Common use of Pendahuluan Clause in Contracts

Pendahuluan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang ▇▇▇▇▇▇ menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat ▇▇▇ juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan ▇▇▇▇▇▇) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban ▇▇▇ ▇▇▇ diantara mereka berdua ▇▇▇ anak- anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ agama ▇▇▇ kepercayaan yang dianutnya. Untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah. Akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya Timur Tengah yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam urusan penghasilan bekerja, maka di Indonesia mesti dibuat perjanjian perkawinan demi perlindungan terhadap istri ▇▇▇ cenderung mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya ▇▇▇ harta lainnya seperti hibah, termasuk mengenai urusan nafkah istri, ▇▇▇ hal kebendaan lainnya. Tidak selamanya perkawinan berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai ▇▇▇ kekal dalam arti keluarga ▇▇▇▇▇▇▇, mawaddah ▇▇▇ mawarahman. Seringkali ketidakcocokan satu sama lain baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ▇▇▇ ▇▇▇▇ kekhawatiran pasangan suami istri atas ▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇ mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka ▇▇▇▇ kedalam perkawinan ▇▇▇ diperoleh sepanjang perkawinan. Dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan ▇▇▇▇▇ makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finasial seperti hubungan cinta itu sendiri, dimana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan ▇▇▇▇ ▇▇▇ menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ▇▇▇ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP).

Pendahuluan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting Menurut Kamus Hukum, perjanjian perkawinan (Huwljks Voor Waarden), adalah perjanjian kawin, dimana diperjanjikan ▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇ mengenyampingkan keharusan dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria KUHPerdata dengan seorang syarat bahwa penyimpangan itu tidak menyalahi tata tertib umum, ▇▇▇ tata ▇▇▇▇▇▇ menimbulkan akibat lahir maupun batin baik ▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Misalnya pemisahan harta perkawinan.1 Pada dasarnya perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap keluarga harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri. Walaupun Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian ▇▇▇ apa saja yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, agama, ketertiban umum serta kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Keberadaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membuka peluang bagi calon pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan. Pasal ini menjadi sangat penting, jika kita kaitkan dengan sosio kultur masyarakat Indonesia yang sedang merangkak menuju tatanan masyarakat maju dengan ciri utama kuatnya kesadaran akan ▇▇▇ ▇▇▇ kewajiban. Pergeseran tata nilai di masyarakat telah berhasil merubah persepsi masyarakat ▇▇▇ juga dengan pada gilirannya kita melihat kecenderungan kaula muda lebih mendahulukan karir daripada cepat-cepat mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan. Biasanya semakin tinggi karir seseorang, maka semakin banyak pertimbangan untuk memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai soal keamanan harta kekayaan bawaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama ini telah diperoleh, ▇▇▇ tidak tertutup kemungkinan untuk mengamankan ▇▇▇-▇▇▇ tersebut di atas, perjanjian perkawinan berlangsungmenjadi alternatif yang banyak diminati pasangan calon suami isteri di masa depan. Setiap mahluk hidup memiliki Mencermati keberadaan perjanjian perkawinan itu kadangkala tidak dipikirkan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ untuk melanjutkan keturunannya melalui pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan hal ini tidak terlepas adanya komitmen mereka terhadap lembaga perkawinan itu sebagai sesuatu yang sakral atau suci yang dipertahankan sampai akhir ayat. Sehingga mereka berpikir bahwa perkawinan itu selamanya, artinya tidak berpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi. Namun sebahagian calon suami isteri sudah berpikir sebaliknya oleh sebab itu persoalan harta bawaan ini sudah diantisipasi dengan membuat perjanjian perkawinan yang dilakukan di Indonesiadisahkan oleh pegawai pencatat nikah atau pejabat pencatat perkawinan lainnya. Ada perbedaan-perbedaannya Adapun konsekuensi disahkannya perjanjian perkawinan itu, maka mengikat terhadap kedua belah pihak (suami isteri). Kemudian akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan itu tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran, maka secara otomatis memberi hak kepada salah satu pihak untuk melakukan gugatan. Hal ini ditegaskan dalam pelaksanaan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. 1 Jct. Simorangkir, Kamus Hukum, Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 70. Keberadaan perjanjian perkawinan seringkali luput dari perhatian karena mereka sering menganggap bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan suci sehingga tidak ▇▇▇▇▇▇) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban ▇▇▇ ▇▇▇ diantara mereka berdua dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak ▇▇▇▇, ▇▇▇ anak- anak tidak sesuai dengan adat timur ▇▇▇ ▇▇▇▇ sebagainya.2 Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik, meski semua pasangan suami isteri tidak menghendaki konflik itu akan datang. Ketika pasangan suami isteri harus bercerai, perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui ▇▇▇ ▇▇▇ kewajibannya. Bertitik tolak dari keterangan yang lahir dikemukakan di atas, dengan terjadinya ikatan perkawinan, maka pasangan suami isteri itu biasanya mempunyai harta, yaitu disebut dengan harta dalam perkawinan. “Sedangkan harta dalam perkawinan ini terdiri dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, harta ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ harta pencarian, harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan ▇▇▇ harta pencarian adalah harta yang diperoleh suami isteri bersama-sama selama perkawinan”.3 Keberadaan harta pencarian ▇▇▇ harta bawaan dalam perkawinan akan menjadi persoalan dikemudian hari, apabila suami isteri tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, terlepas dari pihak suami atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada ▇isteri yang paling banyak penghasilannya. Oleh karena itu lain halnya jika suami isteri itu telah membuat perjanjian perkawinan, maka dapat saja harta pencarian itu dikuasai ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ agama pihak atau disatukan sesuai dengan ikhtikadnya. Berkenaan dengan kedudukan harta bawaan ini, sering menjadi persoalan yang cukup ▇▇▇▇▇, seperti halnya dalam kasus perceraian yang berakibat terhadap pembagian harta bawaan, dimana ▇▇▇ kepercayaan yang dianutnya▇▇▇▇▇ satu pihak merasa dirugikan karena ia merasa bahwa sebagian besar harta bawaan itu merupakan hasil keringat sendiri. Untuk membentuk suatu Sedangkan pasangannya (isterinya) hanya sebagai ibu rumah tangga. Sebaliknya isteri merasa diperlakukan tidak ▇▇▇▇, maka hendaknya kedua calon ia merasa bahwa sebagian besar kebutuhan rumah tangga itu ia yang memenuhinya, sedangkan suaminya hanya pegawai biasa dengan penghasilan hanya cukup untuk makan saja, dimana harta bawaan akan dibagi dua antara suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikahisteri tersebut. Akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada Dengan adanya kondisi seperti ini, tentunya keberadaan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tanggasalah satu solusi untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses persidangan pengadilan terhadap pembagian harta bawaan antara suami isteri. Namun karena budaya Timur Tengah yang berbeda Konflik pembagian harta bawaan ini terkadang tidak dapat ditempuh dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri upaya mediasi, bahkan setelah diproses pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), terus berlanjut ke dalam urusan penghasilan bekerja, maka di Indonesia mesti dibuat perjanjian perkawinan demi perlindungan terhadap istri proses peradilan tingkat banding ▇▇▇ cenderung mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya kasasi. 2 ▇▇▇▇ harta lainnya seperti hibah▇▇▇▇▇▇, termasuk mengenai urusan nafkah istriPentingnya Perjanjian Perkawinan, ▇▇▇ hal kebendaan lainnya. Tidak selamanya perkawinan berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai ▇▇▇ kekal dalam arti keluarga ://▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇, mawaddah ▇▇▇ mawarahman. Seringkali ketidakcocokan satu sama lain baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ▇▇▇ .▇▇▇▇ kekhawatiran pasangan suami istri atas ▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇ mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka ▇▇▇▇ kedalam perkawinan ▇▇▇ diperoleh sepanjang perkawinan. Dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan ▇▇▇▇▇ makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah komitmen finasial seperti hubungan cinta itu sendiridiakses, dimana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan ▇▇▇▇ ▇▇▇ menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum PerdataRabu, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ▇▇▇ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP)14 Pebruari 2016.

Pendahuluan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara (selanjut- nya disingkat UUP) menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ seorang pria dengan seorang ▇▇▇▇▇▇ menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga masing-masing masyarakat (rumahtangga) yang bahagia ▇▇▇ juga dengan harta kekayaan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar ini perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia ▇▇▇ kekal serta diharapkan berjalan lancar yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama merupakan hal esensial yang diinginkan oleh setiap pasangan suami-istri. Namun perkawinan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan oleh pasangan suami-istri, yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang bahagia ▇▇▇ kekal dalam ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ untuk melanjutkan keturunannya melalui mawaddah warahmah. Seringkali ketidakcocokan satu sama lain baharu terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan Terkadang ▇▇▇ ▇▇▇▇ kekhawati- ran pasangan suami-istri atas ▇▇▇) jika sudah melakukan -▇▇▇ ▇▇▇▇ mungkin terjadi dalam rumahtangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja mem- bayangi terutama harta yang mereka ▇▇▇▇ ▇▇ dalam perkawinan ▇▇▇ harta ▇▇▇▇ diperoleh sepanjang perkawinan. Sebagai salah satu bentuk antisipasi dari gagalnya kehidupan berumahtangga yang kemungkinan suatu saat nanti dikhawatirkan membuat masalah berlarut- larut, maka terhadapnya ada ikatan kewajiban pada saat ini tidak jarang masyarakat memilih untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjan perkawi- nan dapat dijadikan sarana hukum untuk melindungi ▇▇▇ ▇▇▇ diantara kewajiban selama perkawinan berlangsung. Perjanjian per- kawinan ini juga sebagai suatu pilihan yang sangat penting untuk mereka berdua ▇▇▇ anak- anak pergunakan dalam kehidupan rumah tangga ke depan- nya. Artinya perjanjian perkawinan dapat dijadikan rujukan utama, baik yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)terkait dengan harta bersama maupun bukan harta bersama, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, seperti harta ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ harta perolehan. Adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan suami-istri akan ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ jika suatu saat hubungan mereka ternyata retak bahkan berujung kepada perceraian, ▇▇▇▇ ▇▇▇ sesuatu yang bisa dijadikan pegangan ▇▇▇ dasar hukum. Biasanya pasangan suami-istri yang bercerai akan merimbutkan pembagian harta bersama, meributkan mana bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian perkawinan, maka pemberian harta bersama akan lebih mudah, karena dapat dipisahkan antara harta bersama dengan harta ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ harta perolehan. Perjanjian perkawinan ini telah menjadi trend di kalangan ▇▇▇▇▇, pejabat, 1Happy Santoso, 2008. Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian. Jakarta: Visimedia, hlm. 86 pengusaha, atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada orang-orang yang berduit. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan, harta ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ agama pasangan masih tetap ▇▇▇▇ kepercayaan yang dianutnya. Untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah. Akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya Timur Tengah yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam urusan penghasilan bekerja, maka di Indonesia mesti dibuat perjanjian perkawinan demi perlindungan terhadap istri ▇▇▇ cenderung mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya ▇▇▇ harta lainnya seperti hibah, termasuk mengenai urusan nafkah istri, ▇▇▇ hal kebendaan lainnyamenjadi miliknya. Tidak selamanya perkawinan berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai ▇▇▇ kekal dalam arti keluarga Mereka perlu menjaga hartanya masing-masing agar tidak di ▇▇▇▇▇▇▇, mawaddah ▇▇▇ mawarahman. Seringkali ketidakcocokan satu sama lain baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ▇▇▇ ▇▇▇▇ kekhawatiran pasangan suami istri atas pasangannya jika rumah tangga mereka ▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇ mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraiandi tengah jalan. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut Mereka tidak rela jika harta yang mereka ▇▇▇▇ kedalam perkawinan ▇▇▇ diperoleh sepanjang perkawinan. Dengan semakin bendanya bercampur dengan pasangannya, suami/istrinya.1 Semakin bertambahnya angka perceraian, per- ceraian keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan ▇▇▇▇▇ dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan perkawinan juga adalah merupa- kan sebuah komitmen finasial finansial, seperti hubungan cinta itu sendiri, dimana di mana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian perceraian, bukan berarti putusnya semua persoalan ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇, tetapi juga menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut yang didapat selama perkawinan, atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ▇▇▇▇▇▇ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang▇▇▇ harta perolehan para pihak atau suami-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)istri.2 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinanpenulis akan merumuskan suatu masalah, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP).yaitu bagaimanakah pentingnya ▇▇▇ manfaat perjanjian kawin selama perkawinan ▇▇▇ setelah putusnya perkawi- nan ?

Pendahuluan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang ▇▇▇▇▇▇ menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat ▇▇▇ juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipelukdianutnya. Setiap orang atau pasangan (pria dengan ▇▇▇▇▇▇) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban ▇▇▇ ▇▇▇ diantara mereka berdua ▇▇▇ anak- anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ agama ▇▇▇ kepercayaan yang dianutnya. Untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami istri tersebut terlebih dahulu Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan akad nikah. Akad nikah sendiri sebenarnya sudah merupakan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Artinya kalau ada perjanjian Perjanjian perkawinan belum merupakan perjanjian yang dibuat kembali karena akad nikah adalah perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga. Namun karena budaya Timur Tengah yang berbeda dengan Indonesia terhadap kedudukan suami istri dalam urusan penghasilan bekerja, maka di Indonesia mesti dibuat perjanjian perkawinan demi perlindungan terhadap istri lembaga ▇▇▇ cenderung mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan maupun sebelumnya ▇▇▇ harta lainnya seperti hibah, termasuk mengenai urusan nafkah istri, ▇▇▇ hal kebendaan lainnya. Tidak selamanya perkawinan berjalan seperti yang diharapkan yaitu terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai ▇▇▇ kekal dalam arti keluarga ▇▇▇▇▇▇▇, mawaddah ▇▇▇ mawarahman. Seringkali ketidakcocokan satu sama lain baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang ▇▇▇ ▇▇▇▇ kekhawatiran pasangan suami istri atas terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada KUH Perdata yang disebut dengan istilah perjanjian kawin. Bab V UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan, namun dalam praktiknya masih jarang ditemui adanya perjanjian perkawinan, hal ini oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis atau ▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇ mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka yang berujung perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta yang mereka ▇▇▇▇ kedalam perkawinan ▇▇▇ diperoleh sepanjang perkawinan. Dengan Tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan perkawinan, karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk ▇▇▇▇▇▇ makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan–keinginan.Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat ▇▇▇ hukumnya tidak wajib ▇▇▇ juga adalah sebuah komitmen finasial seperti tidak diharamkan, artinya perjanjian perkawinan itu sifat ▇▇▇ hukumnya mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hubungan cinta itu sendiri, dimana putusnya hubungan perkawinan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan suami isteri akan ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ menjadi masalah bagaimana membagi harta bersama tersebut atau terlebih dahulu bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama ▇▇▇▇▇▇ jika suatu saat hubungan mereka ternyata retak bahkan berujung pada perceraian, ada sesuatu yang didapat selama perkawinanbisa dijadikan pegangan ▇▇▇ dasar hukum. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ▇▇▇ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UUP). Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan. Sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional ▇▇▇ Budaya Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi masyarakat dalam pandangan hukum nasional ▇▇▇ budaya masyarakat.