STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN

PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)



NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Draf PKWT rangkap 3 (tiga)

2. Daftar jenis pekerjaan yang akan di PKWT-kan.

3. Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku

2.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulang Bawang.

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulang Bawang, memerintahkan Kepala Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengupahan untuk memproses permohonan.

3. Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengupahan meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya.

4. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka dibuatkan konsep pencatatan.

5. Konsep pencatatan PKWT disampaikan kepada Kepala Dinas

6. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka dilakukan pencatatan PKWT Perusahaan.

3.

Jangka Waktu

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja

4.

Biaya Tarif

Tidak ada (Permenakertrans No.19 tahun 2012)

5. Produk Pelayanan Pencatatan PKWT perusahaan


6. Penanganan , Xxxxaduan, Xxxxx Email : xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx dan Masukan

7.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

2. Permenakertrans No.19 tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

STANDAR PELAYANAN

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP)



NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP

2. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga)

3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB.

4. Surat dari Ketua SP/SB yang menyatakan bahwa belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB bagi perusahaan yang mempunyai SP/SB

5. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB.

2.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulang Bawang.

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulang Bawang, memerintahkan Kepala Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengupahan untuk memproses permohonan.

3. Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengupahan meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya.

4. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diberikan pengesahan, maka dibuatkan konsep pengesahan.

5. Konsep pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas

6. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka pengesahan Peraturan Perusahaan disampaikan kepada Pemohon.

3.

Jangka Waktu

1. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja

2. Masa Berlaku adalah 2 (dua) tahun

4.

Biaya Tarif

Tidak ada (Permenaker No. 28 Tahun 2014)

5. Produk Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan


6. Penanganan , Xxxxaduan, Xxxxx Email : xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx dan Masukan

7.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peratuan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)



NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lama

2. PKB yang baru 3 (tiga) rangkap

3. Surat Kuasa perundingan, sebagai juru runding baik dari serikat pekerja /serikat buruh maupun dari Pengusaha/Pimpinan perusahaan

4. Data Umum perusahaan

2.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulang Bawang memerintahkan Kepala Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengupahan untuk memproses permohonan.

3. Seksi Hubungan Industrial,Syarat Kerja dan Pengupahan meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya.

4. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Pendaftaran, maka dibuatkan konsep Surat Pendaftaran.

5. Konsep disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang

6. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka Surat Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama disampaikan kepada Pemohon

3.

Jangka Waktu

1. Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 4 (Empat) hari kerja

2. Masa berlaku adalah 2 (dua) tahun

4.

Biaya Tarif

Tidak ada (Permenaker No. 28 Tahun 2014)

5.

Produk Pelayanan

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

6. Penanganan , Xxxxaduan, Xxxxx Email : xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx dan Masukan

7.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peratuan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

STANDAR PELAYANAN

PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH



NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Daftar nama anggota pembentuk

2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

3. Susunan dan Nama Pengurus

4. Copy Kartu Tanda Anggota

2.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan ditujukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulang Bawang.

2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kelembagaan dan PPHI untuk memproses permohonan.

3. Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kelembagaan dan PPHI meneliti berkas kelengkapan permohonan.

4. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, maka dilakukan penangguhan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut.

5. Apabila permohonan dan kelengkapannya dianggap telah memenuhi syarat maka dibuatkan konsep surat pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

6. Konsep surat pencatatan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

7. Apabila telah ditandatangani, maka surat pencatatan disampaikan kepada Pemohon.

3.

Jangka Waktu

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 21 (dua puluh satu) hari

4.

Biaya Tarif

Tidak ada (Kepmenakertrans No.KEP-16/MEN/IV/2001)

5.

Produk Pelayanan

Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh

6. Penanganan , Xxxxaduan, Xxxxx Email : xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx dan Masukan

7.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

2. Kepmenakertrans No.KEP-16/MEN/IV/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ serikat Buruh

STANDAR PELAYANAN

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIATOR/ PEGAWAI PERANTARA



NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Copy Risalah Bipartit

2. Apabila dikuasakan kepada pihak ke - III, harus dilampirkan copy surat kuasa

2.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Pengaduan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulang Bawang

2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kelembagaan dan PPHI untuk memproses pengaduan.

3. Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kelembagaan dan PPHI menunjuk mediator untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih

5. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

6. Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak.7

7. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Persetujuan Bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran.

8. Persetujuan Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas.

3.

Jangka Waktu

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

4.

Biaya Tarif

Tidak ada (Undang-Undang No 02 Tahun 2004 )

5. Produk Pelayanan 1. Apabila perselisihan dapat diselesaikan : Persetujuan bersama

2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan: Anjuran


6. Penanganan , Xxxxaduan, Xxxxx Email : xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx dan Masukan

7.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang No 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3. Permenakertrans No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial dan Tata Cara Mediasi

STANDAR PELAYANAN

PENCATATAN LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) BIPARTIT



NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Berita Acara Pembentukan

2. Susunan Pengurus

3. Alamat Perusahaan

2.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan ditujukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulang Bawang selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan.

2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kelembagaan dan PPHI untuk memproses permohonan.

3. Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kelembagaan dan PPHI meneliti berkas kelengkapan permohonan.

4. Apabila permohonan dan kelengkapannya dianggap telah memenuhi syarat maka dibuatkan konsep pencatatan LKS Bipartit.

5. Konsep surat pencatatan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

6. Apabila telah ditandatangani, maka surat pencatatan disampaikan kepada Pemohon.

3.

Jangka Waktu

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja

4.

Biaya Tarif

Tidak ada (Permenakertrans No. Per.32/MEN/XII/2008)

5. Produk Pelayanan Pencatatan LKS Bipartit


6. Penanganan , Xxxxaduan, Xxxxx Email : xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx dan Masukan

7.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Permenakertrans No. Per.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotan Lembaga Kerjasama Bipartit

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI BPJS KETENAGAKERJAAN



NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan

2. Copy KTP

3. Surat Keterangan berhenti bekerja/ pengunduran diri yang dikeluarkan oleh perusahaan di copy 2 lembar

2.

Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulang Bawang.

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memerintahkan Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kelembagaan dan PPHI untuk memproses permohonan.

3. Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kelembagaan dan PPHI meneliti kelengkapan berkas surat pernyataan berhenti bekerja/mengundurkan diri yang sudah diisi dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan.

4. Apabila telah lengkap dan benar maka dibuatkan rekomendasi/ legalisir dan diserahkan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang untuk ditandatangani.

5. Formulir yang sudah ditandangani disampaikan kepada Pemohon

3.

Jangka Waktu

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 1 (satu) hari kerja

4.

Biaya Tarif

Tidak ada

5. Produk Pelayanan Rekomendasi / Legalisir Surat berhenti bekerja/ mengundurkan diri untuk dilanjutkan ke BPJS Ketenagakerjaan


6. Penanganan , Xxxxaduan, Xxxxx Email : xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx dan Masukan

7.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang No.40 tahun 2011 tentang BPJS

Document Metadata

Filed: July 10th, 2019