City of Brecksville Sample Clauses

Open Split View

Download

Share

Cite

City of Brecksville 

Sample 1

Save

Copy

Related to City of Brecksville

• THE CITY OF LINCOLN, NEBRASKA ATTEST: City Clerk CITY OF LINCOLN, NEBRASKA Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Mayor Approved by Executive Order No. dated

• Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

• Missouri CANCELLATION section is amended as follows: A ten percent (10%) penalty per month shall be applied to refunds not paid or credited within forty-five (45) days of receipt of returned Service Agreement.

• Principal Place of Business; State of Organization Borrower will not cause or permit any change to be made in its name, identity (including its trade name or names), place of organization or formation (as set forth in Section 4.1.36 hereof) or Borrower’s corporate or partnership or other structure unless Borrower shall have first notified Lender in writing of such change at least thirty (30) days prior to the effective date of such change, and shall have first taken all action required by Lender for the purpose of perfecting or protecting the lien and security interests of Lender pursuant to this Agreement, and the other Loan Documents and, in the case of a change in Borrower’s structure, without first obtaining the prior written consent of Lender, which consent may given or denied in Lender’s sole discretion. Upon Lender’s request, Borrower shall, at Borrower’s sole cost and expense, execute and deliver additional security agreements and other instruments which may be necessary to effectively evidence or perfect Lender’s security interest in the Property as a result of such change of principal place of business or place of organization. Borrower’s principal place of business and chief executive office, and the place where Borrower keeps its books and records, including recorded data of any kind or nature, regardless of the medium or recording, including software, writings, plans, specifications and schematics, has been for the preceding four months (or, if less, the entire period of the existence of Borrower) and will continue to be the address of Borrower set forth at the introductory paragraph of this Agreement (unless Borrower notifies Lender in writing at least thirty (30) days prior to the date of such change). Borrower shall promptly notify Lender of any change in its organizational identification number. If Borrower does not now have an organizational identification number and later obtains one, Borrower promptly shall notify Lender of such organizational identification number.

• LOCATION AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY The subject property is a single-storey terraced house bearing the postal address of Xx. 00, Xxxxxx 00/XX0, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx. The subject property will be sold on an “as is where is basis” and subject to a reserve price of RM310,000.00 (RINGGIT MALAYSIA THREE HUNDRED TEN THOUSAND ONLY) and subject to the Conditions of Sale and by way of an Assignment from the above Assignee/Bank subject to the consent being obtained by the Purchaser from the Developer and other relevant authorities if any, including all terms, conditions, stipulations and covenants which were and may be imposed by the Developer and the relevant authorities. Any arrears of quit rent, assessments and service or maintenance charges which may be lawfully due to any relevant authority or the Developer up to the date of auction sale of the property shall be paid out of the purchase money upon receipt of full purchase price. All other fees, costs and charges relating to the transfer and assignment of the property shall be borne by the successful Purchaser. Online bidders are further subject to the Terms & Conditions on xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. All intending bidders are required to deposit 10% of the fixed reserve price for the said property by Bank Draft or Cashier’s Order in favour of UOBM for KRISHNAMAL A/P MURLIGIAH & XXXXXXXXXXX A/L XXXXXXX or remit the same through online banking transfer, one (1) working day before auction date. The balance of the purchase money shall be paid by the Purchaser within one hundred and twenty (120) days from the date of auction sale to UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD via Real Time Electronics Transfer of Funds and Securities (XXXXXX). For online bidders please refer to the Terms & Conditions on xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx on the manner of payment of the deposit. FOR FURTHER PARTICULARS, please contact M/S HOE & MOIRA, of Xxxxx 000X (Xxxxx), 0xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx. (Ref:H&M/MT/Z4P/CB23/16) Tel.: 00-000 0000, Fax: 00-000 0000) the Assignee herein or the undermentioned Auctioneer. Suite C-20-3A, Level 20, Block C, Megan Avenue II, / XXXXX XXXXX BIN XXXXXX 00, Xxxxx Xxx Xxxx Xxxx, 50450 Kuala Lumpur (Licensed Auctioneers) Tel No.: 00-0000 0000 Fax No.: 00-0000 0000 Our Ref: LIAN/UOB1035HM Website: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx [berkuatkuasa dari 1.11.2022, perniagaan perbankan pengguna (consumer banking business) CITIBANK BERHAD (No. Syarikat: 199401011410 (297089-M) telah dipindahmilik kepada xxx diletakhakkan kepada UOB di bawah Perintah Letakhak bertarikh 12.10.2022 melalui Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Saman Pemula No. WA-24NCC-903-09/2022] Dalam menjalankan xxx xxx kuasa xxxx telah diberikan kepada Pihak Pemegang Serahhak/Bank dibawah Perjanjian Kemudahan, Penyerahanhak xxx Surat Kuasa Wakil kesemuanya Bertarikh 09hb Julai, 2001 diantara Pihak Penyerahhak, Pihak Pelanggan xxx Pihak Pemegang Serahhak/Bank yang diperbuat dalam perkara diatas, adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Pihak Pemegang Serahhak/Bank tersebut dengan bantuan Pelelong yang tersebut dibawah.

• Kentucky The Company has a performance bond with the Great American Insurance Company, 000 X. 0xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx 00000. You are entitled to make a direct claim against the insurer upon the failure of the Company to pay any claim within 60 days after the claim has been filed with the Company.

• Headquarters 11.1 This article applies to employees who do not attend at or work at or work from any permanent ministry facility in the course of their duties, but for whom a permanent ministry facility or other place is designated as an employee’s “headquarters” for the purposes of the provisions of this Central Collective Agreement and of various allowances which require a headquarters to be specified. 11.2 A ministry may designate a headquarters when an employee is initially appointed to a position, or when a position is filled by an employee in accordance with Article 6 (Posting and Filling of Vacancies or New Positions), Article 7 (Pay Administration), Article 20 (Employment Stability) of this Central Collective Agreement. All job postings, notices and offers in relation to positions covered by this article shall include the designated headquarters for the position. This designation shall be the location considered by the ministry to be the most convenient for the efficient conduct of the ministry’s business, having regard to the ministry’s projection of the location of the employee’s work assignments for a period of two (2) years. It is not a requirement that the designated headquarters be a facility whose functions are related to the work to be performed by the employee, and the employee’s residence may also be designated as his or her headquarters. The Employer will supply to the Union, by December 30 of each year, a current list of headquarters designations for employees covered by this article. 11.3 By mutual agreement in writing between the ministry and an employee, a new headquarters may be designated for an employee at any time, and by mutual agreement in writing between the ministry and the employee, a temporary or seasonal headquarters may be designated for a stated period, following which the previously designated headquarters will be reinstated unless it has been changed in accordance with this article. 11.4 A ministry may change the headquarters of an employee covered by this article, if: (a) the employee’s residence has been designated as his or her headquarters and he or she subsequently initiates a change of residence; or (b) a ministry facility which has been designated as the employee’s headquarters ceases to operate as a ministry facility; or (c) the employee is assigned to a work location or work locations at least forty (40) kilometres by road from his or her existing headquarters, and it is anticipated that the employee will continue to work in the area of the new work location or work locations for at least two (2) years. 11.5 Where a ministry exercises its right to change the headquarters of an employee otherwise than by mutual agreement with the employee, the following procedure will apply: (a) The ministry shall first give notice to the employee of its intent, and shall consult with the employee to determine the employee’s interests and the employee’s preferences as to the new headquarters location. (b) The ministry shall determine the new headquarters location in a way which is equitable to both the employee and the ministry. (c) The employee shall be given three (3) months’ notice of the change in designation of the headquarters. 11.6 Where it is necessary to identify which one or more of a group of employees is to be assigned to a new headquarters, the employees to be reassigned shall be identified by considering the qualifications, availability, and current location (home, closest facility and work location). Where qualifications, availability and location are relatively equal, length of continuous service shall be used to identify the employee to be reassigned. 11.7 Employees who relocate their residences because of a change in headquarters, other than a temporary or seasonal change, in accordance with this article, shall be deemed to have been relocated for the purposes of the Employer’s policy on relocation expenses.

• LANCASTER COUNTY, NEBRASKA Contract Approved as to Form:

• Route As set forth in 47 C.F.R. § 51.319(e), a “Route” is a transmission path between one of Verizon's Wire Centers or switches and another of Verizon's Wire Centers or switches. A route between two points (e.g., Wire Center or switch “A” and Wire Center or switch “Z”) may pass through one or more intermediate Wire Centers or switches (e.g., Wire Center or switch “X”). Transmission paths between identical end points (e.g., Wire Center or switch “A” and Wire Center or switch “Z”) are the same “route,” irrespective of whether they pass through the same intermediate Wire Centers or switches, if any.

• Good Offices, Conciliation or Mediation 1. The Parties may at any time agree to good offices, conciliation or mediation. They may begin at any time and be terminated by either Party at any time. 2. If the Parties agree, procedures for good offices, conciliation or mediation may continue while the dispute proceeds for resolution before an arbitral tribunal appointed under Article 15.5. 3. All proceedings under this Article shall be confidential and without prejudice to the rights of either Party in any further proceedings under the provisions of this Chapter.