STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJASop Penyusunan Perjanjian Kinerja • October 24th, 2021
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : 1 Februari 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : 1 Maret 2021 Disahkan Oleh DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SYAMSUL JUHARI, S.SosPembina Utama Muda NIP. 19701223 199203 1 001 Nama SOP Penyusunan Penetapan Kinerja DinasPerhubung Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. PP No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.2. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamb
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJASop Penyusunan Perjanjian Kinerja • June 8th, 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : 1 MARET 2021 Tanggal Revisi : 1 MARET 2021 Tanggal Pengesahan : 2 MARET 2021 Disahkan Oleh Plt. Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Nama SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Perjanjian kinerja OPD2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Perjanjian kinerja OPD Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Rapat Internal 1. Renstra 2. SOP Pengumpulan Data 2. Renja3. Format Perjanjian Kinerja 4. Perangkat Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Perjanjian kinerja ini tidak akan 1. Rumusan rencana program periode satu tahun anggaran dan kegiatan dan anggaran untuk berjalan lancar.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJASop Penyusunan Perjanjian Kinerja • June 8th, 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : 1 MARET 2021 Tanggal Revisi : 1 MARET 2021 Tanggal Pengesahan : 2 MARET 2021 Disahkan Oleh Plt. Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Nama SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Perjanjian kinerja OPD2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Perjanjian kinerja OPD Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Rapat Internal 1. Renstra 2. SOP Pengumpulan Data 2. Renja3. Format Perjanjian Kinerja 4. Perangkat Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Perjanjian kinerja ini tidak akan 1. Rumusan rencana program periode satu tahun anggaran dan kegiatan dan anggaran untuk berjalan lancar.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJASop Penyusunan Perjanjian Kinerja • June 8th, 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : 1 MARET 2021 Tanggal Revisi : 1 MARET 2021 Tanggal Pengesahan : 2 MARET 2021 Disahkan Oleh Plt. Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Nama SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Perjanjian kinerja OPD2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Perjanjian kinerja OPD Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Rapat Internal 1. Renstra 2. SOP Pengumpulan Data 2. Renja 3. Format Perjanjian Kinerja 4. Perangkat Komputer Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Perjanjian kinerja ini tidak akan 1. Rumusan rencana program periode satu tahun anggaran dan kegiatan dan anggaran untuk berjalan lancar.