Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang PHI menganut penyelesaian perselisihan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengedepankan musyawarah untuk mufakat (melalui win-win solution) agar dengan demikian, proses produksi barang dan jasa tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian secara wajib sama-sama harus dimulai dengan musyawarah mufakat antara pihak yang berselisih (bipartit), kemudian kalau tidak selesai baru dilanjutkan ke pegawai perantara di kantor yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan seterusnya ke Panitia Penyelsaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Pusat, sedangkan penyelesaian secara sukarela adalah melalui seorang Juru atau Dewan Pemisah yang disebut dengan Arbitrase.3
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Secara tidak langsung UU Nomor 2 Tahun 2004 sebetulnya sama dengan UU Nomor 22 Tahun 1957 yang sama mengenal penyelesaian secara wajib dan penyelesaian secara sukarela. Penyelesaian secara wajib sama-sama harus dimulai dengan musyawarah untuk mufakat antara pihak yang berselisih (bipartie), kemudian jika tidak menyelesaikan permasalahan dilanjutkan ke pegawai perantara di kantor yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan seteusnya ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Pusat, sedangkan penyelesaian seacara sukarela adalah melalui seorang Juru atau Dewan Pemisah yang disebut dengan Arbitrase. Dalam UU No. 2 Tahun 2004 penyelesaian secara wajib juga dimulai dengan bipartie (perundingan antara kedua belah pihak yang berselisih). Jika perundingan tersebut tidak selesai barulah dilanjutkan secara mediasi oleh seorang mediator yang ada di kantor yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, apabila para pihak tidak memilih konsiliasi atau arbitrase. Kemudian jika juga tidak menyelesaikan permasalahan salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilah Hubungan Industrial.