Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Urusan Tenaga Kerja. Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi masih diwarnai dengan besarnya tingkat pengangguran, dimana terjadi kenaikan dari tahun 2016 sebesar 2.55% dengan jumlah 22.787 jiwa, di tahun 2017 naik menjadi 3,07 dengan jumlah 27.840 dan naik lagi di tahun 2018 dengan jumlah 33.114 atau sebesar 3,67%. (berdasarkan data BPS). Penyebab permasalahan tersebut antara lain adalah rendahnya mutu SDM yang di sebabkan tidak dimilikinya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Rendahnya skill/keahlian pencari kerja juga menjadi permasalahan yang mendasar, jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan SD-SMP masih besar yang tidak memiliki pilihan lain kecuali bekerja ke luar negeri atau ke luar daerah, sehingga kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kantong TKI di Jawa Timur. Dalam era globalisasi saat ini dimana tuntutan menghadapi persaingan semakin besar ditambah dengan kemajuan teknologi informasi yang mengantarkan pada kondisi pasar kerja yang sangat disruptif, maka perlu dilakukan upgrade terhadap kualitas tenaga kerja agar mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan potensi daerah dengan optimal. Penyesuaian tersebut akan mampu menggantikan kesempatan kerja yang hilang dengan menciptakan kesempatan kerja baru. Keseimbangan antara supply dan demand tenaga kerjamenjadi instrumen penting dalam pembangunan ketenagakerjaan untuk dicapai. Guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja, maka solusi terbaik adalah melalui pelatihan kerja. Pelatihan dan pendidikan yang tidak efektif karena tidak berorientasi pada dunia kerja menjadikan daya saing tenaga kerja lemah di persaingan pasar kerja, ditambah lagi dengan dimulainya pasar kerja global. Di sisi lain minat tenaga kerja untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi begitu besar. Alih pengetahuan dan teknologi dalam pasar kerja global memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja lokal. Kesadaran masyarakat untuk membentuk organisasi agar memiliki daya tawar mulai berkembang, namun peran serta swasta masih lemah dalam mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
