Credit Risk Retention The Seller shall retain, either directly or through a “majority-owned affiliate” (as such term is defined in 17 CFR Part 246.2) of the Seller, an economic interest in the Receivables in accordance with 17 CFR Part 246.4, and shall not, and shall cause any such majority-owned affiliate to not, sell, pledge or hedge such interest except as is permissible under 17 CFR Part 246.12.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
UNION XXXXXXX 9:01 The Union may appoint and the Employer shall recognize a Xxxxxxx for each shop, job or area. The Employer's General Manager shall be notified in writing of the name of the Xxxxxxx when the appointment becomes effective. The Xxxxxxx shall be recognized as the representative of the Union for the shop, job or area in which he/she is working and no discrimination shall be shown against the Xxxxxxx for carrying out his/her Union duties. The Xxxxxxx shall not be laid off, transferred or discharged by reason of executing his/her Union duties and responsibilities as a Xxxxxxx. To be eligible for appointment as a Xxxxxxx, the employee must have been in the employ of the Company for 12 consecutive months immediately prior to the appointment. 9:02 The Xxxxxxx shall assist in adjusting differences which may arise out of the interpretation, application or alleged violation of this Collective Agreement subject to the provisions as laid out in the grievance procedure in Article 27. The Xxxxxxx shall be paid his/her regular rate of pay when executing his/her duties and responsibilities under this provision of the Collective Agreement, and only while the duties are within the Company premises or at a mutually agreed upon alternate location.
- S The Borrower agrees to provide such evidence as the Administrative Agent shall reasonably request as to the perfection and priority status of each such security interest and Lien.
- P Value : num [1:1375] 8.44e-11 6.02e-09 1.37e-08 4.32e-08 4.32e-08 ...
By State Street State Street represents and warrants that: 1. It is a Massachusetts trust company, duly organized and existing under the laws of The Commonwealth of Massachusetts; 2. It has the corporate power and authority to carry on its business in The Commonwealth of Massachusetts; 3. All requisite corporate proceedings have been taken to authorize it to enter into and perform this Agreement; 4. No legal or administrative proceedings have been instituted or threatened which would impair State Street’s ability to perform its duties and obligations under this Agreement; 5. Its entrance into this Agreement shall not cause a material breach or be in material conflict with any other agreement or obligation of State Street or any law or regulation applicable to it; and It has and will continue to have access to the necessary facilities, equipment and personnel to perform its duties and obligations under this Agreement.
AT&T 9STATE shall be defined as the States of Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina and Tennessee.
TOBACCO FREE CAMPUS All Orange County operations under the Board of County Commissioners shall be tobacco free. This policy shall apply to parking lots, parks, break areas and worksites. It is also applicable to Contractors and their personnel during contract performance on County owned property. Tobacco is defined as tobacco products including, but not limited to, cigars, cigarettes, e-cigarettes, pipes, chewing tobacco and snuff. Failure to abide by this policy may result in civil penalties levied under Chapter 386, Florida Statutes and/or contract enforcement remedies.
Credit Union Examination The Credit Union may disregard information on any check other than the signature of the drawer and amount of the item and any magnetic encoded information. You agree the Credit Union does not fail to exercise ordinary care in paying an item solely because its procedures do not provide for sight examination of items.
4a-60g The Contractor shall submit an invoice to the Client Agency for the Performance. The invoice shall include detailed information for Goods or Services, delivered and Performed, as applicable, and accepted. Any late payment charges shall be calculated in accordance with the Connecticut General Statutes.
