As of 03/ Sample Clauses

Open Split View

Download

Share

Cite

As of 03/. 31/01, the ratio of Total Funded Indebtedness as of such date to EBITDA as measured from 10/01/00 to 03/31/01;

Sample 1Sample 2

Save

Copy

Related to As of 03/

• xxx/Xxxxxx/XXXXX- 19_School_Manual_FINAL pdf -page 101-102 We will continue to use the guidelines reflected in the COVID-19 school manual.

• Contract Supremacy In the case of a conflict between the express terms of this Agreement and the terms of the ISO Agreement, the express terms of this Agreement shall prevail.

• 020A “It is unlawful for any person to transact business in the City without first having obtained a license from the City to do so and without complying with all applicable provisions of this title and paying the fee therefore.”

• Xxxxxxxx Tobacco Co [Xxxxx Progeny] Circuit Court, Levy County, (Bronson, FL) $8 million in compensatory damages; 90% of fault assigned to RJR Tobacco, which reduced the award to $7.2 million; $72 million in punitive damages. See “— Xxxxx and Xxxxx Progeny Cases” below.

• CONTRACT NO PB014AA Signature Page

• Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

• Agreement Xxx 0000 The Company shall not produce iron ore under this Agreement for transportation in any calendar year in excess of the approved production limit nor shall the total number of the mine workforce exceed the approved mine workforce without the prior consent in principle of the Minister and, subject to that consent, approval of detailed proposals in regard thereto in accordance with this Clause.

• Nxxxx X Xxxxxxx is hereby designated as the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer and Jxxx Xxxxxxxxx is designated the General Counsel and Secretary of the Company, each to serve in such capacity until his earlier death, resignation or removal from office.

• Endnotes 1 Xxxxxx, X. and Xxxxxx, M. “Why Good Authorizers Should Close Bad Schools.” Accountability in Action: A Comprehensive Guide to Charter School Closure. National Association of Charter School Authorizers (2010). Pages 6 and 9. 2 I.C. § 33‐5212 3 Xxxx, X. “Navigating the Closure Process.” Authorizing Matters Issue Brief, May 2011. National Association of Charter School Authorizers (2011). Pages 2‐3. A Conceptual Timeline for Closure Notification and Initial Steps Meet with PCSC and SDE staff Within 3 business days of the authorizer’s or school’s initial / intended closure decision, the charter school administrator and a representative of the school’s board will meet (in‐person or via telephone or web conference) with staff representatives of the PCSC and SDE to: 1. Review the remaining process for finalizing the closure decision as applicable 2. Review the Closure Protocol and tasks and clarify critical deadlines 3. Identify points of contact for media or community questions 4. Draft communication to staff, families, and affected districts School, PCSC, SDE Notify Parents / Guardians of Potential Closure 1. Within one week of the authorizer’s or school’s initial / intended closure decision, the charter school will send letters to enrolled families. Notification should include:  The reasons for closure.  If applicable, an explanation of the appeals process and likely timeline for a final decision.  Assurance that instruction will continue through the end of the school year or an estimation of when instruction will cease.  Assurance that after a final decision is reached, parents/students will be notified and assisted in the reassignment process.  Public Charter School Closure FAQ.  Contact information for parents/guardians with questions. School, PCSC Notify School Districts Materially Impacted 1. Within one week of the authorizer’s or school’s initial / intended closure decision, the charter school will send letters to districts materially impacted by the closure decision. Notification should include:  The reasons for closure.  If applicable, an explanation of the appeals process and likely timeline for a final decision.  Copy of the letter sent to parents.  Public Charter School Closure FAQ.  Contact information for questions. School, PCSC Meet with Charter School Faculty and Staff Administrator and charter board chair meet with the faculty and staff to: 1. Discuss reasons for closure, status of appeals process (if applicable), and likely timeline for a final decision. 2. Emphasize importance of maintaining continuity of instruction through the end of the school year. 3. Emphasize need to limit expenditures to necessities. 4. Discuss plans for helping students find new schools and need for teachers and staff to have organized student files prepared for transfer. 5. Identify date when last salary checks will be issued, when benefits terminate, and anticipated last day of work. 6. Describe assistance, if any, that will be provided to faculty and staff to find new positions. School Review and Report on Finances 1. Review budget to ensure that funds are sufficient to operate the school through the end of the school year, if applicable. Communicate with the PCSC and SDE regarding financial status and next steps. 2. Limit expenditures to only those in the approved budget and delay approving expenditures that might no longer be necessary until a revised budget is approved. 3. Communicate with the SDE regarding whether there are any anticipated changes to remaining disbursements from the state. School, PCSC, SDE

• Sxxxxxxx-Xxxxx Compliance As soon as it is legally required to do so, the Company shall take all actions necessary to obtain and thereafter maintain material compliance with each applicable provision of the Sxxxxxxx-Xxxxx Act of 2002 and the rules and regulations promulgated thereunder and related or similar rules and regulations promulgated by any other governmental or self-regulatory entity or agency with jurisdiction over the Company.