit oleh Departemen Pendidikan Nasional, Xxxx mengatakan : “Sebagai dampak dari globalisasi xxx liberalisasi perdagangan, Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan yaitu adanya persaingan yang semakin tajam. Untuk dapat bersaing dalam era perdagangan bebas, kita perlu meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengembangkan keunggulan teknologi yang kompetitif xxx mengembangkan kreatifitas bangsa diantaranya berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI)” (Dodi Nandika, 2008 : 1/Kata Pengantar) Bisnis di bidang industri xxx teknologi dapat dilakukan dengan cara alih teknologi. Alih teknologi bukanlah masalah sederhana melainkan harus terlebih dahulu memahami cakupan yang melingkupi alih teknologi xxxxxx xxxx mengenai batasan teknologi, kaitan dengan industri xxx teknologi itu sendiri, metode pengalihannya, identifikasi teknologi xxxx xxx dengan yang akan ditransfer, perjanjian xxx negosiasi teknologi, kaitan teknologi dengan berbagai xxx xxxx terkait xxxxxx xxxx paten, desain industri xxx xxxx-xxxx xxx, penilaian tentang teknologi, cara perdagangannya xxx bagaimana pasar penjualan xxx pembeli teknologi xxx hubungan pengertian teknologi sebagai modal uasaha yang sifatnya intangible. Masing-xxxxxx xxx tersebut memerlukan penelaahan. (Sumantoro, 1993 : 10) Bagi pelaku ekonomi xxx bisnis melaksanakan kegiatannya terlebih dahulu melakukan negosiasi xxx kesepakatan bersama antara para pihak yang terkait, bila kesepakatan tercapai mereka menuangkannya kedalam klausula Surat Perjanjian xxx dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan transaksi bisnis, penyelesaian sengketanya apabila ada perselisihan kesepakatan dikemudian hari. Xxxxx xxx Desain Industri khususnya xxx industri lain pada umumnya hal ini merupakan hasil karya cipta, rasa xxx xxxxx manusia xxx tertuang ke dalam ilmu pengetahuan xxx teknologi. Iptek ini dapat ditransformasikan atau disampaikan kepada orang xxxx xxxx secara perseorangan/pribadi maupun badan hukum perusahaan melalui proses alih teknologi xxx perjanjian lisensi (Lisence Agreemet). Untuk menampung semua kegiatan xxx program kerja proses alih teknologi xxx perjanjian lisensi ini, di Indonesia melalui pemerintah telah mengaturnya sedemikian rupa kedalam perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait. Secara Internasional menurut “Ketentuan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan issue baru dalam kancah perekonomian internasional. Salah satunya mengatur tentang Desain Industri termasuk Disain Industri xxx Xxxxx merupakan Daerah Otonom bagian dalam persetujuan pembentuk WTO ( World Trade Organization) yang dibentuk merupakan Organisasi Perdagangan Dunia. Kemudian Indonesia ikut serta dalam Konvensi Xxxxx xxxx juga merupakan Hukum Positif xxx ditindaklanjuti dalam hirarchie perangkat peraturan perundang-undangan diperlukan suatu peraturan khusus mengenai perlindungan di bidang Desain Industri. TRIP’S ini dapatlah dikatakan sebagai issue baru dalam kancah perekonomian internasional. Sebagaimna dijelaskan oleh Xxxxxxx Xxx’xxx, dimasukkannya TRIP’S dalam kerangka WTO lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peranan kunci dalam proses pertumbuhan xxx pembangunan ekonomi” (Saidin, 1997 : 4) . Dalam rangka memajukan industri mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional xxx internasional diciptakan iklim yang mendorong kreasi xxx inovasi masyarakat terhadap sistem Kekayaan Perindustrian di bidang Desain Industri xxx Xxxxx. Berkaitan dengan hal tersebut diatas didorong pula oleh perkembangan iptek merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri xxx Xxxxx khususnya xxx industri secara umum, maka Indonesia telah meratifikasi kesepakatan bersama Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (Persetujuan TRIP’S). Lebih lanjut menimbang lagi sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri xxx perdagangan yang semakin pesat, diperlukan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor. Mengingat Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 xxx Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian , Undang-Undang Nomor 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau berdasarkan UU Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, maka ditetapkanlah suatu Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (yang selanjutnya disebut dengan UUDI) xxx Undang-Undang No. 53 14 Tahun 19992001 Tentang Paten (yang selanjutnya disebut dengan UUP). Berdasarkan UU tersebut wilayah Kota Batam telah dimekarkan Bagaimana tanggungjawab penerima lisensi di bidang Disain Industri xxx Xxxxx kaitannya dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kec. Xxxxxx Alih Teknologi ? Bagaimana perlindungan xxx Kec. Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau penegakan hukum perjanjian lisensi (lisence agreement) bidang Disain Industri xxx telah xxxxxx kembali wilayah administrasi kecamatannya. Kota Batam memiliki 8 Xxxxx terhadap Pemberi Hak (delapan) wilayah kecamatan yang meliputi beberapa pulau besar xxxx xxx di Kota Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Xxxxxx, Pulau Xxxxxx Baru, xxx Pulau Bulan, serta sejumlah gugus pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pesatnya perkembangan di Kota Batam, disadari bahwa perkembangan tersebut sesungguhnya masih terkonsentrasi pada wilayah Pulau Batam (wilayah perkotaanLisensor) xxx belum banyak menyentuh kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan Penerima (wilayah perdesaanLisensee) di luar Pulau Batam. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan sektor-sektor perkotaan (industri, perdagangan xxx xxxx, pariwisata kota) yang selama ini berlangsung di Pulau Batam, sekaligus mengindikasikan belum optimalnya upaya mengembangkan ruang xxx potensi SDA yang berada di wilayah kepulauan di luar Pulau Batam. Pengembangan pembangunan yang meningkatkan pesat di Kota Batam telah meningkatkan daya xxxxx xxxx pendatang untuk mengembangkan usaha xxx meningkatkan jumlah penduduk di beberapa wilayah Kecamatan xxx Kelurahan sangat variatif. Berdasarkan data statistik penduduk Kota Batam tahun 1984-2012, terlihat bahwa pola perkembangan penduduk Kota sangat dinamis. Sama halnya dengan pola perkembangan kegiatan ekonomi Kota Batam yang juga sangat dinamis. Pola perkembangan sosial ekonomi yang seperti ini tidak terlepas dari fungsi xxx peruntukkan Kota Batam , sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional , yang menjadi kutup pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penulis penelitian ini mengusulkan xxx membahas PT Lingga Jaya Konstruksi untuk mendukung program Pemerintah Batam, yang disadari Batam sebagai area strategis untuk memicu pembangunan xxx pertumbuhan ekonomi, dengan xxxxxx xxx tujuan umum untuk melaksanakan beberapa komponen kegiatan pembangunan seperti jasa konstruksi xxx pengadaan, perdagangan, industri, transportasi, percetakan, percetakan, bengkel dll. Didirikan di Jakarta, adalah perusahaan swasta milik negara yang bergerak di bidang jasa pengembangan. , Penambangan, pertanian xxx lainnya. Tujuan khusus pendirian PT Lingga Jaya Konstruksi adalah menjalankan sektor pembangunan dalam kerangka aktivitas fisik yang mencakup berbagai bidang jasa konstruksi xxx xxxx pengadaan yang mencakup berbagai negara. Tergantung pada kemampuan perusahaan tergantung pada kegiatan yang akan diadakan di bidang jasa konstruksi meliputi:?

Appears in 1 contract

Samples: License Agreement

Pendahuluan. Kota Batam Konsekuensi dari meratifikasi kebijakan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) xxx World Trade Organization (WTO), negara-negara anggota diminta membuat kebijakan- kebijakan perdagangan yang transparan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut tindakan-tindakan yang dipakai dalam GATT/WTO. Salah satu aspek yang dicakup oleh WTO adalah perdagangan xxxx xxxx diatur dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) yang merupakan salah satu lampiran (annex) dari Perjanjian Pembentukan WTO beserta Schedule of Specific Commitments yang berisi daftar komitmen Indonesia yang sifatnya spesifik xxx menjelaskan sektor xxx transaksi di bidang xxxx xxxx terbuka bagi pihak asing serta kondisi-kondisi khusus yang disyaratkannya. Memperhatikan keadaan alam, xxxxx, xxx fauna sebagai wilayah administrasi pemerintahan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, xxxx, xxx budaya yang baru dimiliki bangsa Indonesia merupakan Daerah Otonom sumber xxxx xxx modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran xxx kesejahteraan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, kita juga mengingat bahwa kebebasan melakukan perjalanan xxx memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari xxx xxxxx manusia. Mengingat juga bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dibentuk bersama 7 Kabupaten lainnya dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, xxx bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian xxx xxxx lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Terdapat perbandingan penelitian yang diambil yaitu penelitian pertama oleh Tomy Xxxxxxx xxxx mengatakan bahwa penerapan hukum dalam konteks pariwisata masih belum memiliki keterkaitan isu hukum. Dikatakan bahwa Xxxxx Peneleh di Provinsi Riau berdasarkan Surabaya belum menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut wilayah Kota Batam telah dimekarkan dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kec. Xxxxxx xxx Kec. Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau xxx telah xxxxxx kembali wilayah administrasi kecamatannya. Kota Batam memiliki 8 (delapan) wilayah kecamatan yang meliputi beberapa pulau besar xxxx xxx di Kota Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Xxxxxx, Pulau Xxxxxx Baru, xxx Pulau Bulan, serta sejumlah gugus pulau10-pulau kecil di sekitarnya. Pesatnya perkembangan di Kota Batam, disadari bahwa perkembangan tersebut sesungguhnya masih terkonsentrasi pada wilayah Pulau Batam (wilayah perkotaan2009) xxx belum banyak menyentuh kelompok kesimpulannya seeing the development of tourism in Indonesia, especially in Surabaya, The attention of the Dutch cemetry in Peneleh Surabaya should take precedence.4 Penelitian kedua dimana kebudayaan masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan (wilayah perdesaan) di luar Pulau Batamhukum adat Bali merupakan sumber daya ekonomi bagi pariwisata. Hal ini Namun, masyarakat Bali relatif tidak dapat menikmati manfaat ekonomi tersebut. Pemerintah xxx pengusaha jasa pariwisata merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan sektor-sektor perkotaan (industri, perdagangan xxx xxxx, pariwisata kota) pemangku kepentingan yang selama ini berlangsung di Pulau Batam, sekaligus mengindikasikan belum optimalnya upaya mengembangkan ruang cenderung paling diuntungkan. Keadaan tersebut tentu membutuhkan penelusuran xxx potensi SDA yang berada di wilayah kepulauan di luar Pulau Batam. Pengembangan pembangunan yang meningkatkan pesat di Kota Batam telah meningkatkan daya penelitian terhadap instrumen xxxxx xxxx pendatang untuk mengembangkan usaha mengatur kebudayaan, masyarakat, xxx meningkatkan jumlah penduduk di beberapa wilayah Kecamatan pariwisata. Selain itu, perlu juga dilakukan dianalisis terhadap isu mengenai apakah peraturan perundang-undangan nasional terkait sudah mengatur xxx Kelurahan sangat variatif. Berdasarkan data statistik penduduk Kota Batam tahun 1984-2012, terlihat bahwa pola perkembangan penduduk Kota sangat dinamis. Sama halnya dengan pola perkembangan kegiatan ekonomi Kota Batam yang juga sangat dinamis. Pola perkembangan sosial ekonomi yang seperti ini tidak terlepas dari fungsi xxx peruntukkan Kota Batam , melindungi kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional sumber daya ekonomi pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang utamanya menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang- undangan nasional terkait hanya sebatas mengakui kebudayaan masyarakat adat. Bahkan peraturan-peraturan tersebut juga terlihat belum secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai sumber daya ekonomi 4 Tomy Xxxxxxx, yang menjadi kutup pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penulis penelitian ini mengusulkan xxx membahas PT Lingga Jaya Konstruksi untuk mendukung program Pemerintah Batam‘TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)’, yang disadari Batam sebagai area strategis untuk memicu pembangunan xxx pertumbuhan ekonomi, dengan xxxxxx xxx tujuan umum untuk melaksanakan beberapa komponen kegiatan pembangunan seperti jasa konstruksi xxx pengadaan, perdagangan, industri, transportasi, percetakan, percetakan, bengkel dll. Didirikan di Jakarta, adalah perusahaan swasta milik negara yang bergerak di bidang jasa pengembangan. , Penambangan, pertanian xxx lainnya. Tujuan khusus pendirian PT Lingga Jaya Konstruksi adalah menjalankan sektor pembangunan dalam kerangka aktivitas fisik yang mencakup berbagai bidang jasa konstruksi xxx xxxx pengadaan yang mencakup berbagai pariwisata.5 Penelitian ketiga yaitu kebijakan bebas visa kunjungan bagi pengunjung dari 169 negara. Tergantung Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian pada kemampuan perusahaan tergantung umumnya xxx peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada kegiatan khususnya. Dampak negatif dari kebijakan ini, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap xxxxx negara asing xxxx Xxxxxx Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan xxx hambatan yang akan diadakan dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen xxx wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap xxxxx negara asing xxxx Xxxxxx Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan didukung Xxx Pengawasan Orang Asing (Xxx XXXX). Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif xxx pengawasan lapangan. Hambatan yang dihadapi Xxxxxx Imigrasi Kelas II Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan adalah: keterbatasan dalam pengawasan yang diakibatkan oleh kurangnya personil, keterbatasan sarana/prasarana, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) xxxx Xxx Pengawasan Orang Asing (Xxx XXXX), xxx belum optimalnya sistem e-office yang dikembangkan pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).6 Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD) di bidang jasa konstruksi meliputi:Provinsi Bali. Dengan adanya kejenuhan pembangunan hotel berbintang lima, kemudian adanya masa krisis moneter serta perkembangan sosial, politik, xxx keamanan di dalam negeri, utamanya di Provinsi Bali maka ingin diketahui bagaimana penerapan kebijakan GATS terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali xxx Bagaimana dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi GATS. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah bagaimana penerapan kebijakan GATS terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali? Xxx dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi GATS? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.7

Appears in 1 contract

Samples: General Agreement on Trade in Services (Gats)

AutoNDA by SimpleDocs

Pendahuluan. Kota Batam Indonesia dikenal sebagai negara berbasis pertanian. Negara yang memiliki kebijakan yang difokuskan pada pertanian xxx memiliki orientasi padat karya.1 Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, negara yang memiliki fundamental ekonomi yang berbasis pada pertanian, tidak terkecuali wilayah administrasi pemerintahan yang baru merupakan Daerah Otonom yang dibentuk bersama 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut wilayah Kota Batam telah dimekarkan dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kec. Xxxxxx xxx Kec. Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau xxx telah xxxxxx kembali wilayah administrasi kecamatannya. Kota Batam memiliki 8 (delapan) wilayah kecamatan yang meliputi beberapa pulau besar xxxx xxx di Kota Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Xxxxxx, Pulau Xxxxxx Baru, xxx Pulau Bulan, serta sejumlah gugus pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pesatnya perkembangan di Kota Batam, disadari bahwa perkembangan tersebut sesungguhnya masih terkonsentrasi pada wilayah Pulau Batam (wilayah perkotaan) xxx belum banyak menyentuh kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan (wilayah perdesaan) di luar Pulau Batam. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan sektor-sektor perkotaan (industri, perdagangan xxx xxxx, pariwisata kota) yang selama ini berlangsung di Pulau Batam, sekaligus mengindikasikan belum optimalnya upaya mengembangkan ruang xxx potensi SDA daerah yang berada di pulau Jawa termasuk didalamnya wilayah kepulauan Sindang Xxxx xxxx berada di luar Pulau Batamwilayah Serang, Banten.2 Berbekal hal tersebut maka tidak semua daerah di Indonesia akan mengikuti arus perkembangan zaman yaitu cenderung berubah ke sektor industri xxx manufaktur.3 Beberapa daerah tetap mempertahankan daerahnya sebagai sentra produk pertanian xxx kewirausahaan.4 Berlanjut dari hal di atas, Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat. Pengembangan pembangunan Memberikan hasil pertanian yang meningkatkan pesat beragam seperti buah-buahan pisang, mangga, rambutan xxx xxxxxx untuk konsumsi lokal xxx memasok kebutuhan buah kota Jakarta. Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao xxx xxxxx-xxxxx. Juga untuk memenuhi kebutuhan lokal serta lebih banyak untuk memasok kebutuhan Jakarta. Secara topografi, Kabupaten Serang terdiri dari wilayah dataran rendah xxx pengunungan sehingga hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial xxx batu vulkanis kuarter. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar xxx penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang xxx Anyar xxxx mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kota Batam telah meningkatkan daya xxxxx Kabupaten Serang. Dengan keadaan alam xxxx pendatang untuk mengembangkan usaha xxx meningkatkan jumlah penduduk di beberapa wilayah Kecamatan xxx Kelurahan sangat variatif. Berdasarkan data statistik penduduk Kota Batam tahun 1984-2012, terlihat bahwa pola perkembangan penduduk Kota sangat dinamis. Sama halnya dengan pola perkembangan kegiatan ekonomi Kota Batam yang juga sangat dinamis. Pola perkembangan sosial ekonomi yang xxxx seperti ini tidak terlepas baiknya didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni.5 Berlanjut dari fungsi hal di atas, di xxxx xxxx saat ini banyak badan asing atau Xxxxx Negara Asing (WNA) yang ingin membangun usaha dengan melakukan investasi, karena Indonesia sangat menjanjikan untuk investasi. Salah satu modal usaha yang harus dimiliki investor asing adalah tanah xxx peruntukkan Kota Batam atau bangunan. Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria menganut asas nasionalisme, sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dimana hanya Xxxxx Negara Indonesia (WNI) saja yang mempunyai hak milik atas tanah. Ketentuan agraria yang ada di Indonesia tersebut membuat Xxxxx Negara Asing akhirnya melakukan suatu 1Ana Xxxx Xxxx Xxxxxx Yudha and Xxxxxxxx, yang menjadi kutup pertumbuhan ekonomi IndonesiaX., Xxxxxxxxx, D., & Xxxxxxx, A. (2018), “Instrumen Moneter Indonesia : Penentuan Arah Kebijakan”, dalam Journals of Economics Development Issues (JEDI), Vol. Penulis penelitian ini mengusulkan 1, No. 2, Hal. 1–11. 2Ana Xxxx Xxxx Xxxxxx Yudha xxx membahas PT Lingga Jaya Konstruksi Xxxxx Xx’xxx, “Optimalisasi Potensi Lahan Pertanian untuk mendukung program Pemerintah BatamKetahanan Xxxxxx Di Kecamatan Panceng, yang disadari Batam sebagai area strategis untuk memicu pembangunan xxx pertumbuhan ekonomiGresik, dengan xxxxxx xxx tujuan umum untuk melaksanakan beberapa komponen kegiatan pembangunan seperti jasa konstruksi xxx pengadaanJawa Timur” dalam Journals of Economics Development Issues (JEDI), perdaganganVol. 3, industriNo. 2 (2020), transportasi297-308. 3N. Xxxxxxxxxxx, percetakan“Inovasi Model Bioindustri Berbasis Sagu Spesifik Lokasi di Papua”, percetakandalam Journals of Economics Development Issues (JEDI), bengkel dllVol. Didirikan di Jakarta16, adalah perusahaan swasta milik negara yang bergerak di bidang jasa pengembanganNo. 2 (2020), PenambanganHal. 112–124. 4Zaki, pertanian xxx lainnya“Implementation of Islamic entrepreneurial culture in Islamic boarding Schools”, dalam International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. Tujuan khusus pendirian PT Lingga Jaya Konstruksi adalah menjalankan sektor pembangunan dalam kerangka aktivitas fisik yang mencakup berbagai bidang jasa konstruksi xxx xxxx pengadaan yang mencakup berbagai negara11, No. Tergantung pada kemampuan perusahaan tergantung pada kegiatan yang akan diadakan di bidang jasa konstruksi meliputi:11, Hal. 452–469.

Appears in 1 contract

Samples: Nominee Agreement

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!