Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
S.T If Federal Funds are not received on time, such funds will be invested, and shares purchased thereby will be issued, as soon as practicable.
Email Address (For delivery of Documents to Seller) (For delivery of Documents to Buyer)
French Language Services If the HSP is required to provide services to the public in French under the provisions of the FLSA, the HSP will be required to submit a French language services report to the Funder. If the HSP is not required to provide services to the public in French under the provisions of the FLSA, it will be required to provide a report to the Funder that outlines how the HSP addresses the needs of its local Francophone community.
Payment Address All payments required by this Settlement Agreement shall be delivered to the following address: The Chanler Group Attn: Proposition 65 Controller 0000 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Suite 214 Berkeley, CA 94710
COLLEGE has the sole right to control and direct the instructional activities of all instructors, including those who are SCHOOL DISTRICT employees.
Headquarters 11.1 This article applies to employees who do not attend at or work at or work from any permanent ministry facility in the course of their duties, but for whom a permanent ministry facility or other place is designated as an employee’s “headquarters” for the purposes of the provisions of this Central Collective Agreement and of various allowances which require a headquarters to be specified.
11.2 A ministry may designate a headquarters when an employee is initially appointed to a position, or when a position is filled by an employee in accordance with Article 6 (Posting and Filling of Vacancies or New Positions), Article 7 (Pay Administration), Article 20 (Employment Stability) of this Central Collective Agreement. All job postings, notices and offers in relation to positions covered by this article shall include the designated headquarters for the position. This designation shall be the location considered by the ministry to be the most convenient for the efficient conduct of the ministry’s business, having regard to the ministry’s projection of the location of the employee’s work assignments for a period of two (2) years. It is not a requirement that the designated headquarters be a facility whose functions are related to the work to be performed by the employee, and the employee’s residence may also be designated as his or her headquarters. The Employer will supply to the Union, by December 30 of each year, a current list of headquarters designations for employees covered by this article.
11.3 By mutual agreement in writing between the ministry and an employee, a new headquarters may be designated for an employee at any time, and by mutual agreement in writing between the ministry and the employee, a temporary or seasonal headquarters may be designated for a stated period, following which the previously designated headquarters will be reinstated unless it has been changed in accordance with this article.
11.4 A ministry may change the headquarters of an employee covered by this article, if:
(a) the employee’s residence has been designated as his or her headquarters and he or she subsequently initiates a change of residence; or
(b) a ministry facility which has been designated as the employee’s headquarters ceases to operate as a ministry facility; or
(c) the employee is assigned to a work location or work locations at least forty (40) kilometres by road from his or her existing headquarters, and it is anticipated that the employee will continue to work in the area of the new work location or work locations for at least two (2) years.
11.5 Where a ministry exercises its right to change the headquarters of an employee otherwise than by mutual agreement with the employee, the following procedure will apply:
(a) The ministry shall first give notice to the employee of its intent, and shall consult with the employee to determine the employee’s interests and the employee’s preferences as to the new headquarters location.
(b) The ministry shall determine the new headquarters location in a way which is equitable to both the employee and the ministry.
(c) The employee shall be given three (3) months’ notice of the change in designation of the headquarters.
11.6 Where it is necessary to identify which one or more of a group of employees is to be assigned to a new headquarters, the employees to be reassigned shall be identified by considering the qualifications, availability, and current location (home, closest facility and work location). Where qualifications, availability and location are relatively equal, length of continuous service shall be used to identify the employee to be reassigned.
11.7 Employees who relocate their residences because of a change in headquarters, other than a temporary or seasonal change, in accordance with this article, shall be deemed to have been relocated for the purposes of the Employer’s policy on relocation expenses.
LTD by its duly appointed Attorneys who state they have no notice of revocation of the Power of Attorney dated 5 February 1990 under which this Agreement is signed. ) ) ) ) ) ) )
AT&T 9STATE shall be defined as the States of Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina and Tennessee.
International Shopping Goods estimated to cost less than $100,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded on the basis of international shopping procedures in accordance with the provisions of paragraphs 3.5 and 3.6 of the Guidelines.
