Image Quality You are responsible for the image quality of any Image that you transmit. If an Image that we receive from you or for deposit to your Account is not of sufficient quality to satisfy our image quality standards as we may establish them from time to time, we may reject the Image without prior notice to you. Each Image must include the front and back of the Item and the following information must be clearly readable: amount, payee name, drawer signature, date, check number, account number, routing and transit number, MICR (Magnetic Ink Character Recognition) line, and any endorsement or other information written on the check.
Service Quality The Transfer Agent shall maintain a quality control process designed to provide a consistent level of quality and timeliness for its call center, correspondence services and transaction processing.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
PSYCHOLOGICAL SERVICES Psychotherapy is not easily described in general statements. It varies depending on the personalities of the psychologist and patient, and the particular problems you hope to address. There are many different methods I may use to deal with those problems. Psychotherapy is not like a medical doctor visit. Instead, it calls for a very active effort on your part. In order for the therapy to be most successful, you will have to work on things we talk about both during our sessions and at home. Psychotherapy can have benefits and risks. Because therapy often involves discussing unpleasant aspects of your life, you may experience uncomfortable feelings like sadness, guilt, anger, frustration, loneliness, and helplessness. When treating insomnia specifically, therapy might cause you to experience increased sleepiness and fatigue, especially in the early phases of treatment. On the other hand, psychotherapy has also been shown to have benefits for people who go through it. Therapy often leads to better relationships, solutions to specific problems, significant reductions in feelings of distress, improved sleep, and less fatigue. But there are no guarantees as to what you will experience. Our first session will involve an evaluation of your needs. By the end of the evaluation, I will be able to offer you some first impressions of what our work will include and a treatment plan to follow, if you decide to continue with me for therapy. You should evaluate this information along with your own opinions about whether you feel comfortable working with me. At the end of the evaluation, I will notify you if I believe that I am not the right therapist for you and if so, I will give you referrals to other practitioners who I believe are better suited to help you. Therapy involves a large commitment of time, money, and energy, so you should be very careful about the therapist you select. If you have questions about my procedures, we should discuss them whenever they arise. If your doubts persist, I will be happy to help you set up a meeting with another mental health professional for a second opinion. Please note that the psychological services I provide are not for emergency situations. For emergencies, call 911 or go to the nearest emergency room. My fee is $395 for an initial evaluation lasting 90 minutes, and $250 for each subsequent psychotherapy session (either in-person or over the telephone) lasting 45 minutes. I charge this same $250 per 45-minutes rate for other professional services you may need, though I will prorate the cost if I work for periods of less than 45 minutes in increments of 15 minutes, rounded to the nearest 15-minute increment (e.g., 22 minutes of service will be charged for 15 minutes whereas 23 minutes of service will be charged for 30 minutes). Other professional services include telephone conversations or email responses lasting longer than 15 minutes, and the time spent performing any other service you may request of me. If you become involved in legal proceedings that require my participation, you will be expected to pay for any professional time I spend on your legal matter, even if the request comes from another party, at the same $250 per 45-minutes rate. I do not charge for time spent writing reports and progress notes as per the standard routine of my care of you. I also do not charge for any time I may spend collaborating with your other providers. From time to time, I may institute fee increases and these will be discussed and agreed upon ahead of time with a new Treatment Contract. If it has been more than one year since our last appointment, then you will re-initiate services at my current standard fee which may be higher than the fee you were previously paying. In addition, if it has been more than one year since our last appointment, you will be scheduled for another initial evaluation (90 minutes) and charged accordingly, with subsequent 45-minute psychotherapy sessions thereafter. You are responsible for paying your full session fee. I am not in-network with any insurance companies. If you decide to submit claims to your insurance company for reimbursement for any out-of-network benefits you might have, you may do so. However, be aware that the services provided will still be charged to you, not your insurance company, and you are responsible for the full payment. I have no role in deciding what your insurance covers. You are responsible for checking your insurance coverage, deductibles, payment rates, pre-authorization procedures, etc. Missed appointments, late cancellations (i.e., cancellations within 24 hours of service), and telephone session are not typically covered by insurance companies and therefore you will likely be responsible for the full session fee in these instances. If your insurance company doesn’t reimburse you, I am not responsible for refunding you any payment you expected to be reimbursed or otherwise. I will provide you a superbill after each session with the following information that you will need to submit to your insurance company for reimbursement for any out-of-network benefits you might have:
Use; Quality Control a. Neither party may alter the other party’s trademarks from the form provided and must comply with removal requests as to specific uses of its trademarks or logos. b. Each party agrees to use, and to cause its Permitted Sublicensees to use, the other party’s trademarks only in good faith and in a dignified manner consistent with such party’s use of the trademarks. Upon written notice to the breaching party, the breaching party has 30 days of the date of the written notice to cure the breach or the license will be terminated.
DRUG/ALCOHOL TESTING Section 33.1 Drug testing may be conducted on employees during their duty hours upon reasonable suspicion or randomly by computer selection. Alcohol testing will be conducted only upon reasonable suspicion. Reasonable suspicion that an employee used or is using a controlled substance or alcohol in an unlawful or abusive manner may be based upon, but not limited to: A. Observable phenomena, such as direct observation of drug or alcohol use or possession and/or the physical symptoms of being under the influence of a drug or alcohol; B. A pattern or abnormal conduct or erratic behavior, including abnormal leave patterns; C. Arrest or conviction for a drug or alcohol-related offense, or the identification of an employee as the focus of a criminal investigation into illegal drug or alcohol possession, use, or trafficking; D. Information provided either by reliable and credible sources or independently corroborated; E. Evidence that an employee has tampered with a previous drug test; F. Facts or circumstances developed in the course of an authorized investigation of an accident or unsafe working practices. Section 33.2 Drug/alcohol testing shall be conducted solely for administrative purposes and the results obtained shall not be used in criminal proceedings. Under no circumstances may the results of drug/alcohol screening or testing be released to a third party for use in a criminal prosecution against the affected employee. The following procedure shall not preclude the Employer from other administrative action but such actions shall not be based solely upon the initial reagent testing results alone. Section 33.3 All drug screening tests shall be conducted by laboratories meeting the standards of the Substance Abuse and Mental Health Service Administration. No test shall be considered positive until it has been confirmed by a Gas Chromatography/Mass Spectrometry. The procedures utilized by the Employer and testing laboratory shall include an evidentiary chain of custody control and split sample testing. All procedures shall be outlined in writing and this outline shall be followed in all situations arising under this article. Section 33.4 Alcohol testing shall be done in accordance with the law of the State of Ohio to detect drivers operating a motor vehicle under the influence. A positive result shall entitle the Employer to proceed with sanctions as set forth in this Article. Section 33.5 The results of the testing shall be delivered to a specified employee of the Employer with command responsibility and the employee tested. An employee whose confirmatory test result is positive shall have the right to request a certified copy of the testing results in which the vendor shall affirm that the test results were obtained using the approved protocol methods. The employee shall provide a signed release for disclosure of the testing results to the Employer. A representative for the bargaining unit shall have a right of access to the results upon request to the Employer, with the employee’s written consent. Refusal to submit to the testing provided for under this Agreement may be grounds for discipline. A. If a drug screening test is positive, a confirmatory test shall be conducted utilizing the fluid from the primary sample. B. In the event that any confirmation drug test results are positive, the employee is entitled to have the split sample tested by another DHHS-certified lab in the manner prescribed above at the employee’s expense. The employee must request the split sample test within seventy-two (72) hours of being notified of a positive result. The results of this test, whether positive or negative, shall be determinative. Section 33.7 A list of three (3) testing laboratories shall be maintained by the Employer. These laboratories shall conduct any testing directed by the Employer. The Employer shall obtain the approval of the bargaining unit representative as to any laboratories put on this list, which approval shall not be unreasonably withheld. Section 33.8 If after the testing required above has produced a positive result the Employer may require the employee to participate in any rehabilitation or detoxification program that is covered by the employee’s health insurance. Discipline allowed by the positive findings provided for above shall be deferred pending rehabilitation of the employee within a reasonable period. An employee who participates in a rehabilitation or detoxification program shall be allowed to use sick time and vacation leave for the period of the rehabilitation or detoxification program. If no such leave credits are available, the employee shall be placed on medical leave of absence without pay for the period of the rehabilitation or detoxification program. Upon completion of such program and upon receiving results from a retest demonstrating that the employee is no longer abusing a controlled substance/alcohol, the employee shall be returned to his/her former position. Such employee may be subject to periodic retesting upon his/her return to his/her position for a period of one (1) year from the date of his/her return to work. Any employee in a rehabilitation or detoxification program in accordance with this Article will not lose any seniority or benefits, should it be necessary for the employee to be placed on medical leave of absence without pay, for a period not to exceed ninety (90) days. Section 33.9 If the employee refuses to undergo rehabilitation or detoxification, or if he/she tests positive during a retesting within one (1) year after his/her return to work from such a program, the employee shall be subject to disciplinary action, including removal from his/her position and termination of his/her employment. Section 33.10 Costs of all drug screening tests and confirmatory tests shall be borne by the Employer except that any test initiated at the request of the employee shall be at the employee’s expense. Section 33.11 The Employer may conduct four (4) tests of an employee during the one (1) year period after the employee has completed a rehabilitation or detoxification program as provided above. Section 33.12 The provisions of this Article shall not require the Employer to offer a rehabilitation/detoxification program to any employee more than once.
Clinical 1.1 Provides comprehensive evidence based nursing care and individual case management to a specific group of patients/clients including assessment, intervention and evaluation. 1.2 Undertakes clinical shifts at the direction of senior staff and the Nursing Director including participation on the on-call/after-hours/weekend roster if required. 1.3 Responsible and accountable for patient safety and quality of care through planning, coordinating, performing, facilitating, and evaluating the delivery of patient care relating to a particular group of patients, clients or staff in the practice setting. 1.4 Monitors, reviews and reports upon the standard of nursing practice to ensure that colleagues are working within the scope of nursing practice, following appropriate clinical pathways, policies, procedures and adopting a risk management approach in patient care delivery. 1.5 Participates in xxxx rounds/case conferences as appropriate. 1.6 Educates patients/carers in post discharge management and organises discharge summaries/referrals to other services, as appropriate. 1.7 Supports and liaises with patients, carers, colleagues, medical, nursing, allied health, support staff, external agencies and the private sector to provide coordinated multidisciplinary care. 1.8 Completes clinical documentation and undertakes other administrative/management tasks as required. 1.9 Participates in departmental and other meetings as required to meet organisational and service objectives. 1.10 Develops and seeks to implement change utilising expert clinical knowledge through research and evidence based best practice. 1.11 Monitors and maintains availability of consumable stock. 1.12 Complies with and demonstrates a positive commitment to Regulations, Acts and Policies relevant to nursing including the Code of Ethics for Nurses in Australia, the Code of Conduct for Nurses in Australia, the National Competency Standards for the Registered Nurse and the Poisons Act 2014 and Medicines and Poisons Regulations 2016. 1.13 Promotes and participates in team building and decision making. 1.14 Responsible for the clinical supervision of nurses at Level 1 and/or Enrolled Nurses/ Assistants in Nursing under their supervision.
CFR 164 504(e)(2)(ii)(G)
Conhecimento da Lingua O Contratado, pelo presente instrumento, declara expressamente que tem pleno conhecimento da língua inglesa e que leu, compreendeu e livremente aceitou e concordou com os termos e condições estabelecidas no Plano e no Acordo de Atribuição (“Agreement” xx xxxxxx).
AT&T-12STATE acknowledges that CLEC may have an embedded base of one-way trunks ordered and installed prior to the Effective Date of this Agreement that were used for termination of CLEC’s Section 251(b)(5)/IntraLATA Toll Traffic to AT&T-12STATE (Embedded Base). To the extent that CLEC has such an Embedded Base, CLEC shall only augment trunk groups in the Embedded Base with the mutual agreement of the Parties. CLEC shall not order any new one-way trunk groups following the Effective Date of this Agreement. Moreover, the Parties agree that the Embedded Base will be converted to two-way trunk groups under the following circumstances: 4.2.1.1 With reasonable notification from AT&T-12STATE and upon AT&T-12STATE’s request, CLEC shall convert all of its Embedded Base to two-way trunks. 4.2.1.2 At any time an Embedded Base trunk group (either originating or terminating) requires augmentation, AT&T-12STATE can require the associated originating and terminating trunks to be converted to a single two-way trunk group prior to the augmentation. 4.2.1.3 When any network changes are to be performed on a project basis (i.e., central office conversions, tandem re-homes, etc.), upon request and reasonable notice by AT&T-12STATE, CLEC will convert all of its Embedded Base affected by the project within the intervals and due dates required by the project parameters. 4.2.1.4 In addition to the foregoing, CLEC may choose, at any time, to convert its Embedded Base to two-way trunk groups. 4.2.1.5 The Parties will coordinate any trunk group migration, trunk group prioritization and implementation schedule. AT&T-12STATE agrees to develop a cutover plan within thirty (30) days of notification to CLEC of the need to convert pursuant to Section 4.2.1.1 above and Section 4.2.1.3 above.
