PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

DP3A

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

JL. MANGUNSARKORO NO 31 KOTA PALU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023‌

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	Indeks Reformasi Birokrasi	64%
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Hak Perempuan/Anak serta Peningkatan Kualitas Keluarga	-	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78.95
		-	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	54.05
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	-	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	-	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	53.00
		-	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	60.60

PROGRAM : DINAS

1 . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp

ANGGARAN

13,022,300,436.00

KETERANGAN

2 . Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	2,026,696,650.00	program ini adala APBD. DAK NF
3 . Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	2,817,283,150.00
4 . Perlindungan Khusus Perempuan	Rp	500,000,000.00
5 . Perlindungan Khusus Anak	Rp	832,499,775.00
6 . Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	924,999,900.00
7 . Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	475,000,000.00
PROGRAM : UPT PPA
1 . Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp	213,244,000.00
Daerah Provinsi
2 . Perlindungan Khusus Perempuan	Rp	330,354,400.00
3 . Perlindungan Khusus Anak		136,851,600
TOTAL	Rp	21,279,229,911.00

Sumber dana yang digunakan pada semua

h

Gubernur Sulawesi Tengah

X. XXXXX XXXXXXX

Palu, 2 Mei 2023 Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Xx. XXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya NIP. 19701009 199993 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA‌

SKPD

UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

: SEKRETARIAT

: 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	- Nilai Sakip	77%
		- Persentase Realisasi Anggaran	97%
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
1	Terlaksananya Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	- Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	1 Dokumen
	- Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan/Orang
	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	- Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan /Semester SKPD	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan /Semester SKPD	3 Laporan
	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Xxxxxxan	Jumlah Laporan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134 Buah
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan
	- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
	- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2Laporan
	- Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
	- Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan
	- Tersedianya Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara , Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit
	- Terpeliharanya Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	35,542,000.00
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	33,419,600.00
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	354,592,000.00
2 Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	9,731,381,909.00
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	8,210,030,359.00
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	1,309,230,000.00
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	92,969,700.00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	69,151,850.00
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	50,000,000.00
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	127,540,538.00
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1,349,741,425.00
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	337,675,064.00
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	345,241,700.00
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp	707,166,200.00

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Rp 13,022,300,436.00

Rp 423,553,600.00

Sumber dana yang digunakan pada semua program ini adalah APBD.

Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Xx. XXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya NIP. 19701009 199993 1 003

Palu, 2 Mei 2023 Sekretaris

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Sulawesi Tengah

XXXXX, X.Xxx, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200012 2 001

SKPD :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

SUB UNIT KERJA

: SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran		Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)		(4)
A	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN		- Indeks Kepuasan Masyarakat		85
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		- Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Laporan
	- Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		134 Buah
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		- Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2 Laporan
	- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Terselenggaranya Rapat Koordinasi		1 Paket
	-	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan
	- Tersedianya Jasa Surat Menyurat		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN KETERANGAN

1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	127,540,538.00
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	127,540,538.00
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1,349,741,425.00
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	32,114,325.00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	1,317,627,100.00
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	345,241,700.00
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	34,584,900.00
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	169,994,000.00
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	26,863,770.00

Sumber dana yang digunakan pada semua Kegiatan ini adalah APBD

- Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor  Rp      113,799,030.00

Total Rp 1,822,523,663.00

Sekretaris

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Palu, 2 Mei 2023 Kepala Sub Bagian

Kepegawaian dan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah

XXXXX, X.Xxx, M.A.P

MUSTAKIM, SH

Pembina Tingkat 1

NIP. 19711121 200012 2 001

Penata Tingkat I

NIP. 19690714 200701 1 025

SKPD :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : SEKRETARIAT

SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	Persentase Realisasi Anggaran	97
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Perangkat	12 bulan
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan/Orang
	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	- Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
2 3	- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan /Semester SKPD	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan /Semester SKPD	3 Laporan
	- Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan
	- Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit
	- Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 Unit
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara , Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit
	- Terpeliharanya Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara Direhabilitasi	3 Unit

KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1 Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	9,731,381,909.00	Sumber dana yang
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	8,210,030,359.00	digunakan pada
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	1,309,230,000.00	semua Kegiatan ini
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Rp	92,969,700.00	adalah APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp	69,151,850.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Rp	50,000,000.00
Anggaran
2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	337,675,064.00
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp	68,888,834.00
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	268,786,230.00
3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp	707,166,200.00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Rp	22,336,200.00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Rp	324,550,000.00
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  Rp      360,280,000.00

Total 10,776,223,173.00

Palu, 2 Mei 2023

Sekretaris Kepala Sub Bagian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Keuangan dan Aset

XXXXX, X.Xxx, X.X.X XXXX XXXXXX, SE, MM

Pembina Tingkat 1 Penata Tingkat I

NIP. 19711121 200012 2 001 NIP. 19850502 201101 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran			Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)			(3)		(4)
A.	MENINGKATNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN			-	Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR	30,67
	MENINGKATNYA PEMENUHAN 7 PRASYARAT PUG KAB/KOTA			-	Persentase Kab /Kota Yang Memenuhi 7 Prasyarat PUG	15,38
	1	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			Jumlah dokumen Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	4 dokumen
		-	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	-	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 dokumen
		-	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Pemerintah	-	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	20 Perangkat Daerah
		-	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	20 Perangkat Daerah
	2	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	2 Dokumen
		-	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
		-	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen /Kota		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen /Kota	20 Perangkat Daerah
	3	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	3 Laporan
		-	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Laporan
			Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Laporan
		-	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Laporan

B	MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA			Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Keluarga	31,29
	1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak kewenangan provinsi	2 Laporan
		- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten /Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten /Kota	20 Stakeholder
		- Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Laporan
	2	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten /Kota	-	Jumlah Laporan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota	1 Laporan
		- Terlaksananya penyediaan layanan komperhensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	-	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	1 Laporan

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
A. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	2,026,696,650.00	APBD
1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Rp	762,393,650.00
Kewenangan Provinsi - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Rp	145,847,350.00
Kewenangan Provinsi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk	Rp	322,402,700.00
PPRG Kewenangan Provinsi
- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan	Rp	294,143,600.00
Provinsi
2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Rp	789,367,250.00
pada Organisasi Kemasyarakatan
- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	Rp	402,322,150.00
Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	Rp	387,045,100.00
Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan
3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Rp	474,935,750.00
Perempuan Kewenangan Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan	Rp	183,750,000.00
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Rp	291,185,750.00
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
B. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	2,817,283,150.00	APBD
1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	Rp	2,778,783,150.00

dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

Rp 373,390,650.00

Rp 2,405,392,500.00

2 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	38,500,000.00
- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah	Rp	38,500,000.00

Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Total Anggaran

Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Rp 4,843,979,800.00

Palu, 2 Mei 2023 Kepala Bidang

Keluarga

XXXXXXXX XXXX,SE, X.Xx

Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas

Xx. XXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya NIP. 19701009 199003 1 003

Pembina Tingkat I

NIP. 19750421 200012 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran			Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)			(3)		(4)
A.	MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN			-	Persentase Kabupaten yang Membentuk DRPPA	16,67
	1	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen
		-	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen
		-	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	25 Perangkat Daerah
	2	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	4 Laporan
		-	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan
		-	Tersedianya Kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	30 Orang
		-	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Org
		-	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	1 dokumen
B	MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK				Persentase Kab/Kota yang Membentuk PATBM	23,08
	1	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota			Jumlah Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	2 Dokumen
		-	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program danKegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	30 Organisasi
		-	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
	2	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	4 Dokumen
		-	Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	30 Anak
		Terlaksananya Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasidan Sinkronisasi			Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

		Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen
		Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 dokumen
	3	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah laporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	3 Laporan
		Tersedianya Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

A. Perlindungan Perempuan

Rp 500,000,000.00

APBD

1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Rp 260,000,000.00

Rp 110,000,000.00

Rp 150,000,000.00

2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Rp 240,000,000.00

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp	80,000,000.00
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Rp	80,000,000.00
- Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Rp	80,000,000.00
B. Perlindungan Khusus Anak	Rp	832,499,775.00	APBD
1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	693,749,725.00
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program	Rp	300,000,125.00

dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasu Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Rp 393,749,600.00

2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

Rp 75,000,050.00

- Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Rp 75,000,050.00

3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Rp 63,750,000.00

Rp 63,750,000.00

Palu, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

Xx. XXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya NIP. 19701009 199003 1 003

XXXXX XXXX XXXXXXXX, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19750101 199603 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran			Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)			(3)		(4)
A.	TERPENUHINYA INDIKATOR-INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK (KLA) OLEH KAB/KOTA			-	Persentase Kab/Kota yang Ditetapkan Sebagai KLA	23,07
	1	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			Jumlah dokumen Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non Pemerintah , Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	2 Dokumen
			Terlaksananya Advokasi Kebijakandan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Orang/ 1 Laporan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	5 Dokumen
	2	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	4 Dokumen
			TersedianyaLayanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	40 Anak/ 1 Laporan
			Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		JumlahDokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan eningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen
			Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsidan Lintas Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring ntar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2 Dokumen

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

A. Pemenuhan Hak Anak

Rp 924,999,900.00

APBD

1 Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Rp 403,952,150.00

Rp 100,126,650.00

Rp 303,825,500.00

2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Rp 521,047,750.00

- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp	98,040,050.00
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp	213,798,000.00
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp	111,959,950.00
- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	97,249,750.00

Palu, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Pemenuhan Hak Anak

Xx. XXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya NIP. 19701009 199003 1 003

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19781122 200904 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

UNIT KERJA : BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran			Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)			(3)		(4)
A.	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN PUBLIKASI DATA GENDER DAN ANAK			-	Persentase Ketersediaan Data Gender	40,40
				-	Persentase Ketersediaan Data Anak	41,03
				-	Persentase Data Gender dan Anak yang di Publikasikan	50
	1	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen hasil Analisi dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen
		-	Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi	-	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen
	2		Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

A. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Rp 475,000,000.00

APBD

1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

- Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

- Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

Rp 475,000,000.00

Rp 175,000,000.00

Rp 300,000,000.00

Palu, 2 Mei 2023

Xxx. XXXXXXX, X.Xx

Kepala Dinas Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Data, Informasi Gender dan Anak

Xx. XXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya NIP. 19701009 199003 1 003

Pembina Tingkat

NIP. 19660105 199103 2 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD :

UNIT KERJA :

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran			Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)			(3)		(4)
A.	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN				Indeks Kepuasan Masyarakat	80
					Persentase Realisasi Anggaran	97
	1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen
		-	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Dokumen
	2	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
		-	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
	3 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
		- Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Kendaraan
B.	MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN TPPO			-	Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,00
	1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota			Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2 Laporan
		- Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang
		- Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan
C.	MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KASUS KEKERASAN KHUSUS ANAK				Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,0
	1	Penyediaan			Jumlah Laporan Layanan bagi anak yang memerlukan	4 Laporan
		Layanan bagi Anak yang Memerlukan			perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi
		Perlindungan			tingkat daerah provinsi
		Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
		Daerah Provinsi
		- Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang Anak
		Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
		Terlaksananya Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi			Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Laporan
			Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KewenanganProvinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak ang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	213,244,000.00	APBD
1 Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	32,050,000.00
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	32,050,000.00

2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 104,624,000.00

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	Rp	104,624,000.00
Daya   Air   dan   Listrik       3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp	76,570,000.00
Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Rp	76,570,000.00
B. Perlindungan Perempuan	Rp	330,354,400.00
1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Rp	330,354,400.00
- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi	Rp	184,716,000.00
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan	Rp	145,638,400.00
C. Perlindungan Khusus Anak	Rp	136,851,600.00
1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Rp	136,851,600.00
- Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan	Rp	64,990,000.00

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Total

Rp        71,861,600.00 Rp 680,450,000.00

Palu, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan

Xx. XXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya NIP. 19701009 199003 1 003

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx

Pembina Tingkat I 19860521 200412 2 001

SKPD :

UNIT KERJA :

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran			Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)			(3)		(4)
A.	MENINGKATNYACAPAIAN NILAI SAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, DAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN				Indeks Kepuasan Masyarakat	80
					Persentase Realisasi Anggaran	97
	1 2 3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	Jumlah Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen
		-	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Dokumen
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
		-	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
		- Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Kendaraan

PROGRAM A.	Rp	ANGGARAN 213,244,000.00	KETERANGAN APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1 Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	32,050,000.00
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	32,050,000.00
2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	104,624,000.00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	104,624,000.00
3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	76,570,000.00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	76,570,000.00
Kepala Bidang		Palu, 2 Mei 2023 Kepala Subbag. Tata Usaha
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx		XXXXXXXX, X. Xx, M. Si
Pembina Tingkat I 19860521 200412 2 001		Pembina 19730404 2001121 1 004

SKPD :

UNIT KERJA :

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKSI PENERIMAAN DAN KLARIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Sasaran		Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)		(4)
B.	MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN TPPO		-	Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,00
			-	Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,00
	1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	-	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2 Laporan
		- Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang
		- Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Laporan

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

A. Perlindungan Perempuan

1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Rp 330,354,400.00

Rp 330,354,400.00

APBD

- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota

Rp 184,716,000.00

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Rp 145,638,400.00

Palu, 2 Mei 2023

Kepala Bidang

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx

Pembina Tingkat I 19860521 200412 2 001

Kepala Seksi Penerimaan Xxx Xxxxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXX, SE

Penata

19670810 199303 2 009

SKPD :

UNIT KERJA :

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKSI TINDAK LANJUT KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN AN

No.	Sasaran			Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)			(3)		(4)
C.	MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KASUS KEKERASAN KHUSUS ANAK				Persentase penanganan anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	65,0
	1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	4 Laporan
		- Tersedianya Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang Anak
		Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
		Terlaksananya Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi			Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Laporan
			Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak ang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen

TAHUN ANGGARAN : 2023

C. Perlindungan Khusus Anak	Rp	136,851,600.00
1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Rp	136,851,600.00
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi

- Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Rp 64,990,000.00

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Rp 71,861,600.00

Palu, 2 Mei 2023

Kepala Seksi Penerimaan Xxx Xxxxxxxxxx

ZULFIKAR, SH, MH

Kepala Bidang

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx

Pembina Tingkat I

Penata Tingkat I

19860521 200412 2 001 19740103 200804 2 001