Carpeta de mantenimiento y control de equipos Sample Clauses

Carpeta de mantenimiento y control de equipos. Se elabora conjuntamente entre el Responsable de Calidad y el Encargado de Mantenimiento de los equipos, generando una ficha de registro de equipo y formatos para registro de control y de mantenimiento de los mismos. Los formatos para cada tipo de registro se encuentra en esta carpeta. Los mismos son aprobados por el Responsable de Calidad.
AutoNDA by SimpleDocs

Related to Carpeta de mantenimiento y control de equipos

  • Conhecimento da Lingua O Contratado, pelo presente instrumento, declara expressamente que tem pleno conhecimento da língua inglesa e que leu, compreendeu e livremente aceitou e concordou com os termos e condições estabelecidas no Plano e no Acordo de Atribuição (“Agreement” xx xxxxxx).

  • Argentina Caja de Valores S A. Australia Austraclear Limited Reserve Bank Information and Transfer System Austria Öesterreichische Kontrollbank AG (Wertpapiersammelbank Division) Belgium Caisse Interprofessionnelle de Dépôt et de Virement de Titres S.A. Banque Nationale de Belgique Brazil Companhia Brasileira de Liquidaçao e Custodia (CBLC) Bolsa de Valores de Rio de Janeiro All SSB clients presently use CBLC Central de Custodia e de Liquidação Financeira de Titulos Bulgaria Central Depository AD Bulgarian National Bank Canada The Canadian Depository for Securities Limited People’s Republic Shanghai Securities Central Clearing and of China Registration Corporation Shenzhen Securities Central Clearing Co., Ltd. Costa Rica Central de Valores S.A. (CEVAL) Croatia Ministry of Finance National Bank of Croatia Czech Republic Stredisko cenných papírů Czech National Bank Denmark Værdipapircentralen (the Danish Securities Center) Egypt Misr Company for Clearing, Settlement, and Central Depository Estonia Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium Finland The Finnish Central Securities Depository France Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières (SICOVAM) Germany Deutsche Börse Clearing AG Greece The Central Securities Depository (Apothetirion Titlon AE) Hong Kong The Central Clearing and Settlement System Central Money Markets Unit Hungary The Central Depository and Clearing House (Budapest) Ltd. (KELER) India The National Securities Depository Limited Indonesia Bank Indonesia Ireland Central Bank of Ireland Securities Settlement Office Israel The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. Bank of Israel Italy Monte Titoli S.p.A. Banca d’Italia Ivory Coast Depositaire Central – Banque de Règlement Jamaica The Jamaican Central Securities Depository Japan Bank of Japan Net System Kenya Central Bank of Kenya Republic of Korea Korea Securities Depository Corporation Latvia The Latvian Central Depository Lebanon The Custodian and Clearing Center of Financial Instruments for Lebanon and the Middle East (MIDCLEAR) X.X.X. The Central Bank of Lebanon Lithuania The Central Securities Depository of Lithuania Malaysia The Malaysian Central Depository Sdn. Bhd. Bank Negara Malaysia, Scripless Securities Trading and Safekeeping System Mauritius The Central Depository & Settlement Co. Ltd. Mexico S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto para el Depósito de Valores) Morocco Maroclear The Netherlands Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (NECIGEF) De Nederlandsche Bank N.V. New Zealand New Zealand Central Securities Depository Limited Norway Verdipapirsentralen (the Norwegian Registry of Securities) Oman Muscat Securities Market Pakistan Central Depository Company of Pakistan Limited Peru Caja de Valores y Liquidaciones S.A. (CAVALI) Philippines The Philippines Central Depository, Inc. The Registry of Scripless Securities (XXXX) of the Bureau of the Treasury Poland The National Depository of Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) Central Treasury Bills Registrar Portugal Central de Valores Mobiliários (Central) Romania National Securities Clearing, Settlement and Depository Co. Bucharest Stock Exchange Registry Division Singapore The Central Depository (Pte) Limited Monetary Authority of Singapore Slovak Republic Stredisko Cenných Papierov National Bank of Slovakia Slovenia Klirinsko Depotna Xxxxxx x.x. South Africa The Central Depository Limited Spain Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Banco de España, Central de Anotaciones en Cuenta Sri Lanka Central Depository System (Pvt) Limited Sweden Värdepapperscentralen AB (the Swedish Central Securities Depository) Switzerland Schweizerische Effekten - Giro AG Taiwan - R.O.C. The Taiwan Securities Central Depository Co., Ltd. Thailand Thailand Securities Depository Company Limited Tunisia Société Tunisienne Interprofessionelle de Compensation et de Dépôt de Valeurs Mobilières Central Bank of Tunisia Tunisian Treasury Turkey Takas ve Saklama Bankasi A.S. (TAKASBANK) Central Bank of Turkey Ukraine The National Bank of Ukraine United Kingdom The Bank of England, The Central Gilts Office and The Central Moneymarkets Office Uruguay Central Bank of Uruguay Venezuela Central Bank of Venezuela Zambia Lusaka Central Depository Limited Bank of Zambia

  • Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

  • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a) The Institution and the Investigator acknowledge and agree that the Sponsor shall have exclusive ownership rights to all Study Data, Study results, information, improvements, developments, discoveries, inventions, work, know-how and other rights (whether or not patentable), created, developed, and/or reduced to practice as a result of or in connection with the conduct of the Study and/or the use of the Study Drug or the Confidential Information, together with all intellectual property rights (existing and future) relating thereto (“Intellectual Property”) conceived by the Institution or the Investigator or Study Personnel, solely or jointly with others as a result of work done under this Agreement, to the widest extent possible under applicable law. The Institution and the Investigator shall promptly disclose in writing to PSI and the Sponsor all Intellectual Property made or reduced to practice by the Institution, the Investigator and/or the Study Personnel related to the Study. At the Sponsor's request, the Institution and the Investigator shall cause all rights titles and interests in and to any such Intellectual Property to be assigned to the Sponsor without additional compensation and provide reasonable assistance to obtain patents, including causing the execution of any invention assignment or other documents. b) All parties to this Agreement and Sponsor shall retain all right, title and interest in any Intellectual Property that was owned by such party or Sponsor prior to or apart from the commencement of this Agreement. No a) Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející uznávají a souhlasí, že Zadavatel bude mít výhradní vlastnická práva ke všem Studijním údajům, výsledkům Studie, informacím, vylepšením, na vývoj, k objevům, vynálezům, dílům, know-how a dalším právům (ať už patentovatelným či nikoli), vytvořeným, vyvinutým, a/nebo uvedeným do praxe v důsledku nebo v souvislosti s prováděním Studie, a/nebo používáním Studijního léku nebo Důvěrných informací společně s právy duševního vlastnictví (stávajícími i budoucími) s nimi souvisejícími (dále jen „Duševní vlastnictví“), které vytvořilo Zdravotnické zařízení, Hlavní zkoušející nebo Studijní personál, samostatně nebo společně s ostatními jako výsledek práce prováděné na základě této Smlouvy, a to v největším možném rozsahu povoleném příslušnými zákonnými předpisy. Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející budou neprodleně písemně informovat PSI a Zadavatele o veškerém Duševním vlastnictví vytvořeném nebo uvedeném do praxe Zdravotnickým zařízením, Hlavním zkoušejícím a/nebo Studijním personálem v souvislosti se Studií. Na žádost Zadavatele zajistí Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející převod veškerých práv a zájmů týkajících se Duševního vlastnictví na Zadavatele bez další odměny a poskytnou přiměřenou součinnost k získání patentu včetně zajištění podpisu dokumentů k převodu objevu nebo jiných dokumentů. b) Všechny strany této Smlouvy a Zadavatel si i nadále ponechají veškerá práva, nároky a podíly na jakémkoli Duševním vlastnictví, které daná strana nebo Zadavatel vlastnili před začátkem platnosti této Smlouvy nebo na které license grant or assignment, express or implied, by estoppel or otherwise, is intended by, or shall be inferred from, this Agreement except to the extent necessary for each party to fulfill its obligations under this Agreement or otherwise give effect to this Agreement.

  • Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.

  • Consentement Relatif à la Langue Utilisée Les parties reconnaissent avoir exigé que cette convention («Agreement») soit rédigée en anglais, ainsi que tous les documents, avis et procédures judiciaires, éxécutés, donnés ou intentés en vertu de, ou liés directement ou indirectement à la présente.

  • Industrial Accident and Illness Leave For accidents or illnesses that are job- incurred, unit members shall be provided leave benefits under the following provisions: 12.6.1 Allowable leave shall be sixty (60) days during which the colleges of the District are required to be in session or when the unit member would otherwise have been performing work for the District in any one fiscal year for the same accident. 12.6.2 Allowable leave shall not be accumulated from year to year. 12.6.3 Industrial accident or illness leave shall commence on the first (1st) day of absence. 12.6.4 When a faculty member is absent from his/her duties on account of an industrial accident or illness, he/she shall be paid such portion of the salary due him/her for any month in which the absence occurs as, when added to his/her temporary disability indemnity under Division 4 or Division 4.5 (commencing with Section 6100) of the Labor Code, will result in a payment to him/her of not more than his/her full salary. The phrase, "full salary," as utilized in this section, shall be computed so that it shall not be less than the unit member's "average weekly earnings" as that phrase is utilized in Section 4453 of the Labor Code. For purposes of this section, however, the maximum and minimum average weekly earnings set forth in Section 4453 of the Labor Code shall otherwise not be deemed applicable. 12.6.5 Industrial accident or illness leave shall be reduced by one (1) day for each day of authorized absence regardless of a temporary disability indemnity award. 12.6.6 When an industrial accident or illness leave overlaps into the next fiscal year, the unit member shall be entitled to only the amount of unused industrial accident or illness leave due him/her for the same illness or injury. 12.6.7 Upon termination of the industrial accident or illness leave, the unit member shall be entitled to the benefits provided in Education Code Sections 87780, 87781 and 87786, and for the purposes of each of these sections his/her absence shall be deemed to have commenced on the date of termination for the industrial accident or illness leave, provided that if the unit member continues to receive temporary dis- ability indemnity, he/she may elect to take as much of his/her accumulated sick leave which, when added to his/her temporary disability indemnity, will result in a payment to him/her of not more than his/her full salary. 12.6.8 During any paid leave of absence, the unit member may endorse to the District the temporary disability indemnity checks received on account of his/her industrial accident or illness. The District, in turn, shall issue the unit member appropriate salary warrants for payment of the unit member's salary, and shall deduct normal retirement, other authorized contributions, and the temporary disability indemnity, if any, actually paid to, and retained by, the employee for periods covered by such salary warrants. 12.6.9 Any unit member receiving benefits as a result of this section shall, during periods of injury or illness, remain within the State of California, unless the Governing Board authorizes travel outside the state. 12.6.10 When all available leaves of absence have been exhausted and the unit member is not medically able to return to all the duties of his/her prior assignment, the District shall provide first (1st) priority in assigning such a person into classes where his/her disability, in the discretion of the District, does not hinder the performance of the duties required of him/her if he/she is otherwise qualified. With mutual agreement with the unit member, the District may also assign an employee into a position that can reasonably accommodate his/her performance of duties required by the position, despite his/her disability, prior to the exhaustion of leave of absence.

  • PREVAILING WAGE RATES - PUBLIC WORKS AND BUILDING SERVICES CONTRACTS If any portion of work being Bid is subject to the prevailing wage rate provisions of the Labor Law, the following shall apply:

  • AT&T-12STATE acknowledges that CLEC may have an embedded base of one-way trunks ordered and installed prior to the Effective Date of this Agreement that were used for termination of CLEC’s Section 251(b)(5)/IntraLATA Toll Traffic to AT&T-12STATE (Embedded Base). To the extent that CLEC has such an Embedded Base, CLEC shall only augment trunk groups in the Embedded Base with the mutual agreement of the Parties. CLEC shall not order any new one-way trunk groups following the Effective Date of this Agreement. Moreover, the Parties agree that the Embedded Base will be converted to two-way trunk groups under the following circumstances: 4.2.1.1 With reasonable notification from AT&T-12STATE and upon AT&T-12STATE’s request, CLEC shall convert all of its Embedded Base to two-way trunks. 4.2.1.2 At any time an Embedded Base trunk group (either originating or terminating) requires augmentation, AT&T-12STATE can require the associated originating and terminating trunks to be converted to a single two-way trunk group prior to the augmentation. 4.2.1.3 When any network changes are to be performed on a project basis (i.e., central office conversions, tandem re-homes, etc.), upon request and reasonable notice by AT&T-12STATE, CLEC will convert all of its Embedded Base affected by the project within the intervals and due dates required by the project parameters. 4.2.1.4 In addition to the foregoing, CLEC may choose, at any time, to convert its Embedded Base to two-way trunk groups. 4.2.1.5 The Parties will coordinate any trunk group migration, trunk group prioritization and implementation schedule. AT&T-12STATE agrees to develop a cutover plan within thirty (30) days of notification to CLEC of the need to convert pursuant to Section 4.2.1.1 above and Section 4.2.1.3 above.

  • Working Xxxxxxx An employee who is in charge of a crew not more than five men including himself, engaged in line clearance work. (In the application of Article X, the Company need not consider the application for promotion to this classification from any employee having less than one year of experience in the Climber classification.)

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!