Implementasi Sample Clauses

The 'Implementasi' clause outlines the procedures and responsibilities for carrying out the terms of an agreement. It typically details the steps each party must take to fulfill their obligations, including timelines, required resources, and coordination mechanisms. For example, it may specify who is responsible for delivering certain goods or services, how progress will be monitored, and what documentation is needed. This clause ensures that both parties have a clear understanding of how the agreement will be executed in practice, reducing the risk of misunderstandings or disputes during implementation.
Implementasi. Kafa>lah Kafa>lah dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu; pertama, dengan ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇>z (kafa>lah al-munjazah ), yaitu kafa>lah ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ penjaminannya dilakukan seketika ▇▇▇ tanpa dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Seperti seseorang mengatakan, “saya tanggung ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ si Fulan sekarang”.
View SourceView Similar (2)
Implementasi. Langkah selanjutnya adalah pembuatan prototipe menggunakan algoritma terbaik yaitu SVM menggunakan bahasa pemrograman dengan tambahan dataset insiden untuk ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Jumlah data yang terkumpul setelah ditambahkan adalah 14560 insiden secara global untuk digunakan sebagai dataset yang baru.
View Source
Implementasi. Akuntansi Islam dalam Asuransi Syariah Secara ▇▇▇▇▇ besar ▇▇▇ beberapa asumsi yang mendasari akuntansi Asuransi syariah yaitu: a. Postulat Akuntansi 1) Konsep Unit Accounting (Businees Entity) 2) Konsep Going Concern, dengan konsep ini perusahaan diasumsikan untuk melangsungkan aktivitasnya dalam jangka panjang. 3) Konsep periodik, konsep ini menjelaskan bahwa informasi yang disajikan dapat diukur dengan periodesasi perusahaan, contohnya zakat yang dikenakan setelah memenuhi nisab ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ setaun. b. Pengakuan pendapatan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Prinsip-prinsip pengkuan ▇▇▇ pengukuran akuntansi syariah termasuk dalam akuntansi asuransi syariah adalah sebagai berikutl: 1) Prinsip Pengakuan a) Pengakuan pendapatan, penerapannya diakui saat direalisasikan b) Pengakuan biaya, penerapanya seiring dengan pengakuan biaya, maka biaya diterapkan saat dilakukan pembayaran. c) Pengakuan rugi-laba, penerapanya saat terjadi atau saat direalisasikan. 2) Prinsip-prinsip pengukuran a) Prinsip ▇▇▇▇▇▇▇▇, pengukuran rugi laba terkait dengan periodesasi sesuai pengakuan akuntansi b) Atribut pengukuran, harta ▇▇▇ kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan, yaitu kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan ▇▇▇ penilaian harta ▇▇▇ kewajiban dinilai pada periode akhir akuntansi.
View Source
Implementasi. Hybrid Contract pada produk Multi Jasa Barokah di BMT Nusantara Capem Kencong
View Source
Implementasi. Hybrid Contract Dalam Pembelian Tiket Bus PO Handoyo Lintas Jawa-Sumatra Include makan Berdasarkan pemaparan mekanisme dalam pembelian tiket Bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra include makan di atas, dapat kita temukan bahwa dalam transaksi tersebut terdapat lebih dari satu akad, yang mana pelayanan makan gratis yang diberikan pihak PO Handoyo dapat memberikan gambaran bahwa bukan hanya satu akad ▇▇▇▇ ▇▇▇ dalam transaksi tersebut. Berikut adalah penjabaran akad-akad apa saja yang terdapat dalam transaksi pembelian tiket bus PO Handoyo lintas Jawa-Sumatra include makan: a) Akad Ijarah (Sewa) Secara bahasa Ijarah berasal dari kata al-ajru yang bermakna balasan atas suatu pekerjaan. Sedangkan secara istilah ulama syafi’iyah mendefinisikan ijarah sebagai suatu akad atau suatu manfaat yang memiliki maksud tertentu, dapat diserahterimakan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, dengan penukar yang telah diketahui (Lubis, 2018). Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang ▇▇▇ ▇▇▇▇ tertentu melalui pembayaran sewa atau ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ diketahui tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. b) Akad bai’ Dalam istilah fiqih, jual beli dikenal dengan kata al-bai’ yang bermakna menjual, mengganti, ▇▇▇ menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab lafazh al-bai’ terkadang juga digunakan untuk bermaksud kata asy-syira (beli). Maka kata al-bai’ bukan hanya digunakan untuk bermakna jual, akan tetapi juga sekaligus bermakna beli (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ et al., 2020). ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ mendefinisikan jual beli yaitu aktifitas pertukaran harta dengan harta atas dasar hati ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ rela atau memindahkan suatu barang dengan ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ dapat dibenarkan. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ juga mendefinisikan jual beli di dalam kitab al-▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ dikutip yaitu kegiatan pertukaran barang dengan tujuan memberi kepemilikan ▇▇▇ menerima hak milik. Sedangkan berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Ekonomi Syari’ah, bahwa bai’ merupakan aktivitas jual beli ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ dengan ▇▇▇▇▇ atau ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ dengan uang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu aktifitas ekonomi yang di dalamnya terdapat proses tukar menukar barang maupun uang antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menggunakan tata ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ sesuai dengan ketentuan syari’at Islam (Ajuna, 2016). Jika diamati terhadap transaksi dalam menjalankan usaha alat transportasi bus, maka akad Ijarah merupakan akad yang sangat mendominasi, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ usaha alat trans...
View Source
Implementasi. Pada tahapan implementasi, dilakukan penerapan kedalam bahasa pemprograman menggunakan PHP dengan database MySQL. Berikut contoh implementasi yang dilakukan yaitu code generation login : function aksi_login(){ $email = $this->input->post('email'); $password = $this->input->post('password'); $kat_ruang=$this->input->post('kat_ruang'); $tgl_mulai=$this->input->post('tgl_mulai'); $ruang=$this->input->post('ruang'); $lama_sewa=$this->input->post('lama_sewa'); $where = array( 'email' => $email, 'password' => md5($password) ); $cek = $this->model_admin->cek_login("pelanggan",$where)->num_rows(); if($cek > 0){ $dt_login=$this->model_admin->cek_login("pelanggan",$where)- >row_array(); $data_session = array('id_usr' => $dt_login['id_pelanggan'], 'nm_usr' => $dt_login['nama']); $this->session->set_userdata($data_session); if($this->input->post('tgl_mulai')=="") { echo"<script>alert('Login Berhasil');location.href='".site_url('pelanggan')."';</script>"; else { echo"<script>alert('Login Berhasil');location.href='".site_url('order/').$this->input- >post('hall')."?kat_ruang=".$kat_ruang."&tgl_mulai=".$tgl_mulai."';</script>"; } } else { if($this->input->post('lama_sewa')=="") { } else { } echo"<script>alert('Login Gagal');location.href='".site_url()."';</script>"; echo"<script>alert('Login Gagal');location.href='".site_url('order/').$this->input- >post('hall')."?kat_ruang=".$kat_ruang."&tgl_mulai=".$tgl_mul ai."&ruang=".$ruang."&lama_sewa=".$lama_sewa."';</script>"
View Source
Implementasi. Antara BPO ▇▇▇ SAP, BPO akan bertanggung jawab atas implementasi ▇▇▇ konfigurasi Layanan untuk Pelanggannya. BPO akan secara langsung mengontrak Pelanggan untuk Layanan tersebut ▇▇▇ akan bertanggung jawab penuh untuk menagih ▇▇▇ menarik imbalan dari Pelanggan untuk layanan tersebut. Jika BPO memilih untuk memberikan layanan implementasi ▇▇▇ konfigurasi secara langsung kepada Pelanggannya, BPO harus: (i) terlebih dahulu menyelesaikan program sertifikasi implementasi SAP (berlaku imbalan tambahan); (ii) mematuhi persyaratan layanan implementasi yang dinyatakan dalam Ekshibit 2, yang dapat diperbarui SAP dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri; ▇▇▇ (iii) melibatkan ▇▇▇ jaminan penyampaian SAP (berlaku imbalan tambahan) jika BPO menginginkan untuk memberikan layanan tersebut kepada enam Pelanggan pertama. Atau, BPO dapat membuat subkontrak layanan implementasi ▇▇▇ konfigurasi kepada SAP (pada tarif SAP yang berlaku, sesuai dengan penandatanganan pernyataan kerja antara BPO ▇▇▇ SAP untuk layanan tersebut) atau mitra implementasi SAP yang bersertifikat. Untuk tujuan kejelasan, jika BPO membuat subkontrak layanan tersebut, BPO akan tetap akan mengelola proyek implementasi ▇▇▇ layanan konfigurasi untuk Pelanggan.
View Source

Related to Implementasi

  • Implementation Plan The Authority shall cause to be prepared an Implementation Plan meeting the requirements of Public Utilities Code Section 366.2 and any applicable Public Utilities Commission regulations as soon after the Effective Date as reasonably practicable. The Implementation Plan shall not be filed with the Public Utilities Commission until it is approved by the Board in the manner provided by Section 4.9.

  • Implementation i) Where the job/time sharing arrangement arises out of the filling of a vacant full-time position, the full-time position will be posted first and in the event that there are no successful applicants, then both job/time sharing positions will be posted and selection will be based on the criteria set out in the Collective Agreement. ii) An incumbent full-time employee wishing to share her or his position may do so without having her or his half of the position posted. The other half of the job/time sharing position will be posted and selection will be made on the criteria set out in the Collective Agreement. iii) It is understood and agreed that the arrangement is for a trial period of six (6) months for the full-time employee originating the request. Once the trial period is over, the employee cannot revert to her former position except under (v) below. iv) Where two (2) full-time employees wish to job/time share one (1) position, neither half will be posted providing this would create one (1) full-time position to be posted and filled according to the collective agreement. v) If one of the job/time sharers leaves the arrangement, her or his position will be posted. If there is no successful applicant to the position, the remaining employee will revert to her or his former status. If the remaining employee was previously full-time, the shared position will become her/his position. If the remaining employee was previously part-time and there is no part-time position available, she or he shall exercise her or his layoff bumping rights to obtain a part-time position. The shared position would then revert to a full-time position and be posted according to the Collective Agreement.

  • Implementation and Review The Parties shall consult annually, or as otherwise agreed, to review the implementation of this Chapter and consider other matters of mutual interest affecting trade in services. (10) 10 Such consultations will be addressed under Article 170 (Free Trade Commission) of Chapter 14 (Administration of the Agreement).

  • Project Implementation The Borrower shall:

  • Implementation of Changes If Tenant: (i) approves in writing the cost or savings and the estimated extension in the time for completion of Landlord’s Work, if any, and (ii) deposits with Landlord any Excess TI Costs required in connection with such Change, Landlord shall cause the approved Change to be instituted. Notwithstanding any approval or disapproval by Tenant of any estimate of the delay caused by such proposed Change, the TI Architect’s determination of the amount of Tenant Delay in connection with such Change shall be final and binding on Landlord and Tenant.