Xxxxxxx Xxxxxxx/Market Abuse Laws You acknowledge that, depending on your country or broker’s country, or the country in which Common Stock is listed, you may be subject to xxxxxxx xxxxxxx restrictions and/or market abuse laws in applicable jurisdictions, which may affect your ability to accept, acquire, sell or attempt to sell, or otherwise dispose of the shares of Common Stock, rights to shares of Common Stock (e.g., RSUs) or rights linked to the value of Common Stock, during such times as you are considered to have “inside information” regarding the Company (as defined by the laws or regulations in applicable jurisdictions, including the United States and your country). Local xxxxxxx xxxxxxx laws and regulations may prohibit the cancellation or amendment of orders you placed before possessing inside information. Furthermore, you may be prohibited from (i) disclosing insider information to any third party, including fellow employees and (ii) “tipping” third parties or causing them to otherwise buy or sell securities. Any restrictions under these laws or regulations are separate from and in addition to any restrictions that may be imposed under any applicable Company xxxxxxx xxxxxxx policy. You acknowledge that it is your responsibility to comply with any applicable restrictions, and you should speak to your personal advisor on this matter.
Xxxxxxx Xxxxxxx Restrictions/Market Abuse Laws The Participant acknowledges that, depending on his or her country, the broker’s country, or the country in which the Shares are listed, the Participant may be subject to xxxxxxx xxxxxxx restrictions and/or market abuse laws in applicable jurisdictions, which may affect his or her ability to accept, acquire, sell, or attempt to sell or otherwise dispose of Shares or rights to Shares (e.g., Restricted Share Units), or rights linked to the value of Shares, during such times as he or she is considered to have “inside information” regarding the Company (as defined by applicable laws or regulations in the applicable jurisdictions, including the United States and the Participant’s country). Local xxxxxxx xxxxxxx laws and regulations may prohibit the cancellation or amendment of orders the Participant placed before possessing inside information. Furthermore, the Participant may be prohibited from (i) disclosing the inside information to any third party, including fellow employees (other than on a “need to know” basis) and (ii) “tipping” third parties or causing them to otherwise buy or sell securities. Any restrictions under these laws or regulations are separate from and in addition to any restrictions that may be imposed under any applicable Company xxxxxxx xxxxxxx policy. The Participant acknowledges that it is his or her responsibility to comply with any applicable restrictions, and the Participant should consult his or her personal advisor on this matter.
Conhecimento da Lingua O Contratado, pelo presente instrumento, declara expressamente que tem pleno conhecimento da língua inglesa e que leu, compreendeu e livremente aceitou e concordou com os termos e condições estabelecidas no Plano e no Acordo de Atribuição (“Agreement” xx xxxxxx).
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
Sxxxxxxx-Xxxxx Act There is and has been no failure on the part of the Company or any of the Company’s directors or officers, in their capacities as such, to comply with any provision of the Sxxxxxxx-Xxxxx Act of 2002 and the rules and regulations promulgated in connection therewith (the “Sxxxxxxx-Xxxxx Act”), including Section 402 related to loans and Sections 302 and 906 related to certifications.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
XxxXxxxx Principles - Northern Ireland The provisions of San Francisco Administrative Code §12F are incorporated herein by this reference and made part of this Agreement. By signing this Agreement, Contractor confirms that Contractor has read and understood that the City urges companies doing business in Northern Ireland to resolve employment inequities and to abide by the XxxXxxxx Principles, and urges San Francisco companies to do business with corporations that abide by the XxxXxxxx Principles.
xxx/Xxxxxx/XXXXX- 19_School_Manual_FINAL pdf -page 101-102 We will continue to use the guidelines reflected in the COVID-19 school manual.
SHOP XXXXXXX The Shop Xxxxxxx shall be a County employee as selected by the Union. A list of shop stewards will be kept current and sent by the Union to each department head and to Human Resources. Duties required by the Union of its stewards, except attendance at meetings with the County, supervisory personnel and aggrieved employees arising out of a grievance already initiated by an employee under Article 14 hereof, shall not interfere with their or other employees, regular work assignments as employees of the County. The shop xxxxxxx, or their designee, involved with a particular grievance must be identified at Step 1 of the grievance procedure and will be designated as the only bargaining unit employee who will be able to gather information pertaining to that particular grievance. The Union will make reasonable efforts to control the amount of investigative time spent between the shop xxxxxxx and the aggrieved employee. Meetings scheduled with management and other proper investigative procedures, and attendance at meetings specified in Steps 1 and 2 of the grievance procedure shall be considered hours worked for compensation purposes to the extent such meetings occur during the normal hours of work, and not otherwise. In order to use union leave for this purpose, Shop Stewards must notify the supervisor/department head of meetings and other commitments at the time these are scheduled. Attendance at meetings specified in Step 3 of the grievance procedure shall be considered hours worked during regularly scheduled business hours of the County for the xxxxxxx involved, witnesses and the grievant. The County shall not be liable for any overtime as a result of the meeting. Witnesses and the shop xxxxxxx involved shall be granted leave with pay to the extent their presence at the proceedings is required. If it is a discharge case the grievant shall not be paid except as provided in a remedy awarded.
Xxxxx-Xxxxx Act Xxxxx-Xxxxx Act, as amended (40 U.S.C. 3141-3148). When required by Federal program legislation, all prime construction contracts in excess of $2,000 awarded by non- Federal entities must include a provision for compliance with the Xxxxx-Xxxxx Act (40 U.S.C. 3141- 3144, and 3146-3148) as supplemented by Department of Labor regulations (29 CFR Part 5, “Labor Standards Provisions Applicable to Contracts Covering Federally Financed and Assisted Construction”). In accordance with the statute, contractors must be required to pay wages to laborers and mechanics at a rate not less than the prevailing wages specified in a wage determination made by the Secretary of Labor. In addition, contractors must be required to pay wages not less than once a week. The non-Federal entity must place a copy of the current prevailing wage determination issued by the Department of Labor in each solicitation. The decision to award a contract or subcontract must be conditioned upon the acceptance of the wage determination. The non-Federal entity must report all suspected or reported violations to the Federal awarding agency. The contracts must also include a provision for compliance with the Xxxxxxxx “Anti-Kickback” Act (40 U.S.C. 3145), as supplemented by Department of Labor regulations (29 CFR Part 3, “Contractors and Subcontractors on Public Building or Public Work Financed in Whole or in Part by Loans or Grants from the United States”). The Act provides that each contractor or Subrecipient must be prohibited from inducing, by any means, any person employed in the construction, completion, or repair of public work, to give up any part of the compensation to which he or she is otherwise entitled. The non-Federal entity must report all suspected or reported violations to the Federal awarding agency.
