Municipality of Aveiro
Municipality of Aveiro Sample Clauses
Related to Municipality of Aveiro
Criminal Records Bureau Checks The Academy shall comply with the requirements of paragraph 4 of the Schedule to the Education (Independent School Standards) (England) Regulations 2003 (as amended) in relation to carrying out enhanced criminal records checks, obtaining enhanced criminal records certificates and making any further checks, as required and appropriate for members of staff, supply staff, individual Governors and the Chair of the Governing Body.
Public Works Installation work which is considered public works is excluded from purchase under this Contract. Historically, the New York State Bureau of Public Works has maintained that installation, maintenance, and repair of equipment attached to any wall, ceiling, or floor, or affixed by hard wiring or plumbing is public work. In contrast, installation of a piece of equipment which is portable or a “plug-in” free-standing unit would not be considered public work. Thus, this Contract does not authorize installation where the equipment becomes a permanent part of the building structure, or is otherwise incorporated into the fabric of the building (e.g. installation on a wall, ceiling, or floor in a fixed location, or affixed by hard-wiring or plumbing). See Xxxxxxxx X, §00 Prevailing Wage Rates – Public Works
THE CITY OF LINCOLN, NEBRASKA ATTEST: City Clerk CITY OF LINCOLN, NEBRASKA Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Mayor Approved by Executive Order No. dated
SBC-12STATE 47.1.1 The terms contained in this Agreement and any Appendices, Attachments, Exhibits, Schedules, and Addenda constitute the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof, superseding all prior understandings, proposals and other communications, oral or written between the Parties during the negotiations of this Agreement and through the execution and/or Effective Date of this Agreement. This Agreement shall not operate as or constitute a novation of any agreement or contract between the Parties that predates the execution and/or Effective Date of this Agreement.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Argentina Caja de Valores S A. Australia Austraclear Limited Reserve Bank Information and Transfer System Austria Öesterreichische Kontrollbank AG (Wertpapiersammelbank Division) Belgium Caisse Interprofessionnelle de Dépôt et de Virement de Titres S.A. Banque Nationale de Belgique Brazil Companhia Brasileira de Liquidaçao e Custodia (CBLC) Bolsa de Valores de Rio de Janeiro All SSB clients presently use CBLC Central de Custodia e de Liquidação Financeira de Titulos Bulgaria Central Depository AD Bulgarian National Bank Canada The Canadian Depository for Securities Limited People’s Republic Shanghai Securities Central Clearing and of China Registration Corporation Shenzhen Securities Central Clearing Co., Ltd. Costa Rica Central de Valores S.A. (CEVAL) Croatia Ministry of Finance National Bank of Croatia Czech Republic Stredisko cenných papírů Czech National Bank Denmark Værdipapircentralen (the Danish Securities Center) Egypt Misr Company for Clearing, Settlement, and Central Depository Estonia Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium Finland The Finnish Central Securities Depository France Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières (SICOVAM) Germany Deutsche Börse Clearing AG Greece The Central Securities Depository (Apothetirion Titlon AE) Hong Kong The Central Clearing and Settlement System Central Money Markets Unit Hungary The Central Depository and Clearing House (Budapest) Ltd. (KELER) India The National Securities Depository Limited Indonesia Bank Indonesia Ireland Central Bank of Ireland Securities Settlement Office Israel The Tel Aviv Stock Exchange Clearing House Ltd. Bank of Israel Italy Monte Titoli S.p.A. Banca d’Italia Ivory Coast Depositaire Central – Banque de Règlement Jamaica The Jamaican Central Securities Depository Japan Bank of Japan Net System Kenya Central Bank of Kenya Republic of Korea Korea Securities Depository Corporation Latvia The Latvian Central Depository Lebanon The Custodian and Clearing Center of Financial Instruments for Lebanon and the Middle East (MIDCLEAR) X.X.X. The Central Bank of Lebanon Lithuania The Central Securities Depository of Lithuania Malaysia The Malaysian Central Depository Sdn. Bhd. Bank Negara Malaysia, Scripless Securities Trading and Safekeeping System Mauritius The Central Depository & Settlement Co. Ltd. Mexico S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto para el Depósito de Valores) Morocco Maroclear The Netherlands Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (NECIGEF) De Nederlandsche Bank N.V. New Zealand New Zealand Central Securities Depository Limited Norway Verdipapirsentralen (the Norwegian Registry of Securities) Oman Muscat Securities Market Pakistan Central Depository Company of Pakistan Limited Peru Caja de Valores y Liquidaciones S.A. (CAVALI) Philippines The Philippines Central Depository, Inc. The Registry of Scripless Securities (XXXX) of the Bureau of the Treasury Poland The National Depository of Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) Central Treasury Bills Registrar Portugal Central de Valores Mobiliários (Central) Romania National Securities Clearing, Settlement and Depository Co. Bucharest Stock Exchange Registry Division Singapore The Central Depository (Pte) Limited Monetary Authority of Singapore Slovak Republic Stredisko Cenných Papierov National Bank of Slovakia Slovenia Klirinsko Depotna Xxxxxx x.x. South Africa The Central Depository Limited Spain Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Banco de España, Central de Anotaciones en Cuenta Sri Lanka Central Depository System (Pvt) Limited Sweden Värdepapperscentralen AB (the Swedish Central Securities Depository) Switzerland Schweizerische Effekten - Giro AG Taiwan - R.O.C. The Taiwan Securities Central Depository Co., Ltd. Thailand Thailand Securities Depository Company Limited Tunisia Société Tunisienne Interprofessionelle de Compensation et de Dépôt de Valeurs Mobilières Central Bank of Tunisia Tunisian Treasury Turkey Takas ve Saklama Bankasi A.S. (TAKASBANK) Central Bank of Turkey Ukraine The National Bank of Ukraine United Kingdom The Bank of England, The Central Gilts Office and The Central Moneymarkets Office Uruguay Central Bank of Uruguay Venezuela Central Bank of Venezuela Zambia Lusaka Central Depository Limited Bank of Zambia
Liability of Portfolio Supervisor The Portfolio Supervisor shall be under no liability to the Unit holders for any action taken or for refraining from the taking of any action in good faith pursuant to this Indenture or for errors in judgment, but shall be liable only for its own willful misfeasance, bad faith or gross negligence in the performance of its duties or by reason of its reckless disregard of its obligations and duties hereunder."
Joint Funded Project with the Ohio Department of Transportation In the event that the Recipient does not have contracting authority over project engineering, construction, or right-of-way, the Recipient and the OPWC hereby assign certain responsibilities to the Ohio Department of Transportation, an authorized representative of the State of Ohio. Notwithstanding Sections 4, 6(a), 6(b), 6(c), and 7 of the Project Agreement, Recipient hereby acknowledges that upon notification by the Ohio Department of Transportation, all payments for eligible project costs will be disbursed by the Grantor directly to the Ohio Department of Transportation. A Memorandum of Funds issued by the Ohio Department of Transportation shall be used to certify the estimated project costs. Upon receipt of a Memorandum of Funds from the Ohio Department of Transportation, the OPWC shall transfer funds directly to the Ohio Department of Transportation via an Intra- State Transfer Voucher. The amount or amounts transferred shall be determined by applying the Participation Percentages defined in Appendix D to those eligible project costs within the Memorandum of Funds. In the event that the Project Scope is for right-of-way only, notwithstanding Appendix D, the OPWC shall pay for 100% of the right-of-way costs not to exceed the total financial assistance provided in Appendix C.
Department of Agriculture United States Department of Agriculture at 0-000-000-0000, 000-000-0000, or xxxx://xxx.xxxxx.xxx/plantind/ to determine those specific project sites located in the quarantined area or for any regulated article used on this project originating in a quarantined county.
District The public agency or the school district for which the Work is performed. The governing board of the District or its designees will act for the District in all matters pertaining to the Contract. The District may, at any time: 1.1.23.1 Direct Developer to communicate with or provide notice to the Construction Manager or the Architect on matters for which the Contract Documents indicate Developer will communicate with or provide notice to the District; and/or 1.1.23.2 Direct the Construction Manager or the Architect to communicate with or direct Developer on matters for which the Contract Documents indicate the District will communicate with or direct Developer.
