12A The Secretary of State’s appointed Member (further to Article 12 c) shall become a Member upon the Secretary of State delivering, or posting (by registered post), to the Office of the Academy Trust a notice appointing that person as his Member.
-234aa All student records, student information, and student-generated content (collectively, "student data") provided or accessed pursuant this Agreement or any other services agreement between the Parties are not the property of, or under the control of, the Contractor.
- P Value : num [1:1375] 8.44e-11 6.02e-09 1.37e-08 4.32e-08 4.32e-08 ...
From, To and Through relative to the determination of any period of time, “from” means “from and including,” “to” means “to but excluding,” and “through” means “through and including”; and
Trust Administration The Adviser shall give the Trust the benefit of its best judgment, efforts and facilities in rendering its services. The Adviser shall at all times conform to: (i) all applicable provisions of the Act and any rules and regulations adopted thereunder; (ii) the provisions of the Registration Statement of the Trust under the Securities Act of 1933 and the Act as amended from time to time; (iii) the provisions of the Agreement and Declaration of Trust and the By-Laws of the Trust; and (iv) any other applicable provisions of state and federal law. Subject to the direction and control of the Trust, the Adviser shall supervise the Fund’s business affairs. In addition, to the extent not otherwise provided by other parties under agreements with the Trust, the Adviser shall supply: (i) non-investment related statistical and research data; (ii) the services of a Chief Compliance Officer for the Trust with respect to the Fund and (iii) executive and administrative services. The Adviser shall also assist with and/or supervise the preparation by the Trust’s administrator, transfer agent, and/or auditors of: (i) tax returns; (ii) reports to shareholders of the Fund; (iii) reports to, and filings with, the Securities and Exchange Commission, state securities commissions and Blue Sky authorities including preliminary and definitive proxy materials and post-effective amendments to the Trust’s registration statement; and (iv) necessary materials for meetings of the Trust’s Board of Trustees. The Adviser shall provide personnel to serve as officers of the Trust if so elected by the Board of Trustees. Executive and administrative services include, but are not limited to, the coordination of all third parties furnishing services to the Fund, review of the books and records of the Fund maintained by such third parties, and the review and submission to the officers of the Fund for their approval, of invoices or other requests for payment of Fund expenses; and such other action with respect to the Fund as may be necessary in the opinion of the Adviser to perform its duties hereunder.
4a-60g The Contractor shall submit an invoice to the Client Agency for the Performance. The invoice shall include detailed information for Goods or Services, delivered and Performed, as applicable, and accepted. Any late payment charges shall be calculated in accordance with the Connecticut General Statutes.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Consentement Relatif à la Langue Utilisée Les parties reconnaissent avoir exigé que cette convention («Agreement») soit rédigée en anglais, ainsi que tous les documents, avis et procédures judiciaires, éxécutés, donnés ou intentés en vertu de, ou liés directement ou indirectement à la présente.
Section One Definition.
562A Kansas Not defined No statute Kentucky Not defined No statute Louisiana Not defined No statute Maine 4% of the monthly rent amount Chapter 710, §6028(2) Maryland 5% of the monthly rent amount Md. Code, Real. Prop. § 8-208(d)(3) Massachusetts Not defined No statute Michigan Not defined No statute Minnesota 8% of the monthly rent amount 504B.177(a) Mississippi Not defined No statute Missouri Not defined No statute Montana Not defined No statute Nebraska Not defined No statute Nevada 5% of the monthly rent amount NRS 118A.210(4)
