Landasan Hukum Poligami Klausul Contoh

Landasan Hukum Poligami. Poligami diberikan tempat dalam peraturan perundangan bukan berarti poligami dijadikan asas atau sesuatu yang mendasar dalam undang-undang perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami merupakan pengecualian saja, yang diberikan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya diperbolehkan. Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan jalan untuk penyatuan antara dua jiwa (laki-laki dan perempuan) yang sebelumnya hidup sebagai individu, begitu perkawinan sudah dilakukan maka, individu-individu tersebut memikirkan tujuan visi misi dari keluarga secara bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Poligami sulit dihindari, sebab poligami terjadi karena berbagai macam sebab, antara lain adanya kekurangan pada Pihak isteri sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Di samping itu juga disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan. Pasal-pasal dalam perundang-undangan Indonesia tentang poligami sebenarnya sudah cukup berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu berbuat adil dan mampu xxxxxxxxx istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, perundang-undangan Indonesia berupaya menghargai isteri sebagai pasangan hidup. Terbukti bahwa untuk berpoligami suami harus mendapat persetujuan isteri. Untuk mencapai tujuan ini, perundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan yang besar kepada hakim pengadilan agama.100 Poligami juga tidak menutup kemungkinan menjadi sesuatu yang diminati oleh masyarakata Indonesia. Mulai dari permasalahan nafsu hypersex, pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan sampai keadaan dimana istri yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja. Dari persyaratan “keadian” inilah yang masih dikesampingkan oleh sebagian banyak orang. Untuk itu lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Tentunya dengan berdasarakan pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.