Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
General Manager Secondary Contact Email Secondary Contact Phone Secondary Contact Fax Secondary Contact Mobile 1 Administration Fee Contact Name Administration Fee Contact Email 1 9 Administration Fee Contact Phone 2 0
General Management In the discharge of its general duty to manage the successful performance of the Services, Vendor shall:
3.2.1.1. within thirty (30) calendar days of the Effective Date, identify to Citizens the primary and secondary management contacts responsible for the oversight and management of Services for Citizens;
3.2.1.2. ensure Vendor Staff tasked with management and oversight of the Services are available promptly to perform Services during Business Hours;
3.2.1.3. ensure each assigned Adjuster submits a time record directly to Vendor’s manager or point of contact. At any time during this Agreement, Citizens may require copies of time records from Vendor;
3.2.1.4. ensure that no Vendor Staff carries a weapon on their person while performing Services;
3.2.1.5. ensure that no Vendor Staff uses impairing drugs, chemicals, or alcohol while performing Services;
3.2.1.6. ensure that Vendor Staff avoid using their duties and obligations under this Agreement to engage in any conduct that could create either an actual or perceived conflict of interest, such as due to an ongoing business relationship with an entity other than Citizens that would enable Vendor Staff to receive an improper benefit or unfair competitive advantage;
3.2.1.7. ensure that the Services comply with the Best Claims Practices & Estimating Guidelines as applicable to each Service Category and any other policies or processes set forth by Citizens, including but not limited to:
a. monitoring applicable file production on a weekly basis to determine compliance with Citizens’ production requirements; and,
b. providing detailed reports to Citizens related to Vendor performance upon request.
Executive Management The PH-MCO must include in its Executive Management structure: • A full-time Administrator with authority over the entire operation of the PH-MCO. • A full-time HealthChoices Program Manager to oversee the operation of the Agreement, if different than the Administrator. • A full-time Medical Director who is a current Pennsylvania-licensed physician. The Medical Director must be actively involved in all major clinical program components of the PH-MCO and directly participates in the oversight of the SNU, QM Department and UM Department. The Medical Director and his/her staff/consultant physicians must devote sufficient time to the PH-MCO to provide timely medical decisions, including after-hours consultation, as needed. • A full-time Pharmacy Director who is a current Pennsylvania-licensed pharmacist. The Pharmacy Director oversees the outpatient drug management and serves on the PH-MCO P&T Committee. • A Dental Director who is a current Pennsylvania-licensed Doctor of Dental Medicine or Doctor of Dental Surgery. The Dental Director may be a consultant or employee but must be available at a minimum of 30 hours per week. The Dental Director must be actively involved in all program components related to dental services including, but not limited to, dental provider recruitment strategy, assessment of dental network adequacy, providing oversight and strategic direction in the quality of dental services provided, actively engaged in the development and implementation of quality initiatives, and monitor the performance of the dental benefit manger if dental benefits are subcontracted. A full-time Director of Quality Management who is a Pennsylvania- licensed RN, physician or physician's assistant or is a Certified Professional in Healthcare Quality by the National Association for Healthcare Quality Certified in Healthcare Quality and Management by the American Board of Quality Assurance and Utilization Review Providers. The Director of Quality Management must be located in Pennsylvania and have experience in quality management and quality improvement. Sufficient local staffing under this position must be in place to meet QM Requirements. The primary functions of the Director of Quality Management position are: • Evaluate individual and systemic quality of care • Integrate quality throughout the organization • Implement process improvement • Resolve, track, and trend quality of care complaints • Develop and maintain a credentialed Provider network • A full-time CFO to oversee the budget and accounting systems implemented by the PH-MCO. The CFO must ensure the timeliness and accuracy of all financial reports. The CFO shall devote sufficient time and resources to responsibilities under this Agreement. • A full-time Information Systems Coordinator, who is responsible for the oversight of all information systems issues with the Department. The Information Systems Coordinator must have a good working knowledge of the PH-MCO's entire program and operation, as well as the technical expertise to answer questions related to the operation of the information system. • These full time positions must be solely dedicated to the PA HealthChoices Program.
Prosthodontics We Cover prosthodontic services as follows:
Postoupení Each of CRO and Xxxxxxx shall have the right to assign this Agreement and shall use reasonable efforts to provide prior written notice thereof to Institution. Neither Institution nor Principal Investigator shall assign its rights or duties under this Agreement to another without prior written consent of XXX and Xxxxxxx. Any assignment in violation of this Section 16 will be null and void. Subject to the foregoing, this Agreement shall bind and inure to the benefit of the respective Parties and their successors and assigns. Jak CRO, tak společnost Xxxxxxx mají právo postoupit tuto smlouvu a vynaloží přiměřené úsilí, aby o tom poskytovatele vyrozuměly písemně předem. Poskytovatel ani hlavní zkoušející nepostoupí svá práva ani povinnosti vyplývající z této smlouvy jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu CRO a společnosti Janssen. Jakékoliv postoupení v rozporu s tímto bodem 16 bude neplatné. Na základě výše uvedeného bude tato smlouva závazná a prospěšná pro příslušné smluvní strany a jejich nástupce a postupníky.
India No country-specific provisions apply.
Orthodontics We Cover orthodontics used to help restore oral structures to health and function and to treat serious medical conditions such as: cleft palate and cleft lip; maxillary/mandibular micrognathia (underdeveloped upper or lower jaw); extreme mandibular prognathism; severe asymmetry (craniofacial anomalies); ankylosis of the temporomandibular joint; and other significant skeletal dysplasias.
Corporate Services This Agreement sets forth the terms and conditions for the provision by PROVIDING PARTY to RECEIVING PARTY of various corporate services and products, as more fully described below and in Schedule 1.1(a) attached hereto (the Scheduled Services, the Omitted Services, the Resumed Services and Special Projects (as defined below), collectively, the “Corporate Services”).
Footwear Where an employee is required by the College or by legislation, in order to perform his/her duties, to acquire and wear protective footwear, the employee shall provide the College with proof of purchase by March 1 each year and the College shall reimburse such employee, on the first pay day in April in each year, up to a maximum of one hundred and fifty dollar ($150.00). In situations other than the foregoing, the College may, in its discretion, (which discretion shall not be unreasonably exercised) reimburse such expense where it is recommended by the health and safety committee constituted under the Occupational Health and Safety Act.
