Relasi Kecamatan dengan Kelurahan. Dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan kedudukan lurah merupakan salah satu perangkat daerah dan sejajar dengan kecamatan. Kewenangan kelurahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 diperoleh melalui pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota. Hal ini berarti lurah bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota melalui kecamatan (pasal 3 ayat [2] PP No. 73 tahun 2005). Adapun tata hubungan kelembagaan antara kelurahan dan kecamatan juga bisa dilihat dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. Sebagaimana diatur oleh UU No. 32 tahun 2004, dalam pasal 3 Perda Kota Yogyakarta No. 30 tahun 2005 disebutkan bahwa kelurahan bertanggungjawab kepada walikota melalui camat. Pada Perda No. 30 tahun 2005 nampak jelas juga pengaturan lebih lanjut tentang kelurahan dilakukan masih sejurus dengan pengaturan kecamatan. Yang membedakan hanya levelnya saja yang diturunkan pada tingkat kelurahan. Misalnya dalam tugas kelurahan, juga ditambahkan tugas melaksanakan ketatausahaan kelurahan.21 Demikian juga dengan penentuan seksi-seksi dalam sekretariat kelurahan, yang mana ditentukan ada 4 seksi, selain seksi pelayanan, yang terdiri dari seksi Pemerintahan; seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum; seksi Pembangunan dan Perekonomian; dan seksi Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun kelurahan sejajar dengan kecamatan, namun ada beberapa hal dimana peran kecamatan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kelurahan. Meskipun fungsi pembinaan terhadap kelurahan langsung dilakukan oleh tata pemerintahan Sekda Kota namun camat juga masih dilibatkan untuk mengevaluasi kinerja lurah dengan mengisi DP3. sayangnya seringkali, bentuk tindak lanjut dari dari peran tersebut tidak diatur dengan jelas. Para camat mengeluhkan seringkali mutasi lurah yang dilakukan tidak terlebih dahulu dikonsultasikan kepada mereka. Padahal jelas-jelas regulasi yang ada menyebutkan bahwa pengangkatan seorang lurah harus diusulkan oleh camat sebagaimana pasal 6 PP No. 73 tahun 2005. Dalam kenyataannya ada pola hubungan interdependensi antara kelurahan dan kecamatan secara administratif. Misalnya dalam proses pembuatan data statstika sosial, seperti Kota dalam Angka, Monografi Kecamatan, dsb biasanya proses akan dimulai dengan pengumpulan data dari “level paling bawah”. Penentuan alokasi anggaran
