In the latter case Sample Clauses

In the latter case. (a) If the matter is to proceed to a three-person board, the written notice shall contain the name and address of the Union's appointee to the board, the details of the grievance, the specific provision(s) or interpretation of the Agreement that has been allegedly violated, and the relief sought. The University shall, within five (5) working days, notify the Union of the name and address of its appointee to the board. (b) The two appointees shall, within ten (10) working days, select an impartial Chair. Failing agreement within this time, either party may request the Minister of Labour for the Province of Ontario to select a Chair.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (4)
AutoNDA by SimpleDocs
In the latter case. (a) The written notice shall contain the details of the grievance, the specific provision(s) or interpretation of the Agreement that has been allegedly violated, and the relief sought from the arbitration board or a mutually agreed upon sole arbitrator or an arbitrator from the list referred to in Article 9.02. (b) If the matter is to proceed to a three-person board, the written notice shall also contain the name and address of the Union's appointee to the board. The Employer shall notify the Union of the name and address of its appointee to the board no later than ten (10) working days following receipt of the Union's written notice. The two (2) appointees shall, within ten (10) working days, select an impartial Chair. Failing agreement within this time, either party may request the Minister of Labour for the Province of Ontario to select a Chair. (c) If the matter is to proceed to a mutually agreed upon sole arbitrator, the written notice shall also include suggested name(s) of arbitrator(s). The Employer shall confirm its agreement with the Union's suggested name(s), or in the absence of such agreement, shall provide the name(s) of suggested arbitrator(s) to the Union. In either case, the Employer shall reply in writing no later than ten (10) working days following receipt of the Union's written notice.
Sample 1See All (4)
In the latter case. (a) If the matter is to proceed to a three-person board, the written notice shall contain the name and address of the Union's appointee to the board, the details of the grievance, the specific provision(s) or interpretation of the Agreement that has been allegedly violated, and the relief sought. The University shall, within five (5) working days, notify the Union of the name and address of its appointee to the board. (b) The two (2) appointees shall, within ten (10) working days, select an impartial Chair. Failing agreement within this time, either party may request the Minister of Labour for the Province of Ontario to select a Chair. (a) The parties agree that the grievor(s) and the Union Xxxxxxx shall be given sufficient release time, paid by the Employer, from their work duties and responsibilities in order to attend the arbitration preparation meetings(s) and the arbitration hearing(s)/mediation. (b) Each party shall bear the expenses of all other representatives, participants and witnesses and for the preparation and presentation of its own case. (c) The fees and expenses of the arbitrator or Chair, the hearing room and any other expenses incidental to the Arbitration hearing shall be borne equally by the parties.
Sample 1
In the latter case. (a) The written notice shall contain the details of the grievance, the specific provision(s) or interpretation of the Agreement that has been allegedly violated, and the relief sought from the arbitration board or a mutually agreed upon sole arbitrator or an arbitrator from the list referred to in Article 9.02. (b) If the matter is to proceed to a three-person board, the written notice shall also contain the name and address of YusApuY’s appointee to the board. The Employer shall notify YusApuY of the name and address of its appointee to the (c) If the matter is to proceed to a mutually agreed upon sole arbitrator, the written notice shall also include suggested name(s) of arbitrator(s). The Employer shall confirm its agreement with YusApuY's suggested name(s), or in the absence of such agreement, shall provide the name(s) of suggested arbitrator(s)
Sample 1

Related to In the latter case

  • Country Club Membership Employer agrees to reimburse Executive for reasonable country club membership dues, in accordance with Employer’s policy.

  • Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

  • Middle School At the request of the Superintendent, a middle school teacher may volunteer on a semester basis to teach all the student contact time and be paid one-sixth (1/6) of his/her salary for the semester. This section shall not be used to circumvent the hiring of additional full time teachers.

  • Purchaser Can Protect Its Interest Purchaser represents that by reason of its, or of its management’s, business or financial experience, Purchaser has the capacity to protect its own interests in connection with the transactions contemplated in this Agreement, and the Related Agreements. Further, Purchaser is aware of no publication of any advertisement in connection with the transactions contemplated in the Agreement.

  • HUSBAND’S PROPERTY It is declared by the Husband to be the owner of the following assets and property:

  • MIDDLE SCHOOLS 1. Where there are no negotiated provisions concerning the implementation or operation of a middle school program, this article shall govern the implementation or operation of a middle school program in a school district. 2. Should the employer seek to establish a middle school program in one or more schools in a district, the employer and the local shall meet, no later than ten (10) working days from a decision of the employer to implement a middle school program, in order to negotiate any alternate or additional provisions to the Collective Agreement which are necessary to accommodate the intended middle school program. 3. In the absence of any other agreement with respect to the instructional day and preparation time, the provisions of the Collective Agreement with regard to secondary schools shall apply to middle schools. 4. If the employer and the local are unable to agree on what, if any, alternate or additional provisions of the collective agreement are necessary to accommodate the intended middle school program(s), either party may refer the matter(s) in dispute to expedited arbitration for final and binding resolution pursuant to Article D.5.5 below. a. The jurisdiction of the arbitrator shall be limited to the determination of alternate or additional provisions necessary to accommodate the intended middle school program(s). b. In the event the arbitration is not concluded prior to the implementation of the middle school program, the arbitrator will have remedial authority to make appropriate retroactive modifications and adjustments to the agreement. c. The arbitration shall convene within thirty (30) working days of referral to arbitration in accordance with the following: i. Within ten (10) working days of the matter being referred to arbitration, the parties shall identify all issues in dispute; ii. Within a further five (5) working days, there shall be a complete disclosure of particulars and documents; iii. Within a further five (5) working days, the parties shall exchange initial written submissions; iv. The hearing shall commence within a further ten (10) working days; and v. The arbitrator shall render a final and binding decision within fifteen (15) working days of the arbitration concluding. 6. Where a middle school program has been established on or prior to ratification of the 2006-2011 Provincial Collective Agreement, the existing provisions shall be retained unless the parties mutually agree that they should be amended.

  • acres Site-Specific Conditions

  • THE ACADEMY The Academy is a Mainstream Academy as defined in clause 1.4 of the Master Agreement.

  • Indigenous Peoples The Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, ensure that the Project does not cause any impact on indigenous people within the meaning of the SPS. In the event that the Project does have any such impact, the Borrower shall, and shall cause MOT and ARS to, take all steps required to ensure that the Project complies with the applicable laws and any other applicable regulations of the Borrower and the SPS.

  • CUKAI Jualan hartanah tersebut akan dikenakan cukai berdasarkan mana-mana Akta terkini atau selepasnya yang dikuatkuasa oleh Kerajaan Malaysia yang mana berkenaan. Sebarang tunggakan caj perkhidmatan atau penyelenggaraan tanpa faedah penalti lewat (jika ada) yang tertunggak xxx perlu dibayar kepada mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan xxx/atau pihak Pemaju akan ditanggung oleh pihak Pemegang Xxxxx Xxx/Pemberi Pinjaman setakat tarikh jualan lelongan hartanah tersebut (tertakluk kepada maksimum 10% daripada harga rizab) yang akan dibayar daripada harga pembelian, dengan syarat bahawa Pemegang Xxxxx Xxx/Pemberi Pinjaman menerima xxx xxxx terperinci untuk caj perkhidmatan penyelenggaraan xxx penyata akaun yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa xxx/atau pemaju yang berkaitan daripada Pembeli dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh jualan xxx jika gagal pembeli tidak akan layak untuk apa-apa pembayaran, xxx sebarang jumlah tertunggak yang perlu dibayar selepas tarikh jualan lelongan hartanah tersebut hendaklah ditanggung oleh pembeli.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!