Pendahuluan Lembaga keuangan yang disebut bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan xxxx dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran xxxxxx xxx keterbatasan sumber xxxx xxxx dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikan ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan xxxx xxxxx xxxx sangat dominan xxx dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan xxxx xxxx diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang xxxx xxxx lebih fleksibel xxx moderat daripada bank yang dalam xxx-xxx tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran xxxx terhadap pihak- pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu xxxxxx xxx pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun xxxx dengan jalan mengeluarkan surat berharga xxx menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Xxxxx 0 Angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Adanya petumbuhan xxx perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari–hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki xxx menikmati produk yang dibutuhkannya. Produk xxxx xxxxxx dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture xxx kendaraan bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. Sejak adanya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20/88) mulai diperkenalkan pranata hukum, diantaranya pembiayaan konsumen. Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan. Di samping alasan tersebut ada beberapa xxxxxx xxxx dapat dilihat sebagai berikut : a. Keterbatasan sumber xxxx formal dengan sistim pembiayaan yang fleksibel xxx Tidak memerlukan penyerahan barang jaminan b. Koperasi pembiayaan sulit berkembang, hal ini dipengaruhi oleh manajemen koperasi di tangani oleh orang–orang yang tidak profesional atau masih bermental individualis (tidak berorientasi kepada kepentingan bersama) dimana pembiayaan xxx pengawasan lebih menekankan pada keberadaannya bukan pada pemanfaatan modal usaha dimana apabila telah mampu menghimpun xxxx xxxx besar, maka cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan modal untuk kepentingan diri sendiri. c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, karena Bank tidak melayani kredit yang bersifat konsumtif xxx Bank menerapkan prinsif jaminan dalam pemberian kredit. Dengan adanya lembaga Pembiayaan Konsumen dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki prodak barang yang mereka butuhkan xxx seringkali barang tersebut mereka jadikan sebagai alat untuk mencari uang guna mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai terobosan terhadap jual beli secara angsuran. Perjanjian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan xxx memberikan jalan keluar apabila pihak supplier menghadapi banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara tunai. Dalam memenuhi permohonan suatu barang, pihak supplier melibatkan pihak ke 3 (tiga) yaitu perusahaan pembiayaan sebagai penyadang xxxx. Dalam praktek perjanjian yang melibatkan tiga pihak ini yaitu konsumen, supplier xxx perusahaan pembiayaan konsumen, karena pihak supplier pada dasarnya lebih megutamakan penjualan secara tunai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya, sehingga untuk memenuhi permohonan kredit dari pembeli, pihak supplier melibatkan perusahaan pembiayaan yang menyediakan xxxx untuk membeli barang dari supplier secara tunai. Supplier sebagai pemilik barang atau produsen wajib memberikan informasi atas barang yang dibeli oleh konsumen atas kualitas xxx keadaan barang yang akan dipakai sehingga konsumen memperoleh informasi yang jelas dari karakter xxx sifat barang yang akan digunakan oleh konsumen, sehingga konsumen dapat menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan xxx petunjuk penggunaan, xxxx xxx kualitas barang sangat mempengaruhi kelangsungan dalam berusaha penjualan barang. Maka perlu adanya suatu jaminan atas barang yang dipakai oleh konsumen, xxx perlunya suatu kepastian penggantian bila terjadi kesalahan produksi. Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur xxxx xxxxx melainkan konsumen yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang dibeli konsumen dari pemasok (supplier) dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Akan tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen seperti ini bukan berarti tidak mengandung resiko. Resiko akan muncul apabila konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran secara berkala sebagai kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Disamping itu ada juga konsumen yang menghilangkan atau menjual barang sebagai objek perjanjian tersebut sehingga keberadaan barang tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen Perkembangan prilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdampak pada perkembangan hukum . Hal ini sesuai dengan teori Xxx Xxxxxxx yang menyatakan bahwa perkembangan hukum terjadi karena perubahan prilaku masyarakat, lebih tepat adalah bahwa jiwa rakyatlah (volksgeit) yang hidup xxx bergerak dalam diri semua individu yang menciptakan hukum (Xxxx Xxxxxxx, 2006: 89). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat (Xxxxxxx L Xxxxx, 2010: 105). Teori tersebut membawa dampak lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal seperti ini apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang Nomr 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Xxxx xxxxxx terjadi dalam masyarakat adalah perusahaan lebih suka penyelesaiannya diluar pengadilan atau non litigasi. Dengan tujuan agar citra perusahaan tetap dipandang xxxx xxxx masyarakat, karena prosedur-prosedur penyelesaian diluar pengadilan bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat seperti xxxx xxxxxx kali ditentukan dalam konferensi penyelesaian masalah (Rachmadi Usman,2002: 13). Selanjutnya Xxxxxxxx Xxxxx, menyatakan bahwa sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit seyogianya harus melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, xxx xxxxxx dengan didasarkan pada yang actual xxx akurat, sehingga tidak akan keliru dalam pengambilan keputusan (Rachmadi Usman, 2001: 255). Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan- ketentuan xxxx xxx xxx sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran xxx bunga kredit oleh konsumen. Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau xxxxxx xxxxxx-xxxxxx xxxx cukup menurut Undang- Undang xxx harus dilaksanakan dengan itikad baik (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 2000: 233). Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan xxxxxx xxxx telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang- undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat xxx-xxx xxxx tidak ditentukan, xxxx xxx-xxx dimaksud tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan- ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan xxx masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan latar belakang di atas, xxxx xxxx menjadi permasalahan adalah Bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak sebagai akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk ?
XXXREAS the Trust is registered under the Investment Company Act of 1940, as amended, (the "1940 Act") as an open-end, series management investment company; and
STRS PICK-UP The Board agrees, as a condition of employment, to tax shelter employee contributions to the State Teacher's Retirement System (STRS) in accordance with State Retirement System and Federal Internal Revenue Service guidelines and restrictions. This section in no way implies that the Board will contribute any portion of the employee's share of retirement contributions. For purposes of this paragraph, total annual salary and salary per pay period of each bargaining unit member shall be the salary otherwise payable under this Agreement, as amended. The total annual salary and salary per pay period of each member shall be payable by the Board in two parts: (1) deferred salary and (2) cash salary. A member's deferred salary shall be equal to that percentage of said member's total annual salary or salary per pay period which is required from time to time by the State Teachers Retirement System (STRS) to be paid as an employee contribution by said member as a pickup of the STRS employee contribution otherwise payable by said member. A member's cash salary shall be equal to said member's total annual salary or salary per period less the amount of the pickup for said member and shall be payable, subject to applicable payroll deductions, to said member. The Board's total combined expenditures for members' total annual salaries otherwise payable under this Agreement, as amended, (including pickup amounts) and its employer contributions to STRS shall not be greater than the amounts it would have paid for those items had this provision not been in effect. The Board shall compute and remit its employer contributions to STRS based upon total annual salary, including the "pickup". The Board shall report for Federal and Ohio income tax purposes as a member's gross income said member's total annual salary less the amount of the "pickup". The Board shall report for municipal income tax purposes as a member's gross income said member's total annual salary, including the amount of the pickup. The pickup shall be included in the member's total annual salary for the purpose of computing daily rate of pay, for determining paid salary adjustments to be made due to absence, or for any other similar purpose. The pickup shall apply to all payroll payments made after the effective date of this provision. Should the Board's payment of deferred salary cause an individual bargaining unit member's annuity contributions to exceed the IRS permissible level, any such individual shall have the right to adjust annuity deductions within thirty (30) days of the effective date of this provision.
Voice Grade Unbundled Copper Sub-Loop Unbundled Sub-Loop Distribution – Intrabuilding Network Cable (aka riser cable)
School Closures The District may close schools for academic purposes or reduce programming due to public health, safety, severe weather or any other purpose as determined by the District. The District shall not owe Provider any compensation for times when services of Therapists are canceled, declined, or not required due to closure, reduction in programming, or exclusion of Therapists due to health risk assessment screenings or any other reason, and Provider agrees to indemnify District for Therapist claims arising from all such actions. Notwithstanding the foregoing, to the extent required by Section 10-20.56(d-15) of the School Code (105 ILCS 5/10-20.56(d-15)), when enforceable under law, the Parties understand that the District may determine it is required to pay Provider the daily, regular rate of pay and benefits for Therapists for any day of school closure or e-learning day if such closure precludes the Provider’s employees from performing its regularly scheduled duties and employees would have reported for work but for the closure, unless the day is rescheduled and the employees will be paid their daily, regular rate of pay and benefits for the rescheduled day when services are rendered. The Parties agree such payment constitute full satisfaction of Section 10-20.56(d-15). As a precondition to these payments being made, Provider shall provide an invoice for the foregoing pay and benefits costs; however, Provider will not include such pay and benefits costs for any school closure or e-learning day on any invoices until the last invoice of the school year in order to allow the District the opportunity to determine if the day will be rescheduled. When a payment is to be made by the District under this provision, Provider represents and warrants that it shall pay its employees their daily, regular rate of pay and benefits for any such school closure or e-learning day. Upon request, Provider shall provide the District with certified payrolls as evidence of compliance with this section. The District retains sole discretion to determine whether Section 10-20.56(d-15) applies to this Agreement or any day of school closure and, if the District determines such law is applicable, the District retains the discretion to determine if and when a school closure day is rescheduled. For purposes of this section, “school closures” shall not include holidays or other days of closure reflected on the District’s school calendar for which Provider is not scheduled to provide services under the Agreement.
Ambulance Escort Where a nurse is assigned to provide patient care for a patient in transit, the following provisions shall apply: i) Where a full-time nurse performs such duties during her or his regular shift, the full-time nurse shall be paid her or his regular rate of pay. Where a full-time nurse performs such duties outside her or his regular shift or on a day off, she or he shall be paid the appropriate overtime rate. ii) Where a part-time nurse performs such duties during an assigned shift, she or he shall be paid her or his regular rate of pay. Where a part-time nurse continues to perform such duties in excess of her or his assigned shift, she or he shall be paid the appropriate overtime rate. (b) Where such duties extend beyond the nurse's regular shift, the Hospital will not require the nurse to return to regular duties at the hospital without at least eight (8) hours of time off. Where such time off extends into the nurse's next regularly scheduled shift she or he will maintain her or his regular earnings for that full shift. (c) Hours spent between the time the nurse is relieved of patient care responsibilities and the time the nurse returns to the hospital or to such other location agreed upon between the Hospital and the nurse will be paid at straight time or at appropriate overtime rates, if applicable under Article 14. 01. It is understood that the nurse shall return to the hospital or to such other location agreed upon between the Hospital and the nurse at the earliest opportunity. Prior to the nurse's departure on escort duty, or at such other time as may be mutually agreed upon between the Hospital and the nurse, the Hospital will establish with the nurse arrangements for return travel. (d) The nurse shall be reimbursed for reasonable out of pocket expenses including room, board and return transportation and consideration will be given to any special circumstances not dealt with under the foregoing provisions. NOTE 1: (Note 1 applies to full-time nurses only) The Hospital agrees to continue to pay any greater monetary benefit for ambulance escort duty if such greater benefit has been paid by the Hospital immediately prior to this Agreement. This note applies at Hospitals where this superior condition exists as of December 14, 1987. NOTE 2: (Note 2 applies to part-time nurses only) The Hospital agrees to continue to pay any greater monetary benefit for ambulance escort duty if such greater benefit was paid by the Hospital under a Collective Agreement immediately prior to this Agreement. This note applies at Hospitals where this superior condition exists as of December 14, 1987.
Hepatitis B Vaccine Where the Hospital identifies high risk areas where employees are exposed to Hepatitis B, the Hospital will provide, at no cost to the employees, a Hepatitis B vaccine.
Target Population TREATMENT FOR ADULT (TRA) Target Population
COVID-19 Vaccine Passports Pursuant to Texas Health and Safety Code, Section 161.0085(c), Contractor certifies that it does not require its customers to provide any documentation certifying the customer’s COVID-19 vaccination or post-transmission recovery on entry to, to gain access to, or to receive service from the Contractor’s business. Contractor acknowledges that such a vaccine or recovery requirement would make Contractor ineligible for a state-funded contract.
Loop Provisioning Involving Integrated Digital Loop Carriers 2.6.1 Where Freedom has requested an Unbundled Loop and BellSouth uses IDLC systems to provide the local service to the End User and BellSouth has a suitable alternate facility available, BellSouth will make such alternative facilities available to Freedom. If a suitable alternative facility is not available, then to the extent it is technically feasible, BellSouth will implement one of the following alternative arrangements for Freedom (e.g. hairpinning): 1. Roll the circuit(s) from the IDLC to any spare copper that exists to the customer premises. 2. Roll the circuit(s) from the IDLC to an existing DLC that is not integrated. 3. If capacity exists, provide "side-door" porting through the switch. 4. If capacity exists, provide "Digital Access Cross Connect System (DACS)- door" porting (if the IDLC routes through a DACS prior to integration into the switch). 2.6.2 Arrangements 3 and 4 above require the use of a designed circuit. Therefore, non- designed Loops such as the SL1 voice grade and UCL-ND may not be ordered in these cases. 2.6.3 If no alternate facility is available, and upon request from Freedom, and if agreed to by both Parties, BellSouth may utilize its Special Construction (SC) process to determine the additional costs required to provision facilities. Freedom will then have the option of paying the one-time SC rates to place the Loop.
