Cactus Mill Sample Clauses

Open Split View

Download

Share

Cite

Cactus Mill 

Sample 1

Save

Copy

Related to Cactus Mill

• Porcupine Site Highway 11 and the City of Timmins Thunder Bay and District Toronto/York-Peel

• Cloud storage DSHS Confidential Information requires protections equal to or greater than those specified elsewhere within this exhibit. Cloud storage of Data is problematic as neither DSHS nor the Contractor has control of the environment in which the Data is stored. For this reason: (1) DSHS Data will not be stored in any consumer grade Cloud solution, unless all of the following conditions are met: (a) Contractor has written procedures in place governing use of the Cloud storage and Contractor attests in writing that all such procedures will be uniformly followed. (b) The Data will be Encrypted while within the Contractor network. (c) The Data will remain Encrypted during transmission to the Cloud. (d) The Data will remain Encrypted at all times while residing within the Cloud storage solution. (e) The Contractor will possess a decryption key for the Data, and the decryption key will be possessed only by the Contractor and/or DSHS. (f) The Data will not be downloaded to non-authorized systems, meaning systems that are not on either the DSHS or Contractor networks. (g) The Data will not be decrypted until downloaded onto a computer within the control of an Authorized User and within either the DSHS or Contractor’s network. (2) Data will not be stored on an Enterprise Cloud storage solution unless either: (a) The Cloud storage provider is treated as any other Sub-Contractor, and agrees in writing to all of the requirements within this exhibit; or, (b) The Cloud storage solution used is FedRAMP certified. (3) If the Data includes protected health information covered by the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), the Cloud provider must sign a Business Associate Agreement prior to Data being stored in their Cloud solution.

• Summer Session A. All ASEs employed in the Summer Session shall receive the same general range adjustment as ASEs received in the preceding Fall term. B. The following articles apply to ASEs who are employed in the summer session: Recognition, Wages (range adjustment only), DCP, Travel, Health and Safety, Leaves, Holidays, Duration, Workspace and Instructional Support, Parking, Grievance and Arbitration, Waiver, Management and Academic Rights, No Strikes, Non-Discrimination, Union Access and Rights, Union Security, Discipline and Dismissal, Emergency Layoff, Employment Files and Evaluations, Definitions, Severability, Labor-Management Meetings, and Classifications. C. The remainder of the articles in the agreement does not apply to ASEs who are employed in the summer session. D. The topic of Summer Session, and effects of changes on terms and conditions of employment for ASEs employed in Summer Session, shall be reopened for bargaining commencing no later than January 2, 2001.

• Power System Stabilizers The Developer shall procure, install, maintain and operate Power System Stabilizers in accordance with the requirements identified in the Interconnection Studies conducted for Developer’s Large Generating Facility. NYISO and Connecting Transmission Owner reserve the right to reasonably establish minimum acceptable settings for any installed Power System Stabilizers, subject to the design and operating limitations of the Large Generating Facility. If the Large Generating Facility’s Power System Stabilizers are removed from service or not capable of automatic operation, the Developer shall immediately notify the Connecting Transmission Owner and NYISO. The requirements of this paragraph shall not apply to wind generators.

• Dark Fiber Transport Dark Fiber Transport is defined as Dedicated Transport that consists of unactivated optical interoffice transmission facilities without attached signal regeneration, multiplexing, aggregation or other electronics. Except as set forth in Section 6.9.1 below, BellSouth shall not be required to provide access to Dark Fiber Transport Entrance Facilities pursuant to this Agreement.

• COVID-19 Vaccine Passports Pursuant to Texas Health and Safety Code, Section 161.0085(c), Contractor certifies that it does not require its customers to provide any documentation certifying the customer’s COVID-19 vaccination or post-transmission recovery on entry to, to gain access to, or to receive service from the Contractor’s business. Contractor acknowledges that such a vaccine or recovery requirement would make Contractor ineligible for a state-funded contract.

• PLANT CLOSURE 29.01 In the event the Company closes the plant at the Cambridge location as a result of the loss of business or a discontinuation of all operations, severance pay will be calculated at one (1) week’s regular pay per year of service. The severance payment, so calculated, is inclusive of any severance payment required by the Ontario Employment Standards Act (Revised 2000). This agreement is not applicable to a sale of the business or if the closure is occasioned by a labour dispute.

• Signaling Link Transport 9.2.1 Signaling Link Transport is a set of two or four dedicated 56 kbps transmission paths between Global Connection-designated Signaling Points of Interconnection that provide appropriate physical diversity.

• Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

• Dewatering (a) Where the whole of a site is so affected by surface water following a period of rain that all productive work is suspended by agreement of the Parties, then dewatering shall proceed as above with Employees so engaged being paid at penalty rates as is the case for safety rectification work. This work is typically performed by Employees engaged within CW1, CW2 or CW3 classifications. When other Employees are undertaking productive work in an area or areas not so affected then dewatering will only attract single time rates. (b) Where a part of a site is affected by surface water following a period of rain, thus rendering some areas unsafe for productive work, consistent with the Employer’s obligations under the OH&S Act, appropriate Employees shall assist in the tidying up of their own work site or area if it is so affected. Where required, appropriate Employees will be provided with the appropriate PPE. Such work to be paid at single time rates. Productive work will continue in areas not so affected. (c) To avoid any confusion any ‘dewatering’ time which prevents an Employee from being engaged in their normal productive work is not included in any calculation for the purposes of determining whether an Employee is entitled to go home due to wet weather (refer clauses 32.4 and 32.5)