MONTEAGLE SHIPPING SA Sample Clauses

Related to MONTEAGLE SHIPPING SA

SHIPPING AND SHIPPING COSTS All delivered Equipment and Products must be properly packaged. Damaged Equipment and Products may be rejected. If the damage is not readily apparent at the time of delivery, Supplier must permit the Equipment and Products to be returned within a reasonable time at no cost to Sourcewell or its Participating Entities. Participating Entities reserve the right to inspect the Equipment and Products at a reasonable time after delivery where circumstances or conditions prevent effective inspection of the Equipment and Products at the time of delivery. In the event of the delivery of nonconforming Equipment and Products, the Participating Entity will notify the Supplier as soon as possible and the Supplier will replace nonconforming Equipment and Products with conforming Equipment and Products that are acceptable to the Participating Entity. Supplier must arrange for and pay for the return shipment on Equipment and Products that arrive in a defective or inoperable condition. Sourcewell may declare the Supplier in breach of this Contract if the Supplier intentionally delivers substandard or inferior Equipment or Products.
Drop Shipped Off loaded by carrier to an Agency loading dock or designated area. There will be no charge to the ordering Agency for this delivery method.
SHIPPING /TAXES If goods are provided pursuant to this Contract, please note that MPS is exempt from Federal Excise and Wisconsin Sales Taxes. All vendor quotes, bids and invoices must include delivery FOB destination to the MPS location receiving the goods and freight must be prepaid. This means any freight, shipping, processing, handling or like charges must be part of a unit price. Any separate line items for freight, shipping, processing, handling or like charges listed on an invoice will be deleted and NOT PAID. All textbook purchases shall be governed by the terms and conditions in the Milwaukee Board of School Directors’ Textbook Contract, which provides that textbooks shipped to MPS or its schools must be done at no additional charge to MPS or its schools. MPS reserves the right to reject any items that do not conform to the bid, quote or Purchase Order. All return freight charges associated with the rejected materials shall be borne by the vendor.
MINES The Contractor represents and warrants that neither it, its parent entities (if any), nor any of the Contractor’s subsidiaries or affiliated entities (if any) is engaged in the sale or manufacture of anti-personnel mines or components utilized in the manufacture of anti-personnel mines.
WSIB & LTD An Employee who is receiving benefits under the Workplace Safety and Insurance Act, or under an LTD plan, is not entitled to benefits under a school board’s sick leave and short-term disability plan for the same condition unless the employee is on a graduated return to work program then WSIB/LTD remains the first payor. For clarity, where an employee is receiving partial benefits under WSIB/LTD, they may be entitled to receive benefits under the sick leave plan, subject to the circumstances of the specific situation. During the interim period from the date of the injury/incident or illness to the date of the approval by the WSIB/LTD of the claim, the employee may access sick leave and short-term leave and disability coverage. A reconciliation of sick leave deductions made and payments provided, will be undertaken by the school board once the WSIB/LTD has adjudicated and approved the claim. In the event that the WSIB/LTD does not approve the claim, the school board shall deal with the absence consistent with the terms of the sick leave and short-term leave and disability plans.
SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State. 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Shipping Instructions Unless otherwise instructed, all goods are to be shipped prepaid, FOB Destination, as defined in RCW Title 62A. Where specific authorization is granted to ship goods FOB Shipping Point, the Contractor agrees to prepay all shipping charges, to route cheapest common carrier, and to bill the UW as a separate item on the invoice for the charges. The UW reserves the right to refuse COD shipments. Regardless of FOB point, the Contractor agrees to bear all risks of loss, injury, or destruction of goods and materials ordered herein that occur prior to delivery, and such loss, injury, or destruction shall not release the Contractor from any obligation hereunder.
Gross Beta Flags A = Result acceptable, Bias <= +/- 50% with a statistically positive result at two standard deviations (Result/Uncertainty > 2, i.e., the range encompassing the result, plus or minus the total uncertainty at two standard deviations, does not include zero). N = Result not acceptable, Bias > +/- 50% or the reported result is not statistically positive at two standard deviations (Result/Uncertainty <= 2, i.e., the range encompassing the result, plus or minus the total uncertainty at two standard deviations, includes zero).
S.A 59:1-1 et seq.), the New Jersey Contractual Liability Act (N.J.