Argentina Caja de Valores S A. Australia Austraclear Limited Reserve Bank Information and Transfer System Austria Öesterreichische Kontrollbank AG (Wertpapiersammelbank Division) Belgium Caisse Interprofessionnelle de Dépôt et de Virement de Titres S.A. Banque Nationale de Belgique Brazil Companhia Brasileira de Liquidaçao e Custodia (CBLC) Bolsa de Valores de Rio de Janeiro All SSB clients presently use CBLC Central de Custodia e de Liquidação Financeira de Titulos Bulgaria Central Depository AD Bulgarian National Bank Canada The Canadian Depository for Securities Limited People’s Republic Shanghai Securities Central Clearing and of China Registration Corporation Shenzhen Securities Central Clearing Co., Ltd. Costa Rica Central de Valores S.A. (CEVAL) Croatia Ministry of Finance National Bank of Croatia Czech Republic Stredisko cenných papírů Czech National Bank Denmark Værdipapircentralen (the Danish Securities Center) Egypt Misr Company for Clearing, Settlement, and Central Depository Estonia Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium Finland The Finnish Central Securities Depository France Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières (SICOVAM) Germany Deutsche Börse Clearing AG Greece The Central Securities Depository (Apothetirion Titlon AE) Hong Kong The Central Clearing and Settlement System Central Money Markets Unit Hungary The Central Depository and Clearing House (Budapest) Ltd. (KELER) India The National Securities Depository Limited Indonesia Bank Indonesia Ireland Central Bank of Ireland Securities Settlement Office Israel The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. Bank of Israel Italy Monte Titoli S.p.A. Banca d’Italia Ivory Coast Depositaire Central – Banque de Règlement Jamaica The Jamaican Central Securities Depository Japan Bank of Japan Net System Kenya Central Bank of Kenya Republic of Korea Korea Securities Depository Corporation Latvia The Latvian Central Depository Lebanon The Custodian and Clearing Center of Financial Instruments for Lebanon and the Middle East (MIDCLEAR) X.X.X. The Central Bank of Lebanon Lithuania The Central Securities Depository of Lithuania Malaysia The Malaysian Central Depository Sdn. Bhd. Bank Negara Malaysia, Scripless Securities Trading and Safekeeping System Mauritius The Central Depository & Settlement Co. Ltd. Mexico S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto para el Depósito de Valores) Morocco Maroclear The Netherlands Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (NECIGEF) De Nederlandsche Bank N.V. New Zealand New Zealand Central Securities Depository Limited Norway Verdipapirsentralen (the Norwegian Registry of Securities) Oman Muscat Securities Market Pakistan Central Depository Company of Pakistan Limited Peru Caja de Valores y Liquidaciones S.A. (CAVALI) Philippines The Philippines Central Depository, Inc. The Registry of Scripless Securities (XXXX) of the Bureau of the Treasury Poland The National Depository of Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) Central Treasury Bills Registrar Portugal Central de Valores Mobiliários (Central) Romania National Securities Clearing, Settlement and Depository Co. Bucharest Stock Exchange Registry Division Singapore The Central Depository (Pte) Limited Monetary Authority of Singapore Slovak Republic Stredisko Cenných Papierov National Bank of Slovakia Slovenia Klirinsko Depotna Xxxxxx x.x. South Africa The Central Depository Limited Spain Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Banco de España, Central de Anotaciones en Cuenta Sri Lanka Central Depository System (Pvt) Limited Sweden Värdepapperscentralen AB (the Swedish Central Securities Depository) Switzerland Schweizerische Effekten - Giro AG Taiwan - R.O.C. The Taiwan Securities Central Depository Co., Ltd. Thailand Thailand Securities Depository Company Limited Tunisia Société Tunisienne Interprofessionelle de Compensation et de Dépôt de Valeurs Mobilières Central Bank of Tunisia Tunisian Treasury Turkey Takas ve Saklama Bankasi A.S. (TAKASBANK) Central Bank of Turkey Ukraine The National Bank of Ukraine United Kingdom The Bank of England, The Central Gilts Office and The Central Moneymarkets Office Uruguay Central Bank of Uruguay Venezuela Central Bank of Venezuela Zambia Lusaka Central Depository Limited Bank of Zambia
Conhecimento da Lingua O Contratado, pelo presente instrumento, declara expressamente que tem pleno conhecimento da língua inglesa e que leu, compreendeu e livremente aceitou e concordou com os termos e condições estabelecidas no Plano e no Acordo de Atribuição (“Agreement” xx xxxxxx).
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Accident Prevention Health and Safety Committee (a) The Employer and the Union agree that they mutually desire to maintain standards of safety and health in the workplace in order to prevent accidents, injury and illness. (b) Recognizing its responsibilities under the applicable legislation, the Employer agrees to accept as a member of its Accident Prevention – Health & Safety Committee at least three (3) representatives, one from each base, selected or appointed by the Union from amongst bargaining unit employees. At any time where a vote is required, an equal number of representatives from each side shall be entitled to vote. (c) Such Committee shall identify potential dangers and hazards, institute means of improving health and safety programs and recommend actions to be taken to improve conditions related to safety and health. (d) The Employee agrees to co-operate reasonably in providing necessary information to enable the Committee to fulfill its functions. (e) Meetings shall be held quarterly or more frequently at the call of the Chair if required. The Committee shall maintain minutes of all meetings and make the same available for review. (f) Any representative appointed or select in accordance with (b) hereof shall serve a term of one (1) calendar year from the date of appointment which may be renewed for further periods of one (1) year. The Union will encourage its representative(s) to serve at least one (1) year. Time off for such representative(s) to attend meetings of the Accident Prevention – Health & Safety Committee in accordance with the foregoing shall be granted and time so spent attending such meetings shall be deemed to be work time for which the representative(s) shall be paid by the Employer at his regular or premium rate as may be applicable. (g) The Union agrees to endeavour to obtain the full co-operation of its membership in the observation of all safety rules and practices. (h) Pregnant employees may request to be transferred from their current duties if, in the professional opinion of the employee’s physician, the pregnancy may be at risk. If such a transfer is not feasible, the pregnant employee, if she so requests, will be granted an unpaid leave of absence before commencement of the maternity leave referred to in Article 16.04
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a) The Institution and the Investigator acknowledge and agree that the Sponsor shall have exclusive ownership rights to all Study Data, Study results, information, improvements, developments, discoveries, inventions, work, know-how and other rights (whether or not patentable), created, developed, and/or reduced to practice as a result of or in connection with the conduct of the Study and/or the use of the Study Drug or the Confidential Information, together with all intellectual property rights (existing and future) relating thereto (“Intellectual Property”) conceived by the Institution or the Investigator or Study Personnel, solely or jointly with others as a result of work done under this Agreement, to the widest extent possible under applicable law. The Institution and the Investigator shall promptly disclose in writing to PSI and the Sponsor all Intellectual Property made or reduced to practice by the Institution, the Investigator and/or the Study Personnel related to the Study. At the Sponsor's request, the Institution and the Investigator shall cause all rights titles and interests in and to any such Intellectual Property to be assigned to the Sponsor without additional compensation and provide reasonable assistance to obtain patents, including causing the execution of any invention assignment or other documents. b) All parties to this Agreement and Sponsor shall retain all right, title and interest in any Intellectual Property that was owned by such party or Sponsor prior to or apart from the commencement of this Agreement. No a) Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející uznávají a souhlasí, že Zadavatel bude mít výhradní vlastnická práva ke všem Studijním údajům, výsledkům Studie, informacím, vylepšením, na vývoj, k objevům, vynálezům, dílům, know-how a dalším právům (ať už patentovatelným či nikoli), vytvořeným, vyvinutým, a/nebo uvedeným do praxe v důsledku nebo v souvislosti s prováděním Studie, a/nebo používáním Studijního léku nebo Důvěrných informací společně s právy duševního vlastnictví (stávajícími i budoucími) s nimi souvisejícími (dále jen „Duševní vlastnictví“), které vytvořilo Zdravotnické zařízení, Hlavní zkoušející nebo Studijní personál, samostatně nebo společně s ostatními jako výsledek práce prováděné na základě této Smlouvy, a to v největším možném rozsahu povoleném příslušnými zákonnými předpisy. Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející budou neprodleně písemně informovat PSI a Zadavatele o veškerém Duševním vlastnictví vytvořeném nebo uvedeném do praxe Zdravotnickým zařízením, Hlavním zkoušejícím a/nebo Studijním personálem v souvislosti se Studií. Na žádost Zadavatele zajistí Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející převod veškerých práv a zájmů týkajících se Duševního vlastnictví na Zadavatele bez další odměny a poskytnou přiměřenou součinnost k získání patentu včetně zajištění podpisu dokumentů k převodu objevu nebo jiných dokumentů. b) Všechny strany této Smlouvy a Zadavatel si i nadále ponechají veškerá práva, nároky a podíly na jakémkoli Duševním vlastnictví, které daná strana nebo Zadavatel vlastnili před začátkem platnosti této Smlouvy nebo na které license grant or assignment, express or implied, by estoppel or otherwise, is intended by, or shall be inferred from, this Agreement except to the extent necessary for each party to fulfill its obligations under this Agreement or otherwise give effect to this Agreement.
Smoke Free Environment The Lessor shall make all parts of the leased premise smoke-free. "
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
Workplace Violence Prevention and Crisis Response (applicable to any Party and any subcontractors and sub-grantees whose employees or other service providers deliver social or mental health services directly to individual recipients of such services): Party shall establish a written workplace violence prevention and crisis response policy meeting the requirements of Act 109 (2016), 33 VSA §8201(b), for the benefit of employees delivering direct social or mental health services. Party shall, in preparing its policy, consult with the guidelines promulgated by the U.S. Occupational Safety and Health Administration for Preventing Workplace Violence for Healthcare and Social Services Workers, as those guidelines may from time to time be amended. Party, through its violence protection and crisis response committee, shall evaluate the efficacy of its policy, and update the policy as appropriate, at least annually. The policy and any written evaluations thereof shall be provided to employees delivering direct social or mental health services. Party will ensure that any subcontractor and sub-grantee who hires employees (or contracts with service providers) who deliver social or mental health services directly to individual recipients of such services, complies with all requirements of this Section.
Solid Waste Solid Waste collection shall be pursuant to Town regulations.
Joint Occupational Health and Safety Committee The Employer and the Union recognize the role of the joint Occupational Health and Safety Committee in promoting a safe and healthful workplace. The parties agree that a Joint Occupational Health and Safety Committee shall be established for each Employer covered by this Collective Agreement. The Committee shall govern itself in accordance with the provisions of the Industrial Health and Safety Regulations made pursuant to the Workers’ Compensation Act. The Committee shall be as between the Employer and the Union, with equal representation, and with each party appointing its own representatives. Representatives of the Union shall be chosen by the Union membership or appointed by the Union. All minutes of the meetings of the Joint Occupational Health & Safety Committee will be recorded in a mutually agreeable format and will be sent to the Union. The Union further agrees to actively pursue with the other Health Care Unions a Joint Union Committee for the purposes of this Article. The Employer agrees to provide or cause to be provided to Employer members of the Joint Occupational Health and Safety Committee adequate training and orientation to the duties and responsibilities of committee members to allow the incumbents to fulfil those duties competently. The Union agrees to provide or cause to be provided to Union members of the Joint Occupational Health and Safety Committee adequate training and orientation to the duties and responsibilities of committee members to allow the incumbents to fulfil those duties competently. Such training and orientation shall take place within six (6) months of taking office.
