Miami-Dade County Sample Clauses

Open Split View

Download

Share

Cite

Miami-Dade County. Liberty City, specifically limited to address child welfare cases referred from zip codes 33147 and 33142 $483,871.00

Sample 1

Save

Copy

Related to Miami-Dade County

• County The term COUNTY refers to the Board of County Commissioners of Lee County, a charter County and political subdivision of the State of Florida, and any official or employee duly authorized to act on the COUNTY'S behalf relative to this Agreement.

• THE CITY OF LINCOLN, NEBRASKA ATTEST: City Clerk CITY OF LINCOLN, NEBRASKA Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Mayor Approved by Executive Order No. dated

• District The public agency or the school district for which the Work is performed. The governing board of the District or its designees will act for the District in all matters pertaining to the Contract. The District may, at any time: 1.1.23.1 Direct Developer to communicate with or provide notice to the Construction Manager or the Architect on matters for which the Contract Documents indicate Developer will communicate with or provide notice to the District; and/or 1.1.23.2 Direct the Construction Manager or the Architect to communicate with or direct Developer on matters for which the Contract Documents indicate the District will communicate with or direct Developer.

• LANCASTER COUNTY, NEBRASKA Contract Approved as to Form:

• School District For purposes of administering this Agreement, the term "School District" shall mean the School Board or its designated representative.

• Joint Funded Project with the Ohio Department of Transportation In the event that the Recipient does not have contracting authority over project engineering, construction, or right-of-way, the Recipient and the OPWC hereby assign certain responsibilities to the Ohio Department of Transportation, an authorized representative of the State of Ohio. Notwithstanding Sections 4, 6(a), 6(b), 6(c), and 7 of the Project Agreement, Recipient hereby acknowledges that upon notification by the Ohio Department of Transportation, all payments for eligible project costs will be disbursed by the Grantor directly to the Ohio Department of Transportation. A Memorandum of Funds issued by the Ohio Department of Transportation shall be used to certify the estimated project costs. Upon receipt of a Memorandum of Funds from the Ohio Department of Transportation, the OPWC shall transfer funds directly to the Ohio Department of Transportation via an Intra- State Transfer Voucher. The amount or amounts transferred shall be determined by applying the Participation Percentages defined in Appendix D to those eligible project costs within the Memorandum of Funds. In the event that the Project Scope is for right-of-way only, notwithstanding Appendix D, the OPWC shall pay for 100% of the right-of-way costs not to exceed the total financial assistance provided in Appendix C.

• Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

• Missouri CANCELLATION section is amended as follows: A ten percent (10%) penalty per month shall be applied to refunds not paid or credited within forty-five (45) days of receipt of returned Service Agreement.

• City CITY’s DIRECTOR, or his or her designee, shall be the CITY official responsible for the Program and shall render overall supervision of the progress and performance of this AGREEMENT by CITY. All services agreed to be performed by CITY shall be under the overall direction of the DIRECTOR.

• Criminal Records Bureau Checks The Academy shall comply with the requirements of paragraph 4 of the Schedule to the Education (Independent School Standards) (England) Regulations 2003 (as amended) in relation to carrying out enhanced criminal records checks, obtaining enhanced criminal records certificates and making any further checks, as required and appropriate for members of staff, supply staff, individual Governors and the Chair of the Governing Body.