Good Offices, Conciliation or Mediation 1. The Parties may at any time agree to good offices, conciliation or mediation. They may begin at any time and be terminated by either Party at any time.
2. If the Parties agree, procedures for good offices, conciliation or mediation may continue while the dispute proceeds for resolution before an arbitral tribunal appointed under Article 15.5.
3. All proceedings under this Article shall be confidential and without prejudice to the rights of either Party in any further proceedings under the provisions of this Chapter.
Grievance Mediation Nothing in this Article precludes the Parties from mutually agreeing to grievance mediation during any stage of the grievance procedure. The agreement shall be made in writing and stipulate the name of the person and the time line for grievance mediation to occur.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Mandatory Mediation Prior to and as a condition of either Party’s filing suit in state or federal court, the Parties shall engage in a mediated settlement conference in accordance with the North Carolina Superior Court Rules Implementing Statewide Mediation. The Parties shall mediate in good faith until settlement is reached or an impasse is declared by the mediator.
Sarnia-Lambton The full-time Nurse(s) assigned to a team will have first priority for RN work assignment within the team. Continuity of care for the patients shall be considered when determining patient assignments. The primary Nurse for a patient may be a full-time Nurse or a part-time Nurse. In all cases where there is work, which cannot be done by the full-time Nurse, the work shall be assigned to other Nurses in the following order:
Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.
VOETSTOOTS The PROPERTY is sold:
8.1. Voetstoots in accordance with the Sectional Plan and the participation quota endorsed thereon with the opening of the Sectional Title Register, or as they are endorsed already, and any amendments or adjustments thereto from time to time in accordance with the terms of the Act and without any warranties express or implied, the SELLER shall not be liable for any patent or latent defects. Should the extent of the Section or of the PROPERTY differ from that which is contained in the title deed or sectional plan or any amendment thereto, the SELLER shall not be liable for any shortfall or be entitled to any compensation for any surplus.
8.2. Subject to all the conditions and Regulations of the Act.
8.3. The PURCHASER acknowledges that this is not a construction contract and that he is purchasing a completed unit. The PURCHASER shall not have the right to interfere in any way with the building operations of the SELLER’S employees. He shall also have no right to retention. This Clause is also applicable in the case of the bank holding back any retention amount out of its own accord or on request of the PURCHASER.
8.4. The SELLER undertakes to erect the unit according to the general building standards as set by Financial Institutions. The unit is be registered with the NHBRC.
8.5. Should a dispute arise or be declared, such dispute shall be resolved by an Arbitrator appointed by the Developer. The costs in respect thereof shall be borne by the unsuccessful party. Pending the outcome of the dispute, the PURCHASER shall be obliged to pay the outstanding amount to the Conveyancers who shall hold it in trust.
Plagiarism The appropriation of another person's ideas, processes, results, or words without giving appropriate credit.
Dispute Resolution; Mediation (a) Either party may commence the dispute resolution process of this Section 8.2 by giving the other party written notice (a “Dispute Notice”) of any controversy, claim or dispute of whatever nature arising out of or relating to or in connection with this Agreement, any Ancillary Agreement or the breach, termination, enforceability or validity thereof (a “Dispute”) which has not been resolved in the normal course of business or as provided in the relevant Ancillary Agreement. The parties shall attempt in good faith to resolve any Dispute by negotiation between executives of each party (“Senior Party Representatives”) who have authority to settle the Dispute and, unless discussions between the parties are already at a senior management level, who are at a higher level of management than the Persons who have direct responsibility for the administration of this Agreement or the relevant Ancillary Agreement. Within fifteen (15) days after delivery of the Dispute Notice, the receiving party shall submit to the other a written response (the “Response”). The Dispute Notice and the Response shall include (i) a statement setting forth the position of the party giving such notice and a summary of arguments supporting such position and (ii) the name and title of such party’s Senior Party Representative and any other Persons who will accompany the Senior Party Representative at the meeting at which the parties will attempt to settle the Dispute. Within thirty (30) days after the delivery of the Dispute Notice, the Senior Party Representatives of both parties shall meet at a mutually acceptable time and place, and thereafter as often as they reasonably deem necessary, to attempt to resolve the Dispute. The parties shall cooperate in good faith with respect to any reasonable requests for exchanges of Information regarding the Dispute or a Response thereto.
(b) If the Dispute has not been resolved within sixty (60) days after delivery of the Dispute Notice, or if the parties fail to meet within thirty (30) days after delivery of the Dispute Notice as hereinabove provided, the parties shall make a good faith attempt to settle the Dispute by mediation pursuant to the provisions of this Section 8.2 before resorting to arbitration contemplated by Section 8.3 or any other dispute resolution procedure that may be agreed by the parties.
(c) All negotiations, conferences and discussions pursuant to this Section 8.2 shall be confidential and shall be treated as compromise and settlement negotiations. Nothing said or disclosed, nor any document produced, in the course of such negotiations, conferences and discussions that is not otherwise independently discoverable shall be offered or received as evidence or used for impeachment or for any other purpose in any current or future arbitration.
(d) Unless the parties agree otherwise, the mediation shall be conducted in accordance with the CPR Institute for Dispute Resolution Model Procedure for Mediation of Business Disputes in effect on the date of this Agreement by a mediator mutually selected by the parties.
(e) Within thirty (30) days after the mediator has been selected as provided above, both parties and their respective attorneys shall meet with the mediator for one (1) mediation session, it being agreed that each party representative attending such mediation session shall be a Senior Party Representative with authority to settle the Dispute. If the Dispute cannot be settled at such mediation session or at any mutually agreed continuation thereof, either party may give the other and the mediator a written notice declaring the mediation process at an end.
(f) Costs of the mediation shall be borne equally by the parties involved in the matter, except that each party shall be responsible for its own expenses.
(g) Any Dispute regarding the following matters is not required to be negotiated or mediated prior to seeking relief from an arbitrator or, if applicable, from a court pursuant to Section 10.14: (i) breach of any obligation of confidentiality or waiver of Privilege; and (ii) any other claim where interim relief is sought to prevent serious and irreparable injury to one of the parties. However, the parties to the Dispute shall make a good faith effort to negotiate and mediate such Dispute, according to the above procedures, while such arbitration is pending.
Special rules for partnerships Partnerships that conduct a trade or business in the United States are generally required to pay a withholding tax under section 1446 on any foreign partners’ share of effectively connected taxable income from such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received, the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Publication 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities). Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as a “saving clause.” Exceptions specified in the saving clause may permit an exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.
