Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Operations Fire An “Operations Fire” is a fire caused by Purchaser’s Operations other than a Neg- ligent Fire.
Procurement All goods, works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Financing shall be procured in accordance with the provisions of Section III of Schedule 2 to the Financing Agreement.
Procurement Planning Prior to the issuance of any invitations to bid for contracts, the proposed procurement plan for the Project shall be furnished to the Association for its review and approval, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Appendix 1 to the Guidelines. Procurement of all goods and works shall be undertaken in accordance with such procurement plan as shall have been approved by the Association, and with the provisions of said paragraph 1.
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
S.A 59:1-1 et seq.), the New Jersey Contractual Liability Act (N.J.
Contractor Name Business License #: Address: City, State, Zip Code: Telephone: Facsimile: Email: * If you are an independent contractor you are required to obtain a business license with the City of Thousand Oaks. Contractor certifies under penalty of perjury that Contractor is a Sole Proprietor Corporation Limited Liability Company Partnership Nonprofit Corporation Other [describe: ]
Reservations for Registry Operations The following ASCII labels must be withheld from registration or allocated to Registry Operator at All Levels for use in connection with the operation of the registry for the TLD: WWW, RDDS and WHOIS. The following ASCII label must be allocated to Registry Operator at All Levels for use in connection with the operation of the registry for the TLD: NIC. Registry Operator may activate WWW, RDDS and WHOIS in the DNS, but must activate NIC in the DNS, as necessary for the operation of the TLD. None of WWW, RDDS, WHOIS or NIC may be released or registered to any person (other than Registry Operator) or third party. Upon conclusion of Registry Operator’s designation as operator of the registry for the TLD all such withheld or allocated names shall be transferred as specified by ICANN. Registry Operator may self-allocate and renew such names without use of an ICANN accredited registrar, which will not be considered Transactions for purposes of Section 6.1 of the Agreement. Registry Operator may activate in the DNS at All Levels up to one hundred (100) names (plus their IDN variants, where applicable) necessary for the operation or the promotion of the TLD. Registry Operator must act as the Registered Name Holder of such names as that term is defined in the then-current ICANN Registrar Accreditation Agreement (RAA). These activations will be considered Transactions for purposes of Section 6.1 of the Agreement. Registry Operator must either (i) register such names through an ICANN-accredited registrar; or (ii) self-allocate such names and with respect to those names submit to and be responsible to ICANN for compliance with ICANN Consensus Policies and the obligations set forth in Subsections 3.7.7.1 through 3.7.7.12 of the then-current RAA (or any other replacement clause setting out the terms of the registration agreement between a registrar and a registered name holder). At Registry Operator’s discretion and in compliance with all other terms of this Agreement, such names may be released for registration to another person or entity. Registry Operator may withhold from registration or allocate to Registry Operator names (including their IDN variants, where applicable) at All Levels in accordance with Section 2.6 of the Agreement. Such names may not be activated in the DNS, but may be released for registration to another person or entity at Registry Operator’s discretion. Upon conclusion of Registry Operator’s designation as operator of the registry for the TLD, all such names that remain withheld from registration or allocated to Registry Operator shall be transferred as specified by ICANN. Upon ICANN’s request, Registry Operator shall provide a listing of all names withheld or allocated to Registry Operator pursuant to Section 2.6 of the Agreement. Registry Operator may self-allocate and renew such names without use of an ICANN accredited registrar, which will not be considered Transactions for purposes of Section 6.1 of the Agreement.
Postoupení Each of CRO and Xxxxxxx shall have the right to assign this Agreement and shall use reasonable efforts to provide prior written notice thereof to Institution. Neither Institution nor Principal Investigator shall assign its rights or duties under this Agreement to another without prior written consent of XXX and Xxxxxxx. Any assignment in violation of this Section 16 will be null and void. Subject to the foregoing, this Agreement shall bind and inure to the benefit of the respective Parties and their successors and assigns. Jak CRO, tak společnost Xxxxxxx mají právo postoupit tuto smlouvu a vynaloží přiměřené úsilí, aby o tom poskytovatele vyrozuměly písemně předem. Poskytovatel ani hlavní zkoušející nepostoupí svá práva ani povinnosti vyplývající z této smlouvy jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu CRO a společnosti Janssen. Jakékoliv postoupení v rozporu s tímto bodem 16 bude neplatné. Na základě výše uvedeného bude tato smlouva závazná a prospěšná pro příslušné smluvní strany a jejich nástupce a postupníky.
PROCUREMENT LOBBYING To the extent this agreement is a "procurement contract" as defined by State Finance Law Sections 139-j and 139-k, by signing this agreement the contractor certifies and affirms that all disclosures made in accordance with State Finance Law Sections 139-j and 139-k are complete, true and accurate. In the event such certification is found to be intentionally false or intentionally incomplete, the State may terminate the agreement by providing written notification to the Contractor in accordance with the terms of the agreement.
