Definisi Intellectual Property

Intellectual Property means all intellectual property and other similar proprietary rights in any jurisdiction, whether owned or held for use under license, whether registered or unregistered, including such rights in and to: (1) Trademarks, trade dress, service marks, certification marks, logos, and trade names, and the goodwill associated with the foregoing (collectively, “Trademarks”) (2) Patents and patent applications, and any and all divisions, continuations, continuations-in- part, reissues, continuing patent applications, re-examinations, and extensions thereof, any counterparts claiming priority therefrom, utility models, patents of importation/confirmation, certificates of invention, certificates of registration, design registrations or patents and like rights (collectively, “Patents”); inventions, invention disclosures, discoveries and improvements, whether or not patentable (3) Any and all completed, or in the process of completing or attempting to complete writings and other works of authorship (“Copyrights”) (4) Trade secrets (including, those trade secrets defined in the Uniform Trade Secrets Act and under corresponding foreign statutory Law and common law), Information, business, technical and know-how information, business processes, non-public information, proprietary information and confidential information and rights to limit the use or disclosure thereof by any Person (collectively, “Trade Secrets”); (5) Software, including data files, source code, object code, application programming interfaces, databases and other software- related specifications and documentation setiap Orang (secara bersama-sama disebut "Rahasia Dagang");
Sample 1

Examples of Intellectual Property in a sentence

  • All rights, title and interests, including Intellectual Property Rights, in and to all Work Product shall vest exclusively in Buyer as created, with no restrictions, free and clear of Encumbrances, for use and exploitation directly or indirectly by Buyer as it sees fit in its sole discretion.

  • Buyer retains the sole right to obtain, hold and renew, in its own name or in the name of any of its Affiliates, any Intellectual Property Rights in or to Work Product.

  • Intellectual Property in the Dreamtime-Protecting the Cultural Creativity of Indigenous Peoples.

  • Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper.

  • Oleh karena itu, negara maju memasukkan peraturan indikasi geografis telah lama mendapat pengakuan, terbukti dari dicantumkannya indikasi geografis dalam Pasal 22 ketentuan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, disingkat TRIPs. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman dibidang pertanian yang berpotensi dilindungi indikasi geografis.

  • Protecting Intellectual Property Rights; Issues and Controversies.

  • Queen Mary Intellectual Property Research Institute, Quenn Mary and Westfield College.

  • Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Cetakan Ketiga).

  • Contohnya pada pertemuan, New South Wales, Australia (13-17 Oktober 1997) dengan tema “Knowledge and Learning Circle on the Indigenous Intellectual Property Rights and Freedoms”.

  • Sebagai usaha perlindungan atau pemanfaatan hak intelektual masyarakat (indigenous people) yang merangkumi penggunaan sumber genetik, pengetahuan tradisional dan folklore, WIPO membentuk suatu jawatankuasa iaitu Intergovermental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources,Traditional knowledge and folklore (IGC).

Related to Intellectual Property

  • Informasi Hasil Integrasi Nilai Per Sub Nilai Hasil Akhir Nilai Kompetensi Jenis Kompetensi Nilai Nilai Bobot (%) Skor Total Nilai Keterangan

  • Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA.

  • POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

  • Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal yang disesuaikan dengan tanggal dimana Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo terakhir, yang menjadi basis proteksi BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS telah jatuh tempo, yakni paling lama 23 (dua puluh tiga) tahun dari Tanggal Launching dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan).

  • POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • Strata Title No./Lot No. Geran 76642/M1/12/175, Lot 1319, Pekan of Teluk Kemang, District of Port Dickson, State of Negeri Sembilan Darul Khusus. (Building No. M1, Storey No. 12, Parcel No. 175) Developer’s Parcel No. : Parcel No. A-12-3P-1A, Type 1A, Floor No. 12, Building Block No. A, PD Marina International Resort (Marina View Phase 1) Approximate Floor Area (Unit) : 58 square metres (624 square feet) Tenure : Freehold Vendor/Registered Owner : Cempaka Mewah Sdn Bhd Beneficial Owner : Mega Strands Sdn Bhd (Incorporation No.: 283163-T) Category Of Land Use : Building Express Conditions : “Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja.” Restriction In Interest : Nil Encumbrance : The subject property is currently assigned to Ambank (M) Berhad The subject property is a one bedroom condominium unit bearing postal address of Unit No. A-12-3, 12th Floor, Block A, Marina View Villas, Xxxxx Xxxxxx, XX Xxxxxx, 00000 Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Accommodation: Foyer, living, dining, store, 1 bedroom, 1 bath/wc and balcony. The subject property will be sold on an “as is where is” basis and subject to a reserve price of RM52,000.00 (RINGGIT MALAYSIA FIFTY TWO THOUSAND ONLY) and the Conditions of Sale and subject to the consent (if applicable) being obtained by the purchaser from the Developer/Proprietor and other relevant authorities. All intending bidders are required to deposit with the Auctioneer, prior to the auction sale, ten per cent (10%) of the reserve price OR a minimum of RM2,000.00 whichever is higher by Bank Draft or Cashier’s Order only in favour of AmBank (M) Berhad for the a/c of (Mega Strands Sdn Bhd). For online bidders please refer to the Terms and Conditions and manner of payment of the deposit at xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. FOR FURTHER PARTICULARS, please apply to Messrs Zain Megat & Murad, Solicitors for the Assignee/Bank at D2-5-1, Block D, Solaris Dutamas, No. 0, Xxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxx Xxxxxx. (Ref No.: ZMM/MAM/1.3/TF3749/18/HL/PA/AMBB), Tel No.: 00-00000000, Fax No.: 00-00000000 or the undermentioned Auctioneer. ADDRESS : Xx. 00, 0xx Xxxxx, Xxxxx Xxxx’ Xxx Xxxx Xxx (Licensed Auctioneer) 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. TEL NOS : 00-0000000, H/P NO: 018-6639786/016-6639786 EMAIL : xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx WEBSITE : xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx

  • Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai Efek dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio BATAVIA DANA LIKUID. Dokumen Keterbukaan Produk ini akan disediakan oleh Manajer Investasi.

  • POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

  • Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS. Dalam hal Manajer Investasi membagi Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi. Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian Hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.8.

  • POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • Tanggal Pembayaran Pelunasan adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

  • Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk:

  • Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

  • Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

  • Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

  • Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

  • Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

  • BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

  • Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

  • Obligasi Berkelanjutan III Tahap I”

  • Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

  • Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

  • Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

  • Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.