Xxx 0000 40 If any of the original parties to this Lease are non-UK parties, include an address for service in the United Kingdom for that party here. 41 The Assessment of Energy Performance of Non-Domestic Buildings (Scotland) Regulations 2016 apply to buildings or building units over 1000m² which do not meet 2002 or later building standards. Ultimate responsibility for compliance with the regulations rests with the building owner, although carrying out the measures or improvement works identified in an action plan can be delegated to a third party e.g. a tenant. 42 As a consequence of the Assessment of Energy Performance of Non-Domestic Buildings (Scotland) Regulations 2016, the importance and necessity to include Part 7 of the Schedule ("Sustainability") has increased. 43 This wording is not required if the Tenant can end this Lease only on a single specified date. 44 The conditions in this break clause are consistent with the Code for Leasing Business Premises (2007). 45 This wording is intended to ensure that the Tenant has given physical possession (ie removed itself and all of its fittings, furniture and equipment from the Premises) and that there are no subsisting occupation rights. However, the wording, in Scotland, may also be considered to include legal (vacant) possession where if the Tenant has not completely removed everything from the Premises by the Break Date (eg left behind some internal partitioning or furniture), it may lose its right to terminate the lease on the Break Date (Riverside Park Ltd v NHS Property Services Limited [2016] EWHC 1313 (Ch)). The Code for Leasing Business Premises in England & Wales published in March 2007 recommends that: “The only pre-conditions to tenants exercising any break clauses should be that they are up to date with the main rent, give up occupation and leave behind no continuing subleases. Disputes about the state of the premises, or what has been left behind or removed, should be settled later (like with normal lease expiry).” The Tenant may, therefore, want to consider deleting this wording so that there can be no doubt that the right to break is preserved, leaving the Landlord with the usual remedies against the Tenant in the event that the Tenant has not given full legal and physical possession to the Landlord on the Break Date.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
xxx/Xxxxxx/XXXXX- 19_School_Manual_FINAL pdf -page 101-102 We will continue to use the guidelines reflected in the COVID-19 school manual.
Geral O Software Apple pode permitir o acesso à iTunes Store, App Store, iCloud, Mapas e a outros serviços e sites da Apple e de terceiros (coletivamente e individualmente, “Serviços”). Tais Serviços podem não estar disponíveis em todos os idiomas ou em todos os países. O uso destes Serviços requer acesso à Internet e o uso de determinados Serviços pode requerer um ID Apple, e que você aceite termos adicionais e podem estar sujeitos a taxas adicionais. Ao usar este software em conexão com uma conta do iTunes Store, ID Apple ou outro Serviço da Apple, você concorda com os termos de serviço aplicáveis a esse Serviço, como os Termos e Condições dos Serviços de Mídia da Apple mais recentes que você pode acessar e revisar em xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx/.
Rev If a tenant is denied assistance for this reason, the owner or managing agent must follow the procedures set out in the lease. Consent: I consent to allow HUD, the O/A, or the PHA to request and obtain income information from the federal and state agencies listed on the back of this form for the purpose of verifying my eligibility and level of benefits under HUD’s assisted housing programs. Agencies To Provide Information
VOETSTOOTS The PROPERTY is sold: 8.1. Voetstoots in accordance with the Sectional Plan and the participation quota endorsed thereon with the opening of the Sectional Title Register, or as they are endorsed already, and any amendments or adjustments thereto from time to time in accordance with the terms of the Act and without any warranties express or implied, the SELLER shall not be liable for any patent or latent defects. Should the extent of the Section or of the PROPERTY differ from that which is contained in the title deed or sectional plan or any amendment thereto, the SELLER shall not be liable for any shortfall or be entitled to any compensation for any surplus. 8.2. Subject to all the conditions and Regulations of the Act. 8.3. The PURCHASER acknowledges that this is not a construction contract and that he is purchasing a completed unit. The PURCHASER shall not have the right to interfere in any way with the building operations of the SELLER’S employees. He shall also have no right to retention. This Clause is also applicable in the case of the bank holding back any retention amount out of its own accord or on request of the PURCHASER. 8.4. The SELLER undertakes to erect the unit according to the general building standards as set by Financial Institutions. The unit is be registered with the NHBRC. 8.5. Should a dispute arise or be declared, such dispute shall be resolved by an Arbitrator appointed by the Developer. The costs in respect thereof shall be borne by the unsuccessful party. Pending the outcome of the dispute, the PURCHASER shall be obliged to pay the outstanding amount to the Conveyancers who shall hold it in trust.
SMT XXXXXX XXXXXXXX, daughter of Sri Pawan Kumar Xxxxxxxx, by occupation – Housewife, (4) XXXXXXX XXXXXXXX, daughter of Sri Pawan Kumar Xxxxxxxx, by occupation – Others , all are by faith – Hindu, by Nationality – Indian, all are residing at Radhanagar Road, P.O. Burnpur, P.S. – Haripur, District – Burdwan, presently residing at Kamalgazi, P.S. Sonarpur, Kolkata – 700103, SRI PAWAN KUMAR XXXXXXXX, SMT. XXXXXXX XXXX XXXXXXXX, SMT. XXXXXX XXXXXXXX and XXXXXXX XXXXXXXX all are being represented by their Constituted Attorney, “M/S. RAJWADA GROUP” (PAN- XXXXX0000X), a Partnership Firm having its registered office at 00, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, P.S. Sonarpur, Kolkata -700 084, duly represented by its authorised signatory SRI XXXXXX XXXXXXX (PAN- XXXXX0000X), son of Late Xxxxxxxx Xxxxx Agarwal, by faith- Hindu, by Nationality- Indian, by occupation-Business, residing at 00, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Police Station Sonarpur, Kolkata- 700 084, and also residing at “Narendra Bhawan”, Kamalgazi, Post Office- Narendrapur, Police Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx 00 Xxxxxxxx, Xxxxxxx – 700103, by virtue of a Development Power of Attorney which was duly registered on 25th March, 2015, before the office of the D.S.R. IV, South 24 Parganas at Alipore which is recorded in its Book Xx. 0, XX Xxxxxx Xx. 0, pages from 5832 to 5845, Being no. 02580 for the year 2015, hereinafter called and referred to as the “OWNERS/VENDORS” (which term or expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to mean and include their heirs, executors, administrators, legal representatives and assigns) of the FIRST PART. “M/S. RAJWADA GROUP” (PAN- XXXXX0000X), a Partnership firm having its registered office at 00, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Post Office- Garia, P.S. Sonarpur, Kolkata – 700084, duly represented by its represented by one of its Partners and Constituted Attorney by virtue of registered General Power of Attorney dated 29.01.2015, registered at the Office of the Additional District Sub Registrar at Garia and recorded in Book No. IV, CD. Volume No. I, Pages from 207 to 216, Being No. 00021 for the year 2015 namely, SRI XXXXXX XXXXXXX, son of Late Xxxxxxxx Xxxxx Agarwal, by occupation- Business, by religion- Hindu, by- Nationality- Indian, residing at 00, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Post Office-Garia, Police Station-Sonarpur, Kolkata-700 084, hereinafter collectively referred to as the ‘DEVELOPER’ (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to mean and include his heirs, executors, administrators, legal representatives, and assigns) of the SECOND PART. ………, by religion - ……….., by Nationality- ……….., by occupation- ……………, residing at …………………., hereinafter called and referred to as the “PURCHASER” (which term or expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to mean and include his/her/their heirs executors, administrators, legal representatives and assigns) of the THIRD PART.
Agreement Xxx 0000 The Company shall not produce iron ore under this Agreement for transportation in any calendar year in excess of the approved production limit nor shall the total number of the mine workforce exceed the approved mine workforce without the prior consent in principle of the Minister and, subject to that consent, approval of detailed proposals in regard thereto in accordance with this Clause.
Customer Relations A. Actively promote DCP Holding Company in all Marketing, Sales, Public Relations, and Community activity. B. Strategize that the DCP Holding Company product is placed effectively before the public with emphasis on “Agent/Broker” C. Continually monitor the success, quality and effectiveness of DCP Holding Company marketing
CFR 200 328. Failure to submit such required Performance Reports may cause a delay or suspension of funding. 30 ILCS 705/1 et seq.
