ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM BERDASARKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas „kejelasan tujuan‟ yang hendak dicapai, „berdayaguna‟ dan „berhasilguna‟. Pemenuhan ketiga asas tersebut menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Hal ini sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Demikian juga halnya pada saat dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, aspek tersebut perlu dinilai. Evaluasi atau penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terkait masalah Kedaulatan Energi sesuai dengan arah politik hukumnya. Penilaian ini dilakukan terhadap hasil penelusuran permasalahan implementasi dan/atau efektivitas peraturan perundang- undangan, yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder, yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangannya. Data primer diperoleh dari beberapa kegiatan yaitu Rapat dengan Narasumber yang memiliki keahlian terkait bidang energi, diskusi publik terkait kedaulatan energi dan Focus Group Discussion Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Kedaulatan Energi. Berikut penjabaran analisis terhadap data primer tersebut: • Limbah tailing telah menimbun dan mencemari sekitar 110 km persegi, sedangkan 20 sampai 40 km bentangan sungai Ajkwa sudah tercemar, dan 133 km persegi lahan subur tertutup tailing, dan pada saat musim penghujan/banjir, kawasan tercemar. Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan tropis lebih kurang 21 km persegi dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa (data dan fakta kontrak Freeport. 4 Nov 2010) • Pasal 67 ayat (2), kewenangan untuk mengeluarkan IUP dari gubernur sampai ke Camat, maka yang terjadi adalah setiap kabupaten/kota mengeluarkan izin, bahkan ada kabupaten yang mengeluarkan 150 izin. (Tapi pasal ini harus disesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Tidak ada pengaturan yang tegas mengenai sinergitas pertambangan dengan konservasi lingkungan hidup UU Minerba belum secara tegas mengatur mengenai perencanaan yang sin...
