Premessa Sample Clauses

Premessa. (A) Align and University have entered into an Align Academic Programme Agreement with an effective date of 17/04/2024, prot. N. 21913-III/14 rep. n. 589-2024 (“Agreement”) pursuant to which Xxxxx has agreed to provide certain educational items, services and support in order to provide to students of University’s Postgraduate Programme specific theoretical and practical training in the Invisalign system.
Sample 1
AutoNDA by SimpleDocs
Premessa. LE PARTI CONTRAENTI, AVENDO DECISO di modificare l'accordo relativo all'adozione di condizioni comuni per l’omologazione e per il reciproco riconoscimento di omologazioni di attrezzature e parti per veicoli a motore, fatto a Ginevra il 20 Marzo 1958, e DESIDERANDO definire prescrizioni tecniche uniformi che, se soddisfatte, saranno sufficienti, per alcuni veicoli a motore, attrezzature e parti, per essere utilizzate nei loro paesi, DESIDEROSI di adottare tali prescrizioni quando più possibile nei loro paesi, e, DESIDEROSE di facilitare l'uso nei loro paesi di veicoli, attrezzature e componenti, una volta approvate secondo tali prescrizioni da parte delle autorità competenti di un'altra parte contraente, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1
Sample 1
Premessa. L'OCSE è stata incaricata dalla Commissione Europea - CE (DG REGIO) di attuare l'iniziativa "Azione pilota sugli appalti pubblici strategici", finanziata dalla CE con l'obiettivo di promuovere l'uso strategico degli appalti pubblici, fornendo supporto "xxxxxxx" alle amministrazioni appaltanti nella conduzione di questo tipo di appalti. In attuazione di tale “Azione pilota”, l’OCSE xx xxxxxx individuare 5 progetti concreti degli Stati membri dell'UE che utilizzano gli appalti pubblici come mezzo per raggiungere altri obiettivi politici più ampi, nel xxxxx xxxxx sostenibilità, dell'innovazione, del sostegno alle PMI o della responsabilità sociale. La Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta iniziativa, sottoponendo all’attenzione dell’OCSE due procedure di “appalto pre-commerciale” (Pre Commercial Procurement, acronimo “PCP”), bandite dalla Regione Puglia e gestite in collaborazione con Acquedotto Xxxxxxxx S.p.A., per la fornitura di:
Sample 1
Premessa 
Sample 1

Related to Premessa

  • Yleistä A. Apple-ohjelmisto ja muiden valmistajien ohjelmat, dokumentaatio, käyttöliittymät, sisältö, fontit ja muu tämän Lisenssin mukana tuleva tieto, olipa xx xxxxxx kirjoitussuojatussa muistissa, millä tahansa muulla medialla tai missä tahansa muussa muodossa (yhteisnimitykseltään ”Apple-ohjelmisto”) on lisensoitu, ei myyty, sinulle Apple Inc:n (”Apple”) toimesta käytettäväksi ainoastaan tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti. Apple ja/xxx Xxxxxx lisensoijat säilyttävät omistajuutensa Apple-ohjelmistoon ja pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen annettu sinulle.

  • TEXT MESSAGING WHILE DRIVING In accordance with Executive Order (EO) 13513, “Federal Leadership on Reducing Text Messaging While Driving,” any and all text messaging by Federal employees is banned: a) while driving a Government owned vehicle (GOV) or driving a privately owned vehicle (POV) while on official Government business; or b) using any electronic equipment supplied by the Government when driving any vehicle at any time. All cooperators, their employees, volunteers, and contractors are encouraged to adopt and enforce policies that ban text messaging when driving company owned, leased or rented vehicles, POVs or GOVs when driving while on official Government business or when performing any work for or on behalf of the Government.

  • Kesimpulan Makna asas publisitas dalam hukum jaminan adalah melahirkan hak kebendaan. Pada setiap Lembaga Jaminan lahirnya hak kebendaan dengan xxxx xxxx berbeda-beda. Pada Lembaga Jaminan Gadai dengan cara membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak, pada Lembaga Jaminan Hipotek Lahirnya hak kebendaan dengan cara dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar xxx Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan xxx dicatat dalam daftar induk xxxxx xxxx bersangkutan. Pada Lembaga Jaminan Hak Tanggungan lahirnya pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan yaitu hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran. Pada Lembaga Jaminan Fidusia yaitu pembebanan xxxxx dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta xxxxxxx xxx dilakukan pendaftaran xx Xxxxxx Pendaftaran Fidusia. Perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang maka paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang pihak kedua, yaitu pihak penerima hak jaminan wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang agar dilakukan pencatatan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang. Kemudian pihak Pusat Registrasi akan mengeluarkan Bukti Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan. Makna “pemberitahuan” pada registrasi menandakan lahirnya hak kebendaan pada Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang xxx memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera janji. Xxxxx dipertegas kembali pada UU Sistem Resi Gudang kapan lahirnya hak kebendaan pada Hak Jaminan atas Resi Gudang supaya menjamin kepastian xxxxx xxxxxxxx sebagaimana yang terdapat dalam Lembaga Jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia xxx Xxxxx. Xxxxx dipertegaskan dalam UU Sistem Resi Gudang mengenai Akta Penjaminan Resi Gudang dalam bentuk autentik supaya memiliki kekuatan xxxxx xxxx sempurna. Daftar Bacaan Buku Badrulzaman, Xxxxxx Xxxxx, Mencari Sistem Xxxxx Xxxxx Nasional, Bandung:Alumni, 2010. Xxxxxxxx, Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxx D.P, Xxxx Xxxxxx sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan, Sinar Grafika, 2010. Muljadi, Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Istimewa,Xxxxx,xxx Hipotek, Jakarta: Kencana, 2005. Usanti , Trisadini P, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan, Surabaya:Revka Petra Media, 2013. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32 xxx Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Xxxxx- Xxxxx Xxxx Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 danTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 xxx Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 xxx Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 xxx Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78 xxx Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!