Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Church Conference Vote At least two-thirds (2/3) of the professing members present at a church conference of the Local Church must vote to disaffiliate from The United Methodist Church “for reasons of conscience regarding a change in the requirements and provisions of the Book of Discipline related to the practice of homosexuality or the ordination or marriage of self-avowed practicing homosexuals as resolved and adopted by the 2019 General Conference, or the actions or inactions of its annual conference related to these issues which follow.” Local Church shall provide documentation, to the satisfaction of Annual Conference, which evidences the result of the disaffiliation vote taken at the church conference. Such documentation must be certified by an authorized officer of Local Church and shall be included as an Exhibit A to this Disaffiliation Agreement.
Action by Written Consent or Telephone Conference Any action permitted or required by the Act, the Certificate or this Agreement to be taken at a meeting of the Members may be taken without a meeting if a consent in writing, setting forth the action to be taken, is signed by the Majority Members. Such consent shall have the same force and effect as a unanimous vote at a meeting and may be stated as such in any document or instrument filed with the Secretary of State of Delaware, and the execution of such consent shall constitute attendance or presence in person at a meeting of the Members. Subject to the requirements of the Act, the Certificate or this Agreement for notice of meetings, unless otherwise restricted by the Certificate, the Members may participate in and hold a meeting by means of a telephone conference or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear each other, and participation in such meeting shall constitute attendance and presence in person at such meeting.
Publicity, Media and Official Enquiries 22.1 Without prejudice to the Authority’s obligations under the FOIA, neither Party shall make any press announcements or publicise the Contract or any part thereof in any way, except with the written consent of the other Party.
22.2 Both Parties shall take reasonable steps to ensure that their Personnel comply with clause 22.1.
Media Relations 7.1 Elected officers or appointed committee chairpersons of the Union shall be allowed to speak or comment to the media while on duty provided they change into civilian clothes and provided further, that they do not purport to represent the views of the Department. The Chief's office shall be informed in advance, whenever possible, of such contact with the media. No member shall leave their duty or work station without specific prior approval of the Chief of the Department or authorized management official. Approval shall include consideration of the operating needs and work schedules of the Department or division to which the member is assigned.
Optional Mediation The Parties may mutually agree to non-binding mediation:
(a) If the grievance is not resolved at Step 3, either Party may request that a Mediator be appointed to meet with the Parties, investigate and define the issues in dispute and facilitate a resolution.
(b) The Mediator shall be appointed by mutual agreement between the Parties.
(c) The purpose of the Mediator's involvement in the grievance process is to assist the Parties in reaching a resolution of the dispute, and anything said, proposed, generated or prepared for the purpose of trying to achieve a settlement is to be considered privileged and will not be used for any other purpose.
(d) The expenses of the Mediator shall be equally borne by both Parties.
(e) The grievance may be resolved by mutual agreement between the Parties.
E6 Publicity, Media and Official Enquiries The Contractor shall not:
VOETSTOOTS The PROPERTY is sold:
8.1. Voetstoots in accordance with the Sectional Plan and the participation quota endorsed thereon with the opening of the Sectional Title Register, or as they are endorsed already, and any amendments or adjustments thereto from time to time in accordance with the terms of the Act and without any warranties express or implied, the SELLER shall not be liable for any patent or latent defects. Should the extent of the Section or of the PROPERTY differ from that which is contained in the title deed or sectional plan or any amendment thereto, the SELLER shall not be liable for any shortfall or be entitled to any compensation for any surplus.
8.2. Subject to all the conditions and Regulations of the Act.
8.3. The PURCHASER acknowledges that this is not a construction contract and that he is purchasing a completed unit. The PURCHASER shall not have the right to interfere in any way with the building operations of the SELLER’S employees. He shall also have no right to retention. This Clause is also applicable in the case of the bank holding back any retention amount out of its own accord or on request of the PURCHASER.
8.4. The SELLER undertakes to erect the unit according to the general building standards as set by Financial Institutions. The unit is be registered with the NHBRC.
8.5. Should a dispute arise or be declared, such dispute shall be resolved by an Arbitrator appointed by the Developer. The costs in respect thereof shall be borne by the unsuccessful party. Pending the outcome of the dispute, the PURCHASER shall be obliged to pay the outstanding amount to the Conveyancers who shall hold it in trust.
MIDDLE SCHOOLS 1. Where there are no negotiated provisions concerning the implementation or operation of a middle school program, this article shall govern the implementation or operation of a middle school program in a school district.
2. Should the employer seek to establish a middle school program in one or more schools in a district, the employer and the local shall meet, no later than ten (10) working days from a decision of the employer to implement a middle school program, in order to negotiate any alternate or additional provisions to the Collective Agreement which are necessary to accommodate the intended middle school program.
3. In the absence of any other agreement with respect to the instructional day and preparation time, the provisions of the Collective Agreement with regard to secondary schools shall apply to middle schools.
4. If the employer and the local are unable to agree on what, if any, alternate or additional provisions of the collective agreement are necessary to accommodate the intended middle school program(s), either party may refer the matter(s) in dispute to expedited arbitration for final and binding resolution pursuant to Article D.5.5 below.
a. The jurisdiction of the arbitrator shall be limited to the determination of alternate or additional provisions necessary to accommodate the intended middle school program(s).
b. In the event the arbitration is not concluded prior to the implementation of the middle school program, the arbitrator will have remedial authority to make appropriate retroactive modifications and adjustments to the agreement.
c. The arbitration shall convene within thirty (30) working days of referral to arbitration in accordance with the following:
i. Within ten (10) working days of the matter being referred to arbitration, the parties shall identify all issues in dispute;
ii. Within a further five (5) working days, there shall be a complete disclosure of particulars and documents;
iii. Within a further five (5) working days, the parties shall exchange initial written submissions;
iv. The hearing shall commence within a further ten (10) working days; and
v. The arbitrator shall render a final and binding decision within fifteen (15) working days of the arbitration concluding.
6. Where a middle school program has been established on or prior to ratification of the 2006-2011 Provincial Collective Agreement, the existing provisions shall be retained unless the parties mutually agree that they should be amended.
Banco Bradesco S A. has requested confidential treatment of the information in [***], which has been filed separately with the SEC.
