Nurse Representatives The Employer agrees to recognize two (2) Nurse Representatives for the purpose of dealing with grievances and conducting Union interviews.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
CONTRACTOR CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE Contractor shall designate a customer service representative (and inform Enterprise Services of the same) who shall be responsible for addressing Purchaser issues pertaining to this Master Contract.
Alcoholic Beverages Costs of alcoholic beverages are unallowable.
DRUGS & ALCOHOL Any incidents concerning drugs and/or alcohol shall be dealt with in accordance with the policy of the Building Industry Group Drug and Alcohol Safety and Rehabilitation Program as detailed in Appendix D of this Agreement.
Enterprise Information Management Standards Grantee shall conform to HHS standards for data management as described by the policies of the HHS Office of Data, Analytics, and Performance. These include, but are not limited to, standards for documentation and communication of data models, metadata, and other data definition methods that are required by HHS for ongoing data governance, strategic portfolio analysis, interoperability planning, and valuation of HHS System data assets.
Sub-Contractors Transfer Agent may, without further consent on the part of Customer, subcontract with other subcontractors for telephone and mailing services as may be required from time to time; provided, however, that the Transfer Agent shall be as fully responsible to the Customer for the acts and omissions of any subcontractor as it is for its own acts and omissions.
TOBACCO FREE CAMPUS All Orange County operations under the Board of County Commissioners shall be tobacco free. This policy shall apply to parking lots, parks, break areas and worksites. It is also applicable to Contractors and their personnel during contract performance on County owned property. Tobacco is defined as tobacco products including, but not limited to, cigars, cigarettes, e-cigarettes, pipes, chewing tobacco and snuff. Failure to abide by this policy may result in civil penalties levied under Chapter 386, Florida Statutes and/or contract enforcement remedies.
Department’s Contract Manager The Department’s Contract Manager, who is primarily responsible for the Department’s oversight of the Contract, will be identified in a separate writing to the Contractor upon Contract signing in the following format: Department’s Contract Manager Name Department’s Name Department’s Physical Address Department’s Telephone # Department’s Email Address If the Department changes the Contract Manager, the Department will notify the Contractor. Such a change does not require an amendment to the Contract.
School Closures The District may close schools for academic purposes or reduce programming due to public health, safety, severe weather or any other purpose as determined by the District. The District shall not owe Provider any compensation for times when services of Therapists are canceled, declined, or not required due to closure, reduction in programming, or exclusion of Therapists due to health risk assessment screenings or any other reason, and Provider agrees to indemnify District for Therapist claims arising from all such actions. Notwithstanding the foregoing, to the extent required by Section 10-20.56(d-15) of the School Code (105 ILCS 5/10-20.56(d-15)), when enforceable under law, the Parties understand that the District may determine it is required to pay Provider the daily, regular rate of pay and benefits for Therapists for any day of school closure or e-learning day if such closure precludes the Provider’s employees from performing its regularly scheduled duties and employees would have reported for work but for the closure, unless the day is rescheduled and the employees will be paid their daily, regular rate of pay and benefits for the rescheduled day when services are rendered. The Parties agree such payment constitute full satisfaction of Section 10-20.56(d-15). As a precondition to these payments being made, Provider shall provide an invoice for the foregoing pay and benefits costs; however, Provider will not include such pay and benefits costs for any school closure or e-learning day on any invoices until the last invoice of the school year in order to allow the District the opportunity to determine if the day will be rescheduled. When a payment is to be made by the District under this provision, Provider represents and warrants that it shall pay its employees their daily, regular rate of pay and benefits for any such school closure or e-learning day. Upon request, Provider shall provide the District with certified payrolls as evidence of compliance with this section. The District retains sole discretion to determine whether Section 10-20.56(d-15) applies to this Agreement or any day of school closure and, if the District determines such law is applicable, the District retains the discretion to determine if and when a school closure day is rescheduled. For purposes of this section, “school closures” shall not include holidays or other days of closure reflected on the District’s school calendar for which Provider is not scheduled to provide services under the Agreement.
