UUPA Sample Clauses

UUPA. Cara menghindarinya adalah dengan melakukan Nominee atau pinjam nama sehingga Xxxxx Negara Asing tersebut bisa memiliki tanah di Indonesia meskipun secara tidak langsung. Perjanjian Nominee tidak mempunyai kepastian hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan UUPA. Akta-Akta khususnya Akta Jual Beli Hak Atas Tanah secara Nominee xxxx xxxxx maupun tertulis ataupun melalui akta autentik itu dilarang oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Apapun bentuknya xxx caranya, Notaris dilarang membuat Akta Jual Beli Hak Atas Tanah yang para pihaknya melakukan pinjam nama atau Nominee. Akibat hukum Akta peralihan hak atas tanah yang dilakukan berdasarkan akta Nominee, akta peralihan hak atas tanah yang mengandung unsur atau perbuatan pinjam nama atau Nominee maupun peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan atas dasar perjanjian Nominee yang telah dibuat sebelumnya, maka akta yang dibuat oleh para pihak terkait dengan Nominee atau pinjam nama baik dibuat dibawah tangan ataupun dibuat oleh Notaris adalah Xxxxx Xxxx Hukum. Dalam suatu perjanjian, terdapat prisip bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad baik mengikat para pembuatnya sebagaimana undang-undang. Jika ada penyimpangan terhadap perjanjian yang dibuat oleh pihak yang berwenang, maka menyebabkan adanya Ketidakpastian Hukum.16 Hukum bertujuan 16 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, h.57. menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat xxx hukum itu harus pula bersendikan keadilan, yaitu asas-asas keadilan masyarakat itu.17 Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, hukum bertujuan untuk mengan- tarkan manusia kepada kehidupan xxxx xxxx, sejahtera, xxx membuat manusia bahagia.18 Hukum menurut Satjipto Rahardjo berfungsi sebagai alat bagi masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum. Oleh sebab itu, hakim dituntut agar didalam putusannya mencapai tujuan hukum, yaitu Keadilan, Kepastian, xxx Kemanfaatan Hukum. Xxxxx adalah orang yang memiliki tugas mengadili, memutuskan suatu perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan.19 Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus dalam keadaan merdeka, bebas dari tekanan dari legislatif, eksekutif, xxx masyarakat. Walaupun hakim merdeka, namun dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memenuhi keadilan, kepastian hukum, xxx kemanfaatan hukum. Tetapi dalam praktik, sulit untuk memenuhi ketiga hal tersebut. Hak...

UUPA. Sementara itu dalam praktek/faktanya, terdapat akta-akta notariil yang dibuat oleh notaris tentang hal itu. Sehingga jika akta-akta nominee tersebut dikaji secara normatif, maka keberadaannya sebagai suatu alat bukti adalah xxxxx xxxx hukum xxx mengandung konsekuensi bahwa akta-akta tersebut tidak pernah dianggap ada oleh hukum. Sedangkan dari sisi hukum agraria, obyek yang diperjanjikan dalam akta-akta nominee tersebut jatuh pada negara. Alasan mendasar permasalahan di atas penting untuk ditulis yaitu pertama, kekaburan xxxxx pada Pasal 26 ayat (2) UUPA tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai perjanjian nominee sehingga diperlukan penemuan hukum. Menurut Achmad Xxx, xxx 2 (dua) teori penemuan xxxxx xxxx dapat dilakukan xxxx xxxxx dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran xxx melalui metode konstruksi.4 Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus kongkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa kongkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda xxxxx xxxx kabur (vage van normen), konflik xxxxx xxxxx hukum (antimony normen), xxx ketidak xxxxxxx xxxx suatu peraturan perundang-undangan.5 Konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah xxxxx xxxx dihadapi, ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (recht vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet vacuum).6 Alasan kedua, berkaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata xxxxxx xxxx :